HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Perkumpulan advokat benarkan data Tapol yang disampaikan Veronica

Ilustrasi, Tapol Papua di Kaltim saat akan diserahkan ke Kejaksaan beberapa waktu lalu - Jubi. Dok
Ilustrasi, Tapol Papua di Kaltim saat akan diserahkan ke Kejaksaan beberapa waktu lalu – Jubi. Dok

Data itu bukan milik Vero, tetapi koalisi Hukum dan HAM di Papua yang selama ini menginvenstarisir untuk Tapol.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer, membenarkan validitas data Tapol yang dipaparkan oleh aktivis HAM, Veronica Koman. Data itu bukan milik Vero, tetapi koalisi Hukum dan HAM di Papua yang selama ini menginvenstarisir untuk Tapol.

“Data korban Nduga itu juga data teman-teman koalisi hukum dan HAM yang bekerja untuk korban Nduga. Data itu valid,” katanya Minggu (16/2/2020) kemarin.

Baca juga : Elsam: Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis Papua dan segera bebaskan para tahanan politik

Kembalikan proses hukum tahanan politik ke Papua

Penangkapan dan pemindahan tahanan politik ke Kalimatan Timur dinilai melanggar aturan

Loading...
;

Kawer menjelaskan, alasan menggunakan istilah tahanan politik (Tapol) berdasarkan aktivitas dan pasal yang digunakan untuk ke-57 orang tahanan itu. “Jadi tahanan yang disebutkan Vero itu semua dikenai pasal makar. Bukan pasal orasi atau kriminal biasa,” kata Kawer menambahkan.

Tercatat sebanyak 57 orang Tapol yang tersebar di beberapa tempat,  Jakarta (6 orang), Balikpapan (7 orang), Jayapura (1 orang), Manokwari (5 orang), Sorong (15 orang) dan Fakfak (23 orang) kata Kawer, ditangkap berdasarkan aktivitas mereka yang dinyatakan berupaya untuk merdeka.

Ha itu menjadi dasar PAHAM mengkategorikan mereka sebagai tahanan politik bukan tahanan kriminal biasa.  Ia menegaskan Kapolda dan semua pihak seharusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan terburu-buru yang akan menambah kekecewaan masyarakat terhadap upaya penegakan HAM di Tanah Papua. Menurut dia langkah bijak yang seharusnya diambil adalah melakukan cross check terhadap kasus ke-57 orang yang disebut oleh Veronica.

“Kalau data itu benar, Polda harus mengambil langkah yang profesional untuk menyelesaikan,” kata Kawer menjelaskan.

Ia mencotohkan kasus pelanggaran HAM di Nduga yang seharusnya ditindaklanjuti seperti kasus Paniai. Termasuk penangkapan mereka yang tidak berkaitan dengan rusuh konsekuensinya harus dibebaskan.

“Begitu juga, kalau mereka berkaitan dengan rusuh, jangan pakai pasal makar, pakai pasal lain,” katanya.

PAHAM juga minta semua pihak agar melihat realitas pelaku rasis divonis ringan, sedangkan masyarakat Papua dikenai pasal yang berat (Makar). Ia minta semua pihak di Papua agar tak perlu pasang badan, setelah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menanggapi pernyataan veronika berkaitan dengan pelanggaran HAM Nduga dan Tapol.

“Seharusnya mereka membantu memberikan informasi yang benar buat pemerintah pusat, bukan mengeluarkan pernyataan yang tujuannya melindungi pejabat pusat,” kata Kawer menegaskan.

Sebelumnya, Veronica Koman menyerahkan data berisi 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, kepada Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kenegaraan ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020). Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, termasuk masalah pengungsi Nduga, menjadi sorotan sejumlah pihak di Australia.(*)

Editor : Edi Faisol

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa