Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pledoi 7 Tapol Papua: Pledoi lengkap Hengky Hilapok

Tapol Papua
Direktur Perkumpulan Advokat HAM atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer bersama tujuh Tapol Papua - Jubi/Dok. PAHAM Papua
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Kalimantan Timur akan membacakan putusan bagi para Tahanan Politik atau Tapol Papua yang diadili dalam perkara makar pada Rabu (17/6/2020) pekan ini. Publik di Papua tengah menunggu, bagaimana majelis hakim akan mengadili dan memutus perkara ketujuh mahasiswa dan aktivis yang ditangkap dan diadili pasca gelombang demonstrasi memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Ketujuh Tapol Papua yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan itu adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay, serta Feri Bom Kombo, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

Dalam  persidangan yang digelar PN Balikpapan pada 2 Juni 2020 dan 5 Juni 2020, JPU menuntut tujuh Tapol Papua dengan pasal makar dan meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara antara lima tahun hingga 17 tahun. Buchtar Tabuni dituntut hukuman balik berat, 17 tahun penjara. Sementara Steven Itlay dan Agus Kossay 15 masing-masing dituntut 15 tahun penjara. Alexander Gobay dan Fery Kombo masing-masing dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan Irwanus Uropmabin dan Hengki Hilapok masing-masing dituntut hukuman lima tahun penjara.

Pledoi 7 Tapol Papua: Pledoi lengkap Hengky Hilapok 1 i Papua

Dalam persidangan yang berlangsung pada 11 Juni 2020 lalu, Tim Penasehat Hukum Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua telah membacakan pledoi bagi Hengki Hilapok, yang berjudul “Mengadili Korban Konspirasi Negara Pasca Demonstrasi Menentang Rasisme”. Berikut isi lengkap pledoi Hengki Hilapok:

 

NOTA PEMBELAAN

PENASEHAT HUKUM  

Loading...
;

“MENGADILI KORBAN KONSPIRASI NEGARA PASCA DEMONSTRASI MENENTANG  RASISME”

DALAM PERKARA PIDANA

NOMOR :30/PID.B/2020/PN-Bpp

ATAS NAMA TERDAKWA :

HENGKY HILAPOK

Yang Didakwa :

DalamDakwaan Kesatu : Pasal 106 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Dakwaan Kedua: Pasal 110 KUHP Ayat (1) Jo 106 KUHPatau Dakwaan Ketiga : Pasal 160 KUHP

DIAJUKAN OLEH :

TIM PENASEHAT HUKUM

KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM PAPUA

DI PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

BALIKPAPAN

2020

 

Nota Pembelaan Penasehat Hukum

“MENGADILI KORBAN KONSPIRASI  PASCA DEMONSTRASI MENENTANG RASISME”

Dalam Perkara Pidana Nomor :30/Pid B/2020/PN.Bpp

Atas Nama Terdakwa :

HENGKY HILAPOK

Yang Didakwa :

DalamDakwaan Kesatu : Pasal 106 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Dakwaan Kedua : Pasal 110 KUHP Ayat (1) Jo 106 KUHP atau Dakwaan Ketiga : Pasal 160 KUHP

Di Pengadilan Negeri Balikpapan

 

I. PENDAHULUAN  

Majelis Hakim yang terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Hadirin sidang sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga persidangan pada hari ini, pada pada acara pembacaan Pledoi. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang telah melakukan pemeriksaan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana sehingga akan diketahui fakta-fakta sebenarnya terjadi yang akan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memutus Perkara ini.

Demikian pula pada Jaksa Penuntut Umum, kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah berupayamenjalankankewajiban dengan sebaik-baiknya, dalam perkara ini guna dan untuk menemukan kebenaran formil dan materil dari hukum pidana ke arah tercapainya prinsip dan tujuan hukum serta tegaknya keadilan. Hal yang sama kami sampaikan pula kepada Panitera Pengganti yang telah mencatat seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

  1. Menyatakan Terdakwa HENGKI HILAPOK Alias FRENGKI HILAPOK bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan, Makar“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI HILAPOK Alias FRENGKI HILAPOK dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J6+ warna merah dengan nomor Imei 1 : 354253101774260, imei 2 : 354254101774268 dengan nomor HP 081354144207 Dirampas untuk dimusnahkan
    • 1 (Satu) lembar selebaran aksi demo damai jilid II tanggal 29 Agustus 2019
    • 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi double cabin strada CR 2.5 A DC EXCEED 4X4 M/T warna abu perak metalik dengan nomor rangka MMBJNKB40BD056487 dan 
nomor mesin 4D56UCCW0660. 
Terlampir dalam berkas perkara.
    • 7 (tujuh) Unit Komputer Lenovo
    • 1 (satu) Unit Komputer Asus
    • 1 (satu) Unit Komputer Samsung
    • 1 (satu) Unit Komputer Acer
    • 2 (dua) Unit Komputer Hp
    • 2 (dua) Unit Komputer Dell
    • 2 (dua) Unit Printer Hp Laserjet P1102
    • 2 (dua) Unit Printer Canon Pixma
    • 1 (satu) Unit Printer Epson
    • 2 (dua) buah Keyboard Acer
    • 1 (satu) buah Keyboard Logitech
    • 1 (satu) buah Keyboard Asus
    • 7 (tujuh) buah Keyboard Lenovo
    • 2 (dua) unit Cpu Dell
    • 8 (delapan) buah Mouse Lenovo
    • 1 (satu) buah Mouse HP
    • 2 (dua) buah Mouse Acer
    • (satu) buah Mouse Logitech
    • 1 (satu) buah Mouse Votre
    • 1 (satu) buah Charger Laptop Hipro
    • 2 (dua) buah Charger Laptop Asus
    • 1 (satu) buah Charger Laptop HP
    • 4 (empat) buah Charger Komputer Lenovo
    • 2 (dua) buah Kabel Power Komputer
    • 2 (dua) buah Kabel Data Komputer
    • 5 (lima) buah Kabel Printer
    • 2 (dua) buah Kabel Roll
    • 1 (satu) buah Tape Compo Polytron
    • 1 (satu) buah Setelan Suara Mic Behringer Uphorio Umc 22
    • 1 (satu) buah Amplifier Uhf
    • 1 (satu) buah Digital Video Recorder Ahd
    • 1 (satu) buah Wireless In Router Wifi Asus
    • 1 (satu) buah Wifi Zte
    • 1 (satu) buah Terminal Wifi 3com
    • 1 (satu) buah Memory CPU
    • 1 (satu) buah Mic Duduk Anysong
    • 1 (satu) buah Charger Battery Nikon
    • 1 (satu) buah Mic Megaphone
    • 2 (dua) buah Kalkulator Casio
    • 1 (satu) buah Kamera CCTV Hikvision
    • 1 (satu) buah Buku Kerja 2018 Prov. Papua
    • 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Kecil
    • 2 (dua) Roll Kain Warna Cokelat Korpri
    • 27 (dua puluh tujuh) buah Ikat Pinggang Kecil Korpri;
    • 1 (satu) buah Kabel Lampu Hias;
    • 1 (satu) buah Kabel Lampu Hias Salib;
    • 11 (sebelas) buah Tas
    • 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda
    • 1 (satu) buah Kunci Ring
    • 1 (satu) buah Rangkaian Gantungan Kunci
    • 1 (satu) buah Obeng Plat
    • 1 (satu) buah Parang / Pisau
    • 2 (dua) buah Tombak Kayu Panjang
    • 4 (empat) buah Busur
    • 36 (tiga puluh enam) buah Anak Panah
    • 47 (empat puluh tujuh) buah Batu
    • 58 (lima puluh delapan) buah Besi + Pipa
    • 47 (empat puluh tujuh) buah Ketapel
    • 6 (enam) buah Pecahan Kaca;
    • 5 (lima) batang Potongan Kayu. Dipergunakan dalam perkara yang lain
  1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

 

Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan tim Penasehat Hukum terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanlah suatu yang hendak membela kesalahan terdakwa tetapi melainkan suatu ikhtiar hukum agar sebelum yang Terhormat Majelis Hakim memberi putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatu tentang peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa yakni Tindak pidana “Makar” sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU melanggar pasal 106 KUHPJo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

 

II. DASAR HUKUM PENGAJUAN PEMBELAAN/PLEDOI

 Bahwa Tuntutan Pidana dan Pledoi (Pembelaan) pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, maka kepada terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa diberikan hak untuk mengajukan Pledoi (Pembelaan) atas Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan, karena pada hakikatnya pengajuan Pledoi (Pembelaan) ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan diantara kedua misi yang diemban, namun semuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaituusaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum.

 

III. LATAR BELAKANG KASUS/PERMASALAHAN di PAPUA

 

  1. Aksi Rasisme terhadap Orang Papua

 Bahwa sejarah panjang perilaku rasisme terhadap orang Papua sudah terjadi sejak sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Salah satu contoh dari sekian banyak contoh adalah peristiwa rasisme tanggal 16 Agustus 2019 dan 17 Agustus 2019 terhadap Mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Surabaya. Aksi yang sama juga terjadi di Jogja, Malang dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Perilaku penghinaan dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi ini dilakukan oleh masyarakat setempat, aparat sipil negara dan aparat keamanan. Bahkan respon yang dilakukan oleh aparat keamanan ketika memasuki asrama Kamasan sangat berlebihan hingga melahirkan tindakan represif dan teror. Aksi rasisme bukan saja terjadi di asrama mahasiswa tetapi juga di pemukiman lainnya yang di huni oleh mahasiswa Papua bahkan terjadi hampir di setiap aktifitas dimana orang Papua hadir didalamnya, contohnya ketika pertandingan bola, dimana orang Papua telah diteriaki dengan kata-kata bernada rasis.

 

  1. Munculnya Aksi Menolak Rasis di Papua

Aksi rasisme pada Agustus 2019 yang terjadi di beberapa kota di Indonesia telah menimbulkan protes dan kemarahan dari orang Papua di seluruh kota yang ada di Papua dalam bentuk Aksi Anti Rasisme. Aksi ini didukung oleh bernagai komponen masyarakat sipil di Papua terutama oleh kelompok Cipayung(PMGKRI, GMKI,HMI dan GMNI). Peristiwa tersebut merupakan reaksi terhadap aksi rasis yang dialami. Sekaligus reaksi atas perilaku diskriminasi dan ketidakadilan lainnya yang telah dialami oleh orang Papua dalam berbagai aspek dengan kurun waktu yang sangat panjang yakni sejak integrasi tahun 1963. Aksi anti rasisme juga sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah terkait implementasi UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis namun dijawab oleh pemerintah dengan cara menambahkan pasukan keamanan baik Polri/Brimob maupun TNI ke berbagai wilayah Papua hingga sebanyak 6000 orang dalam kurun waktu Agustus sampai dengan desember 2019 sebagaimana pernyataan Kapolri TitoCarnavian.(Baca : https://www.suara.com/news/2019/09/01/095904/6000-tentara-dan-polisi-terjun-kepapua-kapolri-kalau-kurang-tambah-lagi).

Pada saat menjelang aksi sejumlah masyarakat sipil termasuk kelompok pemuda, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama dan perempuan sepakat menentang perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi tersebut dalam bentuk aksi atau demonstrasi. Dalam rangka mempersiapkan sejumlah aksi tersebut, komponen mahasiswa yang berperan sebagai koordinator aksi dari aspirasi masyarakat sipil khususnya orang Papua yang menjadi korban rasis melakukan pertemuan guna mempersiapkan aksi agar tetap fokus untuk menolak aksi rasis yang telah terjadi dan agar aksi menolak rasis berlangsung aman dan tertib, sebagaimana notulensi yang telah dihasilkan pada pertemuan dan Pernyataan yang diserahkan kepada Gubernur Papua.

Aksi menolak rasis yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2019 berlangsung aman, bahkan gubenur dan sejumlah perangkat pemerintah di provinsi Papua menerima massa aksi saat berada di kantor Gubernur, Gubenur juga merespon dengan mengatakan Saya berterima kasih kepada mahasiswa tidak melakukan anarkis, tidak boleh terprovokasi. Kita manusia bermartabat.” (Baca : Pernyataan gubernur Papua di depan massa aksi,kantor gubernur 19 Agustus 2019. Sumber: kompas.com tanggal 19 Agustus 2019).

Aksi menolak rasis yang kedua, dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2019, untuk mendesak pemerintah karena terkesan masih lambat dalam menangani tindakan rasis yang dialami oleh orang Papua. Sebelumnya dilakukan pertemuan diantara kelompok mahasiswa dengan maksud yang sama seperti aksi pertama tanggal 19 Agustus 2019 yakni agar aksi berjalan aman dan tertib. Namun Ketika aksi tanggal 29 Agustus 2019 berlangsung anarkis dengan sejumlah aksi pembakaran dan pengrusakan serta penjarahan, jelas bukan karena perbuatan, peran atau tanggungjawab terdakwa sebab sejak awal terdakwa HENGKY HILAPOKbersama terdakwa lainnya (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan komunikasi diantara kelompok mahasiswa dalam rangkamencegah aksi berlangsung anarkis. Pada aksi tanggal 29 Agustus 2019, sikap aparat berbeda dalam mengawal aksi, massa terakumulasi pada banyak titik, hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi karena biasanya aparat dengan cepat menangani kerumunan massa hingga mampu mengurai massa. Selain itu ada keterlibatan pihak lain yang menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali dan anarkis, massa aksi bertambah banyak, muncul dari berbagai titik jalan atau pemukiman penduduk. Beberapa diantara telah berusaha dicegah oleh terdakwa agar tidak melakukan tindakan anarkis. Mengenai keterlibatan pihak lain, banyak yang sudah menyuarakannya (baca : https://www.beritasatu.com/nasional/573245-lukas-enembe-nyatakan-demo-massa-di-papua-yang-tunggangi), sayangnya hingga saat ini aparat kepolisian tidak melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya terdakwa dijadikan tumbal atau dikriminalisasi atau peristiwa tersebut.

 

  1. Penerapan Pasal Makar terhadap Massa Aksi

Penerapan pasal makar atau delik kejahatan terhadap keamanan negara dalam konteks berkumpul dan menyampaikan pendapat di Papua khususnya terkait aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 adalah salah satu bentuk arogansi dari negara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Terdakwa Irwanus Uropmabin dan terdakwa lainnya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengalami kriminalisasi dan stigma bahkan mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Mereka mengalami penyiksaan saat penangkapan dan pemeriksaan awal serta dipindahpaksakan dengan alasan keamanan.Kemudian dikenakan tuntutan pidana yang sangat tinggi oleh JPU. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi baru di Asia maka sudah seharusnya meninggalkan gaya lama ini. Bahkan di era pemerintahan persiden Gus Dur, ekspresi itu diberi ruang : bendera Bintang Kejora boleh dikibarkan asalkan tidak lebih besar dan lebih tinggi dari bendera merah putih, namun mengapa sekarang demokrasi Indonesia bergerak mundur ? Bahkan mekanisme demokrasi yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah dilanggar oleh aparat kepolisian karena aparat kepolisian memaksa melakukan tindakan yang tidak pernah ada di dalam aturan tersebut yakni setiap aksi massa harus mendapatkan ijin dari kepolisian padahal pasal dari UU tersebut menyatakan bahwa yang harus disampaikan ke kepolisian adalah Pemberitahuan bukan permohonan ijin kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian WAJIB menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan(STTP). Tidak ada satu katapun dalam UU tersebut yang menyebut kata ijin apalagi yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk memberikan ijin. Hal ini membuktikan kriminalisasi dan stigma yang sudah dibangun sejak awal terhadap orang Papua. Jelas melanggar prinsip-prinsip kerja yang  professional dan taat aturan.

Disadari bahwa penerapan pasal makar terhadap orang Papua tidak pernah mengurangi semangat orang Papua untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Diskusi dan teriakan Yel-yel Papua merdeka akan selalu ada di berbagai ruang dan waktu, baik dalam seminar, diskusi, karya buku, wawancara apalagi aksi-aksi kebebasan berekspresi. Simbol Bintang Kejora diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti bendera, baju, tas, gelang, makanan ataupun bentuk lain. Orang Papua akan mencari dan menemukan berbagai media untuk mengekspresikan itu. Proses hukum tidak akan efektif dalam menghentikan sikap rakyat Papua untuk terus berkumpul, berekspresi dan menyampaikan pendapatnya. Proses hukum hanya untuk menghalau asap tapi atau merespon dinamika tetapi bukan mengatasi bara api yang terus menyala. Peradilan selalu menjadi ajang uji coba untuk itu, ironisnya, selalu gagal dalam mencapai tujuannya bahkan tuntutan dan putusan yang tidak adil makin meningkatkan resistensi perlawanan terhadap kehadiran negara di Papua.

 

  1. Otonomi Khusus dan Penyelesaian Akar Masalah di Papua

Bahwa pemerintah Indonesia memberikan Undang-Undang Otonomi Khusus(UU Otsus)Papua pada tahun 2001 sebagai kompromi politik karena orang Papua minta merdeka oleh karenanya pemerintahpun memberikan dengan terpaksa untuk memadamkan aspirasi Papua Merdeka yang muncul setelah sejumlah aksi penangkapan di berbagai tempat di Papua termasuk penangkapan 5 tokoh Presidium Dewan Papua(PDP) setelah Kongres Papua tahun 2000.

Di dalam konsideran huruf f UU Otsusdisebutkan’’ bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua; namunsejumlah bentuk perlindungan,penghormatan dan pemberdayaan terhadap eksistensi orang asli Papuahanyalah ‘cek kosong’ yang tidak pernah ditunaikan bahkan diaborsi satu persatu lewat berbagai aturan atau kebijakan yang salah secara asas dan hirarki dalam peraturan perundang-undangan.

Buktinya justru selama UU Otsus aksi penangkapan dan penahanan meningkat.Ruang-ruang berekspresi, menyampaikan pendapat dan berserikat dihadang olehbarikade aparat dan sejumlah Maklumat. Pemerintah mengatakan untuk Papua dilakukan pendekatan kesejahteraan tapi prakteknya adalah pendekatan keamanan. Hak atas keselamatanmasyarakat sipil makin terabaikan, siapapun bisa menjadi korban. Pemenuhan hak-hak dasar tetap buruk terbukti dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Papua masih berada diposisi kunci dari klasemen IPM di Indonesia.

Penegakan hukum selalu dijadikan ancaman untuk menjaga kepentingan kekuasaan. Hal ini mengingatkan kita pada sejarah peradilan kolonial yang menjadikan hukum sebagai jubahnya penguasa.Trik pemerintah dengan melempar salah kepada orang Papua yang duduk di pemerintahan tidaklah tepatapalagi ketika semua otoritas masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Ini soal buruknya manajemen pemerintah bukan karena kegagalan orang Papua dalam melaksanakan UU Otsus.Orang Papua seperti dikasih casing ‘made in orang asli Papua’ tapi sebenarnya substansi dan eksistensinya dihilangkan, karena itu siapapun tidak boleh terjebak dalam doktrin politik casing.

Salah satu bagian penting di dalam UU Otsus adalah pasal 2 mengenai Lambang-Lambang,dimana rakyat Papua dibolehkan untuk memiliki bendera daerah dan lagu daerah. Ketakutan pemerintah atas apa yang telah dijanjikan dan diperintahkan oleh UU-nya menyebabkan pemerintah kehilangan akal sehat, tidak peduli terdapatkekeliruan asas dan hirarki dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam implementasinya, seperti ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 77 tahun 2009tentang Lambang Daerahuntuk menghalau simbol atau bendera Bintang Kejora berkibar.  Pemerintah juga mengeluarkan UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, bahasa dan lambang Negara serta lagu Kebangsaan yang memuat sanksi terhadap berbagai tindakan pelanggaran terhadap bendera merah putih. Ironisnya, dalam prakteknya dugaan pelanggaran terhadap simbol dan ikon-ikon negara Indonesia malah menggunakan pasal makar. Padahal di Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara tidak ada satu pasal pun memuat pelanggaran atau tindak pidana terkait simbol atau bendera. Kondisi ini menunjukkan stigma terhadap orang Papua mendahului kebijakan atau hukum apapun yang hendak dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat Papua.

Kegagalan dalam membangun persepsi tentang Papua, haruslah diakhiri dengan memahami akar persoalan di Papua. Dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI)di dalam buku Papua Road Map terbitan tahun 2009 telah menyebutkan ada 4 (empat) akar masalah di Papua, yang intinya adalah : 1). Perdebatan soal integrasi Papua atau pelurusan sejarah Papua 2). Pelanggaran HAM 3). Kegagalan Pembangunan dan 4) Marginalisasi dan Diskriminasi. Untuk itu LIPI bersama Jaringan Damai Papua (JDP) yang terbentuk pada 06 Januari 2010 dan telah melakukan Konsultasi Publik diantara orang Papua dan non Papua di kota-kota se Tanah Papua; melakukan sejumlah pertemuan eksploratif dengan perwakilan pemerintah dan rakyat Papua secara informal di beberapa kota di Indonesia serta Konferensi Perdamaian Papua (KPP) tahun 2011 yang dihadiri oleh berbagai stake holders telah menawarkan pemerintah untuk memulai membuka dialog yang inklusif dengan rakyat Papua untuk Papua yang lebil adil dan bermartabat.

 

IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

  1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI
    1. Keterangan Saksi A Charge
      1. Saksi MUHAMMAD ALI. Umur 31 tahun. Lahir diJayapura, tanggal 5 Maret 1984. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan Polri. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Tanah Hitam Kamkey Kec. Abepura. Dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        • Bahwa benar tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap dan atau penghinaan terhadap bendera, Bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dan atau penghasutan untuk melakukan suatu kejahatan dan atau pembakaran dan atau pencurian dengan kekerasan dan atau Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau membawa senjata tajam tanpa ijin terjadi pada tanggal 19 agustus 2019 dimana pada saat aksi demo tersebut terjadi penurunan bendera merah putih di halaman kantor gubernur Provinsi Papua kemudian massa peserta aksi demo mengibarkan bendera bintang kejora dan pada tanggal 29 agustus 2019 terjadi aksi demo jilid II dimana pada saat aksi demo jilid II tersebut massa mengibarkan bendera bintang kejora dan melakukan tindakan anarkis berupa pengrusakan dan pembakaran terhadap bangunan dan kendaraan roda 2 dan roda 4.
        • Bahwa benar pada tanggal 19 agustus 2019 saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pengamanan aksi demo, dimana aksi demo tersebut dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat papua yang berada di Jayapura untuk menolak dugaan rasisme yang terjadi di surabaya terhadap mahasiswa orang papua, dimana pada saat aksi demo tersebut massa berkumpul di daerah waena dan sekitarnya kemudian massa berjalan kaki menuju ke kantor gubernur Provinsi papua, setelah massa tiba di kantor gubernur provinsi papua kemudian ada beberapa mahasiswa dan dari kelompok KNPB (komite nasional papua barat) yang bernama Sdr. VIKTOR YEIMO melakukan orasi dan terjadi aksi penurunan bendera merah putih di tiang bendera yang berada di halaman kantor gubernur provinsi papua kemudian massa peserta aksi unjuk rasa tersebut mengibarkan bendera bintang kejora, setelah massa selesai bertemu dengan gubernur provinsi Papua selanjutnya massa membubarkan diri.
        • Pada tanggal 29 agustus 2019 kelompok mahasiswa dan masyarakat papua yang berada di kota jayapura serta kelompok KNPB (komite nasional papua barat) kembali melakukan aksi demo jilid II, dimana massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa tersebut berkumpul di daerah waena dan sekitarnya kemudian berjalan kaki menuju ke kantor gubernur, namun dalam perjalanan dari daerah waena dan sekitarnya massa mulai anarkis dengan melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap bangunan dan kendaraan yang berada disepanjang jalan dari waena sampai di kota jayapura, dimana massa tersebut terus berjalan kaki sambil melakukan tindakan anarkis dan membawa bendera bintang kejora dan meneriakkan yel yel kami bukan merah putih dan kata-kata Papua merdeka, setelah massa tiba di kantor gubernur provinsi papua kemudian massa melakukan kembali pembakaran kantor KPU Provinsi Papua serta menduduki kantor gubernur provinsi Papua sampai dengan tanggal 30 agustus 2019.
        • Bahwa benar yang menjadi penanggung jawab pada aksi demo tanggal 19 agustus 2019 dan tanggal 29 agustus 2019 adlaah BEM (badan eksekutif mahasiswa) UNCEN dan BEM (badan eksekutif mahasiswa) USTJ.
        • Bahwa benar kelompok yang ikut melakukan aksi demo pada tanggal 19 agustus 2019 dan tanggal 29 agustus 2019 adalah dari kelompok mahasiswa, masyarakat papua dan kelompok KNPB.
        • Bahwa benar jumlah massa yang ikut dalam aksi demo tanggal 19 agustus 2019 dan tanggal 29 agustus 2019 kurang lebih 1.000 orang.
        • Bahwa benar alat peraga yang massa gunakan pada saat aksi demo tanggal 19 agustus 2019 dan tanggal 29 agustus 2019 berupa pamplet, spanduk dan ada beberapa bendera bintang kejora yang di bawa sambil dikibarkan.
        • Bahwa benar bahwa tujan massa melakukan aksi demo pada tanggal 19 agustus 2019 adalah menolak aksi rasisme yang terjadi di surabaya terhadap mahasiswa papua dan dalam aksi demo tersebut juga massa menuntut untuk papua merdeka dan pada tanggal 29 agustus 2019 massa melakukan aksi demo dengan tujuan untuk menolak rasisme dan menuntut untuk penentuan nasib sendiri papua atau menginginkan papua merdeka dimana pada saat aksi demo tersebut terjadi tindakan anarkis berupa pengrusakan dan pembakaran.
        • Bahwa benar dasar saksi melaksanakan pengamanan demo pada tanggal 19 agustus 2019 dan tanggal 29 agsutus 2019 adlaah perintah lisan direktur reserse krimininal umum pada tanggal 17 agustus 2019.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menolaknya.

 

      1. Saksi ABRAHAM STEVI SOUMELENA. Umur 31 tahun, lahir di Jayapura, tanggal 5 Maret 1984. Jenis kelamin: Laki-laki. Pekerjaan POLRI, Agama Kristen Protestan , Kewarganegaraan Indonesia. Alamat: Tanah Hitam Kamkey, Kec. Abepura. Di bawah sumpah  dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti di periksa sebagai saksi dan bersedia memberikan keterangan;
        • Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua;
        • Bahwa saksi kenal Terdakwa Hengky Hilapok setelah kejadian;
        • Bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Hengky Hilapok;
        • Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik;
        • Bahwa saksi telah memberikan keterangan terkait peristiwa 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019;
        • Bahwa saksi telah berada ditempat kejadian pada jam 9 pagi;
        • Bahwa aksi tersebut tidak memiliki izin;
        • Bahwa saksi melakukan penanganan tertutup;
        • Bahwa saksi di lampu merah Abepura;
        • Bahwa peserta demo memberikan surat izin tetapi Kepolisian tetap tidak memberikan izin dan peserta tetap melakukan demo;
        • Bahwa massa mulai datang jam 9;
        • Bahwa saksi melihat Terdakwa Hengky Hilapok orasi;
        • Bahwa Terdakwa Hengky Hilapok bukan orasi tetapi mengucapkan yel-yel yakni yel-yel Papua dan dibalas oleh massa dengan teriakan merdeka;
        • Bahwa saksi mengikuti massa dari lampu merah sampai di Kantor Gubernur;
        • Bahwa pada aksi 19 Agustus 2019 tidak ada kerusuhan;
        • Bahwa aksi 19 Agustus 2019 adalah aksi yang menolak rasisme di Surabaya;
        • Bahwa massa bergerak ke Kantor Gubernur;
        • Bawa aksi tanggal 29 Agustus saksi tidak melihat Terdakwa Hengky Hilapok;
        • Bahwa saksi ikut demo sampai ke kota Jayapura;
        • Bahwa saksi melakukan pengamanan tertutup berdasarkan sprint;
        • Bahwa saksi berasal dari Polda Papua bagian Reskrim Umum;
        • Bahwa pada aksi 19 Agustus Terdakwa Hengky Hilapok memakai baju almamater Kampus;
        • Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Hengky Hilapok pada aksi 29 Agustus 2019;
        • Tanggapan Terdakwa Hengky Hilapok tidak benar semua keterangan saksi tetap ada keterangannya;
        • Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Hengky Hilapok merupakan koordinator seksi perlengkapan setelah pemeriksaan;
        • Bahwa saksi menerangkan bahwa saat massa berkumpul di Abe saksi dan tim Opsnal serta anggota Polri berupaya membubarkan karena tidak aksi demontrasi tersebut memiliki ijin darkepolisian akan tetapi massa bertahan dan melawan, dengan pertimbangan situasi dan dampak akibatnya. saksi dan anggota yang melakukan pengamanan mundur mengamankan warga yang berada di sekitar titik kumpul massa;
        • Bahwasaksi tidak diperlihatkan barang bukti oleh JPU saat persidangan.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menolaknya.

 

      1. Saksi ALEXANDER GOBAY, Umur 25 tahun. Lahir di Jayapura, tanggal 5 Maret 1994. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan mahasiswa. Agama Kristen Khatolik. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Perumahan Pemda Cikombong Kota Raja RT 005/RW 005, Kel VIM Kec. Abepura Kota Jayapura. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        • Bahwa semua keterangan saksi Alexander Gobay merupakan keterang Alexander Gobay sebagai tersangka dalam BAP yang dimuat kembali pada surat tuntutan JPU kepada Hengky Hilapok;
        • Bahwa Alexander Gobay dalam pemeriksaan saksi secara tegas telah mencabut semua keterangannya sebab Alexander Gobay mengatakan bahwa dirinya tidak perna di BAP sebagai saksi dalam kasus Hengky Hilapok;

Tanggapan terdakwa Bahwa terdakwa menyatakan benar keterangan saksi.

 

      1. Saksi IRWANUS UROMABIN. Umur 23 tahun, Lahir di Wamena, tanggal 5 Maret 1994. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan mahasiswa. Agama Kristen Khatolik. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Perumahan Pemda Cikombong Kota Raja RT 005/RW 005, Kel VIM Kec. Abepura Kota Jayapura. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
        • Bahwa semua keterangan saksi Irwanus Uropmabin merupakan keterang Irwanus Uropmabin sebagai tersangka dalam BAP yang dimuat kembali pada surat tuntutan JPU kepada Hengky Hilapok;
        • Bahwa Irwanus Uropmabin dalam pemeriksaan saksi secara tegas telah mencabut semua keterangannya sebab Irwanus Uropmabin mengatakan bahwa dirinya tidak perna di BAP sebagai saksi dalam kasus Hengky Hilapok;

Tanggapan terdakwa Bahwa terdakwa menyatakan benar keterangan saksi.

