TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Poksus DPR Papua desak berbagai pihak sikapi aspirasi masyarakat Intan Jaya

Papua
Perwakilan masyarakat Intan Jaya saat menyerahkan rekomendasi dan penolakan penambangan Blok Wabu ke perwakilan DPR RI - Dok pribadi untuk Jubi

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua mendesak berbagai pihak menyikapi aspirasi masyarakat Intan Jaya. Kelompok Khusus ini berjumlah 14 anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan dari lima wilayah adat di Papua.

Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai mengatakan perwakilan masyarakat Intan Jaya telah menemui berbagai pihak di Papua dan Jakarta. Terakhir, mereka bertemu Komisi VII DPR RI dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Senin (28/3/2022).

Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat Intan Jaya, perwakilan kepala suku, tokoh adat, perwakilan mahasiswa, Ketua Poksus DPR Papua, dan Lembaga Masyarakat Adat menyatakan menolak rencana penambangan di Blok Wabu.

“Untuk itu, kami Poksus DPR Papua menyarankan pimpinan DPR RI segera mengundang semua pihak terkait, untuk membicarakan situasi dan akar masalah di Intan Jaya sesuai tuntutan warga,” kata John Gobai saat menghubungi Jubi melalui panggilan telepon, Selasa (29/2/2022).

Menurut Gobai, Poksus DPR Papua juga mendesak pimpinan Komisi VII DPR RI  segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dan mengundang Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Pemprov Papua agar mencabut izin penambangan Blok Wabu.

Poksus DPR Papua meminta Panglima TNI dan Kapolri mempertimbangkan keinginan masyarakat Intan Jaya dan berbagai kalangan, untuk menarik pasukan non organik dari Intan Jaya.

“Pengerahan pasukan militer sejak 16 Desember 2019 di Hitadipa, Ugimba dan beberapa kampung di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda, baik TNI, Polri, masyarakat, TPNPB-OPM, termasuk orang hilang dan anak-anak kecil juga turut menjadi korban meninggal dunia,” ucapnya.

John Gobai mengatakan, masyarakat menduga kekerasan terhadap warga terjadi dalam rangka mengejar TPNPB-OPM, dan berkaitan dengan rencana penbangan Blok Wabu.

“Kami mendampingi perwakilan masyarakat Intan Jaya bertemu DPR RI, sebagai tindaklanjut aspirasi yang mereka sampaikan ke Poksus DPR Papua beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Saat bertemu pihak DPR RI, perwakilan masyarakat Intan Jaya menyampaikan penolakan mereka terkait rencana penambangan Blok Wabu.

Ketua Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya Papua, Bartolomeus Mirip mengatakan dalam audiensi itu pihaknya menyatakan sikap menolak rencana penambangan Blok Wabu di Intan Jaya, yang akan dilakukan oleh PT Mind Id dan PT Antam.

“Kami meminta DPR RI mendesak Mentri ESDM agar izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Mind Id untuk Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya dibatalkan,” kata Bartolomeus Mirip melalui keterangan tertulisnya kepada Jubi, Senin (28/3/2022).

Ia mengatakan, pihaknya telah mengikuti dan menarik kesimpulan mengenai dinamika kekerasan di Intan Jaya dalam tiga tahun terakhir. Konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) meningkat. Situasi ini mengakibatkan puluhan warga tewas dan ribuan lainnya mengungsi ke tempat yang aman.

“Kekerasan dan konflik bersenjata itu, berhubungan erat dengan rencana pemerintah mengeksplorasi dan eksploitasi emas Blok Wabu. Rencana penambangan itu ditolak masyarakat adat dan TPNPB,” ucapnya.

Pihaknya menduga, pemerintah merespons penolakan itu dengan pengerahan aparat keamanan non-organik dalam jumlah besar ke Intan Jaya. (*)

Editor: Edho Sinaga

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us