Follow our news chanel

Perekaman KTP di Papua tak kunjung selesai

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Meskipun batas waktu perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara nasional 31 Desember 2018, namun untuk wilayah Papua sampai dengan Januari 2019 ini, belum juga tuntas 100 persen. Belum semua kabupaten melakukan perekaman.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan sebagian besar kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah, persentasenya masih dibawah 10 persen. Bahkan ada yang 0 persen atau sama sekali belum melakukan perekaman.

"Ini yang membuat proses perekaman menjadi terhambat dan belum tuntas," kata Haluk kepada wartawan, di Jayapura pekan kemarin.

Ia menilai, selama ini pemerintah di tingkat kabupaten kurang pro aktif dalam mendukung program nasional ini. Padahal, tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diturunkan guna mempercepat proses perekaman sudah cukup lama berada di daerah.

"Seharusnya kepala daerah, kepala kampung, RT/RW dan masyarakat harus ikut serta untuk membantu kami dalam menggerakkan warga dari kampung kampung yang belum melakukan perekaman E-KTP secara keseluruhan," ujarnya.

Menurut ia, kabupaten yang pemerintahnya cukup pro aktif dalam program ini, yang mana persentasenya di atas 90 persen atau hampir mencapai sempurna adalah kabupaten-kabupaten induk seperti Kota dan Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika, Biak Numfor dan Jayawijaya.

Loading...
;

Sementara untuk kabupaten pemekaran sebagian besar masih di bawah 10 persen, terutama kabupaten di wilayah Meepago seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya bahkan di antaranya ada yang 0 persen. Lalu kabupaten lainnya yang cakupannya rendah di antaranya Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Lanny Jaya dan lainnya.

"Kalau untuk Puncak Jaya, walau masih di bawah 10 persen, tapi kami lihat pemerintah disana cukup pro aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan perekaman," kata Ribka Haluk.

Bupati Yahukimo Abock Busup mengaku, pihaknya tidak memiliki anggaran lebih untuk melakukan perekaman kartu tanda penduduk secara elektronik lanjutan di tingkat kampung dan distrik. Hal itu membuat, baru 10 ribu lebih warga yang melakukan perekaman.

"Kami terganjal pendanaan, sebab dana alokasi khusus (DAK) untuk membiayai perekaman e-KTP hanya Rp500 juta, yang mana hanya mampu merekam 10 ribu jiwa saja," kata Busup. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top