Follow our news chanel

Previous
Next

Penyelesaian tanah lokasi pembangunan Jembatan Kali Buaya berlangsung damai

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano saat berjabat tangan dengan peserta rapat penyelesaian tanah pada lokasi pembangunan Jembatan Kali Buaya di Distrik Muaratami. - Jubi/Ramah
Penyelesaian tanah lokasi pembangunan Jembatan Kali Buaya berlangsung damai 1 i Papua
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano saat berjabat tangan dengan peserta rapat penyelesaian tanah pada lokasi pembangunan Jembatan Kali Buaya di Distrik Muaratami. – Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – PT Sinabung sebagai pihak kontraktor, Ramela dan Wumuar sebagai pemilik hak ulayat pada lokasi pembangunan Jembatan Kali Buaya di Distrik Muaratami, akhirnya sepakat berdamai setelah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Polri dan TNI.

Kedua belah pihak sepakat berdamai setelah pihak kontraktor bersedia membayar ganti rugi tanah dengan biaya 100 juta rupiah. Pengerjaan Jembatan Kali Buaya sempat tertunda dua bulan.

“Saya berharap tidak ada persoalan lanjutan supaya pembangunan jembatan ini cepat selesai,” ujar Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav Urbinas di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (11/2/2020).

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengaku bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada pihak kontraktor dan pihak adat yang sudah berdamai demi kelangsung pembangunan jembatan dimaksud.

“Saya mohon kepada pihak adat mendukung saya supaya akses ke Muaratami bisa cepat. Pasti ada solusi dari setiap masalah. Jangan terjadi konflik supaya pembangunan jembatan tetap jalan,” jelas Tomi Mano.

Pimpinan PT Sinabung, Patriot Sitepu mengatakan Jembatan Kali Buaya yang sedang dikerjakan sepanjang 55 meter, dibangun secara bertahap.

Loading...
;

“Kami harapkan ini rapat yang terakhir sehingga kami langsung bisa kerja, dan tidak lagi ada gangguan-gangguan lain. Pengerjaan jembatan dari 2019, dan ini sudah masuh tahap ketiga mencapai 72 persen,” ujar Patriot.

Kepala Suku Wumuar, Kris Wumuar berharap ke depannya tidak lagi ada kasus serupa di tanah hak ulayat Wumuar karena tidak menginginkan pertikaian.

“Harus keterbukaan. Jangan kami diancam dengan bawa-bawa aparat untuk melakukan pembangunan. Itu sama saja sudah mengancam kami sebagai masyarakat adat,” jelas Wumuar. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top