HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

PN Balikpapan tolak eksepsi 7 tapol Papua

Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan saat membacakan putusan sela dalam perkara makar tujuh tapol Papua. - Dok. Tim Penasehat Hukum
PN Balikpapan tolak eksepsi 7 tapol Papua 1 i Papua
Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan saat membacakan putusan sela dalam perkara makar tujuh tapol Papua. – Dok. Tim Penasehat Hukum

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pengadilan Negeri Balikpapan menolak eksepsi yang diajukan tujuh tahanan politik atau tapol Papua yang dijadikan terdakwa makar dan sedang diadili di Balikpapan, Selasa (3/3/2020). Sejumlah tiga majelis hakim berbeda menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ketujuh tapol Papua, dan memerintahkan jaksa untuk melanjukan proses persidangan dengan menghadirkan para saksi dan bukti dalam perkara itu.

Ketujuh tapol Papua yang diadili di Pengadilan Negeri Balikpapan itu adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay, serta Feri Bom Kombo, Hengky Hilapok, dan Irwanus Uropmabin. Ketujuh tapol itu ditangkap dan dipidanakan pasca sejumlah unjukrasa anti rasisme Papua terjadi sebagai reaksi atas kasus rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019.

PN Balikpapan tolak eksepsi 7 tapol Papua 2 i Papua

Ketujuh tapol Papua itu diperiksa oleh tiga majelis hakim berbeda. Dalam persidangan 20 Februari 2020 lalu,  Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua selaku tim penasehat hukum ketujuh tapol Papua membacakan eksepsi yang antara lain mempertanyakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa dan mengadili perkara ketujuh tapol Papua.

Eksepsi tim penasehat hukum pada 20 Februari itu juga menyoal ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun Surat Dakwaan, sehingga dakwaan menjadi kabur. Tim penasehat hukum ketujuh tapol Papua juga mempertanyakan pemisahan berkas perkara itu dinilai melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam persidangan Selasa, ketiga majelis hakim yang berbeda membacakan tujuh putusan sela yang sama-sama menolak seluruh eksepsi tim penasehat hukum tujuh tapol Papua. Melalui putusan selanya, ketiga majelis hakim menyatakan eksepsi ketujuh tapol Papua tidak berdasarkan hukum.

Dalam siaran pers Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, tim penasehat hukum ketujuh tapol Papua menyatakan kekecewaannya, dan menilai ketiga majelis hakim tidak cermat dalam memeriksa Surat Dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum. “Karena jelas-jelas keberatan kami ini berdasarkan ketentuan hukum, bahwa Surat Dakwaan yang dibuat berdasarkan proses hukum yang tidak sesuai prosedur dan disusun secara tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas, sehingga tidak sah,” demikian siaran pers tim penasehat hukum tujuh tapol Papua.

Loading...
;

Putusan sela ketiga majelis hakim yang menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ketujuh tapol Papua dinilai tim penasehat hukum mengabaikan asas Integritas, Adil dan Rasa Keadilan Masyarakat yang diatur Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendapat hakim yang menolak mengaitkan perkara tujuh tapol Papua dengan konflik politik di Papua serta kasus pelanggaran hak asasi manusia ataupun kasus rasisme Papua yang dialami para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 juga dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan hakim menggali, mengikuti, dan memahami keadilan yang hidup dalam masyarakat Papua.

“Pandangan hakim yang sempit dalam memahami perkara tujuh tapol Papua dalam konteks konflik sosial politik di Papua, serta tidak adil dalam menilai dan membuat putusan akan membuat lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan akan menjadi sia-sia. Proses peradilan itu akan menjadi proses yang diskriminatif bagi rakyat Papua, membuat tujuh tapol Papua ini dijauhkan dari keadilan. Itu juga membuat citra penegakan hukum menjadi buruk dalam pandangan masyarakat,” demikian siaran pers tim penasehat hukum ketujuh tapol Papua.

Pada akhir sidang Selasa, ketiga majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah membuat jadwa sidang selanjutnya yang telah disepakati jaksa penuntut umum dan tim penasehat hukum ketiga terdakwa. Persidangan ketujuh tapol Papua akan dilangsungkan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada 10 Maret 2020.

Jaksa penuntut umum menyatakan telah menyiapkan 14 sampai 15 orang saksi memberatkan. Tim penasehat hukum ketujuh tapol Papua menyatakan akan segera menyiapkan saksi meringankan bagi ketujuh klien mereka itu. “Kami juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli yang meringankan para terdakwa,” kata advokat Latifah Anum Siregar saat dihubungi di Balikpapan pada Rabu (4/3/2020). (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top