Perusahaan sawit di Nabire diingatkan tak ingkari MoU dengan Suku Yerisiam

Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, John NR Gobai mengingatkan perusahaan sawit, PT Nabire Baru tak mengingkari isi Memorandum of Understanding (MoU) dengan masyarakat adat Suku Yerisiam di Kabupaten Nabire.

Area perkebunan perusahaan itu berada di wilayah adat Suku Yerisiam, Distrik Yaur, Yaro, dan Wami, Kabupaten Nabire. PT Nabire Baru beroperasi di wilayah itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Nomor 142 Tahun 2008. Perusahaan itu diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di areal lahan seluas 17.000 hektare (ha). Wilayah itu berada dalam tanah hak ulayat Suku Yerisiam.

Menurutnya, kehadiran perkebunan sawit itu, tidak hanya membuat Suku Yerisiam kehilangan ribuan hektar dusun (hutan) sagunya. Ketika hujan, areal sekitar banjir.

Dusun sagu ini merupakan tempat Suku Yerisiam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagai areal berburu dan meramu. Namun kini hutan sagu itu sudah beralih fungsi.

“Perusahaan mesti melaksanakan apa yang telah disepakati dengan masyarakat adat dalam MoU, agar masyarakat adat dapat merasakan dampak positif kehadiran perkebunan sawit ini,” kata Gobai melalui panggilan teleponnya kepada Jubi, Minggu (17/10/2021).

Menurutnya, MoU antara perusahaan dan Suku Yerisiam dibuat, setelah masyarakat adat menggugat izin terhadap PT Nabire Baru beberapa tahun lalu.

“Inti dalam MoU itu, perusahaan menyatakan akan melaksanakan tanggung jawabnya, untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat adat,” ujarnya.

Loading...
;

Gobai yang saat ini sedang berada Kabupaten Nabire, ingin memastikan apakah perusahaan benar benar melaksanakan MoU dengan masyarakat adat di sana.

Gobai sebagai anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan dari wilayah adat Meepago, ia memiliki tanggung jawab memastikan hak hak masyarakat adat di wilayah itu terpenuhi.

“Saya ke Nabire untuk mendengar langsung dari masyarakat adat, bagaimana realisasi MoU tersebut. Sebab, saya mendapat informasi ada berbagai kesepakatan belum dilaksanakan perusahaan,” ucapnya.

Apabila pihak perusahaan belum melaksanakan kesepakatan dengan Suku Yerisiam, pihaknya akan meminta kepada Pemprov Papua mempertemukan kedua pihak. Iapun berharap, PT Nabire Baru benar benar melaksanakan apa yang telah disepakati dalam MoU, dengan masyarakat adat.

Sebelumnya, Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora mengatakan, salah satu konsep untuk meminimalisir konflik tanah di Kabupaten Nabire, bahkan Papua adalah dengan mendorong pemetaan partisipatif masyarakat pemilik hak adat.

Baca Juga: Masyarakat Yeresiam Minta Pemerintah Moratorium PT Nabire Baru

Pemetaan ini kata Hanebora, perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan menghadirkan seluruh masyarakat pemilik hak adat.

“Jadi, kalau kita di Nabire berarti perlu dihadirkan masyarakat Nabire pesisir seperti Suku Yerisiam Gua, Suku Wate, Suku Hegure, Suku Umari, Suku Mora, dan Suku Goa. Lalu ada masyarakat Nabire lembah yakni Dipa, Menou, Uwapa, Siriwo, dan Orordo,” kata Hanebora kepada Jubi di Nabire belum lama ini.

Menurutnya, hal ini perlu didorong oleh semua pihak dengan mengacu pada peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017, tentang pedoman pemetaan wilayah masyarakat hukum adat.Selain itu, sesuai dengan peraturan daerah Khusus (perdasus) Provinsi Papua, Nomor 23 Tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

“Ini dasarnya sebagai petunjuk dilakukanya pemetaan partisipatif wilayah adat,” tuturnya.

Sebab ia menilai, beberapa tahun terakhir di Nabire, sering terjadi konflik batas wilayah adat Karena kepentingan kelompok tertentu, perorangan dan investasi.

Klaim ini bukan hanya dilakukan oleh suku-suku di wilayah Nabire, tetapi juga dilakukan oleh suku-suku dari luar Nabire yang berdiam di daerah ini.Sehingga, pemetaan sangat diperlukan guna memperjelas batas hak adat, agar tidak terjadi konflik atau klaim oleh sekelompok orang.

“Inilah solusi penting dalam batas wilayah adat guna menekan konflik antar suku,” ucapnya.(*)

Editor: Angela Flassy

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top