HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Perusahaan sawit dan ancaman bagi suku Moi

Distrik Klasou dan Distrik Moraid di Kabupaten Sorong, Papua Barat – Jubi/Google Map
Perusahaan sawit dan ancaman bagi suku Moi 1 i Papua
Distrik Klasou dan Distrik Moraid di Kabupaten Sorong, Papua Barat – Jubi/Google Map

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pembukaan hutan dalam skala luas untuk perusahaan sawit di Kabupaten Sorong berdampak pada kerusakan lingkungan, kehilangan makanan, kehilangan situs budaya masyarakat lokal, dan kehilangan rumah bagi flora dan fauna.

Dampak degradasi dan hilangnya kawasan hutan akan menghilangkan dan membatasi mata pencaharian masyarakat, kehilangan pendapatan dan ancaman ekologis.

Perusahaan sawit dan ancaman bagi suku Moi 2 i Papua

Hal itu dikatakan Direktur Yayasan Pusaka, Frangky Samperante, saat menjawab pertanyaan Jubi, Senin (22/7/2019), terkait penolakan terhadap perusahaan PT MMP (Mega Mustika Plantion) oleh masyarakat adat Moi di Klasou, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Terkait hal ini, pihaknya merekomendasikan sejumlah poin terkait analisis hukum dan dampak sosial lingkungan (AMDAL) dari Rencana Perkebunan Kelapa Sawit PT MMP di Distrik Klasou dan Distrik Moraid.

Dia mengatakan perusahaan itu telah memiliki izin lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/16 Tahun 2013. Namun perusahaan belum melakukan rencana usaha.

“Artinya telah melewati tenggat waktu tiga, sehingga wajib melakukan studi amdal, UKL-UPL, mengubah izin lingkungan dan kelayakan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012,” katanya.

Loading...
;

Berdasarkan Dokumen ANDAL (2012) PT MMP, diketahui penutupan lahan pada areal rencana perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawitnya merupakan kawasan hutan primer/rimba, sebagian kecil semak belukar, dan rawa-rawa.

Pada kawasan hutan alam tersebut terdapat vegetasi tanaman yang bernilai ekologi dan ekonomi penting, seperti: pohon matoa (pommetia piñata), langsat hutan, kayu besi merbau (intsia spp), bangkirai, benuang, nyatoh, mangga hutan (mangifera spp), keruing, dan pala Papua.

“Hutan menjadi tempat hidup berbagai jenis satwa liar untuk tumbuh dan berkembang. Hutan menyediakan makanan, air, dan tempat untuk berkembang biak. Beberapa jenis satwa liar yang hidup didaerah ini dan dilindungi, yakni: burung enggang, burung cenderawasih, biawak, kura-kura (orlitia borneensis), landak, dan kangguru pohon,” katanya.

Dia mengatakan masyarakat adat Moi di Distrik Klasou dan Distrik Moraid sudah hidup turun-temurun. Mereka sangat bergantung pada hutan dan kekayaan alam setempat. Pada kawasan hutan tertentu terdapat tempat-tempat ritual dan sakral (kofok), seperti hutan adat Klagomos dan Kalalimpsa, selain terdapat bekas kampung tua merupakan situs kebudayaan masyarakat.

Berdasarkan situasi dan gambaran dampak lingkungan hidup di atas, maka dapat dipastikan rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit PT MMP bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3, Tentang Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 3).

Senin pekan lalu pihaknya bersama mahasiswa dan pemuda setempat mendatangi pemerintah Kabupaten Sorong untuk menolak proyek PT MMP.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong, Lodewiek Kalam, yang menerima kedatangan pihak-pihak tersebut belum berhasil dikonfirmasi Jubi. Begitu pula pihak PT MMP. Namun dalam audiensi, Senin lalu, Kalam mengatakan belum ada aktivitas perusahaan sejak dikeluarkan izin tiga tahun lalu. Dengan sendirinya izin tidak berlaku lagi.

Perusahaan dinilai belum dapat menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, mahluk hidup dan kelestarian ekosistem; belum dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ditemukan pula, areal perusahaan berada pada kawasan hutan yang dilindungi berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dengan luas mencapai 410 hektare.

Prosedur pemberian Izin Lokasi oleh Bupati Sorong kepada PT MMP dianggap bertentangan dengan Pasal 43, ayat 4, UU Otsus Papua, yakni Izin Lokasi diterbitkan sebelum atau tanpa didahului oleh musyawarah antara masyarakat adat pemilik tanah para pihak.

Selain itu, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PermentanOT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka kami meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, untuk segera mereview dan memberikan sanksi, mencabut izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha perkebunan PT MMP.

Pemerintah pun diminta segera memulihkan hak masyarakat adat Moi di Klasou dan Moraid, dengan mengeluarkan kebijakan melalui peraturan daerah dan surat keputusan bupati tentang pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat di wilayah tersebut. (*)

Editor: Angela Flassy

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa