HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

PHK delapan ribu karyawan bukti PTFI tak taat prinsip HAM

Karyawan PTFI saat melakukan unjuk rasa menuntut hak mereka โ€“ Jubi/Dok
Karyawan PTFI saat melakukan unjuk rasa menuntut hak mereka โ€“ Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua menilai, salah satu bukti manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) tak taat pada prinsip-prinsip HAM, yakni dalam kasus penghentian hubungan kerja (PHK) delapan ribu karyawannya.

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan PHK terhadap ribuan karyawan yang terjadi bebeberapa tahun lalu itu, diduga tidak sesuai mekanisme.

Katanya, pada Februari 2019 lalu Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Provinsi Papua telah menyurati manajemen PT Freeport Indonesia.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua meminta agar PT Freeport Indonesia kembali mempekerjakan para karyawan yang di-PHK.

Akan tetapi menurut Ramandey, manajemen tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Kabupaten Mimika tersebut tidak mengindahkan surat itu.

“Bukti PT Freeport Indonesia tidak taat (prinsip-prinsip HAM) itu, misalnya ada 8.000 karyawan diberhentikan dengan cara tidak tepat,” kata Frits Ramandey melalui sambungan teleponnya kepada Jubi, Jumat (3/4/2020).

Loading...
;

Ramandey berpendapat, kasus PHK ribuan karyawan tersebut, menggambarkan jika penyebarluasan wawasan HAM oleh Departemen HAM PT Freeport Indonesia selama ini, tidak nampak dalam penerapannya.

“Hanya secara konseptual. Tidak ada penyebarluasan wawasan HAM yang bisa diketahui oleh publik dan dirasakan para karyawan. Ini juga patut kita curigai kalau dia tidak taat pada standar bisnis dan HAM,” ujarnya.

Ramandey mengatakan, meski manajemen PT Freeport Indonesia mengalokasikan puluhan miliar untuk dana pengamanan di wilayah penambangannya, tidak efektif.

Kenyataannya, kehadiran aparat keamanan untuk pengamanan di wilayah penambangan PT Freeport Indonesia, berpotensi menimbulkan resistensi terhadap masyarakat sekitar.

Sementara anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan hingga kini pihaknya masih mendampingi para karyawan korban PHK mencari solusi terbaik.

โ€œSejak awal kami berkomitmen mengkawal penyelesaian masalah PHK karyawan ini hingga tuntas,” kata Kadepa belum lama ini.

Anggota komisi bidang hukum, HAM, dan pemerintahan DPR Papua itu menyayangkan sikap manajemen PT Freeport yang melakukan PHK sepihak terhadap ribuan karyawan. (*)

Editor: Edho Sinaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa