TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Polemik Bandar Antariksa LAPAN, Kainkain Karkara Byak berhentikan Yoseph Korwa

Kainkain Karkara Byak, Papua
Sidang Pleno Khusus I Kainkain Karkara Byak Tahun 2021 berlangsung pada Rabu (7/4/2021). - Dok. Kainkain Karkara Byak

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Keputusan Sidang Pleno Khusus I Kainkain Karkara Byak Tahun 2021 di Biak pada Rabu (7/4/2021) menilai dukungan yang mengatasnamakan masyarakat adat atas rencana pembangunan Bandar Antariksa di Biak tidak sah dan tidak mewakili aspirasi masyarakat adat setempat. Kainkain Karkara Byak juga memberhentikan Yoseph Korwa dari jabatannya sebagai Manwaren atau Polisi Adat.

Hal itu tertuang dalam salinan Keputusan Sidang Pleno Khusus I Kainkain Karkara Byak Tahun 2021 yang ditandatangani Manfun Kawasa Byak, Apolos Sroyer. Sroyer menyatakan Sidang Pleno Khusus I Kainkain Karkara Byak itu digelar untuk menjawab polemik atas rencana Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk membangun Bandar Antariksa Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Salinan Keputusan Sidang Pleno Khusus I Kainkain Karkara Byak Tahun 2021 menyatakan sidang itu dilakukan untuk menjawab situasi sosial, politik, budaya masyarakat adat Byak menyikapi rencana pembangunan Bandar Antariksa di Biak. “Keputusan Sidang Pleno Khusus I ini dilakukan untuk menjawab situasi sosial politik budaya masyarakat adat Byak [atas] rencana pembangunan bandara Antariksa di tanah adat Warbon di Bar Napa,” demikian salinan keputusan itu.

Baca juga: Pemerintah diminta selesaikan sengketa tanah ulayat yang diklaim LAPAN

Sidang Pleno Khusus I Kainkain Karkara Byak menyatakan ada sejumlah pihak atau oknum tertentu yang mengatasnamakan Mananwir dari Kainkain Karkara Bar Napa dan Byak, [dan] menyatakan mendukung rencana pengembangan Bandar Antariksa untuk peluncuran satelit. “[Dukungan] itu tidak sah dan tidak mewakili masyarakat adat secara keseluruhan di Bar Napa dan masyarakat pemilik tanah adat di lokasi tersebut,” demikian keputusan Sidang Pleno Khusus I Kainkain Karkara Byak.

Sidang pleno itu juga memutuskan untuk memberhentikan Yoseph Korwa dari jabatan Manwaren. Dalam struktur Kainkain Karkara Byak, Manwaren adalah orang yang memegang jabatan sebagai Polisi Adat.

Sidang Pleno Khusus I pada Rabu menugaskan  Sekretaris Eksekutif Kainkain Karkara Byak untuk segera mengonsolidasi dan merevitalisasi kepemimpinan Kainkain Karkara Bar Napa. Ia juga diminta segera melaksanakan Sidang Khusus untuk membahas dan memutuskan sikap masyarakat adat terkait rencana pembangunan Bandar Antariksa di Biak itu.

Baca juga: Pembangunan Bandara Antariksa jangan hilangkan hak masyarakat adat Biak

Selain itu, Sekretaris Eksekutif Kainkain Karkara Byak diminta menggelar Sidang Peradilan Adat Byak,  untuk memastikan kepemilikan tanah adat yang sah terhadap lokasi tanah Warbon.

Kainkain Karkara Byak juga telah menerima pernyataan dari pemilik tanah adat Warbon yang menolak rencana pembangunan Bandar Antariksa. Pemilik tanah adat Warbon juga menyatakan akan segera mengembalikan uang Rp15 juta yang diberikan LAPAN saat pelepasan tanah adat Warbon pada tahun 1980.

Kainkain Karkara Byak menyatakan pelepasan tanah itu terjadi karena pemilik tanah adat Warbon diintimidasi agar setuju melepaskan tanahnya kepada LAPAN. Karena takut, saat itu pemilik tanah adat Warbon terpaksa menerima uang Rp15 juta itu.

Baca juga: LPPM Uncen belum pernah susun AMDAL Bandar Antariksa di Biak

Sidang Pleno Khusus Kainkain Karkara Byak juga memutuskan untuk membentuk Tim Advokasi masalah Rencana Pengembangan Satelite. Tim itu akan dipimpin oleh Pdt Hofni Simbiak, Herman Warwer, dan Isi Kafiar, serta akan dibantu oleh para anggota yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Eksekutif Kainkain Karkara Byak.

Sebelumnya, berbagai pihak di Papua telah meminta pemerintah menyelesaikan soal sengketa tanah masyarakat adat yang diklaim LAPAN akan menjadi lokasi pembangunan bandar antariksa untuk meluncurkan roket pembawa satelit. Koordinator Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan atau KPKC Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di  Tanah Papua, Pdt Dora Balubun, menyebut klaim LAPAN yang menyatakan mereka memiliki tanah tanah di Desa Saukobye dibantah masyarakat adat setempat.

“Meskipun pihak LAPAN katakan sudah memiliki lahan di sana sejak 1980, proses pelepasan tanah [itu] tidak melalui mekanisme yang jelas dan tanpa memberikan keterangan soal rencana [membangun peluncuran roket] tersebut kepada masyarakat di sana,” kata Balubun.

Baca juga: Warga Biak Numfor mestinya mendapat penjelasan detail terkait pembangunan Bandara Antariksa

Balubun menyatakan penyelesaian masalah tanah di tingkat masyarakat adat sangat penting untuk mencegah konflik antar klan. “Penyelesaian itu penting karena masyarakat sejak awal tidak mengetahui, dan hanya diberikan daftar hadir, seolah-olah mereka menandatanganinya telah menyetujui [pelepasan tanah untuk LAPAN],” kata Balubun.

Hal senada juga dikatakan Kepala Ombudsman Papua, Iwanggin Sabar Oliv. Ia menyatakan penyelesaian masalah tanah sangat penting agar rencana itu tidak menimbulkan konflik. (*)

Jurnalis Jubi, Benny Mawel, turut berkontribusi dalam penulisan berita ini.

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us