Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pledoi 7 Tapol Papua: Pledoi lengkap Irwanus Uropmabin

Tapol Papua
Tim penasihat hukum saat mengunjungi tujuh tahanan politik Papua di Kaltim - Jubi. Dok
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Kalimantan Timur akan membacakan putusan bagi para Tahanan Politik atau Tapol Papua yang diadili dalam perkara makar pada Rabu (17/6/2020) pekan ini. Publik di Papua tengah menunggu, bagaimana majelis hakim akan mengadili dan memutus perkara ketujuh mahasiswa dan aktivis yang ditangkap dan diadili pasca gelombang demonstrasi memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Ketujuh Tapol Papua yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan itu adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay, serta Feri Bom Kombo, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

Dalam  persidangan yang digelar PN Balikpapan pada 2 Juni 2020 dan 5 Juni 2020, JPU menuntut tujuh Tapol Papua dengan pasal makar dan meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara antara lima tahun hingga 17 tahun. Buchtar Tabuni dituntut hukuman balik berat, 17 tahun penjara. Sementara Steven Itlay dan Agus Kossay 15 masing-masing dituntut 15 tahun penjara. Alexander Gobay dan Fery Kombo masing-masing dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan Irwanus Uropmabin dan Hengki Hilapok masing-masing dituntut hukuman lima tahun penjara.

Dalam persidangan yang berlangsung pada 9 Juni 2020 lalu, Tim Penasehat Hukum Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua telah membacakan pledoi bagi Irwanus Uropmabin, yang berjudul “Mengadili Korban Konspirasi Negara Pasca Demonstrasi Menentang Rasisme”. Berikut isi lengkap pledoi Irwanus Uropmabin:

NOTA PEMBELAAN

PENASEHAT HUKUM

 

Loading...
;

“MENGADILI KORBAN KONSPIRASI NEGARA PASCA DEMONSTRASI MENENTANG  RASISME”

DALAM PERKARA PIDANA

NOMOR : 34/PID.B/2020/PN-BPP

ATAS NAMA TERDAKWA :

IRWANUS UROPMABIN

Yang Didakwa :

Dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 106 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Dakwaan Kesatu : Pasal 160 KUHP Jo pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP

DIAJUKAN OLEH :

 TIM PENASEHAT HUKUM

KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM PAPUA

DI PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

BALIKPAPAN

2020

 

Nota Pembelaan Penasehat Hukum

“MENGADILI KORBAN KONSPIRASI  PASCA DEMONSTRASI MENENTANG RASISME”

Dalam Perkara Pidana Nomor : 34/Pid B/2020/PN.Bpp

Atas Nama Terdakwa :

IRWANUS UROPMABIN

 Yang Didakwa :

Dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 106 KUHP Jo pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP atau Dakwaan Kesatu : Pasal 160 KUHP Jo pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP

Di Pengadilan Negeri Balikpapan

 

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Hadirin sidang sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Semesta Alam yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga persidangan pada hari ini, pada pada acara pembacaan Pledoi. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang telah melakukan pemeriksaan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana sehingga akan diketahui fakta-fakta sebenarnya terjadi yang akan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memutus Perkara ini.

Demikian pula pada Jaksa Penuntut Umum, kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah berupaya menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dalam perkara ini guna dan untuk menemukan kebenaran formil dan materil dari hukum pidana ke arah tercapainya prinsip dan tujuan hukum serta tegaknya keadilan. Hal yang sama kami sampaikan pula kepada Panitera Pengganti yang telah mencatat seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa pada persidangan hari selasa tanggal 2 Juni 2020 sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

  1. Menyatakan terdakwa IRWANUS UROPMABIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “MAKAR” sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANUS UROPMABIN berupa: Pidana Penjara selama 5 (LIMA) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
    • 1 (Satu) unit Laptop merk HP+ Cash;
    • 1 (Satu) buah HP Samsung J7;
    • 1 (satu) buah Flash hitam disk 18 GB Dirampas Untuk Dimusnahkan;
    • 1 (Satu) rangkap surat badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan tinggi Negeri dan Swasta sekota Jayapura Pres Realese menolak Rasisme dan menuntut penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tanggal 31 Agustus 2019 ;
    • 1 (satu) Rangkap surat LEMBARAN SUSUNAN KRONOLOGIS AKSI JILID I DAN JILID II DENGAN AGENDA KATA MONYET DALAM HAL INI PENGHINAAN LEBIH KHUSUS KE ORANG PAPUA PADA TAHUN 2019 (3 Lembar). Terlampir dalam berkas Perkara
    • 7 (tujuh) Unit Komputer Lenovo.
    • 1 (satu) Unit Komputer Asus.
    • 1 (satu) Unit Komputer Samsung.
    • 1 (satu) Unit Komputer Acer.
    • 2 (dua) Unit Komputer Hp.
    • 2 (dua) Unit Komputer Dell.
    • 2 (dua) Unit Printer Hp Laserjet P1102.
    • 2 (dua) Unit Printer Canon Pixma.
    • 1 (satu) Unit Printer Epson.
    • 2 (dua) buah Keyboard Acer.
    • 1 (satu) buah Keyboard Logitech.
    • 1 (satu) buah Keyboard Asus;
    • 7 (tujuh) buah Keyboard Lenovo;
    • 2 (dua) unit Cpu Dell;
    • 8 (delapan) buah Mouse Lenovo;
    • 1 (satu) buah Mouse HP;
    • 2 (dua) buah Mouse Acer;
    • 1 (satu) buah Mouse Logitech;
    • 1 (satu) buah Mouse Votre;
    • 1 (satu) buah Charger Laptop Hipro;
    • 2 (dua) buah Charger Laptop Asus;
    • 1 (satu) buah Charger Laptop HP;
    • 4 (empat) buah Charger Komputer Lenovo;
    • 2 (dua) buah Kabel Power Komputer;
    • 2 (dua) buah Kabel Data Komputer;
    • 5 (lima) buah Kabel Printer;
    • 2 (dua) buah Kabel Roll;
    • 1 (satu) buah T ape Compo Polytron;
    • 1 (satu) buah Setelan Suara Mic Behringer Uphorio Umc 22;
    • 1 (satu) buah Amplifier Uhf;
    • 1 (satu) buah Digital Video Recorder Ahd;
    • 1 (satu) buah Wireless In Router Wifi Asus;
    • 1 (satu) buah Wifi Zte;
    • 1 (satu) buah Terminal Wifi 3com;
    • 1 (satu) buah Memory CPU;
    • 1 (satu) buah Mic Duduk Anysong;
    • 1 (satu) buah Charger Battery Nikon;
    • 1 (satu) buah Mic Megaphone;
    • 2 (dua) buah Kalkulator Casio;
    • 1 (satu) buah Kamera CCTV Hikvision;
    • 1 (satu) buah Buku Kerja 2018 Prov. Papua;
    • 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Kecil;
    • 2 (dua) Roll Kain Warna Cokelat Korpri;
    • 27 (dua puluh tujuh) buah Ikat Pinggang Kecil Korpri;
    • 1 (satu) buah Kabel Lampu Hias;
    • 1 (satu) buah Kabel Lampu Hias Salib;
    • 11 (sebelas) buah Tas;
    • 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda;
    • 1 (satu) buah Kunci Ring;
    • 1 (satu) buah Rangkaian Gantungan Kunci;
    • 1 (satu) buah Obeng Plat;
    • 1 (satu) buah Parang/Pisau;
    • 2 (dua) buah Tombak Kayu Panjang;
    • 4 (empat) buah Busur;
    • 36 (tiga puluh enam) buah Anak Panah;
    • 47 (empat puluh tujuh) buah Batu;
    • 58 (lima puluh delapan) buah Besi + Pipa;
    • 47 (empat puluh tujuh) buah Ketapel;
    • 6 (enam) buah Pecahan Kaca;
    • 5 (lima) batang Potongan Kayu. Dipergunakan dalam perkara yang lain
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan tim Penasehat Hukum terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanlah suatu yang hendak membela kesalahan terdakwa tetapi melainkan suatu ikhtiar hukum agar sebelum yang Terhormat Majelis Hakim memberi putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatu tentang peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa yakni Tindak pidana “Makar” sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU melanggar pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

 

II. DASAR HUKUM PENGAJUAN PEMBELAAN/PLEDOI

 Bahwa Tuntutan Pidana dan Pledoi (Pembelaan) pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, maka kepada terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa diberikan hak untuk mengajukan Pledoi (Pembelaan) atas Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan, karena pada hakikatnya pengajuan Pledoi (Pembelaan) ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan diantara kedua misi yang diemban, namun semuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaitu usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum.

 

III. LATAR BELAKANG KASUS/PERMASALAHAN

 

A. Aksi Rasisme terhadap Orang Papua

Bahwa sejarah panjang perilaku rasisme terhadap orang Papua sudah terjadi sejak sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Salah satu contoh dari sekian banyak contoh adalah peristiwa rasisme tanggal 16 Agustus 2019 dan 17 Agustus 2019 terhadap Mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Surabaya. Aksi yang sama juga terjadi di Jogja, Malang dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Perilaku penghinaan dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi ini dilakukan oleh masyarakat setempat, aparat sipil negara dan aparat keamanan. Bahkan respon yang dilakukan oleh aparat keamanan ketika memasuki asrama Kamasan sangat berlebihan hingga melahirkan tindakan represif dan teror. Aksi rasisme bukan saja terjadi di asrama mahasiswa tetapi juga di pemukiman lainnya yang di huni oleh mahasiswa Papua bahkan terjadi hampir di setiap aktifitas dimana orang Papua hadir didalamnya, contohnya ketika pertandingan bola, dimana orang Papua telah diteriaki dengan kata-kata bernada rasis.

 

B. Munculnya aksi menolak Rasis di Papua

 Aksi rasisme pada Agustus 2019 yang terjadi di beberapa kota di Indonesia telah menimbulkan protes dan kemarahan dari orang Papua di seluruh kota yang ada di Papua dalam bentuk Aksi Anti Rasisme. Aksi ini didukung oleh bernagai komponen masyarakat sipil di Papua terutama oleh kelompok Cipayung (PMGKRI, GMKI, HMI dan GMNI). Peristiwa tersebut merupakan reaksi terhadap aksi rasis yang dialami. Sekaligus reaksi atas perilaku diskriminasi dan ketidakadilan lainnya yang telah dialami oleh orang Papua dalam berbagai aspek dengan kurun waktu yang sangat panjang yakni sejak integrasi tahun 1963. Aksi anti rasisme juga sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah terkait implementasi UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis namun dijawab oleh pemerintah dengan cara menambahkan pasukan keamanan baik Polri/Brimob maupun TNI ke berbagai wilayah Papua hingga sebanyak 6000 orang dalam kurun waktu Agustus sampai dengan desember 2019 sebagaimana pernyataan Kapolri Tito Carnavian. (Baca : https://www.suara.com/news/2019/09/01/095904/6000-tentara-dan-polisi-terjun-kepapua-kapolri-kalau-kurang-tambah-lagi).

Pada saat menjelang aksi sejumlah masyarakat sipil termasuk kelompok pemuda, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama dan perempuan sepakat menentang perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi tersebut dalam bentuk aksi atau demonstrasi. Dalam rangka mempersiapkan sejumlah aksi tersebut, komponen mahasiswa yang berperan sebagai koordinator aksi dari aspirasi masyarakat sipil khususnya orang Papua yang menjadi korban rasis melakukan pertemuan guna mempersiapkan aksi agar tetap fokus untuk menolak aksi rasis yang telah terjadi dan agar aksi menolak rasis berlangsung aman dan tertib, sebagaimana notulensi yang telah dihasilkan pada pertemuan dan Pernyataan yang diserahkan kepada Gubernur Papua.

Aksi menolak rasis yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2019 berlangsung aman, bahkan gubenur dan sejumlah perangkat pemerintah di provinsi Papua menerima massa aksi saat berada di kantor Gubernur, Gubenur juga merespon dengan mengatakan Saya berterima kasih kepada mahasiswa tidak melakukan anarkis, tidak boleh terprovokasi. Kita manusia bermartabat.” (Baca : Pernyataan gubernur Papua di depan massa aksi, kantor gubernur 19 Agustus 2019. Sumber: kompas.com tanggal 19 Agustus 2019).

Aksi menolak rasis yang kedua, dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2019, untuk mendesak pemerintah karena terkesan masih lambat dalam menangani tindakan rasis yang dialami oleh orang Papua. Sebelumnya dilakukan pertemuan diantara kelompok mahasiswa dengan maksud yang sama seperti aksi pertama tanggal 19 Agustus 2019 yakni agar aksi berjalan aman dan tertib. Namun Ketika aksi tanggal 29 Agustus 2019 berlangsung anarkis dengan sejumlah aksi pembakaran dan pengrusakan serta penjarahan, jelas bukan karena peran atau tanggungjawab terdakwa sebab sejak awal terdakwa IRWANUS UROPMABIN bersama terdakwa lainnya (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan komunikasi diantara kelompok mahasiswa dalam rangka mencegah aksi berlangsung anarkis. Pada aksi tanggal 29 Agustus 2019, sikap aparat berbeda dalam mengawal aksi, massa terakumulasi pada banyak titik, hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi karena biasanya aparat dengan cepat menangani kerumunan massa hingga mampu mengurai massa. Selain itu ada keterlibatan pihak lain yang menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali dan anarkis, massa aksi bertambah banyak, muncul dari berbagai titik jalan atau pemukiman penduduk. Beberapa diantara telah berusaha dicegah oleh terdakwa agar tidak melakukan tindakan anarkis. Mengenai keterlibatan pihak lain, banyak yang sudah menyuarakannya (baca : https://www.beritasatu.com/nasional/573245-lukas-enembe-nyatakan-demo-massa-di-papua-yang-tunggangi), sayangnya hingga saat ini aparat kepolisian tidak melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya terdakwa dijadikan tumbal atau dikriminalisasi atau peristiwa tersebut.

 

C. Penerapan Pasal Makar terhadap Massa Aksi

 Penerapan pasal makar atau delik kejahatan terhadap keamanan negara dalam konteks berkumpul dan menyampaikan pendapat di Papua khususnya terkait aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 adalah salah satu bentuk arogansi dari negara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Terdakwa Irwanus Uropmabin dan terdakwa lainnya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengalami kriminalisasi dan stigma separatis bahkan mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Ketika mereka mengalami penyiksaan saat penangkapan dan pemeriksaan awal serta dipindahpaksakan dengan alasan keamanan. Kemudian dikenakan tuntutan pidana yang sangat tinggi oleh JPU. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi baru di Asia maka sudah seharusnya meninggalkan gaya lama ini. Bahkan di era pemerintahan persiden Gus Dur, ekspresi itu diberi ruang : bendera Bintang Kejora boleh dikibarkan asalkan tidak lebih besar dan lebih tinggi dari bendera merah putih, namun mengapa sekarang demokrasi Indonesia bergerak mundur ? Bahkan mekanisme demokrasi yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah dilanggar oleh aparat kepolisian karena aparat kepolisian memaksa melakukan tindakan yang tidak perna ada di dalam aturan tersebut yakni setiap aksi massa harus mendapatkan ijin dari kepolisian padahal pasal dari UU tersebut menyatakan bahwa yang harus disampaikan ke kepolisian adalah Pemberitahuan bukan permohonan ijin kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian WAJIB menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Tidak ada satu katapun dalam UU tersebut yang menyebut kata ijin apalagi yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk memberikan ijin. Hal ini membuktikan kriminalisasi dan stigma yang sudah dibangun sejak awal terhadap orang Papua. Jelas melanggar prinsip-prinsip kerja yang  professional dan taat aturan.

