Follow our news chanel

Previous
Next

Pertemuan masyarakat Boepe dan perusahaan di DPRD Merauke sempat memanas

Puluhan warga Kampung Boepe yang menghadiri pertemuan di DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Pertemuan masyarakat Boepe dan perusahaan di DPRD Merauke sempat memanas 1 i Papua
Puluhan warga Kampung Boepe yang menghadiri pertemuan di DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Puluhan masyarakat dari Kampung Boepe, Distrik Ngguti menghadiri pertemuan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke . Pertemuan dimaksud dihadiri juga perwakilan PT Plasma Nutfah Marind-Papua.

Pantauan Jubi, Jumat (31/1/2020), pertemuan itu dibuka Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina. Selanjutnya dialog dipandu Wakil Ketua II DPRD setempat, Dominikus Ulukyanan.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut suasana sempat memanas, setelah belum adanya kepastian dari pihak perusahaan untuk membayar apa yang diinginkan masyarakat, terkait honor setiap bulan untuk ketua marga maupun ketua adat, yang sudah menunggak hingga 15 bulan.

“Kami hanya butuh jawaban dari perusahaan untuk membayar  honor setiap ketua adat Rp1 juta per bulan serta ketua marga Rp1,5 juta, yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama perusahaan saat mulai beroperasi untuk hutan tanaman industri (HTI) beberapa tahun silam,” kata juru bicara masyarakat Boepe, Robert Amos Ndiken, dengan suara tinggi.

Melihat suasana pertemuan yang mulai memanas, Wakil Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan, mengambilalih pembicaraan dan berupaya mendinginkan suasana.

“Kita tidak perlu ribut dalam ruangan pertemuan. Mari dengan kepala dingin membicarakan  dan mencari jalan keluar penyelesaian. Sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat bisa ada titik temu,” pintanya.

Loading...
;

Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina, mengatakan dalam MoU yang dibuat antara perusahaan bersama masyarakat, terdapat beberapa klausal yang tidak terlalu jelas.

“Saya sudah lihat MoU-nya. Hanya saja tidak jelas, sehingga kami minta ditinjau kembali dan diselesaikan bersama Dinas Penanaman Modal dan Investasi serta Bappeda, juga Bagian Hukum Setda Merauke,” kata dia tanpa menyebutkan sejumlah klausal dimaksud.

Intinya, sejumlah poin klausal dalam MoU, perlu direvisi dengan melakukan komunikasi bersama masyarakat pemilik adat.

“Kami berikan waktu kepada tiga instansi itu selama dua minggu ke depan untuk memperbaiki sejumlah klausal dimaksud. Setelah itu pertemuan digelar kembali,” katanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top