Polemik tender proyek Puskesmas Jagebob, Ketua Gapeksindo Merauke angkat bicara

Ketua Gapeksindo Kabupaten Merauke, Herman Anitoe Basik-Basik – Jubi/Frans L Kobun
Polemik tender proyek Puskesmas Jagebob, Ketua Gapeksindo Merauke angkat bicara 1 i Papua
Ketua Gapeksindo Kabupaten Merauke, Herman Anitoe Basik-Basik – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi – Ketua Gabungan Perusahan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Merauke, Herman Anitoe Basik-Basik, angkat bicara terkait polemik pelaksanaan pembangunan puskesmas prototype Jagebob, setelah ditenderkan di LPSE.

“Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa, yang mengatur lelang proyek adalah sistem yakni unit LPSE. Dengan demikian jika ada permasalahan dalam tender, biasanya terdapat ruang sanggah,” ujar Herman, melalui telpon selulernya, Sabtu (29/9/2019).

Dikatakan, dalam waktu tertentu sesuai aturan Perpres, apabila tak ada rekanan yang menyanggah, pihak LPSE wajib menetapkan pemenang. Jadi, LPSE tak bisa disalahkan jika sudah melaksanakan lelang sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan, maka menjadi kewenangan Inspektorat melakukan pengkajian kembali. Bisa saja akibat terjadinya kelangkaan material.

“Seingat saya, pada akhir tahun 2018 silam, Palu mengalami bencana tsunami. Sehingga beberapa pengusaha mengalami kesulitan mengambil material dari sana, baik pasir maupun kerikil. Kalau tak salah kekosongan terjadi hingga awal Januari 2019,” ungkapnya.

Mestinya, lanjut dia, ketika terjadi kekosongan material, pihak pemberi kerja, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, memberikan addendum kontrak untuk memecahkan masalah kelangkaan. Dengan begitu, agar kontraktor tak divonis bersalah.

Loading...
;

“Kami kontraktor adalah mitra pemerintah. Kalau tidak ada kontraktor dan pihak ketiga, pembangunan di Kabupaten Merauke tidak bisa berjalan baik,” katanya.

Diharapkan dengan persoalan dimaksud, harus ada solusi terbaik yang dicari, agar dapat diselesaikan. Karena perusahaan yang mengerjakan puskesmas Jagebob termasuk dalam asosiasi di Gapeksindo.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Beny Latumahina, mengatakan dengan pertemuan yang dilaksanakan beberapa hari lalu menghadirkan Dinkes maupun Inspektorat, agar menjelaskan mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan.

“Kita ingin mendengar secara langsung alasan hingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, hingga menimbulkan polemik dari berbagai kalangan,” ungkapnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top