Follow our news chanel

Pimpinan OPD di Papua diminta serahkan data aset

Pimpinan OPD di Papua diminta serahkan data aset 1 i Papua
Ilustrasi penertiban kendaraan dinas – Jubi/Dok

Jayapura, Jubi – Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diminta segera menyerahkan data aset yang valid, kepada Tim Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (RAD-PPKT).

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan pendataan dan pembenahan aset perlu dilakukan. Pasalnya, berdasarkan informasi dari bidang aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ada ASN aktif yang memegang kendaeraan dinas lebih dari satu.

“Soal keberadaan aset khususnya kendaraan dinas di masing-masing pegawai yang masih aktif maupun sudah tidak aktif (pensiun), itu yang lebih tahu adalah kepala OPD. Untuk itu, ini menjadi catatan penting pemerintah untuk dibenahi,” kata Hery Dosinaen, di Jayapura kemarin.

Untuk penataan aset, pemerintah provinsi dalam waktu dekat akan membentuk tim terpadu guna mendata aset bergerak, tidak bergerak dan administrasi. Dengan demikian, setiap pimpinan OPD harus mengetahui dimana keberadaan aset-aset itu.

“Tentunya lewat pendampingan KPK, pemerintah provinsi ada satu kekuatan utuh bersama instansi terkait lainnya dalam melakukan penanganan aset-aset, dan tentunya tetap berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Menyinggung soal beberapa aset milik Papua yang ada di Jakarta, Hery menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) terkait itu. KPK siap mendampingi terkait dokumen-dokumen yang belum dikeluarkan Pemda DKI.

“Yang jelas lewat pendampingan KPK, kami ingin menata baik semua aset yang ada, meskipun pasti akan mendapat tantangan yang sangat luar biasa, tapi kami akan memulai ini,” kata Hery Dosinaen yang juga menjabat sebagai Pembina Tim Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Papua.

Loading...
;

Ia menambahkan, meskipun di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe – Klemen Tinal sudah berusaha menata aset untuk terbaca di neraca, tapi realitanya masih banyak aset-aset yang memerlukan penanganan khusus.

“Ini memang membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pimpinan pejabat politis maupun terstruktur di pejabat di birokrasi, sehingga semua terintegrasi dan mendapat hasil yang baik pula,” ucapnya.

Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution meminta pemerintah provinsi Papua untuk memilah kemudian membuat kronologis untuk aset-aset yang ada di Jakarta, sehingga tahu apa yang harus dilakukan.

“Untuk membenahi aset, KPK akan bantu sekaligus dorong semua proses agar bisa berjalan dengan baik,” kata Adlinsyah.

Sementara untuk aset-aset yang sampai saat ini masih dikuasai pihak-pihak yang tidak berhak, seperti di legislatif yang mana mantan-mantan pejabat dewan yang masih kuasai aset. Dirinya meminta pemerintah Papua untuk segera menyelesaikan.

“Untuk ini, saya sudah minta untuk dikembalikan, termasuk rumah-rumah dinas,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top