Follow our news chanel

Previous
Next

PNG: apakah reformasi pendidikannya berhasil?

Anak-anak sekolah di Port Moresby, Papua Nugini. - Lowy Institute/ Commonwealth Secretariat
PNG: apakah reformasi pendidikannya berhasil? 1 i Papua
Anak-anak sekolah di Port Moresby, Papua Nugini. – Lowy Institute/ Commonwealth Secretariat

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Rachel Mason Nunn dan Genevieve Nelson

Papua Nugini (PNG) masih terus mereformasi sektor pendidikannya. Dalam beberapa tahun terakhir, pusat dari reformasi ini adalah pada kualitas pengajaran. Hasil penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa keefektifan guru adalah faktor dalam pembelajaran siswa berbasis sekolah yang paling penting. Meskipun demikian, PNG belum memiliki rencana pelaksanaan dan pendanaan yang jelas untuk meningkatkan keterampilan guru.

Kebijakan Tuition Fee Free (TFF) atau pembebasan biaya sekolah diluncurkan di PNG pada 2012. Ini adalah upaya keempat dalam memberikan pendidikan secara cuma-cuma. Hasil kajian awal kebijakan ini menemukan bahwa TFF berhasil mengurangi biaya yang dibebankan pada keluarga-keluarga, di sebagian besar sekolah yang, saat disurvei telah menerima subsidi TFF. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin jelas bahwa implementasi kebijakan itu berubah secara signifikan antar provinsi, dan pendekatan yang tidak konsisten dalam manajemen keuangan telah menyebabkan ketakpastian dan ketidakefisienan.

Meskipun prioritas utama dari kebijakan TFF adalah untuk mengurangi biaya sekolah, subsidi TFF tidak selalu dibayarkan penuh, yang lalu mengharuskan orang tua untuk membayar dana tambahan. Pada 2016, subsidi ini telah dibagi menjadi tiga komponen – administrasi kas, pengajaran dan pembelajaran, dan infrastruktur. Sebelumnya, sekolah-sekolah menerima subsidi TFF secara langsung, tetapi setelah reformasi berikutnya pada 2016, hanya komponen administrasi yang diberikan langsung kepada sekolah, dua komponen lainnya disalurkan melalui pemerintah provinsi.

Hal ini diakibatkan oleh kekhawatiran bahwa sekolah-sekolah tidak bisa mengelola dana itu dengan tepat dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah provinsi. Bukti yang ada menunjukkan bahwa beberapa pemprov mengelola dana ini dengan ketat, dan telah menerapkan persyaratan kepatuhan mereka sendiri yang harus dilengkapi oleh sekolah-sekolah sebelum bisa memberikan dana.

Pada 2019, kebijakan TFF masih berhasil di beberapa provinsi, sementara keberhasilan di beberapa provinsi lainnya dilaporkan terbatas, terutama provinsi pulau-pulau terpencil seperti Gulf dan Milne Bay. Keprihatinan utama yang dilaporkan oleh pendidik adalah bahwa subsidi TFF tidak diterima tepat waktu, dan oleh karenanya, orang tua harus membayar biaya sekolah anak-anaknya sendiri. Dalam beberapa kasus ini membuat mereka tidak mengirim anak-anak mereka ke sekolah sama sekali.

Loading...
;

Pada 2016, Kementerian Pendidikan mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kontrak lebih dari 3.000 guru pendidikan dasar yang baru setengah jalan pelatihannya dalam waktu 12 bulan, jika mereka tidak menyelesaikan pendidikan mereka. Setelah Kokoda Track Foundation dan Education Institute PNG berkomitmen untuk melatih mereka, kementerian setuju untuk memperpanjang batas waktu hingga akhir 2018.

Dari 2016 sampai 2018, 3.685 guru di 14 provinsi menerima ijazah guru pendidikan dasar mereka. Setelah pelatihan tambahan, mereka telah memiliki kualifikasi untuk mengajar tiga jenjang pertama pendidikan dasar.

