Follow our news chanel

Polda Sumsel akan bentuk unit perburuhan

Papua
Ilustrasi buruh berdemonstrasi. Sebanyak 41 mantan pegawai alih daya Perhutani menuntut pemberian pesangon yang belum diberikan sesuai peraturan ketenagakerjaan. – infogsbi.org
Polda Sumsel akan bentuk unit perburuhan 1 i Papua
Ilustrasi buruh berdemonstrasi, infogsbi.org

Masih ada perusahaan yang tidak memberikan pesangon ketika memberhentikan buruh, hal itu bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan dapat diproses hukum.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Palembang, Jubi  – Polda Sumsel akan membentuk unit perburuhan sebagai upaya memperhatikan masalah yang banyak dilaporkan buruh, terutama mengenai pemenuhan hak-hak dari perusahaan. Unit perburuhan bertindak jika ada bentuk-bentuk diskriminasi dan pendiskreditan perusahaan terhadap buruh.

“Kami tahu masih banyak masalah itu terjadi karena sering dilaporkan buruh ke polisi,” kata Kapolda Sumsel, Irjen Zulkarnain Adinegara, saat peringatan May Day di Kantor DPRD Sumsel, Rabu, (1/5/2019).

Berita terkait : Pemerintah dan perusahaan abaikan UU, ex buruh PTFI sengsara

Buruh orang asli Papua harus mendapatkan perlindungan khusus

Serikat buruh di Sulsel minta pemberlakuan UMK menyeluruh

Loading...
;

Zulkarnain menyebutkan masih ada perusahaan yang tidak memberikan pesangon ketika memberhentikan buruh, hal itu bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan dapat diproses hukum.

Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Nikeuba, Hermawan menyatakan mendukung langkah Kapolda Sumsel membentuk unit perburuhan sebagai sinergitas penegak hukum di bidang ketenagakerjaan.

Menurut dia upaya tersebut sesuai akomodasi buruh yang meminta penegakan hukum pidana diproses secara adil serta cepat bersama kejaksaan. “Setiap tahun kami menyuarakan pendapat mengenai hak-hak buruh, namun sampai saat ini masih belum ada perbaikan-perbaikan,” ujar Hermawan.

Baca juga : Banyak kasus buruh tak tertangani di Papua

DPRP siapkan draft Raperdasi perburuhan yang rumuskan pembentukan serikat buruh OAP

Kepastian hukum diminta buruh karena masih adanya kasus-kasus rekayasa hukum atau kriminalisasi yang mengorbankan buruh, terutama dalam kebebasan berserikat dan menyuarakan pendapat kepada perusahaan.

Hermawan menyatakan perusahaan sering memberhentikan buruh secara sepihak, mereka tidak mau dikritik, dan tidak segan memotong upah ketika buruh dianggap menghasut buruh lainnya. Selain itu juga banyak kasus pelecehan terhadap buruh perempuan tidak di respon perusahaan.

“Sampai sekarang masih ada laporan kawan-kawan kami terkait pelanggaran pidana belum diproses oleh Disnakertrans dengan berbagai alasan, jika memang tidak sanggup seharusnya limpahkan saja ke kepolisian,” kata Hermawan menjelaskan. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top