Disadari bahwa penerapan pasal makar terhadap orang Papua tidak perna mengurangi semangat orang Papua untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Diskusi dan teriakan Yel-yel Papua merdeka akan selalu ada di berbagai ruang dan waktu, baik dalam seminar, diskusi, karya buku, wawancara apalagi aksi-aksi kebebasan berekspresi. Simbol Bintang Kejora diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti bendera, baju, tas, gelang, makanan ataupun bentuk lain. Orang Papua akan mencari dan menemukan berbagai media untuk mengekspresikan itu. Proses hukum tidak akan efektif dalam menghentikan sikap rakyat Papua untuk terus berkumpul, berekspresi dan menyampaikan pendapatnya. Proses hukum hanya untuk menghalau asap tapi atau merespon dinamika tetapi bukan mengatasi bara api yang terus menyala. Peradilan selalu menjadi ajang uji coba untuk itu, ironisnya, selalu gagal dalam mencapai tujuannya bahkan tuntutan dan putusan yang tidak adil makin meningkatkan resistensi perlawanan terhadap kehadiran negara di Papua.

 

IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

  1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI
    1. Keterangan Saksi A Charge
      1. Saksi Nama: ABRAHAM STEVI SOUMELENA. Umur 31 tahun, lahir di Jayapura, tanggal 5 Maret 1984. Jenis kelamin: Laki-laki. Pekerjaan POLRI, Agama Kristen Protestan , Kewarganegaraan Indonesia. Alamat: Tanah Hitam Kamkey, Kec. Abepura. Di bawah sumpah  dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti di periksa sebagai saksi dan bersedia memberikan keterangan;
        • Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua;
        • Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi melakukan pengamanan tertutup dan pemantauan terhadap aksi demo yang terjadi di kota Jayapura Bersama Sdr. HEPPYE SALAMPESSY, Sdr. MUH. ALI.kami mengikuti massa dari waena sampai di DPRP PAPUA / Taman Imbi dan massa lanjut berorasi ke kantor Gubernur;
        • Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wit saksi melakukan pengamanan aksi demo di mulai dari lampu merah di Waena.
        • Bahwa aksi tersebut adalah aksi menolak tindakan rasisme terhadap orang Papua yang dilakukan di Surabaya;
        • Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 tidak berjalan damai. dalam Aksi demo jilid II massa yang ikut dalam aksi tersebut melakukan pengerusakan terhadap setiap bangunan baik rumah,pertokoan,perkantoran yang di temui di pinggir jalan, bahkan ada yang melakukan penjarahan dan membakar bangunan dan kendaraan milik warga yang berada di sekitar jalan yang di lalui massa;
        • Bahwa pada aksi tersebut terjadi anarkis yang dilakukan oleh massa aksi, massa aksi kemudian ke kantor gubernur namun tidak bertemu dengan Gubernur akan tetapi ada perwakilan dari DPRP yang menerima massa;
        • Bahwa benar pada saat demo tanggal 19 Agustus 2019 saksi tidak melihat terdakwa sedangkan pada aksi demo selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2019 saat massa berada di Taman imbi Jayapura saksi melihat terdakwa ada bergabung bersama-sama massa pendemo;
        • Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap,baru saksi diberitahu oleh penyidik bahwa peran terdakwa dalam aksi demontrasi tersebut sebagai koordinator keamanan.
        • Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembakaran atau pengrusakan;
        • Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan di lakukan aksi demo jilid II tetapi dari selebaran yang di temukan tujuannya adalah untuk menuntut dilakukannya proses hukum terhadap pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya;
        • Bahwa saksi menerangkan bahwa saat massa berkumpul di Abe saksi dan tim Opsnal serta anggota Polri berupaya membubarkan karena tidak aksi demontrasi tersebut memiliki ijin darkepolisian akan tetapi massa bertahan dan melawan, dengan pertimbangan situasi dan dampak akibatnya. saksi dan anggota yang melakukan pengamanan mundur mengamankan warga yang berada di sekitar titik kumpul massa;
        • Bahwa saksi tidak diperlihatkan barang bukti oleh JPU saat persidangan.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menolaknya.

 

      1. Saksi MUHAMMMAD ALI. Umur 31 tahun. Lahir diJayapura, tanggal 5 Maret 1984. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan Polri. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Tanah Hitam Kamkey Kec. Abepura. Dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        • Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
        • Bahwa saksi tahu kejadian aksi tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIT di Kota Jayapura, dimulai dari Waena sampai dengan kantor Gubernur dok II. Aksi tersebut di pimpin oleh saudara ALEXANDER GOBAY sebagai Korlap umum dan beberap rekan BEM yang terlibat sebagai korlap di beberapa titik;
        • Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi melakukan pengamanan tertutup bersama rekan – rekan Opsnal Polres Jayapura kota dan anggota dalmas polda Papua. dan Sdr. HEPPYE SALAMPESI rekan Opsanal Ditreskrimum Polda papua;
        • Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wit melakukan pengamanan aksi demo di Abepura karena massa aksi demo berjalan kaki menuju Kota Jayapura sehingga saksi mengikuti massa yang melaksanakan aksi demo tersebut, sepanjang jalan yang dilalui massa pendemo yaitu dari Abepura,Entrop, Hamadi sampai Kota Jayapura, saksi melihat massa melakukan pengrusakan dan pembakaran bangunan yang berada di pinggir jalan.
        • Bahwa saksi tidak melihat terdakwa IRWANUS UROPMABIN selama aksi berlangsung
        • Bahwa Saksi mengentahui terdakwa IRWANUS UROPMABIN karena diberitahu oleh penyidik saat pemeriksaan di Polda Papua
        • Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya memang massa telah melakukan pengrusakan dengan lemparan batu terhadap setiap bangunan yang ada di sekitar jalan yang di lalui dengan batu memecahkan kaca dan adapula yang melakukan penjarahan, membakar berapa bangunan yang berada di sekitar Taman Imbi,  pertokoan dan kendaraan, namun saksi tidak melhat terdakwa IRWANUS URPOMABIN;
        • Bahwa ada kelompok KNPB yang ikut dalam Aksi demo yang di laksankan pada tanggal 29 Agustus 2019 tersebut, dan mereka bersama-sama dengan BEM USTJ,BEM UNCEN dan BEM perguruan tinggi yang ada di kota Jayapura;
        • Bahwa saksi menerangkan bahwa bahwa Aksi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian tetapi penyelenggara BEM USTJ memaksa untuk tetap unjuk rasa karena pihak penyelenggara dari BEM USTJ sebelumnya membagi selebaran untuk aksi dan menggunakan moment kata Monyet;
        • Bahwa sebelum aksi tanggal 29 Agustus 2019, tanggal 19 Agustus 2019 di laksanakan aksi demo pertama dan aspirasi sudah di terima Gubernur dan yang memimpin Aksi Demo pertama KETUA BEM UNCEN saudara FERY KOMBO. Pada tanggal 29 Agustus 2019 kembali dilakukan aksi dipimpin KETUA BEM USTJ. Saudara ALEXANDER GOBA
        • Bahwa di kantor gubernur ada penurunan bendera Metah Putih;
        • Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menurunkan bendera Merah Putih;
        • Bahwa aksi menolak rasisme di jayapura terjadi karena da oknum aparat di Surabaya yang melakukan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua;
        • Bahwa pada aksi tanggal 19 Agustus 2019, gubernur menerima pernyataan yang disampaikan oleh massa aksi;
        • Bahwa aksi menolak rasisme selain di Jayapura juga terjadi di kota-kota di Papua seperti Wamena, Timika dan Manokwari;
        • Saksi menerangkan bahwa bahwa benar saat aksi demo tanggal 29 Agustus 2019 ada kejadian pengibaran bendera di Bintang Kejora di kantor Gubernur Prov.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menolaknya.

 

      1. Saksi Nama HEPPYE SALAMPESSY. Umur 43 tahun. Lahir di Ambon, 18 April 1976. Jenis kelamin Laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen. Pekerjaan Polri. Pendidikan terakhir SMA. Alamat Jl. Pemancar No. 24 Ardipura, RT/RW 002/001, Kel. Ardipura, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        • Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 dilaksanakan Aksi di kota Jayapura di mulai dari Waena sampai dengan kantor Gubenrur dok II Jayapura;
        • Bahwa adanya kata-kata monyet terhadap mahasiswa di Surabaya berdampak pada demonstrasi dan kerusuhan di kota Jayapura
        • Bahwa aksi di Jayapura adalah aksi menolak rasisme dimana aksi pada tanggal 19 agustus berjalan damai asoirasi menolak rasisme labgsung diberikan oleh Korlap kepada Gubernur Papua;
        • Bahwa benar dalam aksi tersebut diikuti oleh massa dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat yang jumlahnya 1000 lebih menuntut tindakan rasisme terhadap masiswa papua disurabaya dengan sebutan kata Monyet
        • Bahwa sebelum aksi tanggal 29 agustus 2019 telah diadakan pertemuan antara BEM USTJ dan BEM UNCEN membahas persiapan aksi tanggal 29 Agustus 2019 diadakan di Uncen dan tanggal 28 agustus 2019 pertemuan dilaksanakan di USTJ membahas persiapan aksi demo jilid II dan pembagian tugas;
        • Bahwa saat aksi tanggal 29 Agustus 2019 tidak memiliki ijin dari Kepolisian tetapi korlap dan massa aksi tetap saja memaksakan untuk tetap melaksanakan aksi;
        • Bahwa saksi melihat Tersangka melakukan orasi di taman Imbi
        • Bahwa pada aksi tanggal 29 Agustus 2019 aksi yang semula aman menjadi anarkis;
        • Bahwa pada saat saksi bersama tim Opsanal berada di taman Imbi saksi melihat ada massa yang berorasi di tama nimbi dan di pimpin oleh seseorang yang menggunakan Jas almater berwarna kuning meminpin massa gabungan mahasiswa dan masyarakat umum membawa baliho dan pampflet yang tertulis: 1.meminta Referendum bagi Banga Papua; 2. hak menentukan nasib sendiri melalui mekanisme PBB; 3. Indonesia Pulang; 4. Mendukung ULMWP masuk menjadi MSG; 5. Tangkap dan adili pelaku rasisme;
        • Bahwa massa aksi menduduki kantor Gubernur dari sore hingga keesokan harinya kemudian membubarkan diri;
        • Bahwa sebelum aksi tanggal 29 Agustus 2019, telah dilaksanakan aksi tanggal 19 Agustus 2019 menentang rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya di pimpin oleh saudara FERI KOMBO ketua BEM UNCEN sebagai Korlap Umum dan telah menyerahkan aspirasi kepada Gubenur papua dan selanjutnya ke Surabaya untuk bertemu gubernur Jawa Timur dan jajarannya;
        • Bahwa massa aksi berkumpul karena adanya selebaran ajakan aksi tanggal 29 Agustus 2019  yang dibagikan oleh BEM USTJ dan BEM UNCEN kepada masyarakat juga mahasiswa sehingga massa berkumpul tanggal 29 agustus 2019 sesuai dengan titik yang ditentukan dan mulai melakukan aksi demo dan tindakan anarkis pada aksi tersebut;
        • Bahwa saksi mengetahui nama Tersangka setelah tim Opsnal dan satgas melakukan penangkapan terhadap saudara ALEXANDER GOBAI;

Tanggapan Terdakwa:

  • Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menolaknya
  • Terdakwa tidak melakukukan orasi di taman Imbi

 

      1. Saksi HENGKI HILAPOK alias FRENGKI HILAPOK. Umur 23 tahun. Lahir di Wamena, tanggal 18 Februari 1996. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan mahasiswa. AgamaKristen Khatolik. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Perumahan BTN Furia Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura. Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        • Bahwa saksi merasa sangat tertekan saat pemeriksaan di kepolisian karena saksi belum pernah dipenjara;
        • Bahwa terdakwa tidak mengikuti rapat tanggal 28 Agustus 2019
        • Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi mengikuti aksi di kampus USTJ  yang dipimpin oleh saudara ONEMUS BUSOP dan ALEXANDER GOBAY selanjutnya massa keluar menuju jalan raya bertemu dengan massa yang datang dari EXPO, WAENA UNCEN ATAS DAN UNCEN BAWAH dan selanjutnya menuju Lingkaran Abepura;
        • Bahwayang mengajak saksi ikut aksi demo adalah rekan-rekan saksi yaitu LUCKY SIEP dan SOLEMAN ITLAY;
        • Bahwa isi dari selebaran untuk aksi tanggal 29 Agustus 2019 antara lain:
          • Tangkap dan adili pelaku rasisme yang menyamakan harga diri martabat orang Papua dengan Monyet;
          • Stop intimidasi, Persekusi, dan represi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang,Makassar, Ambon dan daerah lainnya;
          • Stop batasi internet untuk menutupi kejahatan Indonesia di Papua;
          • Tangkap dan adili pelaku penghinaan negara lewat miras(minumankeras).
        • Bahwa saksi juga ikut dalam aksi tanggal 29 Agustus 2019
        • Bahwa saksi kenal dengan Tersangka karena Tersangka adalah adik tingkat pada USTJ ( UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI) JAYAPURA, dimana Tersangka merupakan mahasiswa semester 5 pada Fakultas teknik Sipil dan perencanaan;
        • Bahwa posisi saksi itu ikut pada unjuk rasa yang di lakukan di halaman kampus USTJ dan kemudian massa dari USTJ bergerak keluar menuju jalan raya, saksi berada di depan bersama Korlap dan Pengurus Bem mengawasi massa;
        • Bahwa saat aksi demo saksi tidak melihat terdakwa;
        • Bahwa saat aksi tanggal 19 Agustus 2019, saksi tidak melihat bendera Bintang Kejora berkibar di tiang bendera kantor Gubernur Papua.
        • Bahwa teriakan yel-yel seperti papua merdeka, referendum dan simbol bendera Bintang Kejora selalu ada disampaikan setiap ada aksi ataupun dalam kegiatan lainnya di Papua;

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa menyatakan benar keterangan saksi.

 

      1. Saksi ALEXANDER GOBAY, Umur 25 tahun. Lahir di Jayapura, tanggal 5 Maret 1994. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan mahasiswa. Agama Kristen Khatolik. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Perumahan Pemda Cikombong Kota Raja RT 005/RW 005, Kel VIM Kec. Abepura Kota Jayapura. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        • Bahwa saksi l 19 Agustus 2019 dilaksanakan Aksi Damai terkait dengan Rasisme yang dilaksanakan dari perumnas 3 Waena sampai Kota jayapura, kemudian pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 dilaksanakan aksi dari Perumnas 3 Waena sampai Kota Jayapura terkait Rasisme;
        • Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IRWANUS UROPMABIN, karena adik tingkat di Fakultas Teknik Sipil Perencanaan. Universitas Sains Teknologi Jayapura;
        • Bahwa saksi ikut juga dalam Aksi massa dari Abepura sampai dengan Kantor gubernur dok II, dimana peran saksi adalah sebagai Penanggung Jawab (Korlap) dari Mahasiswa USTJ;
        • Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi pernah melakukan Evaluasi dari Aksi tanggal 29 Agustus 2019 di Asrama Tolikara pada hari Jumat tanggal 6 September 2019, sekitar Jam 14.00 Wit, dimana yang hadir dalam Evaluasi tersebut adalah:
          • Saya sendiri (ALEXSANDER GOBAI yang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa USTJ);
          • SEMI GOBAI (Menteri Hukum HAM dan Lingkungan Kampus USTJ);
          • YUDAS NAWEPA (Anggota Informasi Kampus);
          • RONI LAMBE (Menteri Olah Raga Kampus USTJ);
          • FRENGKY IKINIA (Mahasiswa USTJ);
          • NAS ALE (Menteri Agama Kampus USTJ);
          • ONES BUSOP (Wakil Gubernur Fakultas Fesospol );
          • IRWANUS UROPMABIN (Anggota Menteri SDM / Keamanan);
          • AGUS YOGI (Mahasiswa For Numbay);
          • DETEPIAUS (Mahasiswa UNCEN);
          • Sole Itlay (Mahasiswa USTJ).
        • Bahwa Saksi bersama terdakwa IRWANUS UROPMABIN dan beberapa rekan saksi membuat surat terkait penolakan aksi anarkis yang di dilakukan pada massa aksi tanggal 29 Agustus 2019 bukan merupakan tanggung jawab Korlap umum massa aksi tanggal 29 agustus 2019 karena di lakukan oleh pihak Ketiga dan meminta membebaskan rekan-rekan mahasiswa yang di tahan dipolda Papua serta meminta bantuan LBH, LSM dan gereja terkait penangkapan terhadap rekan-rekan mahasiswa akibat kerusuhan demo jilid II.
        • Bahwa saat saksi tiba di kantor Gubernur dan selama aksi di kantor Gubernur hingga massa bubar ddari kantr gubernur saat aksi tanggal 19 Agustus 2019, saksi tidak melihat bendera Bintang Kejora berkibar di tiang bendera kantor Gubernur Papua;
        • Bahwa teriakan yel-yel seperti papua merdeka, referendum dan simbol bendera Bintang Kejora selalu ada disampaikan setiap ada aksi ataupun dalam kegiatan lainnya di Papua;

Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa menyatakan benar keterangan saksi.

 

    1. Keterangan Saksi AD Charge
      1. Saksi Semmy Gobay. Lahir di Timika, 13 september 1997. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen. Pendidikan mahasiswa. Alamat Jalan Perintis Mimika Baru Kabupaten Mimika. Memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2017 di USTJ;
        • Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman sesama mahasiswa terdakwa adalah mahasiswa USTJ anggota BEM bagian Sumber Daya Manusia;
        • Bahwa tgl 19 saksi bersama terdakwa di USTJ sama-sama keluar ke depan Uncen bawah, dan bergabung dengan teman-teman terus bergerak ke abepura dan menuju ke kantor Gubernur;
        • Bahwa banyak massa sehingga saksi terpisah dari terdakwa;
        • Bahwa di kantor Gubernur saksi tidak bertemu terdakwa;
        • Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019, Saksi ikut pertemuan;
        • Bahwa untuk aksi tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa sebagai dokumentasi, tugasnya melakukan dokumentasi;
        • Bahwa tugas keamanan adalah mengamankan massa tidak boleh keluar dari barisan yang sudah diatur;
        • Bahwa saat aksi tanggal 19 Agustus 2019 itu dari awal sampai ke kantor Gubernur berjalan aman;
        • Bahwa terdakwa tidak melakukan orasi;
        • Bahwa semua korlap menjaga keamanan;
        • Bahwa selain dari BEM, ada Cipayung, GMKI, HMI dengan tujuan menolak rasisme yang ada di Surabaya PH menurut saksi apakah si Irwanus ini mempengaruhi aksi massa membuat anarkis;
        • Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan teklap;
        • Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi tahu situasi demo di Jayapura awalnya berjalan aman namun ada kerusuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya;
        • Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019;
        • Bahwa titik kumpul masing-masing BEM dari kampus masing-masing;
        • Bahwa kalau setiap orasi, yel-yel papua merdekadan referendum pasti akan ada;
        • Bahwa simbo seperti bendera Bintang kejora ada dimana-mana dapat dijumpai dengan mudah di papua;
        • Bahwa tanggal 19 agustus 2019, saat aksi tidak di kantor gubernur, selama aksi di kantor gubernur hingga aksi bubar dari kantor gubernur,saksi tidak melihat ada Bendera Bintang kejora berkibar di kantor gubernur.

 

Tanggapan Terdakwa:

  • Keterangan terkait 19 Agustus 2019, benar;
  • Tanggal 29 Agustus 2019 dalam perjalanan permulaan dari kampus USTJ sampai ke kantor Gubernur tidak benar karena terdakwa menggunakan motor langsung dari kampus USTJ menunggu massa aksi di Taman Imbi kota Jayapura;
  • Terdakwa tidak memegang atau membawa bendera Bintang Kejora.

 

      1. Saksi Apkol Uropmabin, Lahir di. Kubiphkop tanggal 17 Juli 1998. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen Katholik. Pendidikan mahasiswa. Alamat Jalan Kubiphkop Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang. Memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa sebelum tanggal 29 Agustus 2019 itu saksi dan terdakwa Irwanus Uropmabin, mengikuti kegiatan reorganisasi PMKRI yakni pergantian Ketua Dewan Presidium dari tanggal 27 dan 28 Agustus 2019 itu di Balai Pertanian Expo Waena;
        • Bahwa pada hari pertama kegiatan bubar jam 11 malam dan di hari kedua bubar jam sampai jam setengah satu malam;
        • Bahwa Saksi pulang dari tempat kegiatan dan menuju jalan besar dan terdakwa IRWANUS UROPMABIN pulang ke Kotaraja;
        • Bahwa pagi tanggal 29  Agustus 2019, terdakwa sempat  menelpon untuk  mengatakan menuju ke taman Imbi karena diminta oleh Soleman Itlay;
        • Bahwa waktu itu sekitar jam 08 pagi saat terdakwa dari rumah menuju kampus untuk kuliah dan di kampus USTJ bertemu Soleman Itlay. Kemudian Soleman Itlay mengantar terdakwa ke Taman imbi;
        • Bahwa saksi menyusul ke taman Imbi jam 11 siang;
        • Bahwa mulai dari jam 11 sampai jam 1 siang di taman Imbi sudah ada polisi bersiap-siap dari Polda dan Polres, sehingga saksi dan terdakwa ambil tempat dipinggir jalan untuk menunggu masa aksi dari Abe kami gabung ke tempat tujuan kantor Gubernur;
        • Bahwa terdakwa tidak lakukan orasi;
        • Bahwa sepanjang dari Imbi ke kantor Gubernur, sempat jalan berjarak jauh, sehingga saksi dan terdakwa mulai terpisah;
        • Bahwa saksi bermalam di kantor gubernur hingga tanggal 30 Agustus 2019 malam dan pulang dengan naiktruck dalmas yang disediakan oleh Polisi;
        • Bahwa saksi dan terdakwa ke kantor gubernur dengan berjalan kaki;
        • Bahwa semua sudah dihimbau agar tidak boleh anarkis, tapi massa yang begitu banyak yang melempar batu sehingga sulit dikendalikan;
        • Bahwa waktu dikantor gubernur tuntutan yang disampaikan terkait anti rasis;
        • Bahwa waktu ke kantor gubernur, saksi tidak melihat ada bendera Bintang Kejora yang dikibarkan;
        • Bahwa ada tulisan-tulisan dan yel-yel Papua merdeka dan referendum itu biasa dilakukan oleh setiap massa aksi kalau ada aksi;
        • Bahwa simbol bintang kejora selalu ada dimana-mana di Papua dalam berbagai bentuk seperti tas, baju atau gelang;
        • Bahwa saksi tidak tahu kalau ada konferensi pers setelah ta.nggal 29 Agustus 2019.
        • Bahwa ketika saksi tiba di kantor gubernur, selama aksi di kantor gubernur hingga massa aksi bubar di kantor gubernur pada aksi tanggal 19 agustus 2019, saksi tidak melihat ada bendera Bintang Kejora berkibar di kantor gubernur

 

  1. KETERANGAN AHLI
    1. Keterangan Ahli Yang Diajukan Oleh JPU
      1. APRINUS SALAM, M.Hum. Umur 64 tahun. Lahir di Riau, 7 April 1965. Jenis kelamin Laki-laki. Pekerjaan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Univeritas Gadja Mada dan Kepala Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadja Mada. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kantor Pusat Studi Kebudayaan UGM, Jalan Trengguli No. E9, Bulaksumur Yogayakarta. Telah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        • Bahwa pengertian kata makar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran, tindakan dan/atau perbuatan, baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat, maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum. Pengertian makar jika lebih disederhanakan adalah pikiran, ucapan, tindakan dan/atau perbuatan yang melawan hukum dan merongrong kekuasaan resmi pemerintah tertentu;
        • Bahwa penggunaan kata makar biasanya muncul dalam ruang bahasa politik, atau dalam ilmu bahasa disebut sebagai register politik. Artinya, setiap kata akan secara konsisten muncul dalam ruang-ruang tertentu yang sesuai dengan tuntutan registernya. Itulah sebabnya, kata makar akan dipakai bagi pemerintah yang berkuasa secara resmi jika terdapat ucapan, pikiran, tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap mengganggu jalannya kekuasaan pemerintah;
        • Bahwa “Referendum, Merdeka, dan Papua Merdeka“ dalam Perspektif Ilmu Bahasa adalah Kata-kata tersebut jika tidak diletakan dalam konteksnya, maka kata tersebut hanya berarti sesuai dengan makna denotatifnya. Misalnya, kata referendum berarti upaya aksi mengorganisasikan sikap dan suara yang secara politis dimaksudkan untuk memperpersoalkan posisi dan hubungan-hubungan suatu kelompok kepentingan dalam kehidupan bernegara;
        • Bahwa kadang pengertian-pengertian dalam ilmu bahasa,ilmu ekonomi, ilmu politik itu tidak sama persis misalnya pengertian kata ‘referendum’ misalnya tidak sama persis tapi ada benang merahnya untuk dipaki bersama sehingga mempunyai pengertian yang kurang lebih sama;
        • Bahwa Kata merdeka berarti dalam keadaan bebas, tidak bergantung, tidak diintervensi, tidak dijajah, mandiri. Kata tersebut paling sering digunakan dalam konteks hubungan penjajah dan yang terjajah. Yakni ketika yang terjajah dapat membebaskan dirinya dari terjajah. Papua Merdeka artinya frase yang berarti Papua dalam keadaan merdeka seperti pengertian merdeka dalam pengertian di atas. Akan tetapi, jika kata-kata atau frasa tersebut diletakkan atau dimasukkan ke dalam konteks kewacanaan tertentu, seperti berbagai peristiwa yang telah dijabarkan di atas, maka makna kata atau frasa tersebut berubah menjadi suatu peristiwa politik;
        • Bahwa kata atau pernyataan atau “Yel-yel” dalam bentuk kewacanaan tidak bermasalah, sah-sah saja;
        • Bahwa ada beberapa kata bahasa Indonesia merupakan kata serapan seperti kata makar karena bukan bahasa asli Indonesia. Dimana kata serapan sangat mungkin mengalami ‘pergeseran’ arti atau tidak dapat dimaknai seratus persen sama dengan kata aslinya;
        • Bahwa kata makar yang diambli dalam bahasa Belanda dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk digunakan secara hukum sangat mungkin mengalami pergeseran atau perubahan;
        • Bahwa sekelompok masyarakat boleh saja menyampaikan aspirasi sebagai warga tetapi kemudian di dalam proses berkomunikasi ada hal-hal yang kemudian terjadi pelanggaran misalnya bendera merah putih sebagai simbol negara Indonesia bisa dimasukan ke dalam ranah hukum/pengadilan.
        • Bahwa istlah rasisme dan anti rasisme itu prasangka-prasangka ideologis tetapi sebetulnya yang perlu dipahami bahwa penggunaan kata-kaat itu permainan politik makna semuanya punya kepentingan jadi diperiksa saja apakah pernyataan itu secara historis secara kebahasaan maupun secara politik sehingga bisa menjadi masalah hukum atau tidak;
        • Bahwa sebagai ahli bahasa hanya menjelaskan dari segi kebahasaan apakah dalam cara berkomunikasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi dari segi bahsanya apakah ada pelanggaran dari kesepakatan simbolik atau tidak, hanya sampai disitu. Apakah pernyataan itu dilindungi oleh hukum atau tidak silahkan diklarifikasi oleh orang hukum.
        • Bahwa ahli tidak melihat atau mempelajari keseluruhan berkas dari 7 terdakwa, karena hanya diberikan satu berkas saja untuk dipelajari.

 

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa menolak keterangan ahli.

 

      1. MUHAMMAD RULIYANDI, S.H.M.H Ahli Hukum Tata Negara. lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Juli 1986, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan sedang menyelesaikan studi S3 Hukum Tata Negara di pasca sarjana Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Pulo Sirih Timur 7 Blok CC No. 33 Pekayon Jaya, Bekasi, telah disumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
        • Bahwa pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan gagasan yang mendasar dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis yang didalam perkembangannya bangunan suatu negara demokratis selalu berdampingan dengan prinsip negara hukum.
        • Bahwa dalam perkembangan perspektif best practice praktik hukum tata negara di Indonesia makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi (in het staatsrecht is een contitutie de grondslag van een staat) dalam suatu negara dengan cara berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan sistem;
        • Bahwa dalam kerangka pemahaman negara hukum yang demokratis, kehidupan bernegara dan hubungan antar warga negara dan negara tidak dapat dipisahkan dari prinsip jaminan dan perlindungan hak konstitusional (constitutional rights) setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 amandemen;
        • Bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945 amandemen;
        • Bahwa rambu-rambu kebebasan menyampaikan pendapat dapat ditelusuri dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
        • Bahwa secara prosedur dalam berdemo memang ada pemberitahuan jikalau pemberitahuan sudah disampaikan tetapi kegiatannya di lapangan tidak sesuai dengan isi pemberitahuan maka POLRI mengambil tindakan tegas;
        • Bahwa ada kewajiban yang merupakan tanggungjawab individu yang terlibat dalam demonstrasi kalau ternyata materi subtansi ternyata mengandung unsur makar;
        • Bahwapertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-XV/2017 halaman 154 yang menyatakan: “…Mahkamah telah berpendapat bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum”.
        • Bahwa pembentuk undang-undang menetapkan suatu norma ketentuan pidana pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia.
        • Terkait perbuatan penurunan dan pembakaran bendera merah putih sebagai lambang negara NKRI dan penaikan dan pengibaran bendara bintang kejora pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Gedung Gubernur Papua pada saat aksi maka perbuatan tersebut telah tergolong melawan hukum sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan suatu bagian rangkaian dari perbuatan makar,perbuatan yang telah memenuhi ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu KebangsaanSetiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia;
        • Bahwa Referendum diakui sebagai salah satu prinsip dalam hukum ketatanegara di Indonesia. Praktek Referendum di Indonesia pernah terjadi saat pemerintah Indonesia menyetujui dilakukan referendum terhadap Timor Leste tahun 1999 dimana saat itu rakyat di Timor Leste menuntut merdeka lepas dari NKRI;

 

      1. Ahli Psikologi Prof. HAMDI MULUK,Ph.D.Umur 52 tahun. Lahir di Padang Panjang, 31 Maret 1966. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan Guru Besar/Dosen. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kantor Gedung B Lantai 2 Ruang B 107, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jalan Margonda Raya Pondok Cina Kec. Beji, Kota Bogor Jawa Barat. Telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
        • Aksi demonstrasi pada tanggal 19 dan 29 Agustus 2019 di dalam perspektif keilmuan Ahli, yaitu, ilmu psikologi sosial dan politik, dapat dikatakan perisitiwa terserbut sebagai sebuah aksi koletif (collective action);
        • Bahwa aksi damai yang dilakukan tanggal 19 Agustus 2019 sebagai respon terkait adanya tindakan rasisme di Surabaya terhadap mahasiswa Papua tidak dapat dikatakan se.bagai tindakan insurgensi atau melawan negara;
        • Bahwa referendum dibolehkan dalam negara demokrasi melalui mekanisme yang diatur dalam UU misalnya di Indenesia melalui persetujuan dari MPR;
        • Bahwa isu-isu protes memuat permasalahan hak asasi manusia secara univesal sehingga sulit dibedakan apalagi ketika berbagai kompnen masyarakat sipil terlibat. Gerakan akan menjadi makin besar ketika simpati yang muncul semakin banyak sehingga  unsur-unsur yang termotivasi untuk melakukan itu menjadi banyak.. Dalam kasus Papua ini terjadi hal yang sama  dimana ada gerakan-gerakan yang motifnya menuntut diskriminasi dan juga banyak melibatkan elemen-elemen;
        • Ekspresi kolektif itu cenderung muncul karena sikap negara yang represif karena itu isu yang disampaikan tidak tunggal, ada bermacam isu terkait dengan permasalahan hak asasi manusia;
        • Bahwa untuk memisahkan mana aspirasi yang merupakan protes terhadap ketidakadilan atau mana yang merupakan insurgensi atau usaha ke arah makar menjadi tugas dari penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut.
        • Bahwa diseluruh dunia, rasisme selalu menjadi tantangan bagaimana hubungan anatar masyarakats ecara ras, agama yang snagat majemuk. Hubunag harmonis yang saling menghormati,tolerasni, tidak menghina, tidak menyakiti karena secara kodrati kita sudah beda secara rasial;
        • Rasisme diidentifikasikan sebagai perasaan negatif, terjadi tidak hanya orang non Papua terhadap orang Papua tetapi juag sebaliknya . rasisme dalam psikologi politik didefenisikan sebagai sebuah sikap negatif terhadap kelompok tertentu,ras, beda agama dan seterusnya berkembang menjadi prasangka;
        • Bahwa persoalan rasisme akan selalu menajdi tantangan terhadap negara demokrasi tidak saja Indonesia . Ini menjadi tantangan kita dalam berbangsa untuk mengembangkan kehidupan kehidupan yang toleransi, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama.Setiap orang berdiri sama setara sepangan sebagai warga negara memiliki hak yang harus dihornati.

 

Tanggapan terdakwa

Bahwa terdakwa menyatakan menolak keterangan Ahli

 

    1. KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM/TERDAKWA
      1. Ahli Pidana, Anugrah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. Lahir di Sumenep, 13 Mei 1990, Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama I Pekerjaan Dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.Alamat Sentul Alaya ClusterDesa CIjayanti Kecamatan Babakan Madang, Bogor Jawa barat, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa makar tidak dapat pisahkan dari sejarah penyusunan KUHP sejak zaman india Belanda. Makar di dalam di dalam Bahasa resmi WVSNI/WPS di Belanda berbeda. Makar dari kata Aanslag dalam bahasa Belanda. Aanslag artinya serangan di KUHP sebelum Indonesia merdeka tahun dicetak dalam dua Bahasa jadi, di satu sisi halaman itu berbahasa belanda dihalaman lainya itu berbahasa Indonesia. Menariknya kata makar selalu dikasih tanda kurung Aanslag artinya KUHP ini ingin memberikan semacam indikasi bahwa yang kita pahami sebagai makar saat ini. Itu sebenarnya berasal dari kata Aanslag di Belanda yang artinya serangan dengan tremologi yang demikian harus kita kaitkan serangan. Bahwa ada semacam kekeliruan konstruk berpikir tentang pasal-pasal makar;
        • Bahwa makar akan selalu dikonotasikan dengan apa yang dimaksud makar dalam pasal 87 KUHP di buku satu yang dikatakan bahwa; dikatakan ada makar dalam tanda kurung Aanslag itu di dalam teks yang asli. Jika niat untuk melakukan kejahatan dan sudah dinyatakan dalam permulaan pelaksanaa. Ini yang kemudian disalahartikan ketika menerapkan pasal-pasal makar didalam praktek. Contoh dalam konteks pasal 106 KUHP misalnya. Makar untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI itu semata-mata akhirnya diartikan niat ditambah permulaan pelaksanaan. Dimana itu kemudian ditunjukan untuk memisahkan diri. Padahal kalau kita ikuti sejarah penyusunan KUHP dari Belanda dari MvT, dikatakan bahwa perdebatan antara Parlemen Belanda dengan Pemerintah ketika menyusun pasal-pasal Aanslag dimana pembahasannya harus berkaitan dengan serangan. Serangan dalam arti harus ada kontak fisik. Contoh pasal makar di 104 KUHP untuk membunuh Presiden atau Wakil  Presiden artinya harus ada serangan dalam konteks itu. Dimana serangan ini ditunjukan untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden begitu juga dengan pasal 106, artinya harus ada serangan yang ditunjukan untuk memisahkan diri dari NKRI;
        • Perbuatan makar bersifat luarbiasa dampaknya juga luar biasa artinya pembuat KUHP bahwa tanpa selesaipun maka bisa dihukum maksimal hanya saja dalam konteks ini harus dipahami bahwa belum selesainya perbuatan yang dikunci dengan kata-kata niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan tetap harus dikorelasikan dengan tujuan awal penyusunan artinya ada niat dan permulaan pelaksanaan dimana niat dan permulaan pelaksanaan ditunjukan untuk melakukan serangan dalam rangka membunuh presiden atau wakil presiden atau dalam rangka memisahkan diri dari NKRI atau melakukan pembrontakan senjata;
        • Sehingga harus ada penafsiran ulang tentang makar karena dalam prateknya disalah artikan semata-mata dengan menggunakan konteks pasal 87 KUHP;
        • Bahwa defenisi makar saat ini sudah melenceng karena itu makar harus dikorelasikan dengan ‘aanslag’. Makar bukan delik tapi bagian dari perbuatan artinya tindakan yang dilakukan harus bertujuan untuk memisahkan diri itu arti paling sempit dari kesengajaan.maka sepanjang aksi tidak ditujukan pada aanslag/serangan maka aksi itu masih dalam konteks demokrasi;
        • Bahwa apabila aksi dikatakan makar maka harus ada serangan secara fisik yang ditujukan untuk mencapai tujuan, selama tidak ada maka itu itu bagian dari ekspresi saja. Sekarang banyak sekali tafsir yang liar terhadap konteks makar dalam pasal 104,106 dan seterusnya. Dari riset Sriwijadi Ediono, dikatakan bahwa kekeliruan dalam hukum mengartikan arti makar cenderung mencampur-adukan konteks Aanslag. Banyak riset yang sudah dilakukan bahwa peneraparann pasal-pasal Aanslag itu harus diartikan secara serangan fisik dengan maksud-maksud yang ditunjukannya;
        • Bahwa makar itu sama sekali tidak ada hubungan dengan pernyataan ekspresi, makar sama sekali tidak ada hubungan dengan pilhan-pilihan politik tertentu. Hukum pidana tidak melarang ekspresi, hukum pidana tidak membatasi ekspresi sepanjang dia tidak bertentangan dengan hukum. Ilustrasinya “anggaplah saya adalah orang yang pilihan politik tertentu, saya menginginkan Indonesia jadi negara federal misalnya, ini bertentangan dengan UU dasar saya buat AD/ARTnya, saya buat organisasinya dan segala macam itu adalah bagian dari ekspresi sepanjang ini tidak bertentangan dengan hukum yang lain maka itu tidak boleh. Tetapi akan menjadi Aanslag akan menjadi makar dalam konteks KUHP ketika terjemahkan dengan melakukan serangan di istana negara, kita melakukan serangan di DPR, dan menyerang obyek-obyek vital negara dengan tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, itu baru disebut Aanslag;
        • Dalam konteks ada kerusuhan harus dilihat karena banyak juga pasal-pasal yang berkaitan dengan kerusuhan ada pasal orang mengasut orang untuk melakukan kekerasan, ada pasal untuk mengumpulkan kekuatan sacara bersama-sama termasuk pasal makar dengan spesifikasi tersendiri. Jadi KUHP ini sudah didesain sedemikian rupa agar satu perbuatan tertentu ia berbeda denga perbuatan yang lain kalau dilihat misalnya konteks makar untuk memisahkan diri dari NKRI harus didesain tersendiri, karenanilai yang dilnindungi oleh ketentuan 104, 106, 107,110 itu adalah tentang keamanan negara, tentang keamanan simbol-simbol negara, tetang keamanan Presiden dan Wakil Presiden;
        • Bahwa berkaitan dengan kerusuhan dirangkum dalam bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum artinya ingin dilindungi ketertiban umum bukan keamanan negara. Misalnya pada waktu terorisme terjadi di selandia baru. Media-media di belanda itu tidak menggunakan kata-kata teroris tetapi dia menggunakan kata-kata Aanslag artinya apa harus ada serangan fisik untuk menunjukan tujuan itu. Bahwa tafsir terhadap Asnslag itu memang harus dikembalikan kedalam definisinya sehingga kalau ada kerusuhan didalam sebuah demo itu tidakserta merta dijadikan makar.

 

      1. Ahli Politik, Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc. Lahir di jakarta 8 Juni 1963,Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen. Pekerjaan Peneliti dan dosen, alamat Raffles Hills Blok J-2 Tapos Bogor, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa Terkait dengan buku Papua Road Map yang merupakan karya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI). Buku Papua Road Map yang diluncurkan pada 2009 terdiri dari dua bagian utama: pertama, skema akar masalah dalam kaitan dengan konflik Papua yang terdiri dari:4 akar masalah di Papua (i) marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua; (ii) kegagalan pembangunan Papua; (iii) kekerasan negara dan pelanggaran HAM; (iv) pro dan kontra sejarah integrasi Papua. Empat akar masalah ini dapat dipahami dan diselesaikan secara parsial, namun ada akar masalah yang saling berkorelasi, seperti masalah investasi di sektor sumber daya alam di Papua yang berada di wilayah tanah adat masyrakat tradisional Papua. Sebagai contoh, isu pembangunan ekonomi dan kepentingan investasi berhadapan dengan sistim adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Papua. Masalah muncul ketika tuntutan masyarakat terhadap perusahaan (dengan modal besar) dianggap tindakan tidak kooperatif dan menghambat pelaksanaan investasi di wilayah adat tertentu. Untuk menghadapi tuntutan adat, perusahaan mengamankan investasinya dengan meminta bantuan aparat keamanan untuk menghadapi masyarakat adat;
        • Kedua, solusi berdasarkan akar masalah terdiri dari: (i) rekognisi dan pemberdayaan orang Papua, (ii) membuat grand design atau paradigma baru pembangunan Papua; (iii) melakukan pengadilan HAM dan membentuk KKR; (iv) “meluruskan” sejarah Papua melalui kajian akademik. Untuk mencapai solusi damai bagi Papua, perlu dilakukan melalui pendekatan dialog untuk mencegah berulangnya kekerasan terhadap masyarakat Papua;
        • Bahwa penangkapan dan penahanan tidak dapat menyelesaikan akar konflik di Papua. Sebagaimana penjelasan mengenai dampak konflik kekerasan dan akumulasi persoalan di Papua sejak 57 tahun yang lalu, maka proses hukum yang dijalani para terdakwa berpotensi menimbulkan rasa tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah, khususnya proses hukum di Indonesia. Yang juga penting dipertimbangkan dalam proses hukum ini adalah aspek kemanusiaan (bukan sekedar HAM) terutama mengenai perasaan para ibu Papua yang melahirkan anak-anak generasi penerus Papua, namun mereka harus menyaksikan ketidakadilan yang menimpa anak-anak mereka, tanpa bisa berbuat apa-apa;
        • Bahwa yel-yel atau pernyataan Papua merdeka atau referendum seringkali disampaikan oleh orang Papua dalam aksi ataupun dalam forum diskusi sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yang dinilai tidak adil;
        • Bahwa aksi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada tujuan untuk mengguilngkan pemerintahan atau melakukan makar karena aksi itu merupakan aksi protes dari ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Papua akibat perlakuan rasis yang mereka alami;
        • Bahwa simbol bendera bintang kejora dapat dengan mudah ditemui di Papua dalam bentuk kaos, gelang, atau tas;
        • Satu pendekatan damai yang diusulkan oleh LIPI sejak tahun 2014 adalah Untuk membantu Pemerintah, Tim LIPI dan Jaringan Damai Papua (JDP) telah membuat kertas kebijakan (policy brief) mengenai langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah dalam merealisasikan dialog bagi Papua. Pada 15 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menunjuk tiga orang penanggungjawab persiapan dialog sektoral, yaitu: Menko Polhukam, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Koordinator JDP. Namun sampai saat ini, belum terealisasi.

 

      1. Ahli Kebebasan Berekspresi dan HTN DR.Herlambang P.Wirataman, S.H, MA. Lahir Jember, 08 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki. KewarganegaraanIndonesia. Agama Islam. Alamat Perum Bukit Permai Kahuripan Kenon Sari Sumber Sari Surabaya. Pekerjaan Dosen. Memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa kebebasan berekspresi sesungguhnya telah diatur rumusannya dalam konstitusi, yakni pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, “Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kebebasan dasar ini merupakan salah satu ketentuan hak asasi manusia tertua sejak Indonesia merdeka;
        • Bahwa pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, rumusan pasal 28 Undang-Undang Dasar yang dihasilkan dalam Sidang BPUPKI tersebut dibacakan kembali oleh Ketua Sidang PPKI, Ir. Soekarno, dan akhirnya disahkan. Rumusan pasal inilah yang tetap utuh dipertahankan hingga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999-2002, yakni Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan apa yang telah digagas dan diperdebatkan mengenai kebebasan berekspresi, baik dalam sidang BPUPKI maupun penetapannya dalam sidang PPKI, menunjukkan garis yang sama bahwa kebebasan tersebut ditujukan untuk menentang kesewenang-wenangan kekuasaan (detournement de pouvoir atau abuse of power) dan sekaligus agar pemerintah lebih bisa mempertanggungjawabkan kebijakannya (state responsibility);
        • Bahwa semangat konstitusionalisme Indonesia harus mengedepankan dua aras bangunan politik hukum konstitusinya, yakni pertama, pembatasan kekuasaaan agar tidak menggampangkan kesewenang-wenangan, dan kedua, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kemajuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia. Dan, diyakini secara bertahap akan memperkuat pada kapasitas negara dalam mendorong peradaban martabat kemanusiaan;
        • Bahwa kebebasan ekspresijuga diatur secara khusus, baik sebagai hasil ratifikasi perjanjian internasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ICCPR 1966 yang telah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005, pula melalui dua undang-undang terkait, yakni:
          • Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara menyampaikan pendapat di muka umum yang diperbolehkan;
          • Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang pula mengatur sejumlah pasal tentang kebebasan ekspresi.
        • Bahwa Pemaknaan pasal 28I ayat (4) UUD negara Republik Indonesia merujuk pada prinsip universal dan pula menjadi hukum internasional, mengenai kewajiban-kewajiban negara dalam memikul beban perlindungan hak asasi manusia, yakni 3 (tiga) kewajiban dasarnya (state obligations). (1) kewajiban negara untuk menghormati, (2) kewajiban negara untuk melindungi dan (3) kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia;
        • Bahwa kewajiban untuk menghormati (state obligation to respect) berarti bahwa Negara harus menahan diri dari campur tangan atau membatasi penikmatan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi (state obligation to protect) menuntut Negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi (state obligation to fulfill) berarti bahwa Negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia;
        • Bahwa makar haruslah diartikan dengan ‘serangan’.Bahwa unsur makar itu tidak cukup dengan niat dan perbuatan karena niat harus dibuktikan dengan perbuatan atas niat itu. Hal ini yang menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 7/PUU-XV/2017. Sehingga dengansangat jelas Mahkamah Konstitusi memberikan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum untuk mengimplemetasikan pasal-pasal makarsehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menerapkan pasal-pasal makar;
        • Bahwa didalam buku II delik Kejahatan Terhadap KeamananNegara dari pasal 104 KUHP hingga pasal 129 KUHP tidak ada yang memuat terkait bendera atau lambang negara sehingga apabila ada dugaan pelanggaran pidana terkait bendera yakni bendera merah putih maka yang harus digunakan UU nomor 24 tahun 2009 Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sehingga apabila ada pengrusakan atau penurunan bendera merah putih seperti aksi pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Gedung Gubernur Papua maka yang digunakan ada ketentuan pidana yakni Pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan: “Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan laindengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataudenda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia;
        • Bahwa UU Otonomi Khusus(OTSUS) Papua telah memberikan memberikan mandat bagi pemerintah provinsi Papua untuk memiliki lambang daerah yang merupakan simbol budaya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 mengenai Lambang Daerah. Sikap pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah(PP) 77 tahun 2007 untuk melarang adanya lambang daerah bagi provinsi Papua adalah tindakan yang keliru karena 1). Posisi UU itu lebih tinggi dari PP sehingga melanggar asas lex superior derogat legi inferior dan 2). PP bersifat regelling sedangkan untuk pelarangan seharusnya Adapun isi PP apalagi aturan penjelasannya tidak boleh bertentangan dengan isi UU.
        • Bahwa terhadap kerusuhan yang terjadi seharusnya negara jugs bertanggungjawab dalam hal ini aparat keamanan yang berjaga-jaga harus juga diminta pertanggungjawabannya, Pelaku kejahatan yang sebenarnya harus diungkap sehingga hukum harus berlaku adil bagi siapa saja;
        • Bahwa aksi untuk menuntut perbaikan penegakan hukum dan perlindungan HAM bukanlah bentuk isurgensi.

 

      1. Ahli Rasisme, DR. Benny Giay. Lahir di Paniai, 12 januari 1955, Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen. Pekerjaan Pendeta. Alamat Jalan Makendang Sentani, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
        • Bahwa Bentuk pengungkapan rasisme bisa verbal atau perbuatan program atau strategi kepada pihak ditujukkan bisa juga bersifat pribadi atau kelompoknya diuangkapkan secara          publik melalui media, melalui pertunjukkan film, nyanyian atau bisa melalui progran yang diarahkan secara sistematis dan terus menerus;
        • Bahwa dampak dari rasisme terhadap para korbannya, bisa secara psikologis dan social mengalami marginalisasi secara sistimatis tanpa ampun terlebih apabila terjadi rasisme ini bertahun tahun tanpa perlawanan tanpa dukungan dan kesadaran dari dalam.
        • Bahwa artinya kelompok yang korban rasisme itu bisa mati secara social budaya menurut para ahli social Death dimana orang Papua mengalami social death.Dimana orang Papua sudah menjadi korban dari pandangan pandangan rasis yang mematikan tadi beberapa abad jauh sebelum indonesia sebelum indonesia menduduki Papua awal tahun 1960an. Pertama : Laporan dari residen Jansen di Ambon yang pernah mengingatkan penguasa Ternate dan Tidore di tahun 1950. Dimana para kaki Sultan Tidore  da ternate yang pergi mengayau dan menghancurkan kampung kampung yang mmbakar hutan dan kemudian, mengangkut anak anak laki laki, perempuan, anak, orang tua dan perempuan yang tidak bisa lari  ; yang kemudian semua dingkut ke Maluku, Ternate , Tidore, dll lalu dijual sebagai budak disana. Pengalaman kedua dalam laporan seorang utusan injil Belanda yang diutus dari basisnya di Manokwari pada awal tahun 1900an ke Teluk Berau, Fak fak, Kaimana, Onim. Dalam Laporan itu Pdt itu melaporkan tentang pedagangan budak dari Seram dan Goram pergi Banda untuk dipasarkan disana sebagai Budak.
        • Bahwa apa yang terjadi pada tanggal 16-17 Agustuus 2019 dan seterusnya yaitu gerakan protes Papua. Dalam kata kata Walter Benyamin, pemikir Yahudi yang mati dalam pengungsian dari Hilter devine violenve. Gerakan mahasiswa Asrama Papua itu bisa membuat Papua Bangkit  dan tersadarkan diri dari ketidurannya yang panjang  dalam pangkuan NKRI yang telah 60 Tahun lebih meninabobokannya sejak 3 mey 1963, Bangsa Papua dijadikan bangsa tanpa Sejarah/identitas /budaya dan tanpa rumah adatnya ? inilah yang kami dalam study sejarah sering menyebut divine violence.
        • Bahwa sebenarnya secara manusia, gerakan protes terhadap rasisme tadi yang dilakukan oleh para Mahasiswa dan rakyat Papua adalah wajar siapapun manusia normal, yang dilahirkan dengan pikiran perasaan, idealisme yang membawa sejak lahir watak untuk bertanya, wajar apabila mereka protes dan tidak terganggu mendengar Papua monyet.  Kelompok atau unsur Papua ini, baik Gereja maupun akademisi, politisi yang mengganggu hal ini biasa biasa. Kelompok itulah yang kami anggap mahluk mahluk setengah gila atau sakit jiwa;
        • Bahwa artinya tanggapan berupa protes yang dilakukan orang Papua kalangan mahasiswa, pemuda dan masyarakat inilah yang masih memiliki pandangan dan pikiran kemanusiaan , yang sisanya adalah manusia yang sudah dibius oleh systim Indonesia melalui bahasa bahasa propaganda yang sudah campur baur antara rasisme, militerisme dan pembangunanisme.
        • Bahwa Keputusan vonis terhadap pelaku rasisme di Indonesia yang di vonis 7 bulan itu hanya memenuhi rasa keadilan mereka yang sedang memelihara /menjaga system rasis tadi antara lain NKRI tadi yang mabuk rasisme, militerise dan pembangunanisme dan antek anteknya, bukan bangsa Papua yang sudah dari awal diposisikan sebagai monyet atau Papua warga negara kelas dua. Vonis ini hanya menguntungkan kepentingan mereka yang berkuasa yang sedang menjaga Papua supaya tetap diterima posisinya sebagai monyet dan
        • Bahwa penangkapan terhadap para mahasiswa/masyarakat yang menolak rasisme tanggal 29 Agustus 2019 itu bisa jadi cara negara atau tim ini rasis tadi menjaga supaya wajah Negara tidak terbuka. Ini dilakukan dengan cara mengiri pasukan dan melakukan operasi militer di Papua.
        • Bahwa pada intinya proses damai rasisme itu dialihkan ke politik Papua Merdeka
        • Bahwa setelah melihat putusan pengadilan terhadap pelaku pengucap ujaran rasisme di Surabaya sebenarnya Indonesia telah mengakui keapsahan tuntutan orang Papua, dalam hal Papua sebagai korban rasisme Indonesia systemik terhadap Papua dari cara cara penanganan protes rasis yang dikendalikan POLRI di Papua, Ahli duga ini terjadi atas dukungan Presiden Jokowi yang berkunjung ke Papua pasca Rasisme yang menjanjikan hadiah kepada Kapolda artinya Negara masih lanjut tidak mau berubah, masih mengandalkan pendekatan tangan  besi operasi militer untuk selesaikan masalah rasisme di Tanah Papua.
        • Bahwa ada beberapa cara menyelesaikan masalah Papua secara utuh dan bermartabat : Pertama, Pemerintah RI untuk hentikan rasisme terhadap Papua. Dengan menggelar Dialog yang bermartabat dengan ULMWP/KNPB ( unsur Papua yang sedang perjuangkan Kemerdekaan Papua ) dengan melibatkan Pihak ketiga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Presiden SBY dan JK dengan dialog dengan GAM yang dimediasi oleh Negara ke 3. Mengapa dengan GAM Aceh yang memperjuangkan Aceh mERDEKA -Jakarta bisa berdialog tetapi mengapa dengan ULMWP/KNPB Negara ini tidak bisa ?Rasisme ? atau masalah Agama. Kedua, menindaklajuti rekomendasi dari LIPI dengan negara secara serius libatkan semua pihak, menyelesaikan 4 Akar masalah Papua yang disebutkan oleh LIPI. Apa saja 4 akar persoalan direkomendasikan oleh LIPI masing masing :
          1. Diskriminasi Rasial dan marginalisasi orang Papua;
          2. Pemerintah Indonesia yang gagal membangun Bidang Pendidikan dan Ekonomi;
          3. Pelanggaran HAM Pemerintah enggan menghentikan pelanggaran HAM di Papua dan;
          4. Perbedaan pandangan antara Jakarta Papua mengenai Kedudukan Indonesia atas Papua.
        • Bahwa ahli berpandangan bahwa proses hukum terhadap Terdakwa Buktar Tabuni dan Terdakwa lain, seharusnya tidak dikenakan pasal makar dan dibebaskan, karena mereka bukan pelaku makar, tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berdemo itu merupakan hak untuk melawan rasisme dan ketidakbenaran di Papua.

 

  1. BUKTI SURAT
    1. Bukti Surat JPU Dalam persidangan ini Sdr.JPU tidak mengajukan bukti surat.
    2. Bukti Surat PH
      • Bukti Surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa:
        • Bukti Bukti surat tentang pembelahan rasisme yang menerangkan tentang akar persoalan yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur serta aksi Rasisme yang terjadi di Papua pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2019;
        • Bukti T2 Bukti surat Cover Papua Road Map dan Booklet Papua Road Map menerangkan tentang peta dan sumber konflik di Papua yang ditulis pada tahun 2009;
        • Bukti T3 Bukti surat tentang Keterangan Aksi Demo  Rasisme pada tanggal 19 Agustus dan 29 Agustus 2019 di Kota Jayapura, Papua;
        • Bukti T4 Bukti Video 1 (pertama) menerangkan tentang aksi rasisme di Kota Jayapura pada tanggal 19 Agustus 2019 berjalan damai tanpa adanya anarkis yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Masyarakat sipil Papua;
        • Bukti T5 Bukti Video 2 (dua) menerangkan tentang aksis rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Mahasiswa yang tergabung dalam BEM dan Cipayung di Kota Jayapura, Papua;
        • Bukti T6 Bukti Video 3 (Ketiga) menerangkan tentang duduk persoalan yang terjadi di Jawa Timur, Kota Surabaya terhadap mahasiswa Papua;
        • Bukti T7 Bukti Putusan Makar Nomor : 69/ Pid.B/2001/PN.JPR, tentang  2 Terdakwa An Pdt. Herman Awom, S.Th dan Thaha M Alhamid tidak dapat di Jatuhi hukuman pidana;
        • Bukti T8 BuktiPutusanMakarNomor:45/Pid.B/2009/PN Nbetentang 15 Terdakwa diPengadilanNegeri  Nabire yang di Vonis Bebas.

 

  1. PETUNJUK
    • Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 Ayat (2) KUHAP);
    • Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keteranga terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, bilamana dikaitkan satu dengan lainnya tidak bersesuaian sebagai suatu fakta, JPU memaksakan untuk menghubung-hubungankan satu dengan yang lain padahal saling terpisah, bukan rangkaian tindakan yang didasari oleh satu niat serta tidak memiliki hubungan yang dapat dipertanggunjawabkan secara hukum sebagai suatu tindak pidana makar.

 

  1. KETERANGAN TERDAKWA IRWANUS UROPMABIN
    • Bahwa terdakwa pada tanggal 27 dan 28 Agustus mengikuti kegiatan organisasi PMKRI  di balai Pertanian Waena;
    • Bahwa kegiatan berlangsung dari pagi hingga malam hari, pada hari pertama kegiatan berakhir jam 11 malam dan dihari ekdua berakhir sampai setelah satu malam;
    • Pada tanggal 29 Agustrus pada pagi hari terdakwa ke kampung USTJ untuk mengikuti kuliah;
    • Bahwa sesampai di kampung terdakwa didatangani oleh Soleman Itlay dan menyuruh terdakwa untuk memantau aksi yang akan dilakukan;
    • Bahwa terdakwa dengan menggunakan motor diantara oleh Soleman Itlay untuk melakukan pemantauan di Taman Imbi Jayapura;
    • Bahwa terdakwa tiba ditaman Imbi sekitar jam 10 pagi dan hanya duduk-duduk di sekitar Taman Imbi selama sekitar 2 jam;
    • Bahwa terdakwa bertemu dengan massa di taman Imbi;
    • Bahwa terdakwa ikut massa ke kantor gubenur;
    • Bahwa di taman Imbi terdakwa tidak melakukan orasi;
    • Bahwa sesampai di kantor gubernur  terdakwa tidak melihat bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di tiang bendera;
    • Bahwa aksi massa bertujuan untuk menolak aksi rasisme di Surabaya dan menuntut adanya proses hukum terkait aksi rasisme.
    • Bahwa saat aksi tanggal 19 agustus 2019, ketika terdakwa di kantor gubernur dan selama aksi di kantor gubernur hingga massa aksi bubar di kantor gubernur, terdakwa tidak melihat ada bendera Bintang Kejora di tinag kantor Gubernur;
    • Bahwa teriakan yel-yel Papua merdeka atau referendum selalu ada di setiap aksi ataupun pertemuan lainnya;
    • Bahwa simbol Bintang kejora seperti gelang, tas dan baju selalu ada dimana –mana dan dapat ditemui dengan mudah di Papua.

 

  1. BARANG BUKTI :
    • Barang bukti yang diajukan di persidangan:
      • 1 (Satu) unit Laptop merk HP+ Cash;
      • 1 (Satu) buah HP Samsung J7;
      • 1 (satu) buah Flash hitam disk 18 GB.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
      • 1 (satu) rangkap surat badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan tinggi Negeri dan Swasta sekota Jayapura. Pres Realese menolak Rasisme dan menuntut penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tanggal 31 Agustus 2019;
      • 1(satu) Rangkap surat LEMBARAN SUSUNAN KRONOLOGIS AKSI JILID I DAN JILID II DENGAN AGENDA KATA MONYET DALAM HAL INI PENGHINAAN LEBIH KHUSUS KE ORANG PAPUA PADA TAHUN 2019 (3 Lembar). Terlampir dalam berkas Perkara;
      • 7 (tujuh) Unit Komputer Lenovo;
      • 1 (satu) Unit Komputer Asus;
      • 1 (satu) Unit Komputer Samsung;
      • 1 (satu) Unit Komputer Acer;
      • 2 (dua) Unit Komputer HP;
      • 2 (dua) Unit Komputer Dell;
      • 2 (dua) Unit Printer Hp Laserjet P1102;
      • 2 (dua) Unit Printer Canon Pixma;
      • 1 (satu) Unit Printer Epson;
      • 2 (dua) buah Keyboard Acer.
      • 1 (satu) buah Keyboard Logitech.
      • 1 (satu) buah Keyboard Asus;
      • 7 (tujuh) buah Keyboard Lenovo;
      • 2 (dua) unit Cpu Dell;
      • 8 (delapan) buah Mouse Lenovo;
      • 1 (satu) buah Mouse HP;
      • 2 (dua) buah Mouse Acer;
      • 1 (satu) buah Mouse Logitech;
      • 1 (satu) buah Mouse Votre;
      • 1 (satu) buah Charger Laptop Hipro;
      • 2 (dua) buah Charger Laptop Asus;
      • 1 (satu) buah Charger Laptop HP;
      • 4 (empat) buah Charger Komputer Lenovo;
      • 2 (dua) buah Kabel Power Komputer;
      • 2 (dua) buah Kabel Data Komputer;
      • 5 (lima) buah Kabel Printer;
      • 2 (dua) buah Kabel Roll;
      • 1 (satu) buah T ape Compo Polytron;
      • 1 (satu) buah Setelan Suara Mic Behringer Uphorio Umc 22;
      • 1 (satu) buah Amplifier UHF;
      • 1 (satu) buah Digital Video Recorder Ahd;
      • 1 (satu) buah Wireless In Router Wifi Asus;
      • 1 (satu) buah Wifi Zte;
      • 1 (satu) buah Terminal Wifi 3com;
      • 1 (satu) buah Memory CPU;
      • 1 (satu) buah Mic Duduk Anysong;
      • 1 (satu) buah Charger Battery Nikon;
      • 1 (satu) buah Mic Megaphone;
      • 2 (dua) buah Kalkulator Casio;
      • 1 (satu) buah Kamera CCTV Hikvision;
      • 1 (satu) buah Buku Kerja 2018 Prov. Papua;
      • 1 (satu) buah Speaker Bluetooth Kecil;
      • 2 (dua) Roll Kain Warna Cokelat Korpri;
      • 27 (dua puluh tujuh) buah Ikat Pinggang Kecil Korpri;
      • 1 (satu) buah Kabel Lampu Hias;
      • 1 (satu) buah Kabel Lampu Hias Salib;
      • 11 (sebelas) bauh Tas;
      • 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda;
      • 1 (satu) buah Kunci Ring;
      • 1 (satu) buah Rangkaian Gantungan Kunci;
      • 1 (satu) buah Obeng Plat;
      • 1 (satu) buah Parang / Pisau;
      • 2 (dua) buah T ombak Kayu Panjang;
      • 4 (empat) buah Busur;
      • 36 (tiga puluh enam) buah Anak Panah;
      • 47 (empat puluh tujuh) buah Batu;
      • 58 (lima puluh delapan) buah Besi + Pipa;
      • 47 (empat puluh tujuh) buah Ketapel;
      • 6 (enam) buah Pecahan Kaca;
      • 5 (lima) batang Potongan Kayu.
    • Bahwa terdakwa tidak pernah ditunjukan Barang Bukti tersebut oleh JPU selama proses persidangan oleh karenanya Barang Bukti tersebut tidak patut diakui sebagai milik terdakwa.

 

V. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Hadirin sidang sekalian yang berbahagia.

Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Sdr. JPU melanggar Dakwaan Kesatu yakni  Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka haruslah berdasarkan alat bukti yang cukup yakni berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dari fakta-fakta persidangan yang terungkap, dapat dianalisa sebagai berikut :

  1. MAHASISWA PAPUA SURABAYA MENJADI KORBAN TINDAKAN RASIS
    • Bahwa Demonstrasi Anti Rasisme tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 yang terjadi di Jayapura tidak terlepas dari kaitannya dengan kejadian yang terjadi tanggal 16 Agustus 2019 di Surabaya yaitu saat kejadian pengempungan Asrama Mahasiswa Papua oleh beberapa masa dari Organisasi Masyarakat (Ormas), oknum Perwira TNI-AD, selain itu Satpol PP, aparat Kepolisian setempat yang berada di tempat kejadian perkara tak berbuat apa-apa. Beberapa masa dari ormas kemudian memaki dengan kata-kata rasis “Monyet, Babi, Anjing, dan Kera” ada juga yang mengatakan “Kamu jangan keluar, saya tunggu kamu. Saat itu juga jumlah ormas-ormas reaksioner bertambah banyak. Kemudian mendobrak pintu depan Asrama Mahasiswa Papua dan melempari batu hingga mengakibatkan kaca asrama pecah, sehingga Mahasiswa Papua yang berada di dalam Asrama terkurung di ruang Aula Asrama;
    • Bahwa tindakan rasis tersebut berlanjut di tanggal 17 Agustus 2019 yaitu saat sekelompok Ormas reaksioner mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya dan meneriakan yel-yel “Usir usir usir Papua, Usir Papua sekarang juga. Selain itu Kata-kata Rasis (Monyet, Anjing, Babi) pun masih diteriaki;
    • Bahwa Mahasiswa Papua di Surabaya adalah korban dari tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh Ormas, oknum Perwira TNI-AD, selain itu Satpol PP dan aparat Kepolisian setempat juga turut menjadi bagian dari tindakan rasis tersebut karena membiarkan tindakan rasisme tersebut;
    • Bahwa akibat dari tindakan rasisme di Surabaya tersebut membuat marah seluruh masyarakat Papua;

 

  1. DEMONSTRASI TANGGAL 19 AGUSTUS 2019 DAN 29 AGUSTUS 2019 DIFASILITASI OLEH BEM SEJAYAPURA BUKAN OLEH ULMWP, KNPB, AMP DAN LAIN-LAIN
    • Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak ada satu pun keterangan saksi yang mengatakan adanya keterlibatan ULMWP, KNPB, AMP dan lain-lain dalam Demonstrasi tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019;
    • Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Apkol Uropmabin dan saksi atas nama Semy Gobay yang memberikan keterangan di dalam persidangan menegaskan Demonstrasi yang dilakukan tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 merupakan pernyataan sikap dari mahasiswa bersama masyarakat Papua dalam menentang tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya dan kemudian aksi demonstrasi tersebut di fasilitasi oleh masing-masing BEM Se-Jayapura;
    • Bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan terkait adanya keterlibatan ULMWP, KNPB, AMP, dan lain-lain dalam demonstrasi tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019;

 

  1. DEMONTRASI 19 AGUSTUS 2019 DAN 29 AGUSTUS 2019 ADALAH DEMONSTRASI MENOLAK TINDAKAN RASISME YANG DIJAMIN DALAM UU NOMOR 40 TAHUN 2008

 Bahwa demonstrasi yang dilakukan pada 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 merupakan bagian dari sikap mahasiswa Se-Jayapura bersama seluruh masyarakat Papua menolak tindakan rasisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi :

Pasal 9

“Setiap warga Negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis”. 

Pasal 10

“Setiap warga Negara wajib :

  1. membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan
  2. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis;

 

  1. TERDAKWA TIDAK PERNA ORASI DAN MENERIAKI YEL-YEL SELAMA AKSI DEMOSTRASI MENOLAK TINDAKAN RASISME
    • Bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam keterangannya yaitu :
      • Saksi a.n Abraham Stevi Soulema, memberi keterangan di dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan orasi tapi tidak dengan pengeras suara dan tidak melihat Terdakwa meneriakan yel-yel;
      • Saksi a.n Mohammad Ali, memberi keterangan di dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan orasi di Imbi berkata tentang monyet dan saksi tidak melihat Terdakwa meneriaki Yel-yel melainkan melihat peserta aksi yang meneriakan Yel-yel;
    • Bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum dalam keterangannya yaitu :
      • Saksi a.n Apkol Uropmabin, memberi keterangan di dalam persidangan bahwa terdakwa sebelumnya bersama-sama saksi mengikuti kegiatan PMKRI dan pada saat aksi terdakwa tidak melakukan orasi dan meneriakan Yel-yel;
      • Saksi a.n Semi Gobay, memberi keterangan di dalam persidangan bahwa terdakwa adalah teman kuliah saksi di Kampus USTJ dan bersama-sama pada saat aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan saksi tidak melihat terdakwa melakukan orasi dan meneriakan yel-yel. Selain itu, saksi mengatakan tugas dia bersama terdakwa pada saat aksi hanyalah sebagai dokumentasi dan foto-foto dalam aksi demonstrasi;
    • Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di dalam persidangan, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa terdakwa tidak melakukan orasi dan meneriaki yel-yel selama aksi demonstrasi menentang tindakan rasisme;

 

  1. JPU TIDAK MENGHADIRKAN AHLI PIDANA UNTUK MENJELASKAN UNSUR-UNSUR PASAL MAKAR DAN UNSUR-UNSUR PASAL PENYERTAAN
    • Bahwa Keterangan ahli berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara;
    • Bahwa dalam persidangan untuk membuktikan dakwaannya saudara JPU sama sekali tidak menghadirkan saksi ahli pidana namun hanya menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi Ahli antara lain Ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik dan Ahli Hukum Tata Negara.
    • Bahwa berdasarkan dari fakta persidangan maka dari ke tiga saksi ahli yang telah dihadirkan oleh sudara JPU yaitu baik Ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik dan Ahli Hukum Tata Negara maka secara keahliannya tidak berkompetensi menjelaskan bagaimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar dan juga Unsur Penyertaan serta keterangan keahliannya tidak terdapat korelasi dengan perbuatan terdakwa.
    • Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa secara keilmuan yang berkompetensi untuk menjelaskan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana yang di Tuntut oleh saudara JPU dalam Dakwaan Kesatu Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah Ahli Pidana, sehingga terhadap keterangan ahli tersebut patutlah dikesampingkan dan ditolak.

 

  1. TINDAK PIDANA MAKAR TIDAK TERBUKTI
    • Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Tuntutan Sdr. JPU, yaitu bahwa terdakwa melanggar Dakwaan Kesatu yakni  Pasal 106 KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka haruslah berdasarkan alat bukti yang cukup yakni berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang diberikan di ruang persidangan. Dari fakta-fakta persidangan yang terungkap, dapat dianalisa, sebagai berikut :
    • Bahwa keterangan Saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni Keterangan yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri; alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana. Selain itu, untuk menentukan kebenaran materil yang sesungguhnya, maka harus diperhatikan Pasal 185 Ayat 6 KUHAP “persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya; persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya; alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
    • Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 Ayat 6 KUHAP dapat di analisa sebagai berikut : Keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU bukan saksi” : Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yakni : ABRAHAM STEVI SOUMILENA, MUHAMMAD ALI,HEPPEY SALAMPESSY, HENGKY HILAPOK dan ALEXANDER GOBAY, dimana terdapat 3 (tiga) orang saksi yang dapat dikategorikan sebagai saksi yang bukan saksi atau saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Bahwa saksi-saksi ini bukan merupakan saksi (testemonium de auditu). Saksi ini merupakan saksi yang dapat dikategorikan mendengar dari orang lain. Dengan demikian keterangan Saksi ABRAHAM STEVI SOUMILENA, MUHAMMAD ALI dan HEPPYE SALAMPESSY patutlah disampingkan karena tidak bernilai sebagai alat bukti. Adapun saksi  meringankan yakni APKOL UROPMABIN jelas menerangkan bahwa saksi bersama terdakwa sejak tanggal 27 sampai dengan 28 Agustus 2019 sehingga terdakwa tidak mengikuti rapat pada tanggal 28 Agustus 2019 yang dituduhkan terhadap terdakwa. Demikian juga saksi SEMMY GOBAY mengatakan bahwa terdakwa tidak melakukan orasi selama aksi 29 Agustus 2019 karena saksi bersama dengan terdakwa.
    • Bahwa benar Terdakwa IRWANUS UROPMABIN mengikuti aksi tanggal 29 Agustus 2019 namun penangkapan dan penyidikan, penahanan dan proses hukum serta tuntutan terhadap terkesan dipaksa. Terdakwa IRWANUS UROPMABIN tidak melakukan makar sebagaimana pasal 106 KUHP sebab terdakwa hanya merupakan massa aksi yang berasal dari mahasiswa yang ditunjuk secara spontan untuk menjaga aksi agar tetap aman dimana aksi tersebut merupakan ekspresi kekecewaan terhadap aksi rasisme yang dialami oleh mahsiswa Papua di Surabaya tanpa ada niat apalagi perbuatan yang ditujukan untuk memisahkan diri. Hal ini bersesuain dengan pendapat ahli kebebasan berekspresi HERLAMBANG WIRATRAMAN S.H, MA, ahli pidana Anugrah Rizki Akbari, S.H., M.Sc dan bersesuaian dengan keterangan saksi SEMMY GOBAY dan saksi APKOL UROPMABIN.
    • Bahwa benar pada aksi tanggal 29 Agustus 2019 terjadi kerusuhan, pengurusakan dan penjarahan akan tetapi terdakwa IRWANUS UROPMABIN bukanlah orang yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut karena hanya sebagai massa aksi yang berinisiatif untuk menjaga aksi agar tetap damai, saat itu massa aksi sangat banyak dan saat itu ada aparat keamanan maka seharusnya yag bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya kerusuhan justru seharusnya aparat keamanan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli HERLAMBANG WIRATRAMAN S.H, MA. yang menerangkan bahwa negara dalam hal ini aparat seharusnya diminta pertanggungjawab terhadap kerusuhan yang terjadi. Juga harus mengungkapan pelaku kejahatan yang sebenarnya, hukum harusnya berlaku adil bagi siapa saja;
    • Bahwa benar pada saat aksi ada teriakan atau yel-yel Papua merdeka dan referendum bahwa yel-yel atau teriakan seperti itu selalu ada di setiap aksi. Hal in bersesuaian dengan keterangan saksi HENGKY HILAPOK, saksi ALEXANDER GOBAY, saksi SEMMY GOBAY dan saksi APKOL UROPMABIN, Ahli Politik Adriana Elisabeth, M.Soc, Scdan terdakwa sendiri. Demikian juga simbol Bintang kejora yang dapat dengan mudah di temui di Papua dalam bentuk tas, gelang atau kalung.
    • Bahwa benar pada tangagl 19 Agustus 2019 tidak ada pengibaran bendera Bintang kejora di kantor guberrnur hal ini bersesuaian dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh JPU yakni HENGKY HILAPOK dan ALEXANDER GOBAY ataupun saksi dari terdakwa yakni saksi SEMMY GOBAY dan saksi APKOL UROPMABIN.
    • Bahwa benar saat aksi tanggal 29 agustus 2019 ada bendera Bintang Kejora yang dinaikan menggantikan bendera merah putih. Bahwa sanksi atau ancaman hukum terkait penurunan bendera merah putih haruslah menggunakan Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dimana pada Pasal 66 ada ketentuan pidananya. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh JPU yakni MUHAMMAD RULIYANDI, S.H.M dan Ahli dari terdakwa yakni HERLAMBANG WIRATRAMAN S.H, MA.

 

  1. TERDAKWA KORBAN KRIMINALISASI PASAL MAKAR
    • Bahwa fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi maupun ahli yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum di dalam persidangan tidak ada satu pun keterangan saksi-saksi dan ahli tersebutyang mengatakan dalam persidangan bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dalam aksi demonstrasi pada tanggal 19 Agustus dan 29 Agustus merupakan perbuatan makar;
    • Bahwa fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi maupun ahli yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum di dalam persidangan adalah untuk memperjelas mengenai keberadaan terdakwa saat ikut dalam aksi demonstrasi tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 bukanlah bertujuan untuk makar melainkan untuk penyampaian aspirasi maupun pernyataan sikap sekaligus bentuk solidaritas terkait tindakan rasis yang dialami Mahasiswa Papua diAsrama Mahasiswa Papua di Surabaya;
    • Bahwa fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi maupun ahli yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum faktanya tidak mampu membuktikan tuduhannya terkait perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;
    • Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pasal yang dikenakan pada terdakwa adalah tidak tepat dan merupakan bagian dari kriminalisasi terkait Penerapan Pasal Makar terhadap terdakwa;

 

VI. ANALISA TUNTUTAN

 Berdasarkan surat tuntutan yang dibuat dan dibacakan oleh saudara JPU dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2020 secara garis besar ditemukan beberapa pelanggaran dalam teknis perumusan surat tuntutan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

 

  1. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Mengutip BAP Dan Mengabaikan Fakta Persidangan
    • Bahwa dalam persidangan saksi ALEXSANDER GOBAY menerangkan bahwa dalam aksi demo jilid II tanggal 29 Agustus 2019 saudara IRWANUS UROPMABIN bertugas sebagai keamanan dan ikut memimpin aksi di taman Imbi kota Jayapura dan hal itu bukan saksi ALEXSANDER GOBAY yang menyuruh melainkan atas inisiatif sendiri sebagai anggota BEM;
    • Bahwa dalam persidangan “terdakwa menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP karena diberikan secara paksa dan dan dibawah tekanan oleh Penyidik yang memeriksa” sebagaimana termuat dalam keterangan terdakwa yang dicantumkan JPU dalam tuntutannya;
    • Bahwa dalam surat tuntutan saudara JPU memasukan keterangan Tedakwa menerangkan bahwa saat dari kampus USTJ Jayapura menuju kantor Gubernur Dok II tetapi saat itu saksi di tugaskan oleh Ketua BEM USTJ untuk mengatur keamanan di taman imbi sehingga saya berangkat mendahului ke taman Imbi Kota Jayapura.
    • Bahwa setelah dipastikan dalam BAP Tersangka yang dibuat pada hari kamis, 12 September 2019 rupanya keterangan terdakwa yang dikutip JPU diatas sama persis dengan keterangan dalam BAP terdakwa sebagaimana termuat pada jawaban angka 04, halaman ke 3, sebagai berikut :“Saat itu saksi ditugaskan oleh ketua BEM USTJ sebagai kemanan dalam aksi demo Jilid II di tamanimbi sehingga saya berangkat mendahului ke taman imbi kota jayapura”.
    • Bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri sebagaimana diatur pada pasal 189 ayat (1), UU Nomor 8 Tahun 1981;
    • Bahwa berdasarkan pada keterangan diatas membuktikan bahwa saudara JPU dalam menyusun Tuntutan terkesan mengarang bebas bahkan mengutip keterangan dalam BAP dan mengabaikan fakta persidangan.
  1. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Tidak Memasukan Keterangan Saksi Dan Keterangan Ahli Yang Diajukan Oleh Penasehat Hukum Di Dalam Persidangan
    • Bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana diatur pada pasal 185 ayat (1), KUHAP;
    • Bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana diatur pada pasal 186, KUHAP
    • Bahwa dalam persidangan JPU menghadirkan saksi Abraham Soumilena, Muhammad Ali, Heppie Salampessy, Hengki Hilapok, Alexander Gobay dan ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik serta Ahli Hukum Tata Negara. Sementara itu, Penasehat Hukum dalam persidangan menghadirkan saksi Apkol Uropmabin dan Semi Gobay serta Ahli Pidana, Ahli Politik, Ahli Kebebasan Berekspresi dan Ahli Rasis Terhadap Papua;
    • Bahwa dalam Surat Tuntutan JPU kepada terdakwa IRWANUS UROPMABIN hanya memasukan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh JPU dan tidak memuat keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan penasehat hukum;
    • Bahwa pada prinsipnya dalam Surat tuntutan (requisitoir) mencantumkan beberapa hal seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa dalam ruang sidang yang mulia.
    • Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah dapat disimpulkan JPU DALAM MENYUSUN TUNTUTAN TIDAK MEMASUKAN KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN 
  1. JPU Menyimpulkan Terpenuhinya Dakwaan Kesatu Hanya Berdasarkan Keterangan Ahli Bahasa, Ahli Psikologi Sosial Politik dan Ahli HTN
    • Bahwa menurut keterangan ahli Bahasa, pengertian kata makar dimaksudkan sebagai satu aksi pemikiran, tindakan dan/atau perbuatan, baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat, maupun berbagai aktivitas lainnya, yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum. Pengertian makar jika lebih disederhanakan adalah pikiran, ucapan, tindakan dan/atau perbuatan yang melawan hukum dan merongrong kekuasaan resmi pemerintah tertentu;
    • Bahwamenurut ahli Hukum Tata Negara, dalam perkembangan perspektif best practice praktik hukum tata negara di Indonesia makar dapat diartikan sebagai sikap perlawanan terhadap keadaan sistem fundamental yang diatur dalam konstitusi (in het staatsrecht is een contitutie de grondslag van een staat) dalam suatu negara dengan cara berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan sistem;
    • Bahwa menurut ahli psikologi politik, untuk memisahkan mana aspirasi yang merupakan protes terhadap ketidakadilan atau mana yang merupakan insurgensi atau usaha ke arah makar menjadi tugas dari penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut;
    • Bahwa pada prinsipnya secara keilmuan yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana termasuk tindak pidana makar atau tindak pidana penyertaan adalah ahli pidana;
    • Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terkait tuntutan JPU yang “Menyatakan terdakwa IRWANUS UROPMABIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “MAKAR” sebagaimana kami dakwakan kepada terdakwa dalam pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” yang didasari atas keterangan ahli Bahasa, ahli psikologi social politik dan ahli HTN dimuka persidangan diragukan secara ilmu hukum pidana sebab yang berkompeten membedah unsur-unsur tindak pidana makar dan unsur-unsur tindak pidana penyertaan adalah ahli pidana. 
  1. JPU Dalam Menyusun Tuntutan Tidak Mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Tentang Pedoman Perumusan Tuntutan sehingga melahirkan Fakta Disparitas Tuntutan Pidana
    • Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa disebutkan adanya prinsip “Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya”.
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Sayang Mandabayan oleh JPU di PN Manokwari dalam tuntutannya dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Erik Aliknoe Cs oleh JPU di PN Manokwari dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Yoseph Laurens Syufi alias Siway Bofit Cs oleh JPU di PN Sorong dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada Surya Anta Ginting Cs oleh JPU di PN Jakarta Pusat dituntut dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
    • Bahwa dalam dakwaan tindak pidana makar yang dituduhkan kepada IRWANUS UROPMABIN oleh JPU di PN Balikpapan dituntut dengan Pidana Penjara selama 5 (LIMA) Tahun;
    • Bahwa berdasarkan uraian diatas yang menunjukan adanya perbedaan tuntutan di Manokwari, Sorong, Jakarta dan Balikpapan menunjukan fakta JPU dalam merumuskan tuntutan tidak mengikuti arahan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 001/J.A/4/1995 tentang pedoman perumusan tuntutan dalam perkara tindak pidana biasa sehingga dalam tuntutan JPU terhadap terdakwa IRWANUS URPOMABIN terdapat “disparitas tuntutan pidana”.

 

VII. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang kami Hormati,

Panitera Pengganti Yang Kami Hargai,

Dalam Surat Tuntutan/Requisitoirnya yang dibacakan hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah berpendapat bahwa terdakwa IRWANUS UROPMABIN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Makar”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

Setelah mengemukakan fakta-fakta persidangan, menganalisa fakta-fakta, maka sampailah kami pada analisa hukum, dimana dalam analisa hukum kami ingin mengaitkan antara unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan yang kemudian dijadikan Tuntutan pidana oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta obyektif yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.

Sebagai Bahan pemikiran dan Pembuktian terhadap analisa unsur-unsur dalam DAKWAAN KESATUhendaknya dilihat fakta persidangan yang terungkap, bahwa Terdakwa  IRWANUS UROPMABIN tidak melakukan tindak pidanaMakar seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.Hal ini dapat kami buktikan di bawah ini:

 

  1. Unsur ‘Barangsiapa’

Bahwa unsur Barangsiapa disini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap delik; yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan  Terdakwa  IRWANUS UROPMABIN yang telah dilakukan penyidikan, maupun telah diperhadapkan dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang ditujukan kepadanya. Untuk dapatnya suatu perbuatan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, sangat diperlukan dan tergantung pada pembuktian unsur-unsur lain dari pasal-pasal yang didakwakan.

Dengan demikian unsur barangsiapa, yang didakwa dan dituntut kepada Terdakwa, belum terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena masih tergantung pembuktian unsur-unsur lainnya.

 

  1. Unsur “ melakukan makar”

Menurut R. Soesilo, (dalam KUHP serta Komentar-komentarnya, hal.109) :

  1. Tentang “aanslaag” (makar, penyerangan) dapat lihat pada pasal 87 KUHP yang berbunyi : Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53”.
  2. Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah Negara Kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara, ialah dengan jalan:
    1. Menaklukkan daerah Negara seluruhnya atau sebagian kebawah pemerintah Negara Asing yang berarti menyerahkan daerah itu (seluruhnya) atau sebagian kepada kekuasaan Negara Asing misalnya daerah Indonesia (seluruhnya) atau daerah Kalimantan (sebagian) diserahkan kepada Pemerintah Inggris, atau
    2. Memisahkan sebagian dari daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari daerah Republik Indonesia untuk dijadikan Negara yang berdiri sendiri.

Perlu diketahui pula, bahwa kapan seseorang dapat dianggap telah melakukan makar (aanslag). Bahwa untuk dilakukannya makar itu,harus sudah ada perbuatan melawan (verzetsdaad) yang nyata.

Menurut (Moeljatno, 1982:13) delik makar merupakan turunan dari delik percobaan, hanya saja jika dalam delik percobaan memiliki tiga unsur yaitu “niat”, “permulaan pelaksanaan”, “berhentinya permulaan pelaksanaan bukan dari keinginan pelaku”. Makar berhubungan dengan integritas dan wilayah Negara, dengan membawa kebawah kekuasaan asing. Artinya ialah menyerahkan Negara kepada kekuasaan asing, sehingga kedaulatan negara sebagai suatu negara merdeka menjadi hapus. Negara dijadikan Negara jajahan atau dibawah kedaulatan Negara lain, sehingga Negara kehilangan sama sekali kemerdekaannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, ahli dan barang bukti serta keterangan Terdakwa : Bahwa aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 adalah respon terhadap aksi rasis yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Aksi ini bertujuan agar negara menghapuskan praktek rasisme dengan menghukum pelaku dan memberikan perlindungan terhadap orang Papua.Jika tidak ada aksi rasisme di Surabaya tentu tidak akan ada aksi menentang rasisme yang terjadi di berbagai kota di Papua termasuk di Jayapura.

Bahwa sepanjang tanggal 27 dan 28 Agustus 2019, Terdakwa IRWANUS UROPMABIN  bersama saksi Apkol Uropmabin mengikuti kegiatan mahasiswa katholik PMKRI di balai Pertanian Waena dari pagi hingga tengah malam. Pada pagi hari tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa ke kampus untuk rencana mengkuti kuliah namun didatangi oleh SOLEMAN ITLAY yang kemudian meminta terdakwa untuk ikut mengawal aksi massa agar berjalan aman dengan cara menunggu massa di taman Imbi Jayapura. Terdakwa kemudian menelpon saksi Apkol Uropmabin untuk menginformasikan akan ke taman Imbi Jayapura. Kemudian terdakwa diantar ke taman Imbi Jayapura oleh Soleman Itlay. Terdakwa duduk -duduk saja di taman Imbi sekitar 3 jam sambil menunggu massa dan kemudian ketika massa tiba mengikuti massa jalan kaki ke kantor Gubernur Papua sambil mengatur massa yang jalan agar tidak keluar dari tali komando yang telah dipasang. Terdakwa  tidak mengikuti rapat yang dilakukan sebelum aksi dan tidak melakukan orasi pada saat aksi. Bahwa aksi menolak rasisme bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua terkait penolakan rasisme kepada Gubernur oleh karena tempat yang dituju adalah kantor gubernur.

Bahwa pada aksi tanggal 19 agustus 2019 tidak ada bendera Bintang kejora di tiang kantor gubernur Papua sedangkan pada aksi 29 agustus 2019, terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa bendera Bintang Kejora sepanjang aksi, siapa yang menurunkan bendera Merah putih dan kemudian menaikan bendera bintang kejora di kanrtor gubernur. Ahli MUHAMMAD RULIYANDI, S.H.M. Ahli Hukum Tata Negara yang dihadirkan oleh JPU menerangkan bahwa terkait dengan pelanggaran terhadap bendera merah putih telah diatur dalam UU tersendiri yakni Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan “Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan laindengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia. Oleh karenanya apabila ada pelanggaran terhadap bendera merah putih haruslah dikenakan UU ini, bukan dengan menggunakan pasal makar. Bahwa terkait bendera Bintang Kejora yang dikibarkan pada tanggal 29 Agustus 2019 bukanlah dilakukan oleh terdakwa atau bukan atas perintah atau inisiatif terdakwa. Bahwa di dalam Buku II Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dari pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 129 KUHP tidak satupun yang menerangkan terkait pelanggaran terhadap bendera merah putih baik dalam bentuk penurunan, pengrusakan, pembakaran ataupun bentuk pelanggaran lainnya karena terkait bendera dan lambang negara diatur dalam UU tersendiri yakni UU Nomor 24 tahun 2009  tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis, apabila ada pengrusakan atau penurunan bendera merah putih sebagaimana aksi pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Gedung Gubernur Papua maka yang digunakan ada ketentuan pidana yakni pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan “Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan laindengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara Republik Indonesia.

Dengan demikian unsur ‘makar” yang didakwa dan dituntut kepada Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

 

  1. Unsur “Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara”

 Merupakan unsur subjektif, bahwa orang yang melakukan makar harus bermaksud melakukan suatu tindakan yang dapat diberikan kualifikasi membuat wilayah Negara jatuh ke tangan musuh baik seluruh atau sebagian.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Pembentuk Undang-Undang telah mengartikan oogmerk itu sebagai naaste doel, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata naaste doel itu sendiri. Lamintang di bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa secara harfiah kata naaste doel itu berarti tujuan samping atau tujuan lain disamping tujuan pokok, namun karena tidak lazim digunakan orang dalam hukum pidana, maka oogmerk diterjemahkan dengan kata “Dengan Maksud”. Pembentuk Undang-Undang dengan tegas mencantumkan unsur oogmerk sebagai salah satu unsur tindak pidana yang ada di dalamnya. Maka unsur oogmerk di dalam pasal 106 KUHP itu artinya maksud dari pelaku itu adalah untuk melawan kekuasaan yang ada di Indonesia dan untuk melawan kekuasaan tersebut, pelaku (dengan sengaja) memisahkan seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. “Niat” oleh pembentuk UU digunakan sebagai suatu tanda atau pedoman untuk menyatakan adanya kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting yang mengartikan opzet sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en weteng). Berdasarkan Memorie van Teolichting maka diketahui bahwa kesengajaan itu ada apabila si pelaku itu menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Prof Muljatno mengadakan perbedaan antara percobaan yang selesai (vol tooide poging), artinya seluruh kelakuan yang harus dilakukan oleh terdakwa untuk menimbulkan kejahatan yang dituju sudah dilakukan dan tinggal menunggu akibatnya saja, dan percobaan yang terhenti  (geschorchte poging). Sehubungan dengan ini dalam hal makar atau percobaan yang belum selesai, Prof Muljatno berpendapat : Sebaliknya dalam pasal 104 misalnya, kalau makar belum selesai, (dan juga dalam delik-delik percobaan yang tidak selesai) oogmerk mempunyai makna yang subjektif, artinya harus 100 persen murni yang diinginkan oleh terdakwa. Jelas bahwa niat (oogmerk) terhadap delik makar dan percobaan yang belum selesai adalah mempunyai makna yang subjektif, artinya harus 100 persen murni yang diingini oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, para ahli dan barang bukti serta keterangan Terdakwa;

Bahwa aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 adalah respon terhadap aksi rasis yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Aksi ini bertujuan agar negara menghapuskan praktek rasisme dengan menghukum pelaku dan memberikan perlindungan terhadap orang Papua. Jika tidak ada aksi rasisme di Surabaya tentu tidak akan ada aksi menentang rasisme yang terjadi di berbagai kota di Papua termasuk di Jayapura.

Bahwa sepanjang tanggal 27 dan 28 Agustus 2019, Terdakwa IRWANUS UROPMABIN  bersama saksi Apkol Uropmabin mengikuti kegiatan mahasiswa katholik PMKRI di balai Pertanian Waena dari pagi hingga tengah malam. Pada pagi hari tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa ke kampus untuk rencana mengkuti kuliah namun didatangi oleh SOLEMAN ITLAY yang kemudian meminta terdakwa untuk ikut mengawal aksi massa agar berjalan aman dengan cara menunggu massa di taman Imbi Jayapura. Terdakwa kemudian menelpon saksi Apkol Uropmabin untuk menginformasikan akan ke taman Imbi Jayapura. Kemudian terdakwa  diantar ke taman Imbi Jayapura dengan menggunakan motor diantar oleh Soleman Itlay. Terdakwa duduk -duduk saja di taman Imbi sekitar 3 jam sambil menunggu massa dan kemudian ketika massa tiba mengikuti massa jalan kaki ke kantor Gubernur Papua sambil mengatur massa yang jalan agar tidak keluar dari tali komando yang telah dipasang. Terdakwa  tidak mengikuti rapat yang dilakukan sebelum aksi dan tidak melakukan orasi pada saat aksi. Bahwa aksi menolak rasisme bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua terkait penolakan rasisme kepada Gubernur oleh karena tempat yang dituju adalah kantor gubernur.

Dengan demikian unsur ‘Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara”yang didakwa dan dituntut kepada Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

 

  1. Unsur “Apabila Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP 

Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan: Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan) (Lamintang, 1984: 511). Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
  2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
  3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Selanjutnya Memorie van Toelichting (MvT) hanya memberikan pengertian tentang uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan), yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian dari voorbereidings handelingen (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan. Hubungan antara makar dan percobaan dijelaskan dalam Pasal 87 KUHP, disebutkan bahwa “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,seperti maksud dari pasl 53 KUHP”.

Dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi hukum pidana diadakan perbedaan antara “perbuatan persiapan” (voorbereidingshandeling) dan perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandeling). Menurut Tresna (Azas-Azas Hukum Pidana disertai Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting, Tiara, Jakarta, 1959) melihat susunan kata-kata dari pasal 53 ayat (1) itu terlihat seakan-akan pelaksanaan yang harus sudah dimulai itu dimaksudkan sebagai pelaksanaan kehendak yang berbuat, akan tetapi dari penjelasan resmi tentang pasal tersebut ternyata bahwa hal itu harus diartikan sebagai pelaksanaan dari kejahatannya. Jika dihubungkan dengan perkataan “selesainya” pelaksanaan itu, perkataan mana hanya dapat diartikan selesainya kejahatan dan bukan selesainya kehendak. Menurut Memorie van Toelichting (MvT) batas yang tegas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan dalam wet. Untuk mencegah persoalan kapankah perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dan kapan sudah merupakan perbuatan pelaksanaan ada dua teori yaitu;

  1. Teori subyektif
  2. Teori obyektif

Teori subyektif di dalam mencari rumusan bagi arti permulaan pelaksanaan adalah menitikberatkan pada maksud dari seseorang dalam melakukan kejahatan. Teori ini memberi kesimpulan bahwa ada permulaan pelaksanaan jika ditinjau dari sudut niat si pembuat apa yang telah dilakukan itu telah ternyata kepastian niat tadi. Jadi teori subjektif berpendapat bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan jika sudah ada kepastian niat dari si pembuat, sehingga ukuran atau dasar yang dipergunakan adalah kehendak atau watak (mentalitet) pembuat. Muljatno dalam menentukan batas adanya perbuatan pelaksanaan meninjaunya dari dua faktor, yaitu dari sifat percobaannya sendiri dan dari sifat umumnya delik apa yang telah dilakukannya itu sendiri. Sehingga menurut beliau perbuatan pelaksanaan itu ada, bila ada suatu perbuatan yang memenuhi tiga syarat :

  1. Secara obyektif apa yang dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju, atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
  2. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa ditujukan atau diarahka pada delik yang tertentu tadi;
  3. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan yang bersifat melawan hukum. (Moeljatno, 1985).

Permulaan pelaksanaan dalam pasal di atas ditafsirkan sebagai permulaan melakukan kejahatan dan tidak selesai. Perbuatan permulaan pelaksanaan menurut Memorie van Toelichting harus dibedakan dengan  perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Meski demikian, tidak mudah membedakan antara keduanya dan oleh karena itu diserahkan pada pertimbangan hakim. Dalam konteks ini, Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan persiapan merupakan mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan pelaksanaan melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa;

Bahwa aksi tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019 adalah respon terhadap aksi rasis yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Aksi ini bertujuan agar negara menghapuskan praktek rasisme dengan menghukum pelaku dan memberikan perlindungan terhadap orang Papua. Jika tidak ada aksi rasisme di Surabaya tentu tidak akan ada aksi menentang rasisme yang terjadi di berbagai kota di Papua termasuk di Jayapura.

Bahwa sepanjang tanggal 27 dan 28 Agustus 2019, Terdakwa IRWANUS UROPMABIN  bersama saksi Apkol Uropmabin mengikuti kegiatan mahasiswa katholik PMKRI di balai Pertanian Waena dari pagi hingga tengah malam. Pada pagi hari tanggal 29 Agustus 2019 terdakwa ke kampus untuk rencana mengikuti kuliah namun didatangi oleh dengan SOLEMAN ITLAY yang kemudian meminta terdakwa untuk ikut mengawal aksi massa agar berjalan aman dengan cara menunggu massa di taman Imbi Jayapura. Terdakwa kemudian menelpon saksi Apkol Uropmabin untuk menginformasikan akan ke taman Imbi Jayapura. Kemudian terdakwa diantar ke taman Imbi Jayapura oleh Soleman Itlay. Terdakwa duduk -duduk saja di taman Imbi sekitar 3 jam sambil menunggu massa dan kemudian ketika massa tiba mengikuti massa jalan kaki ke kantor Gubernur Papua sambil mengatur massa yang jalan agar tidak keluar dari tali komando yang telah dipasang. Terdakwa  tidak mengikuti rapat yang dilakukan sebelum aksi dan tidak melakukan orasi pada saat aksi. Bahwa aksi menolak rasisme bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua terkait penolakan rasisme kepada Gubernur oleh karena tempat yang dituju adalah kantor gubernur. Menurut Ahli Politik, Dr.Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc bahwa aksi pada yang dilakukan tidak ada tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan atau melakukan makar karena aksi itu merupakan aksi protes terkait ketidakadilan yang dialami oleh rakuat Papua akibat perlakukan rasismen yang mereka alami. Dari uraian diatas maka unsur “Apabila Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP” yang didakwakan dan dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

 

  1. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Memahami konsep teoritik deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

  1. yang melakukan;
  2. yang menyuruh lakukan;
  3. yang turut serta melakukan;
  4. yang sengaja melakukan.

Sebagaimana pernah dibahas dalam artikel Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP. Namun didalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan peran atau kualifikasi perbuatan Terdakwa IRWANUS UROPMABIN terhadap delik yang dituduhkan kepadanya. Perlu diuraikan kualifikasi Terdakwa  IRWANUS UROPMABIN dalam konstruksi deelneming sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP. Jika perbuatan terdakwa dikualifikasi sebagai pleger,maka terdakwalah yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mewujudkan semua unsur delik yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP. Lalu seperti apa kualifikasi penyertaan dari Para Terdakwa lainnya yang dituntut dalam berkas perkara terpisah. Apakah TerdakwaIRWANUS UROPMABIN atau TerdakwaBUKTAR TABUNI, terdakwa AGUS KOSAY,  terdakwa STEVEN ITLAY, terdakwa ALEXANDER GOBAY, terdakwa  FERRY KOMBO ataukah terdakwa HENGKY HILAPOK yang dikualifikasi  sebagai manus ministra (onmiddelijke dader)/pelaku langsung dan siapa diantara para terdakwa sebagai pelaku peserta ?. Apabila kualifikasi Terdakwa IRWANUS UROPMABIN  sebagai medepleger maka seharusnya digambarkan secara jelas dan pola-pola hubungan perbuatan antara Terdakwa IRWANUS UROPMABIN dengan para terdakwa lainnya. JPU juga tidak bisa menjelaskan siapa yang menjadi medepleger. Tujuannya untuk dapat dipenuhinya syarat medepleger yakni ada kerjasama yang erat yang dilakukan secara sadar (bewste samenwerking) dan ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijkeuitvoering). Padahal dipersidangan, saksi HENGKY HILAPOK dan saksi ALEXANDER GOBAY menerangkan bahwa mereka tidak berkomunikasi atau melihat terdakwa pada saat aksi ataupun membagi tugas untuk aksi antara saksi HENGKY HILAPOK dan saksi ALEXANDER GOBAY  dengan Terdakwa. Dari uraian diatas maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang didakwakan dan dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa IRWANUS UROPMABIN tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

 

Majelis Hakim Yang Mulia;

Rekan Jaksa Penuntut Umum yan terhormat;

Serta hadirin sekalian;

Kita semua mungkin pernah mendengar dan membaca mengenai adanya Miscarriage of justice (kegagalan penegakkan keadilan) yang merupakan persoalan universal yang dihadapi oleh hampir seluruh negara dalam penegakkan sistem peradilan pidananya. Menurut Clive Walker, terdapat empat hal penting yang terkandung dalam makna miscarriage of justice, yaitu:

  1. Kegagalan penegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada produk pengadilan atau dalam sistem hukum pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar pengadilan, terbentuk dari kekuasaan penegak hukum yang bersifat memaksa (coercive power);
  2. Kegagalan penegakkan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya yang tidak resmi;
  3. Kegagalan penegakkan keadilan harus pula mencakup kelemahan Negara ketika menjalankan tanggung jawabnya;
  4. Kegagalan penegakkan keadilan harus ditegaskan pada hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

Istilah miscarriage of justice terus berkembang dan dipergunakan untuk menggambarkan bahwa dalam sistem hukum negara-negara di dunia terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam putusan pengadilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, patutlah kita semua, baik rekan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Yang Mulia atau pun kami sendiri selaku Penasihat Hukum, harus berpegang teguh pada asas-asas yang terkandung dalam penegakkan keadilan serta harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari miscarriage of justice pada perkara ini.

 

VIII. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa dari paparan kami tersebut di atas maka dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan saja maka dianggap bahwa pasal yang didakwakan itu tidak terbukti. Sehingga itu berarti tindak pidana Makar sebagaimana DAKWAAN KESATU PASAL 106 KUHP Jo PASAL 55 AYAT (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa IRWANUS UROPMABIN Tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sampailah kami pada permohonan sebagai berikut:

Pertama :  Menyatakan Terdakwa IRWANUS UROPMABIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana makar Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat tuntutaan Jaksa Penuntut Umum.

Kedua   : Membebaskan Terdakwa IRWANUS UROPMABIN dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Ketiga   : Merehabilitasi nama baik Terdakwa IRWANUS UROPMABIN di masyarakat dan membebankan biaya persidangan kepada Negara.

Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa member petunjuk dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Balikpapan, 09 Juni 2020

 

 Hormat kami

KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM PAPUA

PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

 

 

EMANUEL GOBAY, S.H, M.H;

 

 

GANIUS WENDA, S.H, M.H;

 

 

YULIANA YABANSABRA, S.H;

 

 

WEHELMINA MORIN, S.H;

 

 

BERNARD MARBUN, S.H;

 

 

NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H;

 

 

FATHUL HUDA WIYASHADI, S.H;

 

 

LATIFAH ANUM SIREGAR, S.H, M.H

 

 

GUSTAF R.KAWER, S.H, M.Si;

Catatan redaksi: Isi pledoi ini sesuai dengan berkas pledoi yang diterima Jubi dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM, namun formatnya mengalami perubahan karena ditampilkan dalam bentuk teks untuk mempermudah pembaca. Naskah pledoi dalam bentuk PDF dapat diunduh di Pledoi IRWANUS

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top