Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Polemik UU KPK, BEM FH Uncen gelar FGD

BEM FH Uncen mengelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Solusi Polemik UU KPK, PERPPU atau Yudicial Review di hadiri para pembicara dan peserta di aula FT Uncen Abepura - Jubi/Agus Pabika.
Polemik UU KPK, BEM FH Uncen gelar FGD 1 i Papua
BEM FH Uncen mengelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Solusi Polemik UU KPK, PERPPU atau Yudicial Review di hadiri para pembicara dan peserta di aula FT Uncen Abepura – Jubi/Agus Pabika.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK yang berlangsung cepat mendapat respons dari berbagai kalangan tak terkecuali Mahasiswa. Prosesnya dinilai tak transparan dan berpotensi melemahkan KPK.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Cenderawasih mengelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Solusi Polemik UU KPK, PERPPU atau Yudicial Review. Wakil ketua BEM FH Uncen Ndarius Kobogau kegiatan ini digelar untuk membuka wawasan mahasiswa tentang polemik Revisi UU KPK.

Polemik UU KPK, BEM FH Uncen gelar FGD 2 i Papua

“Diskusi seperti ini diharapkan dapat membuka wawasan untuk mahasiswa dalam melihat situasi Indonesia, sehingga dengan dikusi dapat melahirkan satu rekomendasi untuk menjadi acuan, tidak hanya kita bicara-bicara di media saja,” katanya.

Kegiatan yang berlangsung di aula Fakultas Hukum Uncen Abepura dihadiri para pembicara diantaranya Josner Simanjuntak dan Yusak Elisa Reba.

Ketua BEM Fakultas Hukum Uncen, Yops Aleken Itlay mengatakan hasil diskusi ditemui ada beberapa persoalan dimana UU KPK merupakan reperesentasi dari pada lemahnya lembaga Yudikatif yang diamanatkan oleh KUHAP, baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Adovakat.

“Kedua melahirkan produk hukum yang terburu-buru atau tidak maksimal serta belum adanya kajian secara baik oleh lembaga legislatif (DPR RI) dan sosialisasi RUU KPK ke masyarakat,” kata Yops

Loading...
;

Sementara itu Dr. Yusak Reba yang hadir sebagai pembicara dalam FGD tersebut mengatakan UU KPK yang dibuat tersebut harus mendapat respons persetujuan dari publik. Namun hampir sebagian besar masyarakat Indonesia merespon dengan tidak menyetujui materi yang ada dalam muatan tersebut karena belum di terima masyarakat.

“Sehingga menurut hemat saya, walaupun sudah di sahkan oleh DPR RI namun ada mekanisme yang tersedia untuk meminta pengajuan melalui Mahkamah Konstitusi supaya tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di Indonesia terutama publik, sehingga perlu ditinjau ulang,” harapnya. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top