Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Penyelesaian tragedi Biak Berdarah perlu libatkan pihak asing

Tragedi Biak Berdarah Papua
Para pembicara dalam diskusi daring bertajuk "Apa Kabar Penyelesaian Pelanggaran HAM Biak 6 Juli 1998" yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Senin (6/7/2020). - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sikap pemerintah Indonesia yang terus mengabaikan tragedi Biak Berdarah membuat keluarga korban tak kunjung mendapatkan keadilan dari negara. Pengabaian pemerintah itu memunculkan tuntutan agar pihak asing dilibatkan, demi memastikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada 6 Juli 1998 itu diproses hukum.

Tuntutan itu disampaikan salah satu penyintas tragedi Biak Berdarah, Tineke Rumkabu dalam diskusi daring bertajuk “Apa Kabar Penyelesaian Pelanggaran HAM Biak 6 Juli 1998″ yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Senin (6/7/2020). Rumkabu menyatakan pemerintah harus menghadirkan pihak asing untuk melakukan investigasi menyeluruh atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Biak Berdarah.

“Sebab selama ini pemerintah Indonesia mengabaikan tragedi Biak Berdarah. [Dalam] kasus Abepura Berdarah, korban juga tidak mendapat keadilan. [Belum lagi dua kasus itu selesai], ditambah dengan [kasus] Paniai Berdarah pada 2014, [lalu kasus] pengungsi Nduga [sejak 2018],” kata Rumkabu.

Baca juga: Aparat gunakan strategi serupa dalam tragedi Biak Berdarah dan referendum Timor Timur

Rumkabu menyatakan sikap pemerintah Indonesia yang mengabaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua itu menjadi alasan kuat untuk menuntut keterlibatan pihak asing dalam mendorong proses hukum atas berbagai kasus itu. “Kalau ada tim investigasi independen, mereka juga bisa melakukan investigasi persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua,” katanya.

Menurutnya, akses bagi jurnalis asing untuk melibat secara bebas di Tanah Papua juga penting untuk mendorong proses hukum atas berbagai kasus pelanggaran HAM di sana. Para jurnalis asing diharapkan akan mempublikasikan secara menyeluruh berbagai persoalan pelanggaran HAM di Papua. Rumkabu menagih janji Presiden Joko Widodo untuk membuka akses peliputan wartawan asing di Papua.

“Jokowi sudah mengatakan untuk membebaskan wartawan asing untuk meliput pembangunan di Papua. Akan tetapi, sampai sekarang juga tidak ada,” katanya.

Loading...
;

Baca juga: Korban tragedi Biak Berdarah: Jangan larang kami tabur bunga

Rumkabu juga berharap pemerintah Indonesia mau duduk bersama dan berdialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). “Kami meminta agar pemerintah Indonesia duduk bersama ULMWP, untuk bicara. Itu solusinya. Tidak ada solusi lainnya, karena kami terus korban,” kata Rumkabu.

Tragedi Biak Berdarah yang terjadi pada 6 Juli 1998 telah menjadi sorotan banyak pihak. Laporan International Center for Transitional Justice and (ICTJ) dan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) berjudul “Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi” menyatakan pasukan aparat keamanan saat itu membubarkan demonstrasi di menara air di belakang Puskesmas Biak, menembaki demonstran, menggiring mereka ke Pelabuhan Biak, dan kemudian menginterograsi mereka. Beberapa korban meninggal atau hilang dalam peristiwa itu.

Sebelumnya, pada Senin lalu Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Papua, Fritz Ramandey juga mengkritik Pemerintah Indonesia yang hingga kini tidak menjalankan proses hukum yang adil terhadap aparat keamanan yang terlibat tragedi Biak Berdarah. Pemerintah Indonesia justru menjalankan proses hukum kepada sejumlah demonstran yang berunjukrasa secara damai, termasuk memenjarakan tokoh yang memimpin unjuk rasa damai itu, Filep Karma.

“Aparat yang melakukan penembahkan kepada masyarakat Papua saat itu tidak dihukum secara adil. Sementara itu Filep Jacob Semuel Karma  sebagai pemimpin [unjuk rasa] saat itu sudah diproses hukum. Dalam konteks hak keadilan hukum, itu tidak adil. Filep Karma bersama sejumlah orang dibawa ke pengadilan [dan] dihukum, sementara aparat yang melakukan tindakan brutal saat itu tidak dibawa ke pengadilan,” kata Ramandey kepada wartawan di Kota Jayapura, Senin.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top