Perlu pemutakhiran data ASN di Pemprov Papua

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, Tan Wie Long menilai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua perlu melakukan pemutakhiran data atau mendata ulang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov setempat.

Hal itu dikatakan politikus Partai Golkar tersebut lantaran ada laporanya yang diterima pihaknya jika ada ASN provinsi yang sudah pindah ke kabupaten/kota, namun masih terdata di provinsi.

"Kalau perlu BKD langsung ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan," kata Tan, Kamis (23/3/2017).
Menurutnya, pemutakhiran data perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih, termasuk dalam pembiayaan ASN.

"Ini tidak bisa dibiarkan. BKD Provinsi Papua harus memberikan sanksi kepada pihak yang membiarkan ini. Apalagi kalau kondisi ini sudah lama terjadi. Apalagi diduga ada pembayaran ganda kepada ASN itu," ujarnya.

Katanya, berbagai informasi itu harus dipastikan. Apakah benar atau tidak. Kalau benar, harus ada sanksi terhadap mereka.
"Ini kan sudah menyangkut penggunaan anggaran. Makanya BKD perlu melakukan pendataan," katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wone mengatakan, hal itu perlu dilakukan demi kepentingan sistem birokrasi.

Loading...
;

"Ya itu perlu. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggungjawab untuk mendapat keuntungan," kata Orwan. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top