Follow our news chanel

Previous
Next

Pernyataan Kapolda Papua menuai kritik

Kapolda, Papua,
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw - Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pernyataan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw terkait dengan larangan masyarakat Papua menyampaikan aspirasi penolakan pemberlakuan undang-undang nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus menuai kritik. Pernyataan Kapolda Papua itu sangat subyektif.

“Saya menyayangkan pernyataan Kapolda Papua. Atas pernyataan tidak boleh menolak Otsus sangat subjektif dan  tidak menghargai sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Karena tidak semua masyarakat Papua menikmati otonomi khusus Papua,” kata Legislator Papua, Alfred Anouw, Minggu (19/7/2020) kemarin.

Baca juga : Socrates S Yoman: Implementasi UU Otsus Papua sudah mati

KNPB minta MRP tidak membuat pertemuan membahas Otsus Papua

Kalau negara demokrasi buka ruang untuk akhiri polemik Otsus 2021

Anow menilai banyak rakyat yang tidak merasakan manfaat dana otonomi khusus Provinsi Papua. Sedangkan Indonesia sebagai negara demokrasi siapapun harus menghargai tidak boleh melarang masyarakat untuk bebeas berekspresi termasuk menyampaikan isi hatinya.

Loading...
;

“Kalau kapolda melarang penyampaian aspirasi masyarkat ini tentunya Poldka sedang melarang demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia,” kata Anouw menambahan.

Anouw mengatakan, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) siap menerima bentuk aksi yang akan disampaikan oleh masyarakat Papua.  Ia juga mengkritisi sejumlah lembaga dan para elit politik yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk mendukung otonomi khusus.  Karena Otsus diberikan ada tuntutan Papua merdeka yang disampaikan oleh masyarakat Papua.

“Kami dewan perwakilan rakyat Papua selalu siap untuk menerima menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Papua,” katanya.

Ketua Diplomasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ogram Wanimbo mengatakan, Kapolda  jangan menutup ruang demokraisi. “Kami tegaskan Kapolda Papua Jangan menutup kebebasan berekspresi. Kalau Indoenesia negara demokrasi kapolda mampu jamin dan kembalikan kepada rakyat,” kata Wanimbo.

Menurut Wanimbo rakyat punya kedaulatan penuh untuk menyatakan pendapat. “Kalau gubernur, DPRP, MRP jangan menghalangi masyarakat Papua tetapi bagaimana mereka bisa mendukung petisi yang digalakkan oleh 24 Organisasi,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top