Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Perjuangan panjang menuntut hak konstitusional

Papua
Ilustrasi ASN Pemprov Papua. - Jubi/Dok

Papua No.1 News Portal | Jubi

Lebih dari 12 ribu honorer daerah menuntut diangkat menjadi ASN di Papua. Mereka ada yang telah bekerja sekitar 20 tahun sebagai honorer.

BERBAGAI ikhtiar dilakoni Frist Awom, dan kawan-kawan supaya diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN di Papua. Melalui organisasi Forum Honorer Provinsi Papua, mereka memperjuangkan kejelasan status kepegawaian tersebut.

“Pada 4 November 2013, kami mengikuti tes K-2 (kategori 2). Ada sebanyak 430 ribu (honorer se-Indonesia) tidak lulus tes (menjadi ASN) ketika itu,” kata Awom, yang juga Ketua Forum Honorer Provinsi Papua, Sabtu (1/8/2020).

Perjuangan panjang menuntut hak konstitusional 1 i Papua

Sekitar setahun setelah itu, Gubernur Lukas Enembe mengulirkan rencana pengangkatan seluruh honorer di Papua menjadi ASN. Dia pun memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memvalidasi ulang jumlah honorer.

“Belakangan, BKD Papua membantah adanya surat edaran gubernur tersebut. Sementara itu, Pemerintah dan DPR RI pada 2015 menyepakati untuk mengangkat seluruh honorer di Indonesia (menjadi ASN),” jelas Awom.

Guna menuntaskan persoalan ini, pemerintah juga memberlakukan moratorium atau larangan kepada pemerintah daerah untuk mengangkat honorer baru sejak 2014. Itu untuk menghindari penumpukan honorer.

Menurut Awom, larangan tersebut tidak sepenuhnya ditaati sejumlah instansi daerah di Papua. Mereka secara diam-diam atau dengan mekanisme tertutup merekrut honorer baru. Alhasil, jumlah honorer pun membengkak di Papua.

Loading...
;

“Saat ini terdapat 12.447 honorer daerah di Papua. Mereka diangkat pada 2000-2013. Jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memberlakukan moratorium, pasti seluruh honorer sudah diakomodasi (diangkat menjadi ASN),” kata Awom.

Forum Honorer Provinsi Papua terbentuk pada Oktober 2017, seusai beraudiensi dengan BKD Papua. Forum itu dibentuk untuk mengawal dan memperjuangkan pengangkatan honorer menjadi ASN di Papua.

“Kami membuat pernyataan sikap agar Pemprov Papua memprioritaskan honorer dalam seleksi penerimaan CPNS 2018.  Kami kemudian bertemu Sekretaris Daerah Papua (saat itu) Hery Dosinaen dan meminta honorer diakomodasi kembali (dalam penerimaan CPNS),” jelas Awom.

Merespon tuntutan itu, Gubernur Enembe pun mengirim radiogram kepada seluruh kepala daerah di Papua. Mereka diinstruksikan mengakomodasi tenaga honor di daerah dalam penerimaan CPNS setempat.

Tidak hanya sampai di situ, Awom dan kawan-kawan juga melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu tuntutan mereka ialah pemerintah harus mengangkat 12.447 honorer di Papua menjadi ASN.

“Gubernur menyatakan (meyakinkan bahwa) presiden memahami isi hati orang Papua sehingga aspirasi kami pasti dikabulkan. Namun, ternyata yang dikabulkan justru Papua Barat. Seluruh honorer mereka diangkat menjadi ASN,” ungkap Awom.

Hak konstitusional

Awom dan kawan-kawan jelas kecewa. Perjuangan mereka hingga ke DPR dan MPR RI serasa tidak ada artinya. Pada masa penerimaan CPNS untuk formasi 2018 yang baru-baru ini diumumkan hasilnya pun, tidak banyak honorer yang lolos.

Merasa hak konstitusional mereka sebagai warga negara diabaikan pemerintah, Awom dan kawan-kawan pun mengadukan permasalahan itu kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua. Forum Honorer meminta LBH Papua mengadvokasi kelanjutan perjuangan mereka.

“Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, negara wajib memberi perlindungan kepada (memenuhi hak) kami,” kata Awom, saat konferensi pers di LBH Papua, Jayapura.

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay sependapat bahwa prinsip yang diperjuangkan para honorer berhubungan dengan hak konstitusional warga negara. Pemerintah sebagai representasi negara dinilainya mengabaikan amanah Undang Undang Dasar 1945 tersebut.

“Hak konstitusional ini tidak dijalankan. Ada (indikasi) pelanggaran terhadap asas umum dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik oleh pejabat daerah,” kata Gobai. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top