Follow our news chanel

Previous
Next

Penyusup demo UU Cipta Kerja diduga dibayar

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Pengamat menilai ada kelompok penyusup di dalam aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sengaja ingin ada kerusuhan. Penyusup ini diduga dibayar untuk mengamankan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Jadi penunggang alias penyusup demo yang memprovokasi kerusuhan menurut analisa saya, adalah justru elemen-elemen yang bekerja diupah untuk menjaga dan mengamankan rezim dengan segala agenda politiknya,” kata Pengamat intelijen dan terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, Senin, (12/10/2020).

Baca juga : Larangan demonstrasi protes Omnibus Law tak tepat, Pakar : Itu hak konstitusi

Sejumlah daerah menyatakan tak setuju UU Omnibus Law Ciptaker

Penularan Covid-19 dikhawatirkan melonjak pasca demontrasi omnibus law

Harits menjelaskan, protes itu membuat pemerintahan Presiden Jokowi saat ini tidak populer dengan berbagai kebijakan yang ditengarai merugikan publik. Situasi dan kondisi itu beresiko dan potensial menjadi hulu dari beragam kontraksi kehidupan sosial politik ekonomi dan keamanan.

Loading...
;

“Sosok di balik para provokator itu tidak menutup kemungkinan adalah tangan-tangan gelap rezim atau loyalis yang mengabdi demi eksistensi pemerintahan Jokowi,” kata Harits menambahkan.

Ia menjelaskan dari sejumlah fakta di lapangan berupa, rekaman video amatir, dan kesaksian banyak demonstran, terlihat jelas ada indikasi pihak-pihak yang kontra terhadap aksi unjuk rasa ikut serta dalam barisan aksi. Mereka hadir dengan agenda dan target yang berbeda.

“Pola gerakannya di lapangan mengesankan terorganisir. Menyusup di barisan demo dengan melakukan aksi provokasi yang bisa memicu rusuh dan anarkisme,” ujar Harits menjelaskan.

Analisa lisa dari aspek target tujuan penunggangan aksi tersebut ditemukan ditemukan relevansi penyusup bertujuan menjadikan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja berujung ricuh sehingga citra positifnya menjadi negatif. Sehingga itu bisa membuat publik yang tadinya mendukung berubah jadi mengecam.

“Di sisi lain bahkan memberi legitimasi bagi aparat untuk membubarkan demo, tindakan represi, bahkan berujung pada pemidanaan pelaku demonstrasi,” katanya.

Harits jjuga mengatakan aksi unjuk rasa itu bisa dipolitisir sebagai penyebab kerusuhan. Propaganda bahwa aksi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu, misalkan dari barisan sakit hati, dan lainnya dengan mudah bisa dibangun secara massif dengan targetnya mendelegitimasi aksi demonstrasi.

Ketiga, pascademonstrsi biasanya ada masa cooling down sementara waktu dari para demonstran. (*)

Ediitor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top