Pemerintah PNG masih fokus pada kualitas guru, berharap akan ada peningkatan skala besar dalam hasil pengajaran. Guru-guru pendidikan dasar di beberapa provinsi dilaporkan masih tidak digaji dan tidak ada indikasi kapan mereka dapat masuk dalam daftar gaji. Ada juga ketakjelasan mengenai proses akreditasi, dan penundaan, dimana guru yang bekerja penuh tidak digaji, termasuk di provinsi Milne Bay dan Southern Highlands.

Sistem pendidikan di PNG saat ini dikenal sebagai 3-6-4, yaitu tiga tahun pendidikan dasar atau elementary, enam tahun sekolah dasar atau primary, dan empat tahun di jenjang sekolah menengah. Sejalan dengan sistem pendidikan di Australia dan sistem pendidikan lainnya, PNG telah berkomitmen untuk beralih ke sistem 1-6-6, yang berarti 1 tahun pendidikan dasar di sekolah elementary dan masing-masing enam tahun di sekolah dasar dan sekolah menengah.

Menteri Pendidikan, Joseph Yopyyopy, mengumumkan dalam sebuah konferensi pendidikan di Goroka pada bulan Juli 2019, bahwa transisi 1-6-6 akan diluncurkan pada tahun 2030. Agar bisa melakukan transisi ini, kualifikasi guru juga perlu ditingkatkan, begitu juga dengan perbaikan infrastruktur sekolah. Guru-guru pendidikan dasar yang baru dilatih akan kehilangan dua pertiga murid mereka, mengharuskan mereka untuk kembali mengikuti sebagai guru sekolah dasar, atau hanya mengajar siswa kelas 1, atau mempersiapkan diri untuk masuk ke pendidikan anak usia dini yang baru diusulkan.

Meskipun secara teori sistem 1-6-6 masuk akal, implementasi kebijakan tersebut menimbulkan kecemasan. Sekolah-sekolah khawatir mereka tidak memiliki infrastruktur yang memadai, saat ini saja kelas-kelas sudah penuh sesak. Peluang pelatihan lebih lanjut dan pengembangan profesional untuk guru juga sangat langka, dan pemantauan kinerja guru jarang dilakukan. Oleh karenanya, data dasar tentang kualitas guru di seluruh negeri sangat sedikit, juga belum ada rencana bagaimana keterampilan guru akan ditingkatkan dalam kesiapan untuk sistem 1-6-6.

Setelah PNG menjadi tuan rumah KTT APEC, pertanyaan mulai bermunculan, apakah dana yang dialokasikan untuk pendidikan telah dialokasikan ke pembelanjaan APEC, termasuk untuk membeli kendaraan-kendaraan mewah? Pada bulan Juli 2019, Bendahara Bayangan oposisi saat itu, dan Bendahara PNG sekarang, Ian Ling-Stuckey, mempertanyakan parlemen mengapa ada pembelanjaan dalam bidang pendidikan berkurang hingga 50%.

Hingga saat ini, masih ada kekhawatiran tentang gaji guru, and kerisauan akan pemotongan gaji. Hal seperti Ini juga mencegah orang-orang muda berprestasi tinggi untuk memulai karier sebagai pengajar, karena mereka yakin bahwa gaji dan tunjangan akan terus terbatas, ini merupakan risiko untuk masa depan PNG.

Terlepas dari berbagai keprihatinan dan tantangan ini, bukti yang ada menunjukkan bahwa ada komitmen meluas oleh guru-guru dan banyak yang menemukan jalur alternatif untuk mendukung sekolah-sekolah dan posisi mereka, termasuk kemitraan dengan masyarakat, Gereja, dan LSM.

Reformasi pendidikan yang lebih lanjut diperlukan. Peningkatan infrastruktur sekolah secara nasional mungkin bisa menjadi langkah awal. Selanjutnya, guru dan pelatih perlu dipantau kinerjanya, serta harus ada peluang lebih lanjut bagi mereka untuk menerima pelatihan tambahan dan pengembangan secara profesional. Agar PNG bisa mencapai visinya untuk memiliki sistem pendidikan kelas dunia, guru-guru perlu dilatih, diberikan sumber daya dan dukungan yang tepat. (The Interpreter/ Lowy Institute)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top