Follow our news chanel

PKL di RTH Pantai Nabire timbulkan dampak sampah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Teorinya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi ekologis, arsitektural, sosial dan ekonomi. Tapi pedagang kaki lima yang mengais rejeki di RTH di Pantai Nabire, malah menimbulkan masalah sampah.

Salah satu penggiat sampah di kota Nabire, Bentot Yatipai, yang juga ketua komunitas Amoye mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nabire seharusnya meninjau kembali retribusi yang ditarik dari pedagang kaki lima (PKL) di area tersebut.

“Kalau boleh PKL yang meretribusikan pajaknya dipertimbangkan, terutama mereka yang berjualan makanan dan minuman. Sebab sangat berdampak terhadap lingkungan. Mereka menghasilkan sampah,” ujar Yatipai di Nabire. Senin (21/1/2019).

Sebab menurut Yatipai, jika dibandingkan dengan nilai retribusi yang diberikan untuk PAD, itu sebanding dengan dampak lingkungan yang terjadi saat ini. Sampah belum diatasi dengan baik.

“Lingkungan tercemar oleh sampah, baik di arealnya hingga ke bibir pantai. Orang setelah membeli air misalnya, karena tidak ada bak sampah akhirnya dibuang di sembarang tempat,” tutur dia.

Dua hal, menurut Bentot, yang tercipta adalah lingkungan yang tidak bersih dan sehat, serta tempat berjualan yang juga secara kesehatan belum tentu sehat terutama penjual makanan.

Loading...
;

“Seperti tidak tersedianya air bersih yang cukup untuk mencuci piring dan tangan, juga tidak adanya pembuangan limbah sisa makanan, ” terangnya.

Dia meminta kepada Pemkab Nabire agar meninjau kembali lapak – lapak yang disewakan kepada PKL, khususnya penjual makanan dan minuman.

“Intinya harus ditinjau kembali mereka yang memjual makanan dan minuman sebab sampah tidak diperhatikan, pengunjung juga buang sampah bekas minuman seperti bolol di sembarang tempat,”terangnya.

Dia memberi solusi agar RTH ditangani oleh unit khusus dan terlepas dari penanganan sampah rumah tangga. Juga semua ruang publik seperti tempat – tempat wisata, harus dikelola dengan oleh unit – unit pengolahan yang harus disiapkan khusus.

DLH misalkan, bisa membentuk dibentuk tim khusus dengan beberapa orang dan ditempatkan untuk bertugas guna menangani sampah di RTH dan tempat– tempat wisata lainnya.

“Lalu khusus untuk RTH harus melibatkan PKL, sehingga mereka bisa bekerja dan membersihkan. regulasi ini yang harus berjalan, harus diperhatikan secara periodik, sistematik demi terciptanya kenyamanan bagi pengunjung,” harapnya.

Terpisah, Candra, seorang pedagang yang merupakan koordinator PKL mengatakan ada tiga hal yang diinginkan pedagang, yakni rasa aman, kebersihan dan bisa jualan.

Terkait keamanan kata Candra, masih sangat kurang sebab sering dijumpai orang mabuk dan mengganggu, jika ditegur bisa menimbulkan perkelahian dan harus menelpon petugas Pol PP baru bisa datang.

“Sementara untuk kebersihan dan keamanan, semua pedagang membayar retribusi sebesar Rp180.000 untuk keamanan kepada petugas,” jelasnya.

Menurut dia, untuk kebersiahan terutama sampah, para pedagang sekalipun telah membayar retribusi, tetapi sebenarnya mereka juga ingin untuk areal tetap bersih.

“Walau kami bayar, tapi penganganan belum maksimal kami mau bantu. Misalkan ada tong – tong sampah yang disiapkan. Jika belum ada, harus kami diberi tempat khusus untuk TPS, nanti kami yang antar ke sana sampahnya,” kata dia. (*)

 

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top