Follow our news chanel

PM Kepulauan Solomon didesak hapus kebijakan bebas pajak perusahaan tambang

Aktivis lokal Lawrence Makili. - Solomon Star News
PM Kepulauan Solomon didesak hapus kebijakan bebas pajak perusahaan tambang 1 i Papua
Aktivis lokal Lawrence Makili. – Solomon Star News

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Honiara, Jubi – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, telah didesak untuk menghapus kebijakan pembebasan 100% pajak yang diberlakukan kepada perusahaan tambang bauksit di Pulau Rennell, Provinsi Renbel. Tambang bauksit tersebut dimiliki oleh perusahaan penebang Tiongkok, APID Ltd, yang telah mengontrak perusahaan berbasis Hong Kong, Bintan Mining, untuk menjalankan operasinya.

Aktivis lokal, Lawrence Makili, berkata jika Pemerintah sedang berupaya mencari cara untuk mengisi brankasnya, PM Sogavare harus menghapuskan kebijakan bebas pajak yang telah diberikan kepada perusahaan tambang itu.

“Ada banyak bidang di mana kita bisa menghasilkan uang sendiri sebagai negara, jika kita dipimpin oleh pemimpin yang bertanggung jawab,” terang Makili. “Cara-cara ini termasuk dengan menggunakan sumber daya kita sendiri untuk merangsang perkembangan ekonomi, dan salah satunya adalah memberlakukan pajak yang sesuai pada usaha-usaha asing yang beroperasi di sini,” tambahnya.

“Namun, yang kita lihat adalah investor asing bisa masuk dan mengeluarkan sumber daya kita dengan cuma-cuma keluar negeri.”

Makili menegaskan bahwa sumber daya itu adalah milik negara dan harus digunakan untuk keuntungan ekonomi. Menurutnya, meskipun sudah pernah ada desakan yang serupa sebelumnya, pemerintah terus menerus membiarkan perusahaan tambang ini untuk menikmati keputusan bebas pajak.

Dalam pidatonya selang forum Australia-Solomon Islands Business Forum baru-baru ini, PM Sogavare menjelaskan bahwa pemerintahannya, melalui Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan, sedang bekerja melakukan peninjauan kebijakan pajak.

Loading...
;

“Pemerintah bersedia menerima masukan dan dialog dalam bidang ini, dan akan membawa RUU Administrasi Pajak, RUU Bea dan Cukai, dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Parlemen,” tutur Sogavare.

Dia menambahkah ketiga RUU ini tidak bisa dibahas dalam sidang parlemen tahun ini, namun akan diagendakan dalam pertemuan Parlemen 2020. PM Sogavare juga mengakui bahwa ia paham bagaimana kebijakan pajak yang berlaku saat ini mempengaruhi sektor swasta, terutama setelah perusahaan tembakau Solomon Islands Tobacco Company (SITCO) dan Solomon Breweries Ltd (Solbrew) datang mengunjunginya. (Solomon Star)


Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top