Polemik Plh Gubernur terjadi akibat pemerintah tidak pertimbangan status Papua

Papua
Ilustrasi kantor Gubernur Papua - Jubi. Dok

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Akademisi Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, Papua, Yakobus Murafer berpendapat polemik penunjukan pelaksana tugas harian (Plh) Gubernur Papua, muncul akibat pemerintah tidak mempertimbangkan status kekhususan Papua.

Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen itu mengatakan, dari sisi aturan alasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Plh Gubernur Papua dapat dibenarkan.

Pemerintah ingin pelaksanaan pemerintahan di Papua berlangsung baik. Sebab, Gubernur Papua, Lukas Enembe sedang izin berobat di luar daerah.

Sementara posisi Wakil Gubernur Papua kini kosong, setelah Wagub Papua, Klemen Tinal meninggalnya beberapa waktu lalu.

“Namun kalau kita bicara konteks Papua, status kita dalam Otonomi Khusus (Otsus). Dalam konteks ini mestinya ada komunikasi antara pusat dan daerah [sebelum menujuk Plh Gubernur],” kata Yakobus Murafer kepada Jubi, Selasa (29/6/2021).

Menurutnya, pemerintah melalui Kemendagri mestinya melibatkan lembaga lain di sana, membahas penunjukan Plh Gubernur Papua.

Di antaranya Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), bahkan para elit dan tokoh masyarakat di provinsi tertimur Indonesia itu.

Loading...
;

“Karena, gubernur tidak hanya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Beliau juga adalah pemimpin politik di Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah memang mengatur apabila ada kepala daerah berhalangan sementara, dia akan berkoordinasi dengan pimpinan di atasnya.

Akan tetapi, ia menilai ada kerancuan. Apakah Sekda dapat berkoordinasi langsung dengan Kemendagri atau tidak.

“Menurut saya, sebenarnya ada kekosongan hukum di sini yang mengakibatkan miskomunikasi seperti ini. Namun pemerintah pusat wajib menghormati posisi Papua sebagai daerah Otsus,” ucapnya.

Polemik seperti ini dipandang tidak perlu terjadi apabila hubungan antara pusat dan daerah tidak hanya menggunakan satu sisi undang-undang. Akan tetapi memperhatikan undang-undang lainnya.

Murafer juga berpendapat, polemik Plh Gubernur Papua kini berkorelasi dengan dualisme perundang-undangan.

Misalnya di Papua, kabupaten/kota dalam melaksanakan pemerintahan cenderung mengacu pada UU Pemerintahan Daerah. Sementara provinsi mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Ia menambahkan, pemerintah pusat memang berniat baik, karena kini pelaksanaan pemerintahan di Papua tidak dikendalikan langsung oleh gubernur atau wakil gubernur.

Pemerintah pusat tak ingin pemerintahan di sana stagnan, apalagi ada agenda nasional, yakni PON dan bagaimana penanganan Covid-19 kini.

“Akan tetapi, sejak awal, pemerintah pusat mesti duduk bersama dengan para forkompimda di Papua dan elite elite lainnnya agar bisa memberi pandangan. Pemerintah pusat mesti melihat Papua secara keseluruhan,” kata Yakobus Murafer.

Sehari sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, alasan menunjuk Sekda Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Plh gubernur, agar pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar.

Keputusan itu dilakukan karena kini Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menjalani pengobatan di Singapura.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mempunyai semangat yang sama untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua berjalan sebaik-baiknya,” kata Benni dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/6/2021).

Benni menjelaskan penunjukan Plh Gubernur tersebut merupakan upaya mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021. Meliputi tujuh bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, pembangunan jalan, hingga irigasi.

Dalam proses penyalurannya terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi oleh Pemprov Papua, yakni dokumen yang harus ditandatangani oleh kepala daerah.

“Pemerintah daerah dalam hal ini mendorong percepatan pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Benni menjelaskan.

Ia menekankan pemerintah pusat dan Pemprov Papua memiliki semangat untuk melanjutkan pembangunan, terutama dalam pemanfaatan DAK fisik yang jumlahnya sangat besar dan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap setelah penjelasan ini, kita bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Ke depan, jangan ada lagi persoalan karena kurang samanya pemahaman,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top