TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Petisi Rakyat Papua menilai perpanjangan kucuran Dana Otsus cenderung fasis

Petisi Rakyat Papua
Perwakilan 29 organisasi masyarakat sipil dan Panitia Pelaksana Petisi Rakyat Papua berfoto pada acara doa bersama dan penandatanganan Petisi Rakyat Papua di Kantor Dewan Adat Papua, Kota Jayapura, Rabu (22/7/2020). – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Rencana pemerintah pusat untuk melanjutkan pengucuran Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat hingga 2041 dinilai Petisi Rakyat Papua sebagai kebijakan yang cenderung fasis. Usulan itu dinilai lebih dilatarbelakangi kepentingan sepihak elit politik Jakarta untuk memaksakan kelanjutan Otonomi Khusus Papua.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Petisi Rakyat Papua yang digulirkan untuk menolak kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Sem Awom pada Rabu (27/1/2021). “Itu kebijakan sudah cenderung sangat fasis, karena memaksakan doktrin subyektif negara, bahkan dengan menggunakan kekuatan militer untuk mengamankan semua kebijakan,” kata Awom.

Awom menilai langkah sepihak pemerintah pusat itu lebih menyerupai kebijakan fasis pemimpin negara atau kelompok orang tertentu terhadap rakyat Papua. “Fasisme itu paham atau prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut.  Perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian,” katanya.

Baca juga: Kegagalan Otsus adalah kegagalan pejabat di Papua dan Jakarta

Rencana pemerintah pusat memperpanjang kucuran Dana Otsus Papua itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Selasa (26/1/2021). CNN Indonesia melansir bahwa dalam rapat itu Sri Mulyani mengusulkan penyaluran Dana Otsus Papua dan Papua Barat diperpanjang hingga 20 tahun ke depan.

Besaran Dana Otsus Papua dan Papua Barat juga diusulkan naik dari 2 persen menjadi 2,25 persen nilai Dana Alokasi Umum nasional. Sri Mulyani memperkirakan total nilai kucuran Dana Otsus Papua dan Papua Barat selama 20 tahun mendatang akan mencapai Rp234 triliun.

Usulan itu disampaikan pemerintah pusat ketika rakyat Tanah Papua masih membahas perlu tidaknya Otsus serta kucuran Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Selain terdapat gerakan Petisi Rakyat Papua untuk menolak kelanjutan Otsus Papua, Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat juga tengah menggulirkan serangkaian Rapat Dengar Pendapat untuk menjaring penilaian rakyat Papua atas pelaksanaan Otsus Papua sejak 2001 hingga kini.

Sem Awom menyatakan mayoritas rakyat Papua menolak kebijakan fasis itu. “Sudah jelas bertentangan dengan Petisi Rakyat Papua tolak Otsus Papua,” tegasnya.

Baca juga: MRPB berharap Pemprov dan DPR Papua Barat tak ambil jalan sepihak soal Otsus

Menurut Awom, usulan pemerintah pusat itu justru menunjukkan pemerintah pusat mengharapkan kepatuhan mutlak Papua terhadap kebijakannya. Awom menilai cara dan langkah pemerintah pusat itu didasari perspektif bahwa rakyat Papua adalah musuh yang mengancam kepentingan serta kekuasaan pemerintah pusat atas Papua dan Papua Barat.

“Itu terbukti pemimpin dan militer harus kuat menjaga negara di Papua. Jakarta terus membuat kebijakan sepihak untuk Papua. Untuk amankan [kebijakan itu], [pemerintah pusat] terus menambah pasukan. Sudah jelas, [itu] fasis,” tegasnya.

Awom menyatakan rakyat di Papua sudah tahu jika penambahan pasukan bertujuan menghancurkan musuh. Ia menilai musuh itu dikonstruksikan dalam kerangka konspirasi atau ideologi—mulai dari aspirasi Papua merdeka, pandangan bahwa orang Papua bodoh dan tidak mampu—sehingga Jakarta terus melakukan kontrol terhadap Papua.

“Akibat ideologi fasis individualitas manusia, kebebasan politik orang Papua hilang. [Orang Papua diposisikan] hanya menjadi  pengikut, menjadi massa yang seragam, di mana individu hanya [hanya diposisikan] menjadi alat Jakarta untuk mencapai tujuan di Papua,” kata Awom.

Baca juga: Rencana revisi UU Otsus, pemerintah abaikan aspirasi rakyat Papua

Awom menilai elit politik akan mengamankan kebijakan Jakarta. “ Pemerintahan di birokrasi, baik propinsi, kabupaten, hingga kota, juga Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat, semua itu perpanjangan tangan Jakarta. Sedangkan segelintir  rakyat yang [diatur] untuk menerima Otsus Papua dengan difasilitasi elit Papua,” kata Awom.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) versi Kongres Luar Biasa, Dominikus Surabut mengatakan pemerintah Jakarta tidak etis dalam membangun Papua, karena terus memaksakan kehendak tanpa mau berbicara dengan orang Papua. “Apapun alasannya, Jakarta harus mendengar rakyat Papua, bicara dengan rakyat supaya kebijakan itu tidak ditolak. Kalau dipaksakan, kebijakan sebaik apapun menurut Jakarta, belum tentu berhasil di Papua,” kata Surabut.

Jika Jakarta melanjutkan langkah sepihaknya dalam memperpanjang berlakunya Otsus Papua dan Papua Barat, Surabut menilai hal itu akan mempertajam pertentangan Jakarta dengan rakyat Papua. Hari ini, sikap politik rakyat Papua semakin jelas menolak Otsus dan menutut referendum penentuan nasib sendiri.

“[Itu] sikap jelas rakyat Papua hari ini. Jakarta harus mendengar rakyat Papua. Itu saja,” kata Surabut.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us