Follow our news chanel

Previous
Next

Peraturan Polinesia Prancis terkait Covid-19 langgar kebebasan sipil

Presiden Polinesia Prancis, Edouard Fritch, saat menyampaikan laporan berkala tentang Covid-19. - RNZI
Peraturan Polinesia Prancis terkait Covid-19 langgar kebebasan sipil 1 i Papua
Presiden Polinesia Prancis, Edouard Fritch, saat menyampaikan laporan berkala tentang Covid-19. – RNZI

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Tahiti, Jubi – Pengadilan administrasi negara di Polinesia Prancis telah memutuskan bahwa karantina wajib atas penumpang yang baru tiba di negara itu di tempat-tempat karantina yang telah ditentukan oleh pihak berwenang adalah ilegal.

Setelah mendengarkan keluhan oleh dua orang yang ditempatkan di asrama sebuah universitas di Papeete, pengadilan berkata ketentuan karantina akibat pandemi Covid-19 telah termanifestasikan dengan ilegal dan merupakan pelanggaran keras atas hak mereka untuk bebas.

Berdasarkan pendirian pengadilan konstitusi Prancis, pengadilan administrasi negara di Tahiti menetapkan bahwa keduanya seharusnya diberikan kebebasan dalam mematuhi aturan darurat kesehatan Prancis.

Oleh karena itu, pengadilan ini memutuskan bahwa kedua penumpang tersebut dapat menghabiskan masa swakarantina selama dua minggu di rumah mereka masing-masing, terlepas dari arahan pemerintah Polinesia Prancis.

Kedua pelapor, yang mengeluh bahwa fasilitas dimana mereka diisolasi itu memprihatinkan, diizinkan untuk meninggalkan tempat karantina mereka sehari sebelum putusan pengadilan.

Pemerintah Polinesia Prancis mewajibkan siapa pun yang memasuki wilayah itu dari Prancis harus mengikuti pemeriksaan Covid-19 sebelum berangkat, dan mematuhi peraturan karantina yang diwajibkan selama dua minggu di fasilitas yang telah ditetapkan pemerintah lokal pada saat mereka sampai.

Loading...
;

Namun, terbatasnya fasilitas karantina yang memadai telah disebut-sebut sebagai salah satu alasan mengapa ratusan warga Polinesia Prancis yang terdampar di luar negeri tidak akan dipulangkan.

Sebelum putusan pengadilan hari Minggu ini, Menteri Kesehatan Polinesia Prancis Jacques Raynal menerangkan bahwa upaya untuk melawan virus itu terancam akibat campur tangan pengadilan di Prancis.

Pekan lalu, pengadilan yang sama menyatakan pembatasan jam malam yang juga diberlakukan oleh pemerintah Polinesia Prancis itu ilegal dan langsung membatalkannya.

Prancis telah melaporkan lebih dari 27.000 kematian terkait Covid-19, sementara tidak ada laporan kematian di Polinesia Prancis. (RNZI)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top