HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Perdasi kepegawaian memberikan kewenangan gubernur dalam penerimaan CPNS

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, John NR Gobai mengatakan, Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) kepegawaian daerah yang disahkan DPR Papua, akhir 2017 lalu memberikan kewenangan kepada gubernur dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Papua.

Ia mengatakan, dalam Perdasi itu mengatur bagaimana penerimaan kepegawaian daerah, mulai dari proses seleksi hingga pengumuman. Perdasi juga mengatur persentase 80 persen orang asli Papua dan 20 persen non-Papua dalam penerimaan pegawai di Papua.

Perdasi kepegawaian memberikan kewenangan gubernur dalam penerimaan CPNS 1 i Papua

"Perdasi kepegawaian itu merupakan implementasi pasal 27 dalam Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua," kata Gobai, Selasa (25/9/2018).

Meski telah disahkan DPR Papua kata Gobai, namun Perdasi tersebut belum dapat diterapkan lantaran menunggu gubernur menandatanganinya, kemudian diberikan penomoran dan dimasukkan ke lembaran daerah (diundangkan).

Untuk itu ia mendesak Gubernur Papua, Lukas Enembe segera menandatangani Perdasi kepegawaian, kemudian memerintahkan Sekda dan Biro Hukum memasukkan memberikan penomoran, dimasukkan ke lembaran daerah dan akan menjadi dasar gubernur dan pemerintah pusat dalam penerimaan CPNS di Papua, karena gubernur, bupati (wali kota) yang tahu kebutuhan pegawai di Papua.

"Segera tandatangani dan bawa ke Jakarta. Gunakan pasal 27 UU Otsus sebagai dasar untuk bicara dengan pemerintah pusat. Perdasi itu mengatur semuanya, termasuk penerimaan IPDN," ujarnya.

Loading...
;

Hadirnya Perdasi kepegawaian lanjut Gobai, dapat memperkuat kewenangan Papua dana penerimaan CPNS dan IPDN, karena selama ini UU sektoral, termasuk UU ASN melemahkan kewenangan dalam UU Otsus.

"Apalagi UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 399 memberikan peluang hukum untuk Papua," ucapnya.

Anggota Komisi bidang pemerintahan, politik dan hukum DPR Papua, Yonas Nusi mengatakan hal yang sama. Menurutnya, dasar pembuatan Perdasi kepegawaian mengacu pada UU Otsus Papua. 

"Papua memiliki UU Otsus yang harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Papua tak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia dalam penerimaan CPNS," kata Nusi.

Pihaknya akan berupaya mendorong Pemprov Papua membahas hal itu kemudian bersama-sama menyampaikannya ke pemerintah pusat dan DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang. (*)

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa