Follow our news chanel

Penyelidikan kasus Pendeta Zanambani sesuai mekanisme UU HAM 

Papua
Komnas HAM RI dan Komnas perwakilan Papua saat menggelar keterangan pers terkait hasil investigasi kasus Intan Jaya, akhir pekan lalu - Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua menyatakan investigasi penembakan yang menewaskan Pendeta (Pdt) Yeremias Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, sesuai mekanisme dalam Undang-Undang (UU) nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Hal itu dikatakan kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey kepada Jubi melalui panggilan teleponnya, Kamis (22/10/2020).

Pernyataan itu disampaikan, menyusul adanya pihak yang mempertanyakan mengapa Komnas HAM tidak membentuk tim ad hoc, dalam penyelidikan kasus yang terjadi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa pada 19 September 2020 silam itu.

Menurutnya, dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Komnas HAM tidak diberi kewenangan membentuk tim ad hoc untuk melakukan penyelidikan.

“Mekanismenya memang sudah begitu. Mesti diawali dengan mekanisme Undang-Undang nomor 39 tahun 1999,” kata Ramandey.

Katanya, hasil penyelidikan Komnas HAM dalam kasus itu akan disampaikan dalam paripurna. Di sana kemudian diputuskan apakah kasusnya memenuhi unsur pelanggaran berat atau tidak.

Ia mengatakan, jika kasus itu diputuskan sebagai pelanggaran HAM berat, barulah Komnas HAM membentuk tim ad hoc sesuai kewenangannya, yang diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000.

Loading...
;

“Jadi tahapannya, harus menggunakan mekanisme Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Setelah unsurnya terpenuhi barulah menggunakan mekanisme Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 terkait pelanggaran HAM berat,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer mengatakan meskipun Komnas HAM telah menurunkan tim untuk menyelidiki kasus penembakan Pdt Yeremias Zanambani, namun disayangkan mengapa Komnas HAM tidak membentuk tim ad hoc.

Menurutnya, pembentukan tim ad hoc merupakan alur pro justitia yang justru diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Ruang [penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus] itu seharusnya memang dilakukan oleh KPP HAM. Komnas HAM bertindak seolah-olah lembaga yang tidak punya kewenangan [pro justitia],” kata Kawer. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top