HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

PN Nabire diminta batalkan rencana eksekusi tanah milik keluarga Waum

PN Nabire diminta batalkan rencana eksekusi tanah milik keluarga Waum 1 i Papua
Legislator Papua, Jhon Gobai ketika menemui Kepala BPN Papua – Jubi/Dok, Jhon NR Gobai.

Nabire, Jubi – Pengadilan Negeri (PN) Nabire diminta membatalkan rencana eksekusi tanah milik keluarga Waum yang dicaplok Andreas Soenarto, salah satu mantan Bupati Nabire, yang dijual kepada Liong, salah satu satu pengusaha Nabire.

“Saya minta dengan hormat agar PN Nabire membatalkan rencana eksekusi tanah tersebut. Sebab tanah Papua adalah tanah adat dan tidak bisa melangkahi adat, tetapi harus menghormati adat, ” kata legislator Papua, Jhon NR Gobai dalam rilis yang diterima Jubi di Nabire, Sabtu ( 04/05/2019).

Dijelaskan Gobai, tanah yang sedang bersengketa di Nabire (tanah bekas Pasar Buton dekat BRI Nabire) adalah tanah adat Suku Wate yang diserahkan kepada keluarga Waum. Dan pada tahun 1977-1978, Pak Soenarto (mantan Bupati saat itu) mencaplok tanah tersebut dan membuat sertifikat tanpa prosedur yang tidak benar. patut diduga beberapa tanahnya juga dicaplok dengan cara yang tidak benar.

PN Nabire diminta batalkan rencana eksekusi tanah milik keluarga Waum 2 i Papua

Dia menjelaskan, Pasal 6 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain; kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti.

Tercatat juga kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64 Perkaban No. 3 Tahun 2011 mengatur pula bahwa permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya.

“Jadi, tanah yang menjadi obyek sengketa antara Mama Waum dan Ibu Liong, Salah satu cacatnya adalah sertifikat asalnya yang dipegang oleh bapak Andreas Soenarto adalah cacat administrasi karena sertifikat tersebut bukan ditandatangani oleh Kepala BPN tetapi oleh Kepala Seksi,”jelasnya.

Loading...
;

Lanjut Gobai, sesuai UU No 21 Tahun 2001 dan Perdasus No 23 Tahun 2008, pelepasan yang dimiliki Ibu Liong yang berasal Badan Musyawarah Adat Nabire adalah keliru karena tanah adat ini bukan dimiliki oleh Badan Musyawarah Adat Nabire tetapi Suku Wate yang wadahnya adalah BMA Suku Wate.

Menurut Legislator dari Paniai ini, penerbitan sertifikat pertama adalah cacat administrasi sehingga BPN Papua dan BPN Nabire harus dapat mengklarifikasi dan membatalkan sertifikat sesuai dengan PERKEP BPN No 11 Tahun 2016 tentang kasus pertanahan.

“Saya sudah ketemu BPN Papua dan meminta untuk dibatalkan,” tuturnya.

Yang kedua, Gobai meminta kepada PN Nabire harus membatalkan keputusannya dan mengkaji kembali Sertifikat pak A. Soenarto. Pengadilan Nabire diminta agar tidak melakukan eksekusi atas putusan pengadilannya karena diduga masih banyak data dan saksi yang kurang, serta penerbitan sertifikatnya telah menyalahi aturan.

“Saya juga Kapolda Papua, Bupati Nabire dan Kapores Nabire untuk segera memediasi permasalahan ini,” pintahnya.

Dalam pertemuan dengan kepala BPN Papua, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Arius Yambe, berjanji akan mengirim timnya ke Nabire dengan membawa bukti surat – surat yang sudah diserahkan pihaknya.

“Itu sesuai janji Kepala BPN Papua,” ucapnya.

Terpisah, pemilik tanah yang disengketakan, mama Axamina Waum mengatakan pihaknya tidak akan menerima eksekusi yang rencananya akan dilakukan oleh BPN Nabire. Pasalnya, tanah tersebut adalah milik kelga yang diperoleh dari orang tua yang sudah tiada.

Menurut mama Waum, pada tahun 1979 saat Soenarto menjabat Bupati Paniai (Nabire sebelum dimekarkan), datang dan meminta tempat kepada orang tuanya (Bapak dan ibu Axamina waum) untuk mendirikan tempat bagi keluarganya istirahat bagi keluarga.

“Waktu itu Sunarto jadi Bupati. Dia datang minta tempat untuk buat semacam Honai untuk anak – anaknya istirahat. Biar hari libur dong datang mandi – mandi,” kisahnya.

Lanjut Mama Waum, karena diganggap anak mantu (istri Soenarto OAP) maka kedua orang tuanya pun memberikan sedikit tempat. Setelah itu, tanpa sepengetahuan orang tua Axsamina Waum, Soenarto membuat sertifikat tapi bukan hanya untuk sepenggal tanah yang diberikan. Tetapi semua tanah milik keluarga Waum.

“Sebelum bapak meninggal beliau sudah ajukan permohonan ke BPN Nabire untuk pengukuran dan sertifikat akan tetapi BPN Nabire tidak datang sampai bapak meninggal,” terangnya.

Setelah itu, pihak keluarga Waum ke pertanahan untuk mengecek lagi permohonan namun dari jawaban yang diperoleh bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Yacoba Sawo dan Ibu Liong.

“Ini baru kami tau kalau tempat ini sudah ada sertifikat,” ucapnya.

Sehingga dia meminta kepada pihak yang telah memiliki sertifikat tanah tersebut untuk hadir dan menjelaskan duduk perkaranya.

“Jadi saya minta harus Pak Andreas Soenarto dan ibu Liong untuk hadir dan bicara. Kami tidak mau hanya mereka kirim pengacara, mau Soenarto sakit atau apa kami tidak tahu, dia harus hadir,” harap Mama Waum.(*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top