TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Polisi kerap membubarkan demonstrasi di Papua dengan tangan besi

Diskusi Daring Rasialisme Papua
Poster diskusi daring “Kekerasan, Rasisme, dan Persoalan HAM di Papua” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) Universitas Udayana pada Rabu (4/8/2021). - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Bantuan Hukum, Emanuel Gobay mengatakan polisi di Papua menggunakan pendekatan keamanan dan tangan besi untuk merespon demonstrasi yang dilakukan aktivis di Papua. Demonstrasi di Papua kerap dibubarkan dengan menggunakan kekerasan dan senjata api.

Hal itu dinyatakan Gobay selaku pembicara dalam diskusi daring “Kekerasan, Rasisme, dan Persoalan HAM di Papua” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) Universitas Udayana pada Rabu (4/8/2021). Ia menekankan bahwa demonstrasi di Papua penting untuk mengadvokasi berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, namun penanganan demonstrasi itu justru kerap menjadi pelanggaran HAM baru.

“Massa aksi banyak yang tertembak atau dipukul saat saat polisi membubarkan massa aksi. Salah satunya kasus [pembubaran massa aksi] di Expo Waena, Kota Jayapura, ketika mahasiswa Papua menuntut haknya. Mereka disiksa di bawah panas matahari. Ada sekitar 700 orang ditangkap. Sampai saat ini pelaku penembakan tidak diproses [hukum],” kata Gobay.

Baca juga: Sebelum Pepera 1969, Indonesia sudah merampas tanah masyarakat adat di Papua

Gobay juga mencontohkan penanganan demonstrasi anti rasialisme Papua di Kantor Bupati Deiyai pada 28 Agustus 2019. Demonstrasi itu memprotes kasus ujaran rasisme berupa makian monyet yang dilontarkan orang berseragam prajurit TNI kepada mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019. Hasil investigasi Sekretariat Keadilan untuk Perdamaian Dekanat Paniai menyebut delapan warga sipil tewas dan 39 warga sipil yang terluka dalam insiden di Kantor Bupati Deiyai itu.

“Massa aksi yang tertangkap diproses hukum, dan pelaku penembakannya tidak diproses. Itu menunjukan fakta pendekatan militer dalam konteks pembungkaman ruang demokrasi yang kemudian berdampak kepada hak hidup. Juga ada diskriminasi hukum, [karena] massa aksi diproses dan pelaku penembakan tidak diproses,” kata Gobay.

Gobay mengatakan berbagai demonstrasi di Papua memprotes eksploitasi sumber daya alam Papua. Demonstrasi di Papua juga memprotes berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan yang dialami orang Papua sejak 1961 sampai hari ini, dan berbagai kasus kekerasan atau pembunuhan itu terkait konflik yang disebabkan eksploitasi sumber daya alam di Papua.

Baca juga: Rasialisme terhadap orang Papua dilakukan aparat negