PM Vanuatu didesak untuk mundur oleh pemimpin oposisi

Pemimpin blok Oposisi Vanuatu, MP Ismael Kalsakau, di luar Pengadilan Banding. - DVU/Oleh Richard M. Nanua
PM Vanuatu didesak untuk mundur oleh pemimpin oposisi 1 i Papua
Pemimpin blok Oposisi Vanuatu, MP Ismael Kalsakau, di luar Pengadilan Banding. – DVU/Oleh Richard M. Nanua

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Port Vila, Jubi – Pemimpin blok Oposisi Vanuatu, MP Ismael Kalsakau, meminta Perdana Menteri (PM) Charlot Salwai untuk mundur, setelah Pengadilan Banding mengeluarkan putusannya, Sabtu kemarin (20/7/2019), atas gugatan penunjukan jabatan-jabatan Sekretaris Parlemen (PS; Parliamentary Secretaries).

MP Kalsakau mengumumkan desakan itu dalam konferensi pers yang diadakan di kompleks Parlemen setelah sidang banding selesai.

Menurut hukum yang berlaku, kata MP Kalsakau, seorang perdana menteri tidak memiliki kuasa untuk menunjuk PS, dan fakta itu didukung oleh Pengadilan Banding kemarin. MP Kalsakau berkata ada kemungkinan gugatan pidana akan diajukan menyusul keputusan ini, mengingat besarnya dana yang telah dihabiskan sejak posisi-posisi PS itu dibuat pada 2016.

Ia mengatakan bahwa jika PM adalah seorang yang bermartabat, dia seharusnya mengundurkan diri jabatannya mengingat besarnya jumlah dana publik yang telah dihabiskan untuk gaji PS di bawah kepemimpinannya.

MP Kalsakau lalu berterima kasih kepada MP dari Tanna, Johnny Koanapo, yang telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai PS, sebelum keputusan atas kasus ini ditentukan di pengadilan.

Ia juga membenarkan bahwa minggu depan (minggu ini), blok oposisi akan mengajukan keluhan resmi ke Kantor Ombudsman di bawah kode etik dan perilaku, Leadership Code. Ia telah mengumumkan kepada publik bahwa dia akan melanjutkan kasus itu sampai akhirnya, dan keputusan blok-nya untuk mengajukan keluhan minggu ini adalah bagian dari pertempuran yang sedang berlangsung antar-kedua pihak. Jika ada komplikasi lainnya yang timbul akibat putusan itu, maka kemungkinan lebih banyak kasus pidana akan akan diajukan.

Loading...
;

Pengadilan Banding telah menolak keputusan Mahkamah Agung dalam perkara ini, saat ia memutuskan bahwa posisi semua posisi PS dibatalkan dan tidak lagi memiliki kekuasaan apa-apa. Pengadilan Banding telah mencapai keputusan bahwa kontrak penunjukan PS dari Anggota Parlemen (MP) yang terpilih, seperti yang dilakukan PM Salwai, telah melanggar Konstitusi dan tidak sah menurut hukum negara itu.

Sementara itu, semua PS diharuskan untuk menyerahkan kembali kendaraan dinas mereka kemarin, setelah putusan Pengadilan Banding resmi. (Daily Post Vanuatu/Richard M. Nanua dan Anita Roberts)


Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top