Pilkada 2020. Paslon pemenang Pilwakot Bandar Lampung didiskualifikasi

Papua
Ilustrasi Pilkada - Jubi. Dok
Papua No.1 News Portal | Jubi

Bandar Lampung, Jubi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung memutuskan paslon nomor 3 dalam Pilkada Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana-Deddy Amarullah didiskualifikasi. Keputusan dalam sidang yang digelar Rabu (6/1/2021) itu terkait pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pilkada Bandar Lampung 2020 usai dilaporkan Paslon nomor 2, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo.

Sejumlah antara pelanggaran TSM yang diputuskan terbukti dilakukan Paslon Eva-Deddy adalah di Kecamatan Sukabumi yakni perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk Sembako dikemas sebagai bantuan Covid-19 oleh Walikota Bandar Lampung aktif yang merupakan suami dari Eva Dwiana dengan melibatkan aparatur pemerintah dan juga Ketua RT.

Baca juga : Ratusan Paslon Pilkada 2020 ajukan gugatan, Papua dan Sumut terbanyak

Pilkada 2020, polisi usut 34 pelanggaran Prokes 

Pilkada 2020, pesaing menantu Jokowi gugat hasil perolehan suara

Di kecamatan tersebut, terlapor Paslon nomor 3, memperoleh 15.554 suara. Lalu Paslon nomor 1, mendapat 15.018 suara dan Paslon nomor 2, mendapat 6.660 suara. Selain itu di Kecamatan Labuhan Ratu, berdasarkan keterangan dua saksi pun majelis pemeriksa berkesimpulan terdapat juga adanya TSM pemberian Sembako yang dikemas dalam bentuk bantuan Covid-19.

“Tindakan tersebut, merupakan pelanggaran administrasi TSM,” kata anggota majelis, Tamiri Suhaimi dalam sidang putusan.

Loading...
;

Tak hanya itu, Paslon itu juga dinilai memberikan dana transportasi untuk para kader PKK sebesar Rp200 ribu kepada 100 orang di setiap Kelurahan yang dibagikan aparatur pemerintah. Hal itu dinilai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perbawaslu nomor 9 Tahun 2020 karena disertai dengan pesan-pesan untuk pemenangan Paslon nomor 3.

“Mengingat dan memutuskan serta menyatakan terlapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran TSM untuk mempengaruhi penyelenggara Pilkada Bandar Lampung 2020 dan atau pemilih,” kata Ketua Majelis sidang, Fatikhatul Khoiriyah saat membacakan putusan sidang.

Majelis sidang memerintahkan kepada KPU Bandar Lampung membatalkan putusan rapat pleno perolehan suara Pilkada Bandar Lampung 2020 Paslon Walikota dan Wakil walikota Bandar Lampung nomor urut 3.

“Kami memerintahkan kepada KPU Bandar Lampung untuk membatalkan putusan pleno perolehan suara terkait penetapan terlapor sebagai Paslon dalam pemilihan,” kata Khoiriyah menegaskan.

Terlapor dapat menyampaikan keberatan ke Bawaslu RI paling lambat tiga hari sejak putusan ini dibacakan.

Putusan memberi hak terlapor dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) paling lama tiga hari kerja terhitung sejak putusan KPU Kota ditetapkan.

Tim kuasa hukum Eva-Deddy, M Yunus menilai ada diskriminasi dalam putusan itu. Ia mencontohkan pada kasus di Lampung Tengah, yang mengikutsertakan pertimbangan pihak terkait. Namun untuk Pilkada Kota Bandar Lampung itu tidak dijadikan acuan sama sekali.

“Kami tidak melihat ada perlakuan setara oleh majelis. Ini keduanya saya pegang, dan di Bandar Lampung setiap perlakukan pihak lain dianggap kesimpulannya calon melakukan pelanggaran,” kata Yunus

Ia akan melakukan upaya hukum terakhir sesuai dengan aturan yang ada.”Kami akan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Agung (MA) atas putusan yang dinilai tidak adil. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top