HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Polemik masa jabatan anggota DPRP kursi pengangkatan tak kunjung usai

John Gobai (kanan) bersama Asisten II Setda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad – Jubi. Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kisruh soal berakhirnya masa jabatan anggota DPR papua dari kursi pengangkatan terus berlanjut.

Anggota DPR Papua demisioner dari kursi pengangkatan, John NR Gobai meminta Pemprov Papua, DPR Papua dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyamakan persepsi terhadap tafsiran pasal 49 Perdasus Nomor 7 Tahun 2016 soal berakhirnya masa jabatan anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan.

Gobai mengatakan, hal tersebut telah ia sampaikan saat bertemu Asisten II Setda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad.

“Saya menyampaikan mengenai nasib kursi pengangkatan kepada Asisten II Setda Provinsi Papua. Saya menyampaikan agar ada penyamaan persepsi menyikapi adanya surat Dirjen Otda tentang akhir masa jabatan anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan,” kata John Gobai kepada Jubi, Rabu (27/11/2019).

Menurutnya, dalam pasal 49 Perdasus Nomor 7 Tahun 2016 berbunyi, Masa jabatan anggota DPR Papua yang diangkat adalah lima tahun selama periode tahun 2014-2019 dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR Papua yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Namun dalam pasal itu tak dijelaskan apakah yang dimaksud anggota DPR Papua hasil pemilihan legislatif atau melalui mekanisme pengangkatan.

Loading...
;

Secara awam kata Gobai, pihaknya menafsirkan anggota DPR Papua baru yang dimaksud adalah dari mekanisme pengangkatan, karena Perdasus itu merupakan payung hukum untuk anggota DPR Papua “kursi Otsus”.

“Alangkah baiknya jika ada penyamaan persepsi antara semua pihak terkait. Akan lebih bijak jika Dirjen otda membatalkan suratnya. Pertimbangannya kekhususan Papua yang tentunya berbeda dengan provinsi lain di Indonesia,” ujarnya.

Solusi lain lanjut Gobai, Kementerian Dalam Negeri menggunakan kewenangan diskresi seusai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, agar mengaktifkan kembali anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan guna memenuhi kekosongan hukum hingga anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan periode 2019-2024, mengucapkan sumpah/janji.

Baca juga  Pelantikan penjabat bupati Paniai diwarnai kericuhan

“Di Papua Barat anggota DPR Papua Barat dari mekanisme pengangkatan menjabat hingga Januari 2020, meski anggota dewan dari parpol telah dilantik beberapa waktu lalu. Padahal kami menggunakan payung hukum yang sama,” ucapnya.

Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen sehari sebelumnya mengatakan, seleksi anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024, akan dilakukan sesuai Perdasus.

“Itu sudah ada Perdasus. Ada mekanismenya. Itu tetap nanti dilakukan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik. Ada Panitia Seleksinya,” kata Hery Dosinaen. (*)

Editor: Edho Sinaga

 


 

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa