Follow our news chanel

Pilkada 2020, Wali kota Risma dilaporkan

Papua-pilkada-2020
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dilaporkan ke badan pengawas pemilihan umum dengan dugaan pelanggaran kampanye. Laporan dilakukan DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur ke Gubernur Jatim, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu dan Mendagri.

“Wali Kota menyuruh warga memilih cawali Eri Cahyadi dan menjelekkan cawali lainya. Padahal kampanye itu tidak ada izinnya,” kata Ketua DPD KAI Jatim, Abdul Malik, Sabtu, (24/10/2020).

Baca juga : Terdapat 42 kasus dugaan pidana Pilkada 2020 

Polisi harus netral dalam Pilkada Nabire 2020 

Jika tak patuhi aturan, Bawaslu Manokwari ancam bubarkan kampanye Paslon Pilkada 2020

Malik menilai kampanye daring di Pilkada Surabaya bertema “Roadshow Online Berenerji” yang dilakukan Wali Kota Risma pada Minggu (18/10/2020) melanggar PKPU dan sejumlah aturan lain.

Loading...
;

Malik juga mempertanyakan alasan Wali Kota Risma sudah mengantongi izin dari Gubernur Jatim untuk melakukan kampanye.

Menurut Malik, izin kampanye Risma hanya untuk tanggal 10 November. “Dalam kampanye daring itu Risma juga bohong menyebut Eri sebagai anaknya. Saya ini praktisi hukum, Eri bukan dilahirkan Risma,” kata Malik menambahkan.

Malik menegaskan pelanggaran yang dilakukan Risma berat. Harusnya Risma kena pidana kurungan seperti yang dialami lurah di Mojokerto Suhartono yang ditahan 2 bulan dan denda Rp6 juta karena menyambut Cawapres Sandiaga Uno pada saat Pilpres lalu.

“Kalau Risma beralasan kampanye yang dia lakukan di hari Minggu, Suhartono juga kena pidana pemilu karena ikut menyambut Sandiaga Uno di hari Minggu. Kebetulan saya pengacara Suhartono dalam menghadapi proses hukum pidana pemilu itu. Jadi sudah ada yurisprudensi-nya, bahwa Risma melakukan pelanggaran berat dan bisa kena hukuman penjara,” kata Malik menambahkan.

Hal sama juga diutarakan Praktisi Hukum Indra Priangkasa yang menilai Wali Kota Risma bukan hanya melanggar soal izin kampanye, tetapi juga Risma diduga menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam PKPU 11 pasal 71 ayat 1, 2, dan 3.  Penyebabnya adalah karena di antara peserta yang ikut siaran zoom itu adalah UMKM binaan Pemkot Surabaya.

“Disitu ada UMKM binaan, saya melihatnya Risma ingin menagih hutang budi, karena ada ajakan Risma memenangkan paslon Eri-Armuji,” ujar Indra.

Indra menegaskan pelanggar pasal 71 ayat 3 mendapatkan sanksi pidana jika memenuhi unsur. Apa yang dilakukan Risma unsurnya sudah terpenuhi, yakni sebagai kepala daerah, ada program yang dilakukan 6 bulan dari penetapan, ada yang diuntungkan dan dirugikan.

“Ini domain Bawaslu, maka pidana itu menjadi rekomendasi Bawaslu. Bawalsu harus menindak lanjuti, tidak boleh abai. Selama ada bukti kongkrit dengan beberapa pertimbangan tentu bawaslu tidak semudah itu mengatakan tidak ada pelanggaran,” kata Indra menjelaskan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto sebelumnya memberikan klarifikasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan izin cuti kampanye saat menggelar kegiatan bertema “Roadshow Online Berenerji” pada, Minggu (18/10/2020). (*)

Editor : Edi Faisol

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top