Follow our news chanel

Previous
Next

Pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kekerasan Seksual

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kekerasan Seksual 1 i Papua

Jayapura, Jubi – Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan atau memberi akibat pada perempuan secara tidak proposional. Kekerasan terhadap perempuan telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, atau ancaman, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan hak kebebasan lainnya.

Dasar hukum penghapusan kekerasan terhadap perempuan ada dalam Instrumen hukum Internasional dan Nasional. Instrument internasional antara lain Statuta Roma Pasal 7 ayat 2 (g), Pasal 69 ayat 1&2, Pasal 68; Resolusi PBB 1820 tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata, Deklarasi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan (ICPD) pada bulan Desember 1993 dan Deklarasi Wina Tahun 1993. Sementara itu, instrument nasional Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 286 287, 290, 291; UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 8(b), 47, 48; UU No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (3,7); UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1(15), 17(2), 59 dan 66 (1,2), 69, 78 dan 88 (Komnas Perempuan).

Perkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Secara khusus perkosaan merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman.  Akibat dari perkosaan, perempuan korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan bahkan mungkin kehilangan haknya untuk hidup. Banyak pula perempuan korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan.

Dengan dasar hukum di atas, dan juga setelah mengamati perkembangan kasus kekerasan seksual dengan terduga pelaku AG, seorang pejabat ASN di Pemerintahan Provinsi Papua yang telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor laporan polisi: LP/199/K/l/2020/PMJ/Restro Jaksel; dan setelah mengumpulkan informasi dari berbagai media, kuasa hukum, serta keluarga korban, maka dengan ini kami Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual mendesak berbagai pihak:

  1. Polres Metro Jakarta Selatan: agar bekerja profesional dan independen, memberikan update kepada publik terkait perkembangan kasus, dan memastikan kasus benar-benar dibawa ke proses hukum.
  2. Pengacara Korban, Dr. Pieter El, SH and Rekan: agar benar-benar membawa kepentingan korban dalam menangani kasus ini. Kami terus mendukung kerja profesional pengacara dan memantau perkembangan kasus.
  3. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua: agar menonaktifkan terduga pelaku AG sehingga fokus mengikuti proses hukum dan untuk menghindari adanya kepentingan kekuasaan dalam penyelesaian dugaan kasus perkosaan ini.
  4. Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI): Agar secara etik memeriksa terduga pelaku AG atas dugaan penyalahgunaan obat dalam praktek kedokteran.  Dalam kronologi yang beredar di media, terduga pelaku AG yang adalah seorang dokter memasukkan obat ke dalam minuman korban. Jika terbukti benar, terduga pelaku AG telah menggunakan obat bukan untuk kepentingan medis tapi untuk kejahatan.
  5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak (KPA) dan Komnas Perempuan : agar pro aktif dalam memantau perkembangan kasus ini dan mengawal kerja Kepolisian Mapolres Metro Jakarta Selatan. Korban adalah anak usia remaja yang masih duduk di bangku sekolah dan pelaku adalah pejabat publik di Provinsi Papua.
  6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): agar melindungi korban dan keluarga mengingat mulai munculnya ancaman terhadap keluarga korban oleh orang-orang tidak bertanggungjawab.
  7. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI): agar segera mensahkan Rancangan Undang-undag Penghapusaan Kekerasan seksual (RUU PKS).
  8. Media: agar mengedepankan peliputan sesuai perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap korban perempuan dan anak, menghindari penghakiman, dan mengutamakan informasi dua belah pihak dalam peliputan.
  9. Masyarakat umum termasuk organisasi keagamaan dan etnis: kasus ini adalah kriminal murni yang melibatkan individu terduga AG sehingga diharapkan tidak dipolitisir untuk kepentingan politik, kelompok suku, atau agama tertentu. Dorong kasus ini ke proses hukum sebagai bentuk tanggung jawab moral, tranparansi dalam proses penegakan hukum, dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

 Jayapura, 7 Februari 2020

Loading...
;

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual

 Organisasi, Lembaga, Koalisi, dan Komunitas

  1. Koalisi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  2. PAHAM Papua
  3. LBH Papua
  4. ALDP
  5. LP3AP
  6. LBH APIK Jayapura
  7. Asosiasi LBH APIK Indonesia
  8. LBH APIK Semarang
  9. LBH APIK Banten
  10. Forum PUSPA Anggrek Hitam Papua
  11. Papuan Voices
  12. AMAN Sorong
  13. SEPAHAM-Papua
  14. GempaR Papua
  15. SONAMAPPA
  16. Aliansi Mahasiswa Papua
  17. PBH Cenderawasih
  18. Kopkedat Papua
  19. Aliansi Perempuan Bangkit
  20. Solidaritas Perempuan
  21. Papua Itu Kita
  22. Purplecode Collective
  23. Front Santri Melawan Kekerasan Seksual
  24. Lavender Study Club
  25. Suara Perempuan Desa, Batu-Malang
  26. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
  27. Hollaback! Jakarta
  28. Mitra Perempuan Women’s Crisis Center
  29. Lingkar Studi Feminis Tangerang
  30. Aliansi Pergerakan untuk Kesetaraan dan Keadilan (ALERTA Kota Ternate)
  31. Kompartemen Perempuan Pembebasa (KPP-Wilayah Maluku Utara)
  32. Forum Kelas Gender Kota Ambon
  33. Women’s March Kupang
  34. Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Papua
  35. Yayasan Harapan Ibu (YHI) Papua
  36. FreeWom Minahasa

Individu

  1. Victor Mambor
  2. Elin Mote
  3. Mikael Kudiai
  4. Alfiyan Erick Yoku
  5. Dorlince Iyowau
  6. Leonard Ohee
  7. Jonathan Tjoe
  8. Aprila Wayar
  9. Frederika Korain
  10. Marthen Manggaprow
  11. Sugeng Teguh Santoso
  12. Cristine Dabeduku Kapisa
  13. Zely Ariane
  14. Veronika Koman
  15. Yuliana Langowuyo
  16. Yason Ngelia
  17. Demi Nawipa
  18. Ricardus Keiya
  19. Emil E Wakei
  20. Astuti N. Kilwouw
  21. Kristianto Galuwo
  22. Albertus Vembrianto
  23. Pitra Hutomo
  24. Adriana Sri Adhiati
  25. Dinas Wasaraka
  26. Marsinah Dhede
  27. Suci Fitriah Tanjung
  28. Dewi Tjakrawinata
  29. Rina Oktarianti Maizer
  30. Har Quin
  31. Vivi Widyawati
  32. Desti Murdijana
  33. Lucia Erni
  34. Rosna Bernadetha
  35. Amelia Puhili
  36. Darmo Aja
  37. Sabri Leurima
  38. Chuan
  39. Otis Tipagau
  40. Arman Blink
  41. Gamaria Mansur
  42. Dinah Katjasungkana
  43. Suci Fitriah Tanjung
  44. Wardah Hafidz
  45. Cornelius Selan
  46. Sartika Nasmar
  47. Yuliana Lantipo
  48. Ayut Enggeliah Ontoh
  49. Linda Tagie
  50. Michael Himan (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top