Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Perlu pemetaan wilayah adat di Nabire

Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Masyarakat adat itu ada. Akan tetapi, jika tidak diakui oleh negara maka sama saja dengan tidak ada masyarakat adat. Sama halnya dengan ada masyarakat adat dan diakui negara tetapi tidak memiliki wilayah adat.

“Terkait hal tersebut, suku besar Yerisiam Gua mendorong pemetaan partisipatif wilayah adatnya agar didorong untuk diakui oleh negara,” kata Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora, di Nabire, Selasa (2/4/2019).

Dikatakan Hanebora, masyarakat adat membutuhkan pemataan partisipatif wilayah adat. Hal ini dimaksud untuk wilayah hukum adat, bisa menjadi harapan hidup masyarakat adat itu sendiri.

Mengingat saat ini hampir sebagian besar hutan di Nabire telah  dikuasai oleh HPH, perkebunan, dan lain-lain. Karenanya, pemetaan partisipatif penting segera dilakukan.

Hanebora mengatakan ada beberapa non governmnet organization (NGO) atau lazimnya disebut LSM yang siap mendorong dilaksanakan pemetaan  partisipatif wilayah adat sehingga didorong untuk diakui oleh negara.

Menurut Tino sapaan akrabnya, pihaknya khawatirkan jika tanah adat perlahan-lahan akan hilang dan diambil oleh orang yang mempunyai modal besar.

Loading...
;

“Kami menyadari betapa pentingnya melakukan pemetaan wilayah adat, termasuk di dalamnya mulai mengetahui potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan,” tuturnya.

Tino juga mengajak beberapa suku di Kabupaten Nabire, seperti suku besar Wate, Hegure, Umari, Goa, dan Suku Moora untuk bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sukunya.

“Sehingga, diajukan kepada pemerintah daerah untuk merekomendasikan kepada negara untuk segera ada pengakuan wilayah adat,” pintanya.

Dia, juga meminta kepada Pemkab Nabire untuk segera mengeluarkan rekomendasi sebagai pengakuai wilayah -wilayah adat di daerah ini.

Hal ini dimaksud untuk ke depannya tidak ada pencaplokan oleh suku-suku lain serta investasi  berskala besar.

“Kami berharap, Bupati Nabire perlu mendorong terjadinya pengakuan atas wilayah adat. Sesuai Perdasi Papua bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong terjadinya sebuah pengakuan wilayah adat,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Umum suku besar Wate, Otis Money, sepakat dengan Robertino. Otis bilang pihaknya juga akan berupaya untuk melakukan hal serupa.

“Kami tentu akan mau dan ingin melakukan pemetaan, ini saya pikir baik untuk masyarakat,” ujarnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top