 

      1. Saksi FERRY KOMBO, Umur 24 tahun, Paspaley, 07 Januari 1995, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa Uncen (Ketua BEM Uncen), Kebangsaan Indonesia, Alamat Asrama YAKSPEKMI RT. 003 RW. 001 Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura atau Pasar Lama Kamkei Kel. Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
        • Bahwa orasi dilakukan di kantor Gubernur
        • Bahwa saksi Fery Kombo adalah perwakilan Mahasiswa
        • Bahwa saksi Fery Kombo menyerahkan aspirasi ke kantor Gubernur
        • Bahwa saksi Fery Kombo tidak ada hubungan dengan Terdakwa Hengky Hilapok
        • Bahwa saksi Fery Kombo sama sekali tidak mengenal Terdakwa Hengky Hilapok
        • Bahwa saksi Fery Kombo mengetahui dan mengenal Terdakwa Hengky Hilapok setelah di tahanan

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

 

    1. Keterangan Saksi A De Charge
      1. Saksi YANTUS ELOPERE, Lahir di Wamena, 04 Agustus 1995. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Katholik. Pendidikan mahasiswa. Alamat Honelama RT/RW 000/000, Kelurahan Lanitipo, Kecamatan Wamena. Memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
        • Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2017 di USTJ;
        • Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman sesama mahasiswa dan terdakwa adalah mahasiswa USTJ anggota BEM bagian Sumber Daya Manusia;
        • Bahwa tgl 19 saksi bersama terdakwa di USTJ sama-sama keluar ke depan Uncen bawah, dan bergabung dengan teman-teman terus bergerak ke abepura dan menuju ke kantor Gubernur;
        • Bahwa banyak massa sehingga saksi terpisah dari terdakwa;
        • Bahwa di kantor Gubernur saksi tidak bertemu terdakwa;
        • Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019, Saksi ikut pertemuan;
        • Bahwa untuk aksi tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa sebagai dokumentasi, tugasnya melakukan dokumentasi;
        • Bahwa tugas keamanan adalah mengamankan massa tidak boleh keluar dari barisan yang sudah diatur;
        • Bahwa saat aksi tanggal 19 Agustus 2019 itu dari awal sampai ke kantor Gubernur berjalan aman;
        • Bahwa terdakwa tidak melakukan orasi;
        • Bahwa semua korlap menjaga keamanan;
        • Bahwa selain dari BEM, ada Cipayung, GMKI, HMI dengan tujuan menolak rasisme yang ada di Surabaya;
        • Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan teklap;
        • Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi tahu situasi demo di Jayapura awalnya berjalan aman namun ada kerusuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya;
        • Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019;
        • Bahwa titik kumpul masing-masing BEM dari kampus masing-masing;
        • Bahwa kalau setiap orasi, yel-yel papua merdeka dan referendum pasti akan ada;
        • Bahwa simbo seperti bendera Bintang kejora ada dimana-mana dapat dijumpai dengan mudah di papua;
        • Bahwa tanggal 19 agustus 2019, saat aksi tidak di kantor gubernur, selama aksi di kantor gubernur hingga aksi bubar dari kantor gubernur,saksi tidak melihat ada Bendera Bintang kejora berkibar di kantor gubernur.

Tanggapan Terdakwa:

  1. Keterangan terkait 19 Agustus 2019, benar;
  2. Tanggal 29 Agustus 2019 dalam perjalanan permulaan dari kampus USTJ sampai ke kantor Gubernur tidak benar karena terdakwa menggunakan motor langsung dari kampus USTJ menunggu massa aksi di taman Imbi kota Jayapura;
  3. Terdakwa tidak memegang atau membawa bendera Bintang Kejora.

 

      1. Saksi Laurenzius Kadepa. Lahir di Toyaimuti 24 Desember 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Anggota DPR Papua, Alamat Polimak Toyota RT/RW 001/ 002 Kelurahan Ardipura Kecamatan Jayapura Selatan;. Memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa saksi benar sebagai anggota DPRD Kota Jayapura yang pada tanggal 19 Agustus 2019 mengetahui adanya aksi rasisme oleh Mahasiswa dan Masyarakat sipil di tanah Papua.
        • Bahwa aksi ini untuk menolak aksi rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya;
        • Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi tindakan rasis di daerah diluar Papua sehingga Rasisme yang terjadi di Surabaya merupakan akumulasi dari perlakuan dari tindakan rasisme yang dialami Orang Papua sebelumnya;
        • Bahwa saya menonton lewat Vidio yang viral dimana gabungan Ormas terlibat dan Aparat Keamanan juga melakukan rasisme;
        • Bahwa setelah vidio viral ada pelaku Rasisme ada yang dari Partai Politik Gerindra;
        • Bahwa Aparat Keamanan saya lupa dari satuan mana namun keterlibatan Aparat Keamanan seperti dari TNI dan Polri;
        • Bahwa aksi demo berlangsung di daerah di seluruh Kabupaten di Papua seperti Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Wamena;
        • Bahwa sepengelihatan saksi aksi ini dilakukan oleh Mahasiswa BEM se Jayapura dan Organisasi Cipayung serta adanya masyarakat sipil yang ikut hadir dan menyuarakan aspirasi di hari itu.
        • Bahwa pada saat itu mahasiswa berperan mengambil alih untuk mengkoordinir massa dikarenakan jumlah massa yang banyak pada saat itu. Isu yang dibawa oleh Mahasiswa BEM Se Jayapura ini adalah bentuk solidaritas atas kejadian yang terjadi di Surabaya berkaitan dengan Tolak Rasisme dan Intimidasi lalu pelaku harus dihukum.
        • Bahwa pada pagi tanggal 19 Agustus 2019 sksi berada di kantor DPRP dan saksi bersama beberapa anggota DPRP mengetahui akan adanya aksi
        • Bahwa saksi bersama anggota DPRP lainnya menunggu massa aksi melewati kantor DPRP dan rencana akan bergabung dengan massa aksi untuk jalan ke kantor gubernur;
        • Bahwa benar saksi bergabung dan mengikuti massa aksi;
        • Bahwa aksi di kantor gubernur dipimpin oleh Koordinator Umum (Korlap) yakni terdakwa Ferry Kombo dan diikuti oleh Koordinator Lapangan dari BEM Sejayapura dan Cipayang;
        • Bahwa di terdakwa Ferry Kombo memberikan perwakilan dari massa aksi untuk melakukan orasi yakni dari Tokoh adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dari organisasi KNPI, anggota MRP;
        • Bahwa setelah semua melakukan orasi, diserahkan pernyataan kepada gubernur Papua Setelah semua memberikan orasi maka aspirasi dalam bentuk tertulis diberikan ke Gubernur Papua;
        • Bahwa gubernur memberikan apresiasi kepada Mahasiswa dan seluruh Masyarakat Papua dan akan menindaklajuti aspirasi ini ke Presiden Indoensia;
        • Bahwa setelah itu massa bubar dan kembali kekediaman masing-masing serta ada yang diantar oleh pihak kepolisia;
        • Bahwa ada tulisan-tulisan dan yel-yel Papua merdeka dan referendum itu biasa dilakukan oleh setiap massa aksi kalau ada aksi;
        • Bahwa simbol bintang kejora selalu ada dimana-mana di Papua dalam berbagai bentuk seperti tas, baju atau gelang;
        • Bahwa sebagai anggota dewan, saksi seringkali menerima aspirasi Papua merdeka dan itu tidak masalah bagi dewan untuk menampung aspirasi tersebut;
        • Bahwa ketika saksi tiba di kantor gubernur, selama aksi di kantor gubernur hingga massa aksi bubar di kantor gubernur pada aksi tanggal 19 agustus 2019, saksi tidak melihat ada penurunan bendera merah putih dan bendera Bintang Kejora berkibar di Kantor Gubernur;

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

 

  1. KETERANGAN AHLI
    1. Keterangan Ahli Yang Diajukan Oleh JPU
      1. APRINUS SALAM, M.Hum. Umur 64 tahun. Lahir di Riau, 7 April 1965. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Univeritas Gadja Mada dan Kepala Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadja Mada. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kantor Pusat Studi Kebudayaan UGM, Jalan Trengguli No. E9, Bulaksumur Yogayakarta. Telah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        • Bahwa pengertian kata makar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran, tindakan dan/atau perbuatan, baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat, maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum. Pengertian makar jika lebih disederhanakan adalah pikiran, ucapan, tindakan dan/atau perbuatan yang melawan hukum dan merongrong kekuasaan resmi pemerintah tertentu;
        • Bahwa penggunaan kata makar biasanya muncul dalam ruang bahasa politik, atau dalam ilmu bahasa disebut sebagai register politik. Artinya, setiap kata akan secara konsisten muncul dalam ruang-ruang tertentu yang sesuai dengan tuntutan registernya. Itulah sebabnya, kata makar akan dipakai bagi pemerintah yang berkuasa secara resmi jika terdapat ucapan, pikiran, tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap mengganggu jalannya kekuasaan pemerintah;
        • Bahwa “Referendum, Merdeka, dan Papua Merdeka“ dalam Perspektif Ilmu Bahasa adalah Kata-kata tersebut jika tidak diletakan dalam konteksnya, maka kata tersebut hanya berarti sesuai dengan makna denotatifnya. Misalnya, kata referendum berarti upaya aksi mengorganisasikan sikap dan suara yang secara politis dimaksudkan untuk memperpersoalkan posisi dan hubungan-hubungan suatu kelompok kepentingan dalam kehidupan bernegara;
        • Bahwa kadang pengertian-pengertian dalam ilmu bahasa,ilmu ekonomi, ilmu politik itu tidak sama persis misalnya pengertian kata ‘referendum’ misalnya tidak sama persis tapi ada benang merahnya untuk dipaki bersama sehingga mempunyai pengertian yang kurang lebih sama;
        • Bahwa Kata merdeka berarti dalam keadaan bebas, tidak bergantung, tidak diintervensi, tidak dijajah, mandiri. Kata tersebut paling sering digunakan dalam konteks hubungan penjajah dan yang terjajah. Yakni ketika yang terjajah dapat membebaskan dirinya dari terjajah. Papua Merdeka artinya frase yang berarti Papua dalam keadaan merdeka seperti pengertian merdeka dalam pengertian di atas. Akan tetapi, jika kata-kata atau frasa tersebut diletakkan atau dimasukkan ke dalam konteks kewacanaan tertentu, seperti berbagai peristiwa yang telah dijabarkan di atas, maka makna kata atau frasa tersebut berubah menjadi suatu peristiwa politik;
        • Bahwa kata atau pernyataan atau “Yel-yel” dalam bentuk kewacanaan tidak bermasalah, sah-sah saja;
        • Bahwa ada beberapa kata bahasa Indonesia merupakan kata serapan seperti kata makar karena bukan bahasa asli Indonesia. Dimana kata serapan sangat mungkin mengalami ‘pergeseran’ arti atau tidak dapat dimaknai seratus persen sama dengan kata aslinya;
        • Bahwa kata makar yang diambli dalam bahasa Belanda dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk digunakan secara hukum sangat mungkin mengalami pergeseran atau perubahan;
        • Bahwa sekelompok masyarakat boleh saja menyampaikan aspirasi sebagai warga tetapi kemudian di dalam proses berkomunikasi ada hal-hal yang kemudian terjadi pelanggaran misalnya bendera merah putih sebagai simbol negara Indonesia bisa dimasukan ke dalam ranah hukum/pengadilan.
        • Bahwa istlah rasisme dan anti rasisme itu prasangka-prasangka ideologis tetapi sebetulnya yang perlu dipahami bahwa penggunaan kata-kaat itu permainan politik makna semuanya punya kepentingan jadi diperiksa saja apakah pernyataan itu secara historis secara kebahasaan maupun secara politik sehingga bisa menjadi masalah hukum atau tidak;
        • Bahwa sebagai ahli bahasa hanya menjelaskan dari segi kebahasaan apakah dalam cara berkomunikasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi dari segi bahsanya apakah ada pelanggaran dari kesepakatan simbolik atau tidak, hanya sampai disitu. Apakah pernyataan itu dilindungi oleh hukum atau tidak silahkan diklarifikasi oleh orang hukum.
        • Bahwa ahli tidak melihat atau mempelajari keseluruhan berkas dari 7 terdakwa, karena hanya diberikan satu berkas saja untuk dipelajari.

Tanggapan Terdakwa Bahwa terdakwa menolak keterangan ahli.

 

      1. MUHAMMAD RULIYANDI, S.H.M.H Ahli Hukum Tata Negara. lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Juli 1986, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan sedang menyelesaikan studi S3 Hukum Tata Negara di pasca sarjana Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Pulo Sirih Timur 7 Blok CC No. 33 Pekayon Jaya, Bekasi, telah disumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
        • Bahwa pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan gagasan yang mendasar dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis yang didalam perkembangannya bangunan suatu negara demokratis selalu berdampingan dengan prinsip negara hukum.
        • Bahwa dalam perkembangan perspektif best practice praktik hukum tata negara di Indonesia makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi (in het staatsrecht is een contitutie de grondslag van een staat) dalam suatu negara dengan cara berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan sistem;
        • Bahwa dalam kerangka pemahaman negara hukum yang demokratis, kehidupan bernegara dan hubungan antar warga negara dan negara tidak dapat dipisahkan dari prinsip jaminan dan perlindungan hak konstitusional (constitutional rights) setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 amandemen;
        • Bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945 amandemen;
        • Bahwa rambu-rambu kebebasan menyampaikan pendapat dapat ditelusuri dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
        • Bahwa secara prosedur dalam berdemo memang ada pemberitahuan jikalau pemberitahuan sudah disampaikan tetapi kegiatannya di lapangan tidak sesuai dengan isi pemberitahuan maka POLRI mengambil tindakan tegas;
        • Bahwa ada kewajiban yang merupakan tanggungjawab individu yang terlibat dalam demonstrasi kalau ternyata materi subtansi ternyata mengandung unsur makar;
        • Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-XV/2017 halaman 154 yang menyatakan: “…Mahkamah telah berpendapat bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum”.
        • Bahwa pembentuk undang-undang menetapkan suatu norma ketentuan pidana pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia.
        • Terkait perbuatan penurunan dan pembakaran bendera merah putih sebagai lambang negara NKRI dan penaikan dan pengibaran bendara bintang kejora pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Gedung Gubernur Papua pada saat aksi maka perbuatan tersebut telah tergolong melawan hukum sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan suatu bagian rangkaian dari perbuatan makar,perbuatan yang telah memenuhi ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu KebangsaanSetiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia;
        • Bahwa Referendum diakui sebagai salah satu prinsip dalam hukum ketatanegara di Indonesia. Praktek Referendum di Indonesia pernah terjadi saat pemerintah Indonesia menyetujui dilakukan referendum terhadap Timor Leste tahun 1999 dimana saat itu rakyat di Timor Leste menuntut merdeka lepas dari NKRI;

 

      1. Ahli Psikologi Prof. HAMDI MULUK,Ph.D.Umur 52 tahun. Lahir di Padang Panjang, 31 Maret 1966. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan Guru Besar/Dosen. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kantor Gedung B Lantai 2 Ruang B 107, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jalan Margonda Raya Pondok Cina Kec. Beji, Kota Bogor Jawa Barat. Telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        • Aksi demonstrasi pada tanggal 19 dan 29 Agustus 2019 di dalam perspektif keilmuan Ahli, yaitu, ilmu psikologi sosial dan politik, dapat dikatakan perisitiwa terserbut sebagai sebuah aksi koletif (collective action);
        • Bahwa aksi damai yang dilakukan tanggal 19 Agustus 2019 sebagai respon terkait adanya tindakan rasisme di Surabaya terhadap mahasiswa Papua tidak dapat dikatakan se.bagai tindakan insurgensi atau melawan negara;
        • Bahwa referendum dibolehkan dalam negara demokrasi melalui mekanisme yang diatur dalam UU misalnya di Indenesia melalui persetujuan dari MPR;
        • Bahwa isu-isu protes memuat permasalahan hak asasi manusia secara univesal sehingga sulit dibedakan apalagi ketika berbagai kompnen masyarakat sipil terlibat. Gerakan akan menjadi makin besar ketika simpati yang muncul semakin banyak sehingga  unsur-unsur yang termotivasi untuk melakukan itu menjadi banyak.. Dalam kasus Papua ini terjadi hal yang sama  dimana ada gerakan-gerakan yang motifnya menuntut diskriminasi dan juga banyak melibatkan elemen-elemen;
        • Ekspresi kolektif itu cenderung muncul karena sikap negara yang represif karena itu isu yang disampaikan tidak tunggal, ada bermacam isu terkait dengan permasalahan hak asasi manusia;
        • Bahwa untuk memisahkan mana aspirasi yang merupakan protes terhadap ketidakadilan atau mana yang merupakan insurgensi atau usaha ke arah makar menjadi tugas dari penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut.
        • Bahwa diseluruh dunia, rasisme selalu menjadi tantangan bagaimana hubungan anatar masyarakats ecara ras, agama yang sanggat majemuk. Hubunag harmonis yang saling menghormati,tolerasni, tidak menghina, tidak menyakiti karena secara kodrati kita sudah beda secara rasial;
        • Rasisme diidentifikasikan sebagai perasaan negatif, terjadi tidak hanya orang non Papua terhadap orang Papua tetapi juag sebaliknya . rasisme dalam psikologi politik didefenisikan sebagai sebuah sikap negatif terhadap kelompok tertentu,ras, beda agama dan seterusnya berkembang menjadi prasangka;
        • Bahwa persoalan rasisme akan selalu menajdi tantangan terhadap negara demokrasi tidak saja Indonesia. Ini menjadi tantangan kita dalam berbangsa untuk mengembangkan kehidupan kehidupan yang toleransi, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama.Setiap orang berdiri sama setara sepangan sebagai warga negara memiliki hak yang harus dihornati.

Tanggapan terdakwa Bahwa terdakwa menyatakan menolak sebagian dari keterangan Ahli

 

    1. Keterangan Ahli Yang Diajukan Oleh Penasehat Hukum/Terdakwa
      1. Ahli Politik, Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc. Lahir di jakarta 8 Juni 1963,Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen. Pekerjaan Peneliti dan dosen, alamat Raffles Hills Blok J-2 Tapos Bogor, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa Terkait dengan buku Papua Road Map yang merupakan karya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI). Buku Papua Road Map yang diluncurkan pada 2009 terdiri dari dua bagian utama: pertama, skema akar masalah dalam kaitan dengan konflik Papua yang terdiri dari:4 akar masalah di Papua (i) marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua; (ii) kegagalan pembangunan Papua; (iii) kekerasan negara dan pelanggaran HAM; (iv) pro dan kontra sejarah integrasi Papua. Empat akar masalah ini dapat dipahami dan diselesaikan secara parsial, namun ada akar masalah yang saling berkorelasi, seperti masalah investasi di sektor sumber daya alam di Papua yang berada di wilayah tanah adat masyrakat tradisional Papua. Sebagai contoh, isu pembangunan ekonomi dan kepentingan investasi berhadapan dengan sistim adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Papua. Masalah muncul ketika tuntutan masyarakat terhadap perusahaan (dengan modal besar) dianggap tindakan tidak kooperatif dan menghambat pelaksanaan investasi di wilayah adat tertentu. Untuk menghadapi tuntutan adat, perusahaan mengamankan investasinya dengan meminta bantuan aparat keamanan untuk menghadapi masyarakat adat;
        • Kedua, solusi berdasarkan akar masalah terdiri dari: (i) rekognisi dan pemberdayaan orang Papua, (ii) membuat grand design atau paradigma baru pembangunan Papua; (iii) melakukan pengadilan HAM dan membentuk KKR; (iv) “meluruskan” sejarah Papua melalui kajian akademik. Untuk mencapai solusi damai bagi Papua, perlu dilakukan melalui pendekatan dialog untuk mencegah berulangnya kekerasan terhadap masyarakat Papua;
        • Bahwa penangkapan dan penahanan tidak dapat menyelesaikan akar konflik di Papua. Sebagaimana penjelasan mengenai dampak konflik kekerasan dan akumulasi persoalan di Papua sejak 57 tahun yang lalu, maka proses hukum yang dijalani para terdakwa berpotensi menimbulkan rasa tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah, khususnya proses hukum di Indonesia. Yang juga penting dipertimbangkan dalam proses hukum ini adalah aspek kemanusiaan (bukan sekedar HAM) terutama mengenai perasaan para ibu Papua yang melahirkan anak-anak generasi penerus Papua, namun mereka harus menyaksikan ketidakadilan yang menimpa anak-anak mereka, tanpa bisa berbuat apa-apa;
        • Bahwa yel-yel atau pernyataan Papua merdeka atau referendum seringkali disampaikan oleh orang Papua dalam aksi ataupun dalam forum diskusi sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yang dinilai tidak adil;
        • Bahwa aksi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada tujuan untuk menggulingkan pemerintahan atau melakukan makar karena aksi itu merupakan aksi protes dari ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Papua akibat perlakuan rasis yang mereka alami;
        • Bahwa simbol bendera bintang kejora dapat dengan mudah ditemui di Papua dalam bentuk kaos, gelang, atau tas;
        • Satu pendekatan damai yang diusulkan oleh LIPI sejak tahun 2014 adalah Untuk membantu Pemerintah, Tim LIPI dan Jaringan Damai Papua (JDP) telah membuat kertas kebijakan (policy brief) mengenai langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah dalam merealisasikan dialog bagi Papua. Pada 15 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menunjuk tiga orang penanggungjawab persiapan dialog sektoral, yaitu: Menko Polhukam, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Koordinator JDP. Namun sampai saat ini, belum terealisasi.

 

      1. Ahli Kebebasan Berekspresi dan HAM, DR. Herlambang P. Wirataman, S.H, MA. Lahir Jember, 08 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki. KewarganegaraanIndonesia. Agama Islam. Alamat Perum Bukit Permai Kahuripan Kenon Sari Sumber Sari Surabaya. Pekerjaan Dosen. Memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa kebebasan berekspresi sesungguhnya telah diatur rumusannya dalam konstitusi, yakni pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, “Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kebebasan dasar ini merupakan salah satu ketentuan hak asasi manusia tertua sejak Indonesia merdeka;
        • Bahwa pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, rumusan pasal 28 Undang-Undang Dasar yang dihasilkan dalam Sidang BPUPKI tersebut dibacakan kembali oleh Ketua Sidang PPKI, Ir. Soekarno, dan akhirnya disahkan. Rumusan pasal inilah yang tetap utuh dipertahankan hingga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999-2002, yakni Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan apa yang telah digagas dan diperdebatkan mengenai kebebasan berekspresi, baik dalam sidang BPUPKI maupun penetapannya dalam sidang PPKI, menunjukkan garis yang sama bahwa kebebasan tersebut ditujukan untuk menentang kesewenang-wenangan kekuasaan (detournement de pouvoir atau abuse of power) dan sekaligus agar pemerintah lebih bisa mempertanggungjawabkan kebijakannya (state responsibility);
        • Bahwa semangat konstitusionalisme Indonesia harus mengedepankan dua aras bangunan politik hukum konstitusinya, yakni pertama, pembatasan kekuasaaan agar tidak menggampangkan kesewenang-wenangan, dan kedua, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kemajuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia. Dan, diyakini secara bertahap akan memperkuat pada kapasitas negara dalam mendorong peradaban martabat kemanusiaan;
        • Bahwa kebebasan ekspresijuga diatur secara khusus, baik sebagai hasil ratifikasi perjanjian internasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ICCPR 1966 yang telah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005, pula melalui dua undang-undang terkait, yakni:
          1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang diperbolehkan;
          2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang pula mengatur sejumlah pasal tentang kebebasan ekspresi.
        • Bahwa Pemaknaan pasal 28I ayat (4) UUD negara Republik Indonesia merujuk pada prinsip universal dan pula menjadi hukum internasional, mengenai kewajiban-kewajiban negara dalam memikul beban perlindungan hak asasi manusia, yakni 3 (tiga) kewajiban dasarnya (state obligations). (1) kewajiban negara untuk menghormati, (2) kewajiban negara untuk melindungi dan (3) kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia;
        • Bahwa kewajiban untuk menghormati (state obligation to respect) berarti bahwa Negara harus menahan diri dari campur tangan atau membatasi penikmatan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi (state obligation to protect) menuntut Negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi (state obligation to fulfill) berarti bahwa Negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia;
        • Bahwamakar haruslah diartikan dengan ‘serangan’.Bahwa unsur makar itu tidak cukup dengan niat dan perbuatan karena niat harus dibuktikan dengan perbuatan atas niat itu. Hal ini yang menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 7/PUU-XV/2017. Sehingga dengansangat jelas Mahkamah Konstitusi memberikan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum untuk mengimplemetasikan pasal-pasal makarsehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menerapkan pasal-pasal makar;
        • Bahwa didalam buku II delik Kejahatan Terhadap KeamananNegara dari pasal 104 KUHP hingga pasal 129 KUHP tidak ada yang memuat terkait bendera atau lambang negara sehingga apabila ada dugaan pelanggaran pidana terkait bendera yakni bendera merah putih maka yang harus digunakan UU nomor 24 tahun 2009 Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sehingga apabila ada pengrusakan atau penurunan bendera merah putih seperti aksi pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Gedung Gubernur Papua maka yang digunakan ada ketentuan pidana yakni Pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan: “Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan laindengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataudenda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia;
        • Bahwa UU Otonomi Khusus(OTSUS) Papua telah memberikan memberikan mandat bagi pemerintah provinsi Papua untuk memiliki lambang daerah yang merupakan simbol budaya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 mengenai Lambang Daerah. Sikap pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah(PP) 77 tahun 2007 untuk melarang adanya lambang daerah bagi provinsi Papua adalah tindakan yang keliru karena 1). Posisi UU itu lebih tinggi dari PP sehingga melanggar asas lex superior derogat legi inferior dan 2). PP bersifat regelling sedangkan untuk pelarangan seharusnya Adapun isi PP apalagi aturan penjelasannya tidak boleh bertentangan dengan isi UU.
        • Bahwa terhadap kerusuhan yang terjadi seharusnya negara jugs bertanggungjawab dalam hal ini aparat keamanan yang berjaga-jaga harus juga diminta pertanggungjawabannya, Pelaku kejahatan yang sebenarnya harus diungkap sehingga hukum harus berlaku adil bagi siapa saja;
        • Bahwa aksi untuk menuntut perbaikan penegakan hukum dan perlindungan HAM bukanlah bentuk isurgensi.

 

      1. Ahli Rasisme, DR. Benny Giay. Lahir di Paniai, 12 januari 1955, Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen. Pekerjaan Pendeta. Alamat Jalan Makendang Sentani, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa Bentuk pengungkapan rasisme bisa verbal atau perbuatan program atau strategi kepada pihak ditujukkan bisa juga bersifat pribadi atau kelompoknya diuangkapkan secara          publik melalui media, melalui pertunjukkan film, nyanyian atau bisa melalui progran yang diarahkan secara sistematis dan terus menerus;
        • Bahwa dampak dari rasisme terhadap para korbannya, bisa secara psikologis dan social mengalami marginalisasi secara sistimatis tanpa ampun terlebih apabila terjadi rasisme ini bertahun tahun tanpa perlawanan tanpa dukungan dan kesadaran dari dalam.
        • Bahwa artinya kelompok yang korban rasisme itu bisa mati secara social budaya menurut para ahli social Death dimana orang Papua mengalami social death.Dimana orang Papua sudah menjadi korban dari pandangan pandangan rasis yang mematikan tadi beberapa abad jauh sebelum indonesia sebelum indonesia menduduki Papua awal tahun 1960an. Pertama : Laporan dari residen Jansen di Ambon yang pernah mengingatkan penguasa Ternate dan Tidore di tahun 1950. Dimana para kaki Sultan Tidore  da ternate yang pergi mengayau dan menghancurkan kampung kampung yang mmbakar hutan dan kemudian, mengangkut anak anak laki laki, perempuan, anak, orang tua dan perempuan yang tidak bisa lari  ; yang kemudian semua dingkut ke Maluku, Ternate , Tidore, dll lalu dijual sebagai budak disana. Pengalaman kedua dalam laporan seorang utusan injil Belanda yang diutus dari basisnya di Manokwari pada awal tahun 1900an ke Teluk Berau, Fak fak, Kaimana, Onim. Dalam Laporan itu Pdt itu melaporkan tentang pedagangan budak dari Seram dan Goram pergi Banda untuk dipasarkan disana sebagai Budak.
        • Bahwa apa yang terjadi pada tanggal 16-17 Agustuus 2019 dan seterusnya yaitu gerakan protes Papua. Dalam kata kata Walter Benyamin, pemikir Yahudi yang mati dalam pengungsian dari Hilter devine violenve. Gerakan mahasiswa Asrama Papua itu bisa membuat Papua Bangkit  dan tersadarkan diri dari ketidurannya yang panjang  dalam pangkuan NKRI yang telah 60 Tahun lebih meninabobokannya sejak 3 mey 1963, Bangsa Papua dijadikan bangsa tanpa Sejarah/identitas /budaya dan tanpa rumah adatnya ? inilah yang kami dalam study sejarah sering menyebut divine violence.
        • Bahwa sebenarnya secara manusia, gerakan protes terhadap rasisme tadi yang dilakukan oleh para Mahasiswa dan rakyat Papua adalah wajar siapapun manusia normal, yang dilahirkan dengan pikiran perasaan, idealisme yang membawa sejak lahir watak untuk bertanya, wajar apabila mereka protes dan tidak terganggu mendengar Papua monyet.  Kelompok atau unsur Papua ini, baik Gereja maupun akademisi, politisi yang mengganggu hal ini biasa biasa. Kelompok itulah yang kami anggap mahluk mahluk setengah gila atau sakit jiwa;
        • Bahwa artinya tanggapan berupa protes yang dilakukan orang Papua kalangan mahasiswa, pemuda dan masyarakat inilah yang masih memiliki pandangan dan pikiran kemanusiaan , yang sisanya adalah manusia yang sudah dibius oleh systim Indonesia melalui bahasa bahasa propaganda yang sudah campur baur antara rasisme, militerisme dan pembangunanisme.
        • Bahwa Keputusan vonis terhadap pelaku rasisme di Indonesia yang di vonis 7 bulan itu hanya memenuhi rasa keadilan mereka yang sedang memelihara /menjaga system rasis tadi antara lain NKRI tadi yang mabuk rasisme, militerise dan pembangunanisme dan antek anteknya, bukan bangsa Papua yang sudah dari awal diposisikan sebagai monyet atau Papua warga negara kelas dua. Vonis ini hanya menguntungkan kepentingan mereka yang berkuasa yang sedang menjaga Papua supaya tetap diterima posisinya sebagai monyet dan kete.
        • Bahwa penangkapan terhadap para mahasiswa/masyarakat yang menolak rasisme tanggal 29 Agustus 2019 itu bisa jadi cara negara atau tim ini rasis tadi menjaga supaya wajah Negara tidak terbuka. Ini dilakukan dengan cara mengiri pasukan dan melakukan operasi militer di Papua.
        • Bahwa pada intinya proses damai rasisme itu dialihkan ke politik Papua Merdeka
        • Bahwa setelah melihat putusan pengadilan terhadap pelaku pengucap ujaran rasisme di Surabaya sebenarnya Indonesia telah mengakui keapsahan tuntutan orang Papua, dalam hal Papua sebagai korban rasisme Indonesia systemik terhadap Papua dari cara cara penanganan protes rasis yang dikendalikan POLRI di Papua, Ahli duga ini terjadi atas dukungan Presiden Jokowi yang berkunjung ke Papua pasca Rasisme yang menjanjikan hadiah kepada Kapolda artinya Negara masih lanjut tidak mau berubah, masih mengandalkan pendekatan tangan  besi operasi militer untuk selesaikan masalah rasisme di Tanah Papua.
        • Bahwa ada beberapa cara menyelesaikan masalah Papua secara utuh dan bermartabat : Pertama, Pemerintah RI untuk hentikan rasisme terhadap Papua. Dengan menggelar Dialog yang bermartabat dengan ULMWP/KNPB ( unsur Papua yang sedang perjuangkan Kemerdekaan Papua ) dengan melibatkan Pihak ketiga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Presiden SBY dan JK dengan dialog dengan GAM yang dimediasi oleh Negara ke 3. Mengapa dengan GAM Aceh yang memperjuangkan Aceh mERDEKA -Jakarta bisa berdialog tetapi mengapa dengan ULMWP/KNPB Negara ini tidak bisa ?Rasisme ? atau masalah Agama. Kedua, menindaklajuti rekomendasi dari LIPI dengan negara secara serius libatkan semua pihak, menyelesaikan 4 Akar masalah Papua yang disebutkan oleh LIPI. Apa saja 4 akar persoalan direkomendasikan oleh LIPI masing masing :
          • Diskriminasi Rasial dan marginalisasi orang Papua;
          • Pemerintah Indonesia yang gagal membangun Bidang Pendidikan dan Ekonomi;
          • Pelanggaran HAM Pemerintah enggan menghentikan pelanggaran HAM di Papua dan;
          • Perbedaan pandangan antara Jakarta Papua mengenai Kedudukan Indonesia atas Papua.
        • Bahwa ahli berpandangan bahwa proses hukum terhadap Terdakwa Buktar Tabuni dan Terdakwa lain, seharusnya tidak dikenakan pasal makar dan dibebaskan, karena mereka bukan pelaku makar, tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berdemo itu merupakan hak untuk melawan rasisme dan ketidakbenaran di Papua.

 

      1. Ahli Pidana, DR.Tristam Pascal Moellion, SH, Mh, LLM. Usia 58 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Dosen di Universitas Katolik Prahyangan. Alamat Cium Buleuit No.94 Bandung 40141. Dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
        • Persoalan kesalahan penerjemahan aanslag dan aanslag to en feit dalam WvSNI (Negara Indonesia) ke dalam terjemahan tidak resmi KUHPidana telah ditulis dan ditelaah dalam tulisan berjudul: “ Problematika Pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr. (Widati Wulandari, Tristam P. Moeliono), jurnal ilmu hukum Padjadjaran, Vol. 4, no. 3, (2017), http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14932.
        • Kesalahan penerjemahan ini  (aanslag dan aanslag tot en feit serta merta sebagai makar) dapat dibuktikan dengan menerjemahkan kembali Pasal-pasal yang memuat istilah aanslag dan aanslag tot en feit.
        • Pasal 87 berbunyi: aanslag tot en feit bestaat, zoodra het voornemen des dader zich door en begin van uitvoering, in de zin van art. 53, heft geopenbaard.
        • Dalam bahasa Indonesia  menjadi: upaya melakukan tindak pidana (attempt to commit/perpetrate a crime) dikatakan ada, seketika niat pelaku telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 53.
        • Dalam hal ini menjadi tidak masuk akal “aanslag tot en feit” (attempt to commit a crime) diterjemahkan langsung dengan istilah “makar” yang dalam bahasa sehari-hari  mencakup semua perbuatan yang bersifat mengkhianati negara (treason atau high treason). 
        • Makar (sebagai istilah umum) bahkan dapat dipersamakan sebagai semua kejahatan yang mengancam keselamatan negara (menggulingkan pemerintahan yang sah, menganti dasar negara secara inkonsitusional, kudeta, mengancam nyata dan kebebasan kepala negara/pemerintahan dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah, memisahkan diri dari negara dengan cara-cara yang inkonstitusional; dll.) Selanjutnya, berkaitan dengan padanan istilah aanslag. Istilah ini ditemukan dan digunakan dalam Pasal 104 WvSNI : “de aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, de regerende koningin of den regent van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeren ongeschikt te maken word gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren”.Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah: “serangan yang dimaksud dengan tujuan menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan raja atau ratu atau penggantinya (rgent) atau membuatnya tidak lagi mampu (melalui serangan itu) melaksanakan tugas-tugas untuk memerintah diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya 20 tahun.
        • Dalam hal ini istilah aanslag: (onslaught; attact) dapat dipadankan dengan serangan yang pasti “violent” karena dilakukan dengan maksud menghilangkan nyata atau merampas kebebasan atau membuat raja (pimpinan negara) tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugasnya. Maka juga di sini tidak tepat menggunakan istilah makar sebagai padanan dari kata aanslag. Dalam konteks pasal di atas lebih tepat digunakan istilah serangan.Di dalam Pasal 94 Sr. (WvS/KUHP Belanda) diancam dengan pidana melakukan “een aanslag tegen regeringsvorm” (serangan terhadap pemerintahan yang sah). Serupa dengan WvSNI, pasal ini dan pasal-pasal lain (termasuk aanslag yang merupakan unsur di dalam pasal-pasal itu) harus dibaca dalam konteks memberikan perlindungan khusus pada pemerintahan dan negara (keselamatan negara-pemerintahan). Pasal 94: “de aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie”. Terjemahannya adalah: serangan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan konstitusi (pemerintahan yang sah) atau meniadakan atau mengubah secara melawan hukum tata urutan penggantian pengisian kedudukan raja (singasana) dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya 30 tahun atau denda dari kategori ke lima. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Sr: percobaan (poging) melakukan tindak pidana tersebut (serangan terhadap pemerintahan yang sah) dipandang sebagai delik selesai. (poging tot het plegen van een aanslag tegen regeringsvorm gelijk gesteld met voltooid delic).Artikel 79 Sr: “Aanslag tot een feit bestaat, zodra het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering, in de zin van artikel 45, heeft geopenbaard”. Bunyi pasal ini sama dengan Pasal 87 WvSNI sehingga juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan cara sama: Dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan tindak pidana (attempt to commit a crime) dikatakan ada, seketika niat pelaku telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 45”. <Tekst en Commentaar Strafrecht, Kluwer: gp, lemma Artikel 79, paragraaf 2>.Aanslag sebagai serangan dalam rumusan delik-delik yang ada jelas dilakukan dengan maksud (ondernomen met het oogmerk; committed with the intention): (a)  menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan atau membuat tidak mampu kepala negara/pemerintahan menjalankan tugasnya. Serupa dengan serangan yang ditujukan pada perwakilan negara asing atau orang-orang tertentu yang dilindungi dalam hukum internasional menjalankan tugasnya.; (b) menggganti pemerintahan yang sah secara inkonstitusional (melawan hukum) dan (c) memisahkan diri atau menempatkan sebagian atau seluruh wilayah negara ke bawah kekuasaan asing (juga dengan cara-cara yang melawan hukum atau inkonstitusional). Tidak disebutkan atau ada keterangan tentang apakah serangan tersebut harus violent atau harus melibatkan kekerasan fisik. Hanya ada indikasi (dengan membaca rumusan delik)  bahwa serangan tersebut dilakukan dengan maksud (oogmerk) (a) menghilangkan nyawa; (b) merampas kebebasan; (c) membuat tidak mampu atau dalam hal dilakukan dengan maksud memisahkan diri harus dilakukan dengan melawan hukum atau inkonstitusional.Istilah aanslag (attack/serangan) dan aanslag tot en feit (attempt to commit a crime/upaya melakukan tindak pidana) yang muncul dan dituliskan secara tegas dalam rumusan delik-delik (sebagai kejahatan terhadap keselamatan negara) jelas keliru, salah dan menyesatkan bila diterjemahkan langsung dengan kata makar.   Ini dikatakan dengan memperhatikan asas legalitas dalam hukum pidana yang memajukan kepastian hukum: perbuatan apa yang seharusnya dinyatakan terlarang dan diancam dengan pidana.  Istilah makar mencakup pengertian yang lebih luas dan mengindikasikan semua perbuatan yang dikategorikan sebagai pengkhianatan (treason) atau ancaman terhadap keselamatan negara atau dalam bahasa lebih sederhana keberlangsungan negara dan pemerintahan yang sah.
        • Bahwa Arti rerefendum, secara gramatikal atau leksikal:
          • Referendum ; noun [ C ] / us: ref•əˈren•dəm/ plural referendums or referend / us: ref•əˈren•də/: a vote in which all the people in a country or an area decide on an important questionhttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/referendum.
          • Dipersamakan juga dengan plebicite:   a vote by the people of an entire country or district to decide on some issue, such as choice of a ruler or government, option for independence or annexation by another power, or a question of national policy.https://www.britannica.com/topic/plebiscite.
        • Dengan demikian, referendum secara singkat merujuk pada mekanisme atau proses bertanya langsung pada rakyat pemilih pandangan mereka tentang sesuatu hal yang dianggap negara menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengalaman Indonesia dengan referendum adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan referendum (penentuan pendapat rakyat/pepera) untuk meminta pandangan dan putusan rakyat Papua Barat (1969 sebagai implementasi Perjanjian New York; 1962):b. Pelaksanaan referendum Timor Timur (1999) sebagai implementasi Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor (1999). Keduanya diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Contoh referendum yang dilaksanakan di luar pengawasan PBB ialah referendum bangsa Kurdi yang menyatakan memisahkan diri dari Irak, 2017 atau referendum rakyat Catalonia yang menyatakan merdeka dari Spanyol, 2017. Konstitusionalitas referendum tersebut dipertanyakan oleh negara induk dan masih diperdebatkan oleh masyarakat internasional.

 

  1. BUKTI SURAT
    1. Bukti Surat JPU Dalam persidangan ini Sdr.JPU tidak mengajukan bukti surat.
    2. Bukti Surat PH
      • Bukti Surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa:
        • Bukti Bukti surat tentang pembelahan rasisme yang menerangkan tentang akar persoalan yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur serta aksi Rasisme yang terjadi di Papua pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2019;
        • Bukti T2 Bukti surat Cover Papua Road Map dan Booklet Papua Road Map menerangkan tentang peta dan sumber konflik di Papua yang ditulis pada tahun 2009;
        • Bukti T3 Bukti surat tentang Keterangan Aksi Demo  Rasisme pada tanggal 19 Agustus dan 29 Agustus 2019 di Kota Jayapura, Papua;
        • Bukti T4 Bukti Video 1 (pertama) menerangkan tentang aksi rasisme di Kota Jayapura pada tanggal 19 Agustus 2019 berjalan damai tanpa adanya anarkis yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Masyarakat sipil Papua;
        • Bukti T5 Bukti Video 2 (dua) menerangkan tentang aksis rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Mahasiswa yang tergabung dalam BEM dan Cipayung di Kota Jayapura, Papua;
        • Bukti T6 Bukti Video 3 (Ketiga) menerangkan tentang duduk persoalan yang terjadi di Jawa Timur, Kota Surabaya terhadap mahasiswa Papua;
        • Bukti T7 Bukti Putusan Makar Nomor : 69/ Pid.B/2001/PN.JPR, tentang  2 Terdakwa An Pdt. Herman Awom, S.Th dan Thaha M Alhamid tidak dapat di Jatuhi hukuman pidana;
        • Bukti T8 BuktiPutusanMakarNomor:45/Pid.B/2009/PN Nbetentang 15 Terdakwa diPengadilanNegeri  Nabire yang di Vonis Bebas.

 

  1. PETUNJUK
    • Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi,surat dan keterangan terdakwa(Pasal 188 Ayat (2) KUHAP);
    • Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,ahli dan keteranga terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, bilamana dikaitkan satu dengan lainnya tidak bersesuaian sebagai suatu fakta, JPU memaksakan untuk menghubung-hubungankan satu dengan yang lain padahal saling terpisah, bukan rangkaian tindakan yang didasari oleh satu niat serta tidak memiliki hubungan yang dapat dipertanggunjawabkan secara hukum sebagai suatu tindak pidana makar.

 

  1. KETERANGAN TERDAKWA HENGKY HILAPOK Alias FRENGKI HILAPOK
    • Bahwa saya pertama dari sentani menuju daerah Bucen 2 Entrop sesampai di Bucen 2 Entrop  saya menunggu massa aksi dari Expo;
    • Bahwa saya sendiri berada di BUCEN 2 Entrop,;
    • Bahwa saat tiba dan selama berada di BUCEN 2 Entrop, saya hanya duduk-duduk sambil menunggu massa aksi dari Abepura;
    • Bahwa selain saya ada beberapa orang lain juga yang datang untuk menunggu massa yang dari Abepura;
    • Bahwa saya di Bucen 2 Entrop tepatnya di pertigaan Camat yang jalannya memuju Jayapura;
    • Bahwa saya menunggu dari jam 10.00 WIT sampai 12.00 WIT;
    • Bahwa setelah jam 13.00 WIT massa datang, saya langsung bergabung dengan massa aksi yang dari Abepura;
    • Bahwa saya mengikuti massa aksi gelombang kedua yang menggunakan motor;
    • Bahwa massa aksi gelombang kedua tiba di Kantor Gubernur jam 13.00 WIT;
    • Bahwa massa aksi gelombang kedua kami tiba di Kantor Gubernur saya tidak melihat Bintang Kejora;
    • Bahwa saat aksi  gelombang kedua tiba, sudah ada massa aksi yang sudah berada lebih dulu;
    • Bahwa Pak Gubernur menerima masa aksi sekitar jam 15.00 WIT;
    • Bahwa saya pulang sesudah aspirasi diserahkan kepada Pak Gubernur;
    • Bahwa saya pulang sebelum Pak Gubernur bicara  karena lampu motor saya putus;
    • Bahwa saat saya pulang sendiri menggunakan motor;
    • Bahwa saya pulang kearah sentani;
    • Bahwa pada saat saya datang di Kantor dan selama dikantor Gubernur saya tidak melihat benderra Bintang Kejora;
    • Bahwa sewaktu saya pulang sepanjang jalan sudah gelap;
    • Bahwa aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 dilakukan untuk menolak rasisme yang terjadi di Surabaya;
    • Bahwa saya berada aksi tanggal 19 Agustus 2019 tidak terjadi kebakaran dan tidak terjadi jarahan
    • Bahwa kami lakukan pertemuan tanggal 26 Agustus 2019 untuk melaksanakan   aksi tanggal 29 Agustus 2019 karena belum adanya tindaklanjut dari demo tanggal 19 Agustus 2019;
    • Bahwa kami melakukan pertemuan llanjutan pada tanggal 28 Agustus 2019 untuk membicarakan persiapan demo tanggal 29 Agustus 2019 yang akan dilakukan secara damai;
    • Bahwa saya mencabut keterangan BAP nomor 16;
    • Bahwa saya melihat untuk BAP nomor 13 dan nomor 14 sudah saya klarifikasi saat pemeriksaan di Polda Kalimantan namun tidak ada direfisi sehingga tadi saya klarifikasi;
    • Bahwa dari kantor Gubernur ke sentani saya tidak singah-singah dan langsung pulang;
    • Bahwa saya ikut aksi demo tanggal 29 Agustus 2019;
    • Bahwa aksi demo tanggal 29 Agustus 2019 karena titik kumpulnya di Kampus USTJ jadi saya juga berada di titik kumpul;
    • Bahwa saat kami keluar dari titik kumpul Kampus USTJ sekitar jam 11.00 WIT;
    • Bahwa massa aksi keluar dari Kampus USTJ menuju ke lingkaran Abepura;
    • Bahwa untuk ikut demo tanggal 29 Agustus 2019 saya tidak ikut ke Kantor Gubernur;
    • Bahwa saat massa aksi demo berada di lingkaran Abepura saya berdiri di Kantor Pos Abepura;
    • Bahwa saya tidak ikut ke Kantor Gubernur Papua, saya kembali di Dinas Kesehatan Propinsi Papua;
    • Bahwa massa aksi dari USTJ ke lingkaran Abepura Polisi sempat mengeluarkan gas air mata sebanyak 2 kali sehingga massa aksi berontak;
    • Bahwa saya mengikuti  massa aksi dari USTJ sampai sampai Dinas Kesehatan Propinsi Papua, saya tidak melihat Bendera  Bintang Kejora di bawah;
    • Bahwa saya tidak memegang Bendera Bintang Kejora;
    • Bahwa saya tidak pernah melihat Bendera Merah Putih di rusak;
    • Bahwa saya tidak melakukan orasi baik di USTJ dan disepanjang jalan ke Dinas Kesehatan Propinsi Papua;
    • Bahwa saya tidak melihat orang membakar;
    • Bahwa saya ditangkap di Padang Bulan I saat saya mengantarkan Ade Irwanus untuk pulang ke rumah, kami ditodong pistol dan mata kami ditutup kemudian kami dibawah ke mobil langsung menuju ke Brimop;
    • Bahwa saya dapat pukul 4 kali di pipi dan dibelakang;
    • Bahwa mereka pukul dengan tangan;
    • Bahwa surat penangkapan saya ditunjukan setelah mereka katakan hendak menghubungi Penasehat Hukum;

 

  1. BARANG BUKTI :
  • Barang bukti yang diajukan di persidangan:
    • 1 (Satu) unit Laptop merk HP+ Cash;
    • 1 (Satu) buah HP Samsung J7;
    • 1 (satu) buah Flash hitam disk 18 GB.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
    • 1 (satu) rangkap surat badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan tinggi Negeri dan Swasta sekota Jayapura. Pres Realese menolak Rasisme dan menuntut penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tanggal 31 Agustus 2019;
    • 1(satu) Rangkap surat LEMBARAN SUSUNAN KRONOLOGIS AKSI JILID I DAN JILID II DENGAN AGENDA KATA MONYET DALAM HAL INI PENGHINAAN LEBIH KHUSUS KE ORANG PAPUA PADA TAHUN 2019 (3 Lembar). Terlampir dalam berkas Perkara;
    • 7 (tujuh) Unit Komputer Lenovo;
    • 1 (satu) Unit Komputer Asus;
    • 1 (satu) Unit Komputer Samsung;
    • 1 (satu) Unit Komputer Acer;
    • 2 (dua) Unit Komputer HP;
    • 2 (dua) Unit Komputer Dell;
    • 2 (dua) Unit Printer Hp Laserjet P1102;
    • 2 (dua) Unit Printer Canon Pixma;
    • 1 (satu) Unit Printer Epson;
    • 2 (dua) buah Keyboard Acer.
    • 1 (satu) buah Keyboard Logitech.
    • 1 (satu) buah Keyboard Asus;
    • 7 (tujuh) buah Keyboard Lenovo;
    • 2 (dua) unit Cpu Dell;
    • 8 (delapan) buah Mouse Lenovo;
    • 1 (satu) buah Mouse HP;
    • 2 (dua) buah Mouse Acer;
    • 1 (satu) buah Mouse Logitech;
    • 1 (satu) buah Mouse Votre;
    • 1 (satu) buah Charger Laptop Hipro;
    • 2 (dua) buah Charger Laptop Asus;
    • 1 (satu) buah Charger Laptop HP;
    • 4 (empat) buah Charger Komputer Lenovo;
    • 2 (dua) buah Kabel Power Komputer;
    • 2 (dua) buah Kabel Data Komputer;
    • 5 (lima) buah Kabel Printer;
    • 2 (dua) buah Kabel Roll;
    • 1 (satu) buah T ape Compo Polytron;
    • 1 (satu) buah Setelan Suara Mic Behringer Uphorio Umc 22;
    • 1 (satu) buah Amplifier UHF;
    • 1 (satu) buah Digital Video Recorder Ahd;
    • 1 (satu) buah Wireless In Router Wifi Asus;
    • 1 (satu) buah Wifi Zte;
    • 1 (satu) buah Terminal Wifi 3com;
    • 1 (satu) buah Memory CPU;
    • 1 (satu) buah Mic Duduk Anysong;
    • 1 (satu) buah Charger Battery Nikon;
    • 1 (satu) buah Mic Megaphone;
    • 2 (dua) buah Kalkulator Casio;
    • 1 (satu) buah Kamera CCTV Hikvision;
    • 1 (satu) buah Buku Kerja 2018 Prov. Papua;
    • 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Kecil;
    • 2 (dua) Roll Kain Warna Cokelat Korpri;
    • 27 (dua puluh tujuh) buah Ikat Pinggang Kecil Korpri;
    • 1 (satu) buah Kabel Lampu Hias;
    • 1 (satu) buah Kabel Lampu Hias Salib;
    • 11 (sebelas) bauh Tas;
    • 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda;
    • 1 (satu) buah Kunci Ring;
    • 1 (satu) buah Rangkaian Gantungan Kunci;
    • 1 (satu) buah Obeng Plat;
    • 1 (satu) buah Parang / Pisau;
    • 2 (dua) buah T ombak Kayu Panjang;
    • 4 (empat) buah Busur;
    • 36 (tiga puluh enam) buah Anak Panah;
    • 47 (empat puluh tujuh) buah Batu;
    • 58 (lima puluh delapan) buah Besi + Pipa;
    • 47 (empat puluh tujuh) buah Ketapel;
    • 6 (enam) buah Pecahan Kaca;
    • 5 (lima) batang Potongan Kayu.
  • Bahwa terdakwa tidak pernah ditunjukan Barang Bukti tersebut oleh JPU selama proses persidangan oleh karenanya Barang Bukti tersebut tidak patut diakui sebagai milik terdakwa.

 

V. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN  

Majelis Hakim yang terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Hadirin sidang sekalian yang berbahagia.

Menurut Subekti menerangkan bahwa “Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.[1] M. Yahya Harahap Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.[2] Sedangkan menurut Darwan Prinst yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung-jawabkannya.[3]Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada hubunganya dengan suatu tindak pidana, guna menambah keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

  • Keterangan saksi;
  • Keterangan ahli;
  • Surat;
  • Petunjuk; dan
  • Keterangan terdakwa.

Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Sdr. JPUmelanggar Dakwaan Kesatu yakni  Pasal 106 KUHPJo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPmaka haruslah berdasarkan alat bukti yang cukup yakni berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dari fakta-fakta persidangan yang terungkap, dapat dianalisa sebagai berikut:

 

a. MAHASISWA PAPUA SURABAYA MENJADI KORBAN TINDAKAN RASIS

  • Bahwa Demonstrasi Anti Rasisme tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 yang terjadi di Jayapura tidak terlepas dari kaitannya dengan kejadian yang terjadi tanggal 16 Agustus 2019 di Surabaya yaitu saat kejadian pengempungan Asrama Mahasiswa Papua oleh beberapa masa dari Organisasi Masyarakat (Ormas), oknum Perwira TNI-AD, selain itu Satpol PP, aparat Kepolisian setempat yang berada di tempat kejadian perkara tak berbuat apa-apa. Beberapa masa dari ormas kemudian memaki dengan kata-kata rasis “Monyet, Babi, Anjing, dan Kera” ada juga yang mengatakan “Kamu jangan keluar, saya tunggu kamu. Saat itu juga jumlah ormas-ormas reaksioner bertambah banyak. Kemudian mendobrak pintu depan Asrama Mahasiswa Papua dan melempari batu hingga mengakibatkan kaca asrama pecah, sehingga Mahasiswa Papua yang berada di dalam Asrama terkurung di ruang Aula Asrama;
  • Bahwa tindakan rasis tersebut berlanjut di tanggal 17 Agustus 2019 yaitu saat sekelompok Ormas reaksioner mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dan meneriakan yel-yel “Usir usir usir Papua, Usir Papua sekarang juga. Selain itu Kata-kata Rasis (Monyet, Anjing, Babi) pun masih diteriaki;
  • Bahwa Mahasiswa Papua di Surabaya adalah korban dari tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh Ormas, oknum Perwira TNI-AD, selain itu Satpol PP dan aparat Kepolisian setempat juga turut menjadi bagian dari tindakan rasis tersebut karena membiarkan tindakan rasisme tersebut;
  • Bahwa akibat dari tindakan rasisme di Surabaya tersebut membuat marah seluruh masyarakat Papua;

 

b. DEMONSTRASI TANGGAL 19 AGUSTUS 2019 DAN 29 AGUSTUS 2019 DIFASILITASI OLEH BEM SEJAYAPURA BUKAN OLEH ULMWP, KNPB, AMP DAN LAIN-LAIN

  • Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak ada satu pun keterangan saksi yang mengatakan adanya keterlibatan ULMWP, KNPB, AMP dan lain-lain dalam Demonstrasi tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019;
  • Bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan atas nama YANTUS ELOPERE memberikan keterangan di dalam persidangan menegaskan Demonstrasi yang dilakukan tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 selain dari BEM, ada Cipayung, GMKI, HMI dengan tujuan menolak rasisme yang ada di Surabaya, hal ini sesuai juga dengan keterangan saksi meringankan atas nama LAURENZIUS KADEPA menerangkan sepengelihatan saksi aksi ini dilakukan oleh Mahasiswa BEM se Jayapura dan Organisasi Cipayung serta adanya masyarakat sipil yang ikut hadir dan menyuarakan aspirasi di hari itu;
  • Bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan terkait adanya keterlibatan ULMWP, KNPB, AMP, dan lain-lain dalam demonstrasi tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019;

 

c. DEMONTRASI 19 AGUSTUS 2019 DAN 29 AGUSTUS 2019 ADALAH DEMONSTRASI MENOLAK TINDAKAN RASISME YANG DIJAMIN DALAM UU NOMOR 40 TAHUN 2008

 Bahwa demonstrasi yang dilakukan pada 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 merupakan bagian dari sikap mahasiswa Se-Jayapura bersama seluruh masyarakat Papua menolak tindakan rasisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi :

Pasal 9

“Setiap warga Negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis”.

 

Pasal 10

“Setiap warga Negara wajib :membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis;

 

d. TERDAKWA TIDAK PERNAH ORASI DAN MENERIAKI YEL-YEL SELAMA AKSI DEMOSTRASI MENOLAK TINDAKAN RASISME

  • Bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa meneriaki yel-yel Papua Merdeka;
  • Bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum dalam keterangannya yaitu :
    • Saksi a.n YANTUS ELOPERE, hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman sesama mahasiswa dan terdakwa adalah mahasiswa USTJ anggota BEM bagian Sumber Daya Manusia dan selama aksi saksi tidak perna melihat Terdakwa melakukan orasi dan bahkan meneriaki yel-yel serta pada saat aksi tersebut terdakwa bertugas sebagai dokumentasi, tugasnya melakukan dokumentasi, sedangkan Saksi a.n LAURENZIUS KADEPA menerangkan pada saat saksi ikut aksi dan juga saat berada di kantor Gubernur bersama dengan massa aksi tidak pernah melihat terdakwa.
  • Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di dalam persidangan, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa terdakwa tidak melakukan orasi dan meneriaki yel-yel selama aksi demonstrasi menentang tindakan rasisme;

 

e. JPU TIDAK MENGHADIRKAN AHLI PIDANA UNTUK MENJELASKAN UNSUR-UNSUR PASAL MAKAR DAN UNSUR-UNSUR PASAL PENYERTAAN

  • Bahwa Keterangan ahli berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara;
  • Bahwa dalam persidangan untuk membuktikan dakwaannya saudara JPU sama sekali tidak menghadirkan saksi ahli pidana namun hanya menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi Ahli antara lain Ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik dan Ahli Hukum Tata Negara;
  • Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa secara keilmuan yang berkompetensi untuk menjelaskan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana yang di Tuntut oleh saudara JPU dalam Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah Ahli Pidana, namun saudara Jaksa Penuntut Umum memakai keterangan Ahli Pidana yang tidak perna hadir untuk memberikan keterangan dan keterangan dari ahli Pidana tersebut haya dianggap dibacakan dan kami selaku Penasehat Hukum/Terdakwa telah menolak, sehingga terhadap keterangan AHLI Pidana tersebut patutlah dikesampingkan dan ditolak serta bukan merupakan alat bukti yang sah.

 

 f. TINDAK PIDANA MAKAR TIDAK TERBUKTI

  • Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni Keterangan yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana. Selain itu, untuk menentukan kebenaran materil yang sesungguhnya, maka harus diperhatikan Pasal 185 Ayat 6 KUHAP “persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya; persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya; alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 Ayat 6 KUHAP dapat di analisa sebagai berikut: Keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU bukan saksi” yakni : ABRAHAM STEVI SOUMILENA, MUHAMMAD ALI dan AGUS KOSSAY, dimana terdapat 3 (tiga) orang saksi yang dapat dikategorikan sebagai saksi yang bukan saksi atau saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Bahwa saksi-saksi ini bukan merupakan saksi (testemonium de auditu). Saksi ini merupakan saksi yang dapat dikategorikan mendengar dari orang lain. Dengan demikian keterangan Saksi ABRAHAM STEVI SOUMILENA, MUHAMMAD ALI dan AGUS KOSSAY patutlah disampingkan dan ditolak karena tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah.
  • Bahwa aksi menolak rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa tidak membawa bendera Bintang Kejora serta tidak ada orang yang memegang bendera bintang kejora dan sepanjang perjalanan menuju kantor Gubernur Terdakwa tidak pernah merusak bendera merah putih atau dari massa aksi tidak ada yang merusak bendera Merah Putih. Terdakwa juga tidak melihat ada pembakaran dan pengrusakan selama massa aksi berjalan menuju kantor Gubernur dan di sekitar kantor Gubernur pada aksi tanggal 19 Agustus 2019. Selama di Kantor Gubernur juga tidak pernah Bendera Merah putih diturunkan dan kemudian menaikan Bendera Bintang Kejora.
  • Bahwa selama aksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa bendera Bintang Kejora sepanjang aksi, siapa yang menurunkan bendera Merah putih dan kemudian menaikan bendera bintang kejora di Kantor Gubernur dan yang merusak Bendera Merah Putih karena Terdakwa mengikuti aksi hanya sampai di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Papua
  • Bahwa sanksi atau ancaman hukum terkait penurunan bendera merah putih haruslah menggunakan Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dimana pada Pasal 66 ada ketentuan pidananya. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh JPU yakni MUHAMMAD RULIYANDI, S.H.M.H Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli dari terdakwa yakni HERLAMBANG WIRATRAMAN S.H, MA Ahli HAM dan Kebebasan Berekspresi.

 

g. TERDAKWA KORBAN KRIMINALISASI PASAL MAKAR

  • Bahwa fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi maupun ahli yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum di dalam persidangan tidak ada satu pun keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut yang mengatakan dalam persidangan bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dalam aksi demonstrasi pada tanggal 19 Agustus dan 29 Agustus merupakan perbuatan makar;
  • Bahwa fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi maupun ahli yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum di dalam persidangan adalah untuk memperjelas mengenai keberadaan terdakwa saat ikut dalam aksi demonstrasi tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 bukanlah bertujuan untuk makar melainkan untuk penyampaian aspirasi maupun pernyataan sikap sekaligus bentuk solidaritas terkait tindakan rasis yang dialami Mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya;
  • Bahwa fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi maupun ahli yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum faktanya tidak mampu membuktikan tuduhannya terkait perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;
  • Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pasal yang dikenakan pada terdakwa adalah tidak tepat dan merupakan bagian dari kriminalisasi terkait Penerapan Pasal Makar terhadap terdakwa;

 

VI. ANALISA TUNTUTAN

Berdasarkan surat tuntutan yang dibuat dan dibacakan oleh saudara JPU dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2020 secara garis besar ditemukan beberapa pelanggaran dalam teknis perumusan surat tuntutan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

  1. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Mengutip BAP Dan Mengabaikan Fakta Persidangan
    • Bahwa dalam persidangan saudara JPU tidak perna menghadirkan Ahli Pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum untuk didengar keterangannya namun dalam surat tuntutan saudara JPU memasukan keterangan Ahli Pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum pada halaman 15 – halaman 28;
    • Bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sebagaimana Pasal 1 angka 28, UU Nomor 8 Tahun 1981;
    • Bahwa dengan menyebutkan “surat permohonan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Nomor : B/ /IX/Res.1.24/2019/Dit Reskrimum, tanggal 16 September 2019, dan atas permintaan tersebut ahli ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum untuk memberikan keterangan” pada halaman 39 dan “Berkas Perkara Penyidik Polisi Nomor : B/105/IX/RES.1.24/2019/Ditreskrimum, tanggal 09 September 2019” pada halaman 59 secara langsung menunjukan fakta bahwa saudara JPU mengutip keterangan Ahli Pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum dalam surat tuntutan pada halaman 15 – halaman 28 bersumber dari BAP Keterangan Ahli di depan penyidik Polda Papua bukan dari fakta persidangan;
    • Bahwa dalam surat tuntutan saudara JPU menyebutkan keterangan saksi DOLVIUS HISAGE sebagaimana terlihal pada halaman 17 – halaman 20 namun sayangnya saudara JPU tidak perna menghadirkan DOLVIUS HISAGE sebagai saksi didepan persidangan untuk keterangannya sebagai saksi;
    • Bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana diatur pada pasal 185 ayat (1), UU Nomor 8 Tahun 1981;
    • Bahwa berdasarkan pada keterangan diatas membuktikan bahwa saudara JPU dalam menyusun Tuntutan terkesan mengarang bebas bahkan kembali mengutip keterangan ahli pidana dalam BAP dan mengabaikan fakta persidangan. 
  1. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Tidak Memasukan Keterangan Saksi Dan Keterangan Ahli Yang Diajukan Oleh Penasehat Hukum Di Dalam Persidangan
    • Bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Sedangkan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 186 KUHAP. Jika melihat ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP, maka berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan JPU telah menghadirkan saksi-saksi memberatkan dan ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik, Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli Pidana. Sementara itu, Penasehat Hukum dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi meringankan dan Ahli Pidana, Ahli Politik, Ahli Kebebasan Berekspresi dan Ahli Rasis Terhadap Papua;
    • Bahwa dalam Surat Tuntutan JPU kepada terdakwa HENGKI HILAPOK alias FRENGKI HILAPOK hanya memasukan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh JPU dan tidak memuat keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan penasehat hukum padahal saksi dan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa telah menyatakan keterangannya dihadapan persidangan maka patutlah terhadap keterangan tersebut dianggap sebagai alat bukti yang sah;
    • Bahwa pada prinsipnya dalam Surat tuntutan (requisitoir) mencantumkan beberapa hal seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan haruslah disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan sebagai suatu fakta.
    • Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah dapat disimpulkan JPU DALAM MENYUSUN TUNTUTAN TIDAK MEMASUKAN KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN.
  1. JPU Menyimpulkan Terpenuhinya Dakwaan Kesatu Hanya Berdasarkan Keterangan Ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik dan Ahli HTN
    • Bahwa menurut keterangan ahli Bahasa, pengertian kata makar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran, tindakan dan/atau perbuatan, baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat, maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum. Pengertian makar jika lebih disederhanakan adalah pikiran, ucapan, tindakan dan/atau perbuatan yang melawan hukum dan merongrong kekuasaan resmi pemerintah tertentu;
    • Bahwa menurut ahli Hukum Tata Negara, dalam perkembangan perspektif best practice praktik hukum tata negara di Indonesia makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi (in het staatsrecht is een contitutie de grondslag van een staat) dalam suatu negara dengan cara berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan sistem;
    • Bahwa menurut ahli psikologi politik, untuk memisahkan mana aspirasi yang merupakan protes terhadap ketidakadilan atau mana yang merupakan insurgensi atau usaha ke arah makar menjadi tugas dari penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut;
    • Bahwa pada prinsipnya secara keilmuan yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana termasuk tindak pidana makar atau tindak pidana penyertaan adalah ahli pidana;
    • Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terkait tuntutan JPU yang “Menyatakan Terdakwa HENGKI HILAPOK Alias FRENGKI HILAPOK bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan, Makar“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu” yang didasari atas keterangan ahli Bahasa, ahli psikologi social politik dan ahli HTN dimuka persidangan diragukan secara ilmu hukum pidana sebab yang berkompeten membedah unsur-unsur tindak pidana makar dan unsur-unsur tindak pidana penyertaan adalah ahli pidana.
  1. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Tidak Mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Tentang Pedoman Perumusan Tuntutan sehingga melahirkan Fakta Disparitas Tuntutan Pidana
    • Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa disebutkan adanya prinsip “Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya”.
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Sayang Mandabayan oleh JPU di PN Manokwari dalam tuntutannya dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Erik Aliknoe Cs oleh JPU di PN Manokwari dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Yoseph Laurens Syufi alias Siway Bofit Cs oleh JPU di PN Sorong dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Surya Anta Ginting Cs oleh JPU di PN Jakarta Pusat dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada HENGY HLAPOK oleh JPU di PN Balikpapan dituntut dengan Pidana Penjara selama 5 (LIMA) Tahun;
    • Bahwa berdasarkan uraian diatas yang menunjukan adanya perbedaan tuntutan di Manokwari, Sorong, Jakarta dan Balikpapan menunjukan fakta JPU dalam merumuskan tuntutan tidak mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa sehingga dalam tuntutan JPU terhadap terdakwa HENGKI HILAPOK Alias FRENGKHY HILAPOK terdapat “disparitas tuntutan pidana”.

 

VII. ANALISA YURIDIS 

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang kami Hormati,

Panitera Pengganti Yang Kami Hargai,

Dalam Surat Tuntutan/Requisitoirnya yang dibacakan hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah berpendapat bahwa terdakwa HENGKI HILAPOK Alias FRENGKHY HILAPOK telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Makar”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

Setelah mengemukakan fakta-fakta persidangan, menganalisa fakta-fakta, maka sampailah kami pada analisa hukum, dimana dalam analisa hukum kami ingin mengaitkan antara unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan yang kemudian dijadikan Tuntutan pidana oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta obyektif yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Sebagai Bahan pemikiran dan Pembuktian terhadap analisa unsur-unsur dalam DAKWAAN KESATU hendaknya dilihat fakta persidangan yang terungkap, bahwa Terdakwa  HENGKI HILAPOK Alias FRENGKHY HILAPOK tidak melakukan tindak pidanaMakar seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.Hal ini dapat kami buktikan di bawah ini:

 

  1. Unsur ‘Barangsiapa’

Didalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun tindak pidana, unsur (bestitelen) “Barangsiapa” merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “Barangsiapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Bahwa unsur “Barangsiapa” disini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap delik; yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa HENGKI HILAPOK alias FRENGKI HILAPOK yang telah dilakukan penyidikan, maupun telah diperhadapkan dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang ditujukan kepadanya. Unsur “Barangsiapa” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud “Barangsiapa”dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “Barangsiapa” harus dibuktikan dulu unsur lainnya.

Dengan demikian Unsur Barangsiapa, yang didakwa dan dituntut kepada Terdakwa, belum terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena masih tergantung pembuktian unsur-unsur lainnya.

 

  1. Unsur “ melakukan makar”

Menurut R. Soesilo, (dalam KUHP serta Komentar-komentarnya, hal.109):

  1. Tentang “aanslaag” (makar, penyerangan) dapat lihat pada pasal 87 KUHP yang berbunyi :Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53”.
  2. Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah Negara Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara, ialah dengan jalan:
    1. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian kebawah pemerintah Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan (sebagian) diserahkan kepada Pemerintah Inggris, atau
    2. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri.

Perlu diketahui pula, bahwa kapan seseorang dapat dianggap telah melakukan makar (aanslag). Bahwa untuk dilakukannya makar itu,harus sudah ada perbuatan melawan (verzetsdaad) yang nyata.

Menurut (Moeljatno, 1982:13) delik makar merupakan turunan dari delik percobaan, hanya saja jika dalam delik percobaan memiliki tiga unsur yaitu “niat”, “permulaan pelaksanaan”, “berhentinya permulaan pelaksanaan bukan dari keinginan pelaku”.Makar berhubungandengan integritas dan wilayah Negara, dengan membawa kebawah kekuasaan asing. Artinya ialah menyerahkan Negara kepada kekuasaan asing, sehingga kedaulatan negara sebagai suatu negara merdeka menjadi hapus. Negara dijadikan Negara jajahan atau dibawah kedaulatan Negara lain, sehingga Negara kehilangan sama sekali kemerdekaannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, ahli dan barang bukti serta keterangan Terdakwa : Bahwa aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 adalah respon terhadap aksi rasis yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Aksi ini bertujuan agar negara menghapuskan praktek rasisme dengan menghukum pelaku dan memberikan perlindungan terhadap orang Papua.Jika tidak ada aksi rasisme di Surabaya tentu tidak akan ada aksi menentang rasisme yang terjadi di berbagai kota di Papua termasuk di Jayapura.

Bahwa aksi menolak rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua terkait penolakan rasisme kepada Gubernur oleh karena tempat yang dituju adalah Kantor Gubernur.

 Bahwa aksi menolak rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa tidak membawa bendera Bintang Kejora serta tidak ada orang yang memegang bendera bintang kejora dan sepanjang perjalanan menuju kantor Gubernur Terdakwa tidak pernah merusak bendera merah putih atau dari massa aksi tidak ada yang merusak bendera Merah Putih. Terdakwa juga tidak melihat ada pembakaran dan pengrusakan selama massa aksi berjalan menuju kantor Gubernur dan di sekitar kantor Gubernur pada aksi tanggal 19 Agustus 2019. Selama di Kantor Gubernur juga tidak pernah Bendera Merah putih diturunkan dan kemudian menaikan Bendera Bintang Kejora.

 Selama aksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa bendera Bintang Kejora sepanjang aksi, siapa yang menurunkan bendera Merah putih dan kemudian menaikan bendera bintang kejora di Kantor Gubernurdan yang merusak Bendera Merah Putih karena Terdakwa mengikuti aksi hanya sampai di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Papua. Menurut Ahli MUHAMMAD RULIYANDI, S.H.M. yaitu Ahli Hukum Tata Negara yang dihadirkan oleh JPU menerangkan bahwa terkait dengan pelanggaran terhadap bendera merah putih telah diatur dalam UU tersendiri yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan “Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan laindengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia. Oleh karenanya apabila ada pelanggaran terhadap bendera merah putih haruslah dikenakan UU ini, bukan dengan menggunakan pasal makar.Bahwa terkait bendera Bintang Kejora yang dikibarkan pada tanggal 29 Agustus 2019bukanlah dilakukan oleh terdakwa atau bukan atas perintah atau inisiatif terdakwa. Bahwa di dalam Buku II Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dari pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 129 KUHP tidak satupun yang menerangkan terkait pelanggaran terhadap bendera merah putih baik dalam bentuk penurunan, pengrusakan, pembakaran ataupun bentuk pelanggaran lainnya karena terkait bendera dan lambang negara diatur dalam UU tersendiri yakni UU Nomor 24 tahun 2009  tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis,apabila ada pengrusakan atau penurunan bendera merah putih sebagaimana aksi pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Gedung Gubernur Papua maka yang digunakan ada ketentuan pidana yakni pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan “Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan laindengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia.

 Ahli HAM dan Kebebasan Berekspresi Dr.Herlambang R.Wiratraman, S.H, MA, menjelaskan demo damai menentang rasisme, termasuk jika didalamnya ada teriakan yel-yel Papua Merdeka, Referendum dan Penentuan Nasib Sendiri merupakan kebebasan berekpresi yang dijamin oleh Deklarasi Umum HAM, Konvesi Sipol, UUD 1945, UU HAM dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat bias jika dikaitkan dengan makar, Ahli Pidana DR.Tristam Pascal Moellion,SH,Mh,LLM yang berpendapat bahwa  ada pengalaman Indonesia dengan referendum adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan referendum (penentuan pendapat rakyat/pepera) untuk meminta pandangan dan putusan rakyat Papua Barat (1969 sebagai implementasi Perjanjian New York; 1962); b. Pelaksanaan referendum Timor Timur (1999) sebagai implementasi Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor (1999). Keduanya diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ahli Politik dan Resolusi Konflik atas nama Dr.Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc, menjelaskan ada konflik di Papua yang dipetakan oleh LIPI dalam Buku Papua Road Map, yakni 1). Diskriminasi dan Marjinalisasi Orang Papua, 2). Kegagalan Pembangunan, 3). Pelanggaran HAM, 4).  Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa HENGKY HILAPOK bukanlah makar, menangkap terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tidak akan menyelesaikan 4 akar masalah etrsebut. Sedangkan Ahli Rasisme atas nama Dr.Benny Giay, M.Th menjelaskan ada persoalan rasisme sebelum Zaman Belanda 1950 an, saat 1963, Pepera hingga saat ini telah terjadi praktek-praktek rasisme terhadap Orang Asli Papua dan tidak pernah diselesaikan secara serius oleh Negara, solusi yang ditawarkan ahli adalah penyelesaian Papua tidak bisa diselesaikan dengan proses hukum dengan pidana Makar, tetapi lebih mengedepankan keadilan bagi masyarakat Papua dengan cara Dialog untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua.

Dengan demikian unsur “makar” yang didakwa dan dituntut kepada Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

 

  1. Unsur “Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara”

Merupakan unsur subjektif, bahwa orang yang melakukan makar harus bermaksud melakukan suatu tindakan yang dapat diberikan kualifikasi membuat wilayah Negara jatuh ke tangan musuh baik seluruh atau sebagian.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Pembentuk Undang-Undang telah mengartikan oogmerk itu sebagai naaste doel, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata naaste doel itu sendiri. Lamintang di bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa secara harfiah kata naaste doel itu berarti tujuan samping atau tujuan lain disamping tujuan pokok, namun karena tidak lazim digunakan orang dalam hukum pidana, maka oogmerk diterjemahkan dengan kata “Dengan Maksud”. Pembentuk Undang-Undang dengan tegas mencantumkan unsur oogmerk sebagai salah satu unsur tindak pidana yang ada di dalamnya. Maka unsur oogmerk di dalam pasal 106 KUHP itu artinya maksud dari pelaku itu adalah untuk melawan kekuasaan yang ada diIndonesia dan untuk melawan kekuasaan tersebut, pelaku (dengan sengaja) memisahkanseluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. “Niat” oleh pembentuk UU digunakan sebagai suatu tanda atau pedoman untuk menyatakan adanya kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting yang mengartikan opzet sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en weteng). Berdasarkan Memorie van Teolichting maka diketahui bahwa kesengajaan itu ada apabila si pelaku itu menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Prof Muljatno mengadakan perbedaan antara percobaan yang selesai (vol tooide poging), artinya seluruh kelakuan yang harus dilakukan oleh terdakwa untuk menimbulkan kejahatan yang dituju sudah dilakukan dan tinggal menunggu akibatnya saja, dan percobaan yang terhenti  (geschorchte poging). Sehubungan dengan ini dalam hal makar atau percobaan yang belum selesai, Prof Muljatno berpendapat : Sebaliknya dalam pasal 104 misalnya, kalau makar belum selesai, (dan juga dalam delik-delik percobaan yang tidak selesai) oogmerk mempunyai makna yang subjektif, artinya harus 100 persen murni yang diinginkan oleh terdakwa. Jelas bahwa niat (oogmerk) terhadap delik makar dan percobaan yang belum selesai adalah mempunyai makna yang subjektif, artinya harus 100 persen murni yang diingini oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, para ahli dan barang bukti serta keterangan Terdakwa;

Bahwa pada aksi tanggal 19 agustus 2019 Terdakwa dari Sentani jam 10 pagi menuju daerah Bucen 2 Entrop pada saat di Bucen sudah ada beberapa massa yang mulai kumpul – kumpul. Terdakwa hanya duduk serta menunggu masa aksi dari Abepura. Terdakwa bergabung bersama masa aksi kedua yang menggunakan motor bejalan sama – sama menuju kantor Gubernur dan sampai di kantor Gubernur sekitar jam 01 siang. Terdakwa  tidak membawa bendera Bintang Kejora serta tidak ada orang yang memegang bendera bintang kejora dan sepanjang perjalanan menuju kantor Gubernur Terdakwa tidakpernah merusak bendera merah putih atau dari massa aksi tidak ada yang merusak bendera Merah Putih. Terdakwa jugatidak melihat ada pembakaran dan pengrusakan selama massa aksi berjalan menuju kantor Gubernur dan di sekitar kantor Gubernur pada aksi tanggal 19 Agustus 2019. Sekitar jam 3 siang Gubernur menerima massa aksi dan Terdakwa melihat dari jauh ada penyerahan map biru yang berisi tuntutan aksi dari koordinator massa aksi. Sepanjang di kantorGubernur Terdakwa tidak melihat bendera Bintang Kejora berkibar di kantor Gubernur dan aksi tanggal 19 Agustus 2019 adalah aksi untuk menentang aksi rasisme yang terjadi di Surabaya terhadap Mahasiswa Papua. SepanjangTerdakwa mengikuti aksi baik dari Bucen dan di kantor Gubenur sampai akhir, aksi tersebut berjalan aman – aman. Oleh karena motor milik Terdakwa tidak ada lampu maka Terdakwa pulang ke Sentani sebelum gelap dengan menggunakan motor sendirian.

Bahwa sebelum aksi tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa bersama teman-teman melakukan  pertemuan tanggal 28 Agustus 2019 untuk mempersiapkan keperkuan aksi seperti mobil dan pengeras suara adapun tujuan melaksanakan  aksi tanggal 29 Agustus 2019 karena belum adanya tindaklanjut dari demo tanggal 19 Agustus 2019, aksi 29 Agustus 2019 disepakati berjalan damai atau tidak ada tindakan anarkis . Aksi  tanggal 29 Agustus 2019 titik kumpulnya di Kampus USTJ dimana Terdakwa juga berada disitu. Massa aksi keluar dari titik kumpul Kampus USTJ sekitar jam 11.00 WIT dan menuju ke lingkaran Abepura. Saat massa aksi berada di lingkaran Abepura Terdakwa berdiri di Kantor Pos Abepura. Terdakwa mengikuti aksi tanggal 29 Agustus 2019 dari Kantor Pos Abepura sampai di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Papua dimana Terdakwa tidak pernah melakukan orasi, membawa Bendera Bintang Kejora, tidak pernah merusak Bendera Merah Putih dan juga selama aksi tidak pernah melihat massa aksi merusak Bendera Merah Putih serta melakukan pengrusakan dan pembakaran. Terdakwa ikut massa aksi hanya sampai di kantor dinas kesehatan provinsi di kotaraja setelah itu terdakwa pulang ke tanah Hitam.

Bahwa oleh karena tujuan aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua agar Negara menghapuskan praktek rasisme dengan menghukum pelaku dan memberikan perlindungan terhadap orang Papua, bukan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, hal ini adanya persesuaian dengan keterangan saksi-saksi meringankan atas nama YANTUS ELOPERE dalam keterangannya menerangkan aksi tersebut selain dari BEM, ada Cipayung, GMKI, HMI dengan tujuan menolak rasisme yang ada di Surabaya, sedamgkan saksi atas nama LAURENZIUS KADEPA menerangkan aksi ini untuk menolak aksi rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Adapun menurut saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa Ahli HAM dan Kebebasan Berekspresi Dr.Herlambang R.Wiratraman, S.H, MA; menjelaskan demo damai menentang rasisme, termasuk jika didalamnya ada teriakan yel-yel Papua Merdeka, Referendum dan Penentuan Nasib Sendiri merupakan kebebasan berekpresi yang dijamin oleh Deklarasi Umum HAM, Konvesi Sipol, UUD 1945, UU HAM dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat bias jika dikaitkan dengan makar, Ahli Pidana DR.Tristam Pascal Moellion,SH,Mh,LLM yang berpendapat bahwa Pengalaman Indonesia dengan referendum adalah sebagai berikut: a. pelaksanaan referendum (penentuan pendapat rakyat/pepera) untuk meminta pandangan dan putusan rakyat Papua Barat (1969 sebagai implementasi Perjanjian New York; 1962); b. Pelaksanaan referendum Timor Timur (1999) sebagai implementasi Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor (1999). Keduanya diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ahli Politik dan Resolusi Konflik atas nama Dr.Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc, menjelaskan ada konflik di Papua yang dipetakan oleh LIPI dalam Buku Papua Road Map, yakni 1). Diskriminasi dan Marjinalisasi Orang Papua, 2).Kegagalan Pembangunan, 3). Pelanggaran HAM, 4). Sedangkan Ahli Rasisme atas nama Dr.Benny Giay, M.Th; menjelaskan ada persoalan rasisme sebelum Zaman Belanda 1950 an, saat 1963, Pepera hingga saat ini telah terjadi praktek-praktek rasisme terhadap Orang Asli Papua dan tidak pernah diselesaikan secara serius oleh Negara, solusi yang ditawarkan ahli adalah penyelesaian Papua tidak bisa diselesaikan dengan proses hukum dengan pidana Makar, tetapi lebih mengedepankan keadilan bagi masyarakat Papua dengan cara Dialog untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua.

Dengan demikian unsur ‘Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara”yang didakwa dan dituntut kepada Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

 

  1. Unsur “Apabila Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP

Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan: Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan) (Lamintang, 1984: 511). Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
  2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
  3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Selanjutnya Memorie van Toelichting (MvT) hanya memberikan pengertian tentang uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan), yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian dari voorbereidings handelingen (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan. Hubungan antara makar dan percobaan dijelaskan dalam Pasal 87 KUHP, disebutkan bahwa “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,seperti maksud dari pasl 53 KUHP”.

Dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi hukum pidana diadakan perbedaan antara “perbuatan persiapan” (voorbereidingshandeling) dan perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandeling). Menurut Tresna (Azas-Azas Hukum Pidana disertai Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting, Tiara, Jakarta, 1959) melihat susunan kata-kata dari pasal 53 ayat (1) itu terlihat seakan-akan pelaksanaan yang harus sudah dimulai itu dimaksudkan sebagai pelaksanaan kehendak yang berbuat, akan tetapi dari penjelasan resmi tentang pasal tersebut ternyata bahwa hal itu harus diartikan sebagai pelaksanaan dari kejahatannya. Jika dihubungkan dengan perkataan “selesainya” pelaksanaan itu, perkataan mana hanya dapat diartikan selesainya kejahatan dan bukan selesainya kehendak. Menurut Memorie van Toelichting (MvT) batas yang tegas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan dalam wet. Untuk mencegah persoalan kapankah perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dan kapan sudah merupakan perbuatan pelaksanaan ada dua teori yaitu;

  • Teori subyektif
  • Teori obyektif

Teori subyektif di dalam mencari rumusan bagi arti permulaan pelaksanaan adalah menitikberatkan pada maksud dari seseorang dalam melakukan kejahatan. Teori ini memberi kesimpulan bahwa ada permulaan pelaksanaan jika ditinjau dari sudut niat si pembuat apa yang telah dilakukan itu telah ternyata kepastian niat tadi. Jadi teori subjektif berpendapat bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan jika sudah ada kepastian niat dari si pembuat, sehingga ukuran atau dasar yang dipergunakan adalah kehendak atau watak (mentalitet) pembuat. Muljatno dalam menentukan batas adanya perbuatan pelaksanaan meninjaunya dari dua faktor, yaitu dari sifat percobaannya sendiri dan dari sifat umumnya delik apa yang telah dilakukannya itu sendiri. Sehingga menurut beliau perbuatan pelaksanaan itu ada, bila ada suatu perbuatan yang memenuhi tiga syarat :

  1. Secara obyektif apa yang dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju, atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
  2. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa ditujukan atau diarahka pada delik yang tertentu tadi;
  3. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan yang bersifat melawan hukum. (Moeljatno, 1985).

Permulaan pelaksanaan dalam pasal di atas ditafsirkan sebagai permulaan melakukan kejahatan dan tidak selesai.Perbuatan permulaan pelaksanaan menurut Memorie van Toelichting harus dibedakan dengan  perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Meski demikian, tidak mudah membedakan antara keduanya dan oleh karena itu diserahkan pada pertimbangan hakim. Dalam konteks ini, Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan persiapan merupakan mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan pelaksanaan melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan.Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa;

Bahwa aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 adalah respon terhadap aksi rasis yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Aksi ini bertujuan agar negara menghapuskan praktek rasisme dengan menghukum pelaku dan memberikan perlindungan terhadap orang Papua. Jika tidak ada aksi rasisme di Surabaya tentu tidak akan ada aksi menentang rasisme yang terjadi di berbagai kota di Papua termasuk di Jayapura.

Bahwa pada aksi tanggal 19 agustus 2019 Terdakwa dari Sentani jam 10 pagi menuju daerah Bucen 2 Entrop pada saat di Bucen sudah ada beberapa massa yang mulai kumpul – kumpul. Terdakwa hanya duduk serta menunggu masa aksi dari Abepura. Terdakwa bergabung bersama masa aksi kedua yang menggunakan motor bejalan sama – sama menuju kantor Gubernur dan sampai di kantor Gubernur sekitar jam 01 siang. Terdakwa  tidak membawa bendera Bintang Kejora serta tidak ada orang yang memegang bendera bintang kejora dan sepanjang perjalanan menuju kantor Gubernur Terdakwa tidakpernah merusak bendera merah putih atau dari massa aksi tidak ada yang merusak bendera Merah Putih. Terdakwa jugatidak melihat ada pembakaran dan pengrusakan selama massa aksi berjalan menuju kantor Gubernur dan di sekitar kantor Gubernur pada aksi tanggal 19 Agustus 2019. Sekitar jam 3 siang Gubernur menerima massa aksi dan Terdakwamelihat dari jauh ada penyerahan map biru yang berisi tuntutan aksi dari koordinator massa aksi. Sepanjang di kantorGubernur Terdakwa tidak melihat bendera Bintang Kejora berkibar di kantor Gubernur dan aksi tanggal 19 Agustus 2019 adalah aksi untuk menentang aksi rasisme yang terjadi di Surabaya terhadap Mahasiswa Papua. SepanjangTerdakwa mengikuti aksi baik dari Bucen dan di kantor Gubenur sampai akhir, aksi tersebut berjalan aman – aman. Oleh karena motor milik Terdakwa tidak ada lampu maka Terdakwa pulang ke Sentani sebelum gelap dengan menggunakan motor sendirian.

Bahwa sebelum aksi tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa bersama teman-teman melakukan  pertemuan tanggal 28 Agustus 2019 untuk mempersiapkan keperkuan aksi seperti mobil dan pengeras suara adapun tujuan melaksanakan  aksi tanggal 29 Agustus 2019 karena belum adanya tindaklanjut dari demo tanggal 19 Agustus 2019, aksi 29 Agustus 2019 disepakati berjalan damai atau tidak ada tindakan anarkis . Aksi  tanggal 29 Agustus 2019 titik kumpulnya di Kampus USTJ dimana Terdakwa juga berada disitu. Massa aksi keluar dari titik kumpul Kampus USTJ sekitar jam 11.00 WIT dan menuju ke lingkaran Abepura. Saat massa aksi berada di lingkaran Abepura Terdakwa berdiri di Kantor Pos Abepura. Terdakwa mengikuti aksi tanggal 29 Agustus 2019 dari Kantor Pos Abepura sampai di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Papua dimana Terdakwa tidak pernah melakukan orasi, membawa Bendera Bintang Kejora, tidak pernah merusak Bendera Merah Putih dan juga selama aksi tidak pernah melihat massa aksi merusak Bendera Merah Putih serta melakukan pengrusakan dan pembakaran. Terdakwa ikut massa aksi hanya sampai di kantor dinas kesehatan provinsi di kotaraja setelah itu terdakwa pulang ke tanah Hitam.

Bahwa oleh karena tujuan aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua agar Negara menghapuskan praktek rasisme dengan menghukum pelaku dan memberikan perlindungan terhadap orang Papua. Hal ini adanya persesuaian dengan keterangan saksi-saksi meringankan atas nama YANTUS ELOPERE dalam keterangannya menerangkan aksi tersebut selain dari BEM, ada Cipayung, GMKI, HMI dengan tujuan menolak rasisme yang ada di Surabaya, sedamgkan saksi atas nama LAURENZIUS KADEPA menerangkan aksi ini untuk menolak aksi rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Sedangkan Menurut Ahli Politik, Dr.Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc, bahwa aksi yang dilakukan tersebut tidak ada tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan atau melakukan makar karena aksi itu merupakan aksi protes terkait ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Papua akibat perlakukan rasismen yang mereka alami. Demikian juga pendapat yang disampaikan oleh Ahli HAM dan Kebebasan Berekspresi DR.Herlambang P.Wirataman, S.H, MA  yang mengatakan Bahwa unsur makar itu tidak cukup dengan niat dan perbuatan karena niat harus dibuktikan dengan perbuatan atas niat itu. Hal ini yang menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor : 7/PUU-XV/2017. Sehingga dengan sangat jelas Mahkamah Konstitusi memberikan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum untuk mengimplemetasikan pasal-pasal makar sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menerapkan pasal-pasal makar.

Dari uraian diatas maka unsur “Apabila Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP” yang didakwakan dan dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

 

  1. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Memahami konsep teoritik deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

  1. yang melakukan;
  2. yang menyuruh lakukan;
  3. yang turut serta melakukan;
  4. yang sengaja melakukan.

Sebagaimana pernah dibahas dalam artikel Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP. Namun didalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan peran atau kualifikasi perbuatan Terdakwa HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOK terhadap delik yang dituduhkan kepadanya. Perlu diuraikan kualifikasi Terdakwa  HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOKdalam konstruksi deelneming sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP. Jika perbuatan terdakwa dikualifikasi sebagai pleger, maka terdakwalah yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mewujudkan semua unsur delik yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP. Lalu seperti apa kualifikasi penyertaan dari Para Terdakwa lainnya yang dituntut dalam berkas perkara terpisah. Apakah Terdakwa HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOKatau TerdakwaBUKTAR TABUNI, terdakwa AGUS KOSAY,  terdakwa STEVEN ITLAY, terdakwa ALEXANDER GOBAY, terdakwa FERRY KOMBO ataukah terdakwa IRWANUS UROPMABINyang dikualifikasi  sebagai manus ministra (onmiddelijke dader)/pelaku langsung dan siapa diantara para terdakwa sebagai pelaku peserta?. Apabila kualifikasi Terdakwa HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOK sebagai medepleger maka seharusnya digambarkan secara jelas dan pola-pola hubungan perbuatan antara HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOK dengan para terdakwa lainnya. JPU juga tidak bisa menjelaskan siapa yang menjadi medepleger. Tujuannya untuk dapat dipenuhinya syarat medepleger yakni ada kerjasama yang erat yang dilakukan secara sadar(bewste samenwerking) dan ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijkeuitvoering). Dari uraian diatas maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang didakwakan dan dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa HENGKI HILAPOK alias FRENGKI HILAPOK tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

 

Majelis Hakim Yang Mulia;

Rekan Jaksa Penuntut Umum yan terhormat;

Serta hadirin sekalian;

Kita semua mungkin pernah mendengar dan membaca mengenai adanya Miscarriage of justice (kegagalan penegakkan keadilan) yang merupakan persoalan universal yang dihadapi oleh hampir seluruh negara dalam penegakkan sistem peradilan pidananya. Menurut Clive Walker, terdapat empat hal penting yang terkandung dalam makna miscarriage of justice, yaitu:

  1. Kegagalan penegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada produk pengadilan atau dalam sistem hukum pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar pengadilan, terbentuk dari kekuasaan penegak hukum yang bersifat memaksa (coercive power);
  2. Kegagalan penegakkan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya yang tidak resmi;
  3. Kegagalan penegakkan keadilan harus pula mencakup kelemahan Negara ketika menjalankan tanggungjawabnya;
  4. Kegagalan penegakkan keadilan harus ditegaskan pada hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

Istilah miscarriage of justice terus berkembang dan dipergunakan untuk menggambarkan bahwa dalam sistem hukum negara-negara di dunia terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam putusan pengadilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, patutlah kita semua, baik rekan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Yang Mulia atau pun kami sendiri selaku Penasihat Hukum, harus berpegang teguh pada asas-asas yang terkandung dalam penegakkan keadilan serta harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari miscarriage of justice pada perkara ini.

 

VIII. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

 

Majelis Hakim Yang Terhormat, 

Bahwa dari paparan kami tersebut di atas maka dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan saja maka dianggap bahwa pasal yang didakwakan itu tidak terbukti. Sehingga itu berarti Tindak Pidana Makar sebagaimana DAKWAAN KESATU PASAL 106 KUHP Joncto PASAL 55 AYAT (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa  HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOK Tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sampailah kami pada permohonan sebagai berikut :

Pertama     :  Menyatakan Terdakwa HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Makar Pasal 106 KUHPJo Pasal 55 Ayat(1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kedua        :  Membebaskan TerdakwaHENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOKdari segala dakwaan dan tuntutanhukum.

Ketiga        :  Merehabilitasi nama baik Terdakwa HENGKY HILAPOK Alias FRENGKY HILAPOK di masyarakat dan membebankan biaya persidangan kepada Negara.

Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa memberi petunjuk dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Balikpapan, 11 Juni 2020

  

Hormat kami

KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM PAPUA

PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

 

 

EMANUEL GOBAY, S.H, M.H;

 

 

GANIUS WENDA, S.H, M.H;

 

 

YULIANA YABANSABRA, S.H;

 

 

WELTEMANS TAHULENDING, S.H;

 

 

APILUS MANUFANDU,S.H;

 

 

WEHELMINA MORIN, S.H;

 

 

BERNARD MARBUN, S.H;

 

 

NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H;

 

 

FATHUL HUDA WIYASHADI, S.H;

 

 

LATIFAH ANUM SIREGAR, S.H, M.H

 

 

GUSTAF R.KAWER, S.H, M.Si;

Catatan redaksi: Isi pledoi ini sesuai dengan berkas pledoi yang diterima Jubi dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM, namun formatnya mengalami perubahan karena ditampilkan dalam bentuk teks untuk mempermudah pembaca. Naskah pledoi dalam bentuk PDF dapat diunduh di Pledoi HENGKY HILAPOK

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top