Perlu modal pembangunan besar, Kepulauan Cook siap pinjam uang lagi

Jubi | Portal berita No. 1 di Tanah Papua,

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kepulauan Cook akan meminjam lebih banyak uang dari lembaga keuangan internasional dalam waktu dekat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan lainnya di negara ini.

Menteri Keuangan Mark Brown mengatakan tingkat hutang negara cukup stabil untuk memungkinkan pinjaman lebih lanjut.

Rasio fiskal, yang merupakan utang nasional negara terhadap PDB (produk domestik bruto), diproyeksikan sebesar 29,1 persen untuk tahun buku 2017/18.

Brown mengatakan ini berada di bawah rasio fiskal 35 persen yang dipaksakan di Kepulauan Cook.

"Kita seharusnya tidak meminjam lebih dari 35 persen dari PDB kita. Saat ini kami di angka 29,1 persen yang merupakan tingkat hutang bersih kami saat ini terhadap PDB," jelas Brown, Senin (3/7/2017).

Lanjutnya, Kepulauan Cook memiliki batas kredensial yang sebesar 30 persen. Dan alasan mengapa pemerintah mencoba dan mempertahankannya di bawah 30 persen daripada 35 persen adalah karena pemerintah ingin menyimpan lima persen penyangga tersebut. Jika negara tersebut dilanda malapetaka besar, mereka masih memiliki ruang dalam penyangga fiskal untuk dapat memanfaatkan lebih banyak pinjaman.

Loading...
;

Brown menambahkan bahwa posisi utang negara tersebut dipandang "sangat baik" dalam konteks Pasifik. Kepulauan Cook dianggap sebagai salah satu pemerintah dengan kinerja terbaik dalam hal manajemen hutang.

Ini, katanya, dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah yang rasio utangnya sekitar 60 sampai 80 persen dari utang nasional terhadap PDB.

Sementara rasio utang Kepulauan Cook terhadap pendapatan negara – rasio kas yang tersedia untuk melunasi pinjaman, berada pada 6,7 ​​persen, di atas rasio lima persen yang ditetapkan pada tahun 1996.

Brown mengatakan, pemerintah mengalokasikan sebagian pendapatan yang diperoleh setiap tahun melalui perpajakan ke dana yang dikelola atau melunasi pinjaman tersebut.

"Jadi setiap tahun kita diharuskan membayar sejumlah tertentu untuk melunasi hutang kita. Rasio fiskal yang ditetapkan pada tahun 1996 sebagai tingkat pembayaran hutang yang hati-hati atau wajar terhadap rasio pendapatan adalah lima persen. Pada tahun berjalan, kami berada di atas garis tersebut dalam hal pembayaran hutang terhadap pendapatan. Itu meningkat tahun depan, karena kami membangun harapan untuk meminjam lebih banyak uang," jelas Brown.

Namun, Brown mengatakan bahwa pemerintah percaya bahwa rasio fiskal yang mereka tetapkan (lima persen) akan memberikan batasan untuk pinjaman lebih lanjut dan untuk secara efektif melayani hutang tersebut.

Dia mengatakan pemerintah telah membahas hal ini dengan Asian Development Bank, International Monetary Fund dan lembaga lainnya yang merasa rasio ini perlu disesuaikan.

"Dengan mempertimbangkan sifat unik dari ekonomi kecil kita dan tuntutan modal besar yang dipaksakan pada kita sekarang, kita benar-benar tidak punya pilihan selain menerima lebih banyak pinjaman. Ini untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata dan kebutuhan masyarakat kita. Di sinilah pinjaman untuk air dan energi terbarukan, dan sanitasi menendang masuk," ungkapnya.

Tapi ini rasio yang bisa diatur untuk pemerintah Kepulauan Cook jika pemerintah bisa menyisihkan delapan persen dari pendapatan untuk pembayaran hutang. Sebab Rezim pembayaran hutang pemerintah negara Pasifik ini sekarang dikelola dengan dana pelunasan pinjaman, jadi semua uang yang dimiliki disisihkan untuk pembayaran hutang yang diatur dan 'dipagari' secara khusus sehingga tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top