HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Pimpinan dan anggota DPR Papua sepakat kembalikan mobil dinas

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi/Arjuna
Pimpinan dan anggota DPR Papua sepakat kembalikan mobil dinas 1 i Papua
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Para pimpinan dan anggota DPR Papua sepakat mengembalikan kelebihan kendaraan dinas kepada sekretariat dewan. Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan hal tersebut telah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) dewan, Selasa (30/7/2019) petang.

“Rencananya pimpinan dan anggota dewan yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan mengembalikan saat peresmian gedung baru DPR Papua dan ring road, Kamis (1/8/2019). Saya juga akan mengembalikan tiga kendaraan dinas,” kata Yunus Wonda usai rapat Banmus.

Pimpinan dan anggota DPR Papua sepakat kembalikan mobil dinas 2 i Papua

Namun kata Wonda, ia belum mengetahui berapa kendaraan dinas anggota dewan akan dikembalikan, dan siapa saja legislator Papua yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu.

Para mantan anggota DPR Papua yang masih menguasai kendaraan dinas juga telah diminta untuk mengembalikan ke sekretariat dewan.

“Kami juga berharap pihak eksekutif yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu, mengembalikannya,” ujarnya.

Kata Wonda, suka tidak suka pimpinan dan anggota dewan yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu, dan mantan anggota DPR Papua mesti mengembalikan kendaraan itu, karena ini merupakan aturan.

Selain itu, pengembalian kendaraan dinas tersebut juga dalam rangka penertiban aset pemerintah daerah. Tidak hanya aset kendaraan, juga rumah-rumah dinas yang hingga kini masih dikuasai mantan pejabat termasuk mantan anggota DPR Papua beberapa periode lalu lanjut Wonda, mesti dikembalikan.

“Bahkan ada rumah dinas dan kendaraan dinas yang sudah dijual. Ini mesti ditelurusi atas dasar apa dijual,” ucapnya.

Ia meminta para mantan anggota DPR Papua yang masih menempati rumah jabatan DPR Papua di Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura segera mengembalikannya. Jangan lagi menolak dengan berbagai alasan.

“Jangan beralasan mereka sudah mengabdi ke negara. Negara hanya memberikan fasilitas saat menjadi anggota dewan. Kalau ada yang sudah dijual, kami minta diselidiki kenapa dijual itu adalah aset negara. Kalau tidak mau mengosongkan rumah dinas itu, akan menjadi ranah kejaksaan,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top