PN Biak Numfor mulai sidangkan praperadilan terhadap polisi

Papua
Kuasa hukum tersangka Yehezkiel Boseran dari LBH Kyadawun usai mendaftarkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Biak Numfor beberapa waktu lalu - Jubi. Dok LBH Kyadawun

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pengadilan Negeri (PN) Biak Numfor, Papua mulai menyidangkan permohonan praperadilan terhadap kepolisian, yang diajukan seorang tersangka, Yehezkiel Boseran (28 tahun).

Kuasa hukum pemohon dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kyadawun Gereja Kristen Injili (GKI) Klasis Biak Selatan, Imanuel Rumayom mengatakan, termohon dalam praperadilan itu, yakni Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor, dan Kepala Kepolisian Sektor Warsa.

“Sidang perdana digelar kemarin, Senin pagi (6/9/2021), oleh hakim tunggal, Dominggus Puturuhu. Agendanya  pembacaan permohonan pemohon, dan jawaban pihak termohon,” kata Imanuel Rumayom kepada Jubi, Selasa (7/9/2021).

Menurutnya, sidang lanjutan digelar hari ini, Selasa (7/9/2021). Agendanya, tanggapan pemohon terhadap jawaban termohon. Kuasa hukum kedua pihak, pemohon dan termohon, hadir dalam sidang perdana.

“Kami pikir, permohonan pra peradilan ini menjadi fungsi kontrol bagi para penyidik kepolisian, agar bekerja profesional dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia,” ujarnya.

Kata Rumayom, kliennya mangajukan permohonan praperadilan, sebab penetapannya sebagai tersangka pelanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 oleh Polsek Warsa beberapa waktu lalu, dinilai ambigu atau tidak pasti. Terkesan ada upaya kriminalisasi.

Katanya, penetapan Boseran sebagai tersangka berawal ayahnya, Abner Boseran (61 tahun) dikeroyok empat orang pada 9 Maret 2021 silam.

Loading...
;

Mendengar ayahnya dikeroyok, Yehezkiel Boseran menuju ke lokasi. Akan tetapi, tanpa sengaja membawa pisau dapur. Sebab ketika itu, ia sedang membuat kacamata molo (kacamata menyelam).

“Inilah yang dijadikan dasar menetapkan klien kami sebagai tersangka, dan melanggar Undang-Undang Darurat. Padahal pisau yang dibawanya tidak dipergunakan untuk melukai orang,” ucapnya.

Katanya, penetapan tersangka oleh Polsek Warsa dan Polres Biak Numfor tidak tepat, dan ada yang janggal. Kejanggalan itu di antaranya, pisau yang dibawa kliennya merupakan alat kerja sehari hari.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, secara spesifik mengatur senjata tajam untuk alat pertanian, alat dapur atau benda pusaka tidak dapat dipidanakan. Pisau yang dibawa kliennya, dapat dikategorikan peralatan pertanian atau alat dapur.

Ia mengatakan, dalam surat panggilan terhadap tersangka, tidak dicantumkan secara spesifik uraian kejadian tindak pidana apa yang dilakukan Yehezkiel Boseran.

“Terkesan pasal ini digunakan mengkriminalisasi masyarakat biasa. Kami menilai, penyidik Polsek Warsa dan Polres Biak Numfor keliru dalam menetapkan tersangka melanggar Undang-Undang Darurat,” ucapnya.

Sebelumnya, tersangka Yehezkiel Boseran mengatakan, ia tanpa sadar membawa pisau ke lokasi pengeroyokan ayahnya.
Sebab, saat mendengar ayahnya dikeroyok ia sedang melakukan aktivitas pekerjaan rumah sehari-hari.

“Saat tiba di lokasi, saya sempat hendak dikeroyok pelaku yang mengeroyok ayah saya,” kata Boseran.

Namun katanya, karena para pelaku melihat ia membawa pisau, mereka akhirnya mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top