Follow our news chanel

Perombakan struktur organisasi masih dalam pembahasan

Perombakan struktur organisasi masih dalam pembahasan 1 i Papua
Pimpinan OPD di lingkup pemerintah provinsi Papua – Jubi/dok

Jayapura, Jubi – Perombakan struktur organisasi di lingkup pemerintahan Provinsi Papua masih dalam pembahasan oleh tim khusus, sehingga memerlukan waktu yang relatif panjang.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan untuk menetapkan struktur organisasi baru, akan ada tim khusus yang tugasnya menyiapkan analisa jabatan, beban kerja, peta jabatan, rekapitulasi jabatan dan analisa kompetensi.

“Ini merupakan amanat komisi ASN dalam menjawab permintaan gubernur tentang struktur organisasi. Untuk itu, tim terus bekerja dan tidak mungkin cepat selesai,” kata Hery Dosinaen di Jayapura, Rabu (3/7/2019).

Terkait tugas rutinitas, dirinya mengimbau para asisten segera mengkoordinir setiap organisasi perangkat daerah dalam mempersiapkan APBD-P dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang sudah disampaikan ke DPRP agar cepat terselesaikan dengan baik.

“Saya harap semua yang ada dalam sistem tetap bersatu, berkoordinasi, dan menjaga kesatuan ini. Selalu saya ingatkan, tidak ada satu sub sistem yang lebih hebat dari subsistem lainnya. Kita adalah satu kesatuan yang utuh untuk membangun Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe-Klemen Tinal,”

“Meskipun perombakan struktur organiasi tetap akan dijalankan, tapi saya minta kita jangan resah dan gelisah tetapi tetap fokus pada tugas dan karya dalam membangun Papua,” ujarnya.

Asisten Bidang Umum Papua Elisa Auri, mengatakan untuk melihat kompetensi setiap pegawai, pihaknya akan melakukan penataan dalam rangka restrukturisasi di lingkungan pemerintah.

Loading...
;

“Pada prinsipnya kami ingin melihat kompetensi masing-masing pegawai di setiap organisasi perangkat daerah, guna menyusun peta jabatan serta kebutuhan jumlah pegawai. Makanya penataan perlu dilakukan,” kata Auri.

Untuk itu, dirinya meminta setiap kepala OPD dalam waktu dekat menyerahkan laporan analisa jabatan dan beban kerja, sehingga bisa diteruskan ke gubernur sebagai bahan dalam menentukan langkah ke depan.

“Pimpinan OPD yang lebih tahu mengenai kompetensi pegawainya masing-masing. Nanti pak gubernur sebagai PPK akan mengambil langkah-langkah, karena sesuai undang-undang ASN pegawai harus menunjukkan kompetensinya dalam bentuk pelayanan,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top