Follow our news chanel

Previous
Next

Pers Indonesia belum tuntas dalam memberitakan isu penting di Papua

Rasisme Kebebasan Pers Papua
Aliansi Jurnalis Independen dan Voice of America mengadakan diskusi daring Rasisme dan Kebebasan Pers, Jumat (9/10/2020). - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pers Indonesia dinilai belum tuntas dalam mengawal dan memberitakan berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang penting diketahui publik. Hal itu dinyatakan anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo dalam diskusi daring bertajuk “Rasisme dan Kebebasan Pers” yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen dan Voice of America secara daring pada Jumat (9/10/2020).

Agus menyatakan pemberitaan pers di Indonesia masih tersentralisasi di Jawa dan sekitarnya. Akibatnya, persoalan yang terjadi di Papua jarang terpublikasikan, sehingga tidak dipahami publik. “Kalau anak-anak Papua berdemonstrasi baru diberitakan, coba tidak ada demonstrasi, beritanya Papua tidak ada itu,” katanya.

Menurut Agus, pers Indonesia tidak memiliki agenda yang jelas untuk mengawal pemberitaan Papua. Padahal, Papua memiliki persoalan penting seperti persoalan hak asasi manusia (HAM) dan keamanan, dan isu penting seperti tidak jarang mendapatkan porsi pemberitaan yang memadai.

Baca juga: Indeks Kemerdekaan Pers Papua terendah dari 34 provinsi

“Kasus [rasisme di] Surabaya itu. [Setelah] dua sampai tiga minggu, kasusnya tidak lagi muncul dalam ruang berita media,” ujar Agus.

Ia menyatakan Dewan Pers akan bertemu dengan beberapa pihak, guna mengumpulkan informasi tentang persoalan Papua, agar Dewan Pers bisa memberikan masukan dan menentukan sikap terkait masalah pemberitaan Papua. “Kami kontak Kementerian Luar Negeri, beberapa aktivis, dan Duta Besar negara tetangga untuk mengumpulkan informasi situasi dan kondisi terkini di Papua,” katanya.

Agus berharap pemberitaan masalah Papua dapat dilakukan secara lebih kontinyu, netral, dan kritis, dengan tetap disiplin memverifikasi fakta. “Soal pelanggaran HAM di Papua yang diangkat Vanuatu dalam sidang PBB, sudah benar pers bersikap kritis soal Papua ke Indonesia. Akan tetapi, sikap kritis yang sama itu harus kita miliki juga terhadap Pemerintah Vanuatu,” ujarnya.

Loading...
;

Production Specialist TV Voice of America, Alam Burhanan mengatakan peliputan berita di Papua memiliki tantangan dan akses yang sulit, sehingga terkadang liputan pemberitaan tak dilanjutkan hingga selesai. Kemahalan di Papua menjadi salah satu penyebabnya.

Baca juga: Jubi.co.id ke depan, merebut kaum milenial dan memperbanyak jurnalis OAP

“Liputan di Papua itu mahal, bahaya dan belum tentu menaikan rating tinggi medianya. Satu kali perjalanan dari Wamena ke Nduga itu bisa bayar 20 juta, ini yang buat media tidak mau membayar hal ini dan akhirnya media buat berita yang ada Jawa saja,” katanya.

Menurut Burhanan, kalau pers tidak bisa menyelesaikan satu kasus tertentu, terutama di Papua. Seharusnya pers bisa menguraikan kasus – kasus di Papua secara bersama-sama. “Jangan terlalu eksklusif, dan harus tampil duluan. Dulu kasus Munir kami kesulitan akses informasi, solusinya kami bagi tugas sesama wartawan dan membangun kesepahaman untuk berbagai informasi,” ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga berharap jurnalis terus menjadi pemberi sumber informasi yang baik dan dalam bekerja terus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.”Saya selalu menghimbau kepada teman dan saudara, bacalah media mainstream sebagai rujukan karena beritanya bersumber dari data – data yang berdasar dan verified,” katanya.(CR7)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top