Follow our news chanel

Previous
Next

Penyelesaian kasus HAM di Papua mesti libatkan adat dan agama

papua-HAM
Ilustrasi, demonstrasi mahasiswa dan pemuda Papua di DPR Papua pada 2019 lalu, mendesak penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada (UGM), Gabriel Lele, mengatakan lembaga adat dan agama mesti dilibatkan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua.

Ia mengatakan jika belajar dari kearifan lokal orang asli Papua, maka pendekatan negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM mesti didukung antropologis berbasis kearifan lokal Papua. Menurutnya, apa yang dilakukan di Papua selama ini dengan slogan tiga tungku, yakni pemerintah, adat, dan agama mesti lebih didayagunakan sambil mendorong negara melakukan perannya.

Pernyataan itu dikatakan Gabriel Lele dalam diskusi daring Papua Strategc Policy Forum #5″Urgensi Pembentukan Pengadilan HAM & Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua” pada Senin (20/7/2020).

Diskusi yang digelar Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada (UGM) ini juga menghadirkan beberapa pembicara lain. Mereka adalah Anum Siregar (Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua), Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM RI), Victor Mambor (Jurnis senior Papua), dan Michael Manufandu (Duta Besar senior/Tokoh Papua).

Baca juga: Pengadilan HAM dan KKR bukan jaminan tak lagi terjadi pelanggaran HAM di Papua

Baca juga: Otsus pilihan terakhir, bukan kompromi politik

Baca juga: Michael Manufandu: Setiap orang Papua berpendapat dianggap mau memisahkan diri

Loading...
;

“Inisiatif dalam berbagai skala keterlibatan berbagai pihak itu harus didorong. Jangan berhenti hanya untuk hal simbolik,” kata Gabriel.

Katanya, bagaimana kemudian dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM terutama jika melalui rekonsiliasi,  lembaga adat dan agama harus diberi peran lebih besar.

Ia menilai, negara tidak punya pilihan yang lebih baik, kecuali bekerjasama dengan lembaga adat dan agama.

“Tanpa itu, saya kira kita akan terkatung-katung pada berbagai kasus yang selama ini terjadi,” ujarnya.

Jurnalis senior Papua, Victor C Mambor, mengatakan penuntasan pelanggaran HAM di Papua, melalui pengadilan HAM atau komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR), semua kembali pada niat baik pemerintah.

“Saya pikir ini tergantung niat. Saya lihat pemerintah pusat belum sepenuhnya punya niat dan komitmen,” kata Mambor.

Katanya, jika pemerintah pusat tidak punya niat baik apapun upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua akan sia-sia.

“Apakah [penyelesaian melalui] KKR atau Pengadilan HAM, semua tergantung niat pemerintah. Kalau pemerintah punya niat baik, bisa saja. Tapi kalau hanya gula-gula sama saja,” ujarnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top