Follow our news chanel

PH tujuh tapol Papua mengeluh jaringan internet buruk 

sidang papua
Persidangan pembacaan tuntutan lima dari tujuh orang Tapol secara telekonferensi pada Jumat (5/6/2020) - Jubi. Dok PH
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mengeluh sejumlah masalah dalam proses sidang tujuh tahanan politik (tapol) rasis di Balikpapan. Masalah-masalah yang melanggar hak-hak kliennya, termasuk masalah jaringan internet sehingga tidak bisa mendegar suara satu sama lain peserta sidang yang hadir melalui aplikasi zoom itu.

Hal itu disampaikan Emanuel Gobay, salah satu penasehat hukum tujuh tapol rasis kepada redaksi Jubi.co.id pada Sabtu (6/6/2020) pagi.

“Dalam praktek sidang pembuktian tujuh tapol Papua di PN Balikpapan ditemukan banyak sekali persoalan,” ungkap Immanuel Gobay kepada jubi.co.id, Sabtu (6/6/2020).

Kata dia, masalahnya, penyelenggara sidang online tidak mengupayakan jaringan internet yang menjamin para terdakwa dan pihaknya mendengar suara JPU.

“Masalah mulai dari persoalan jaringan internet, masalah suara yang terkadang putus-putus atau tidak kedengaran dengan baik,” ungkapnya.

Hingga, kata dia, masalah hakim yang tidak adil dalam membagi porsi waktu. Waktu JPU berbicara lebih daripada penasehat hukum.

“Pemberian waktu persiapkan saksi dan ahli yang berbeda antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum,” ungkapnya.

Loading...
;

Pihaknya juga menemukan JPU menghadirkan saksi ahli yang tidak berkompeten. Ahlinya lebih banyak omong hal yang tidak dipahaminya sehingga membias.

“Keterangan ahli Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai keilmuannya namun merasa yakin dengan pendapatnya dan kendala-kendala lain yang dikhawatirkan melanggar hak-hak terdakwa,” ungkapnya.

Terpisah, anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa, mengatakan yang menjadi saksi meringankan dalam beberapa kali persidangan terhadap para terdakwa tapol Papua, berharap JPU bijaksana dalam penyampaian tuntutan hukum terhadap tujuh terdakwa, karena para terdakwa dinilai merupakan bagian dari korban rasisme, bukan pelaku rasisme.

“Sebagai anggota DPR Papua yang memantau jalannya aksi saat itu, saya menjelaskan sesuai fakta kepada majelis hakim agar menjadi pertimbangan dalam putusan nanti,” kata Kadepa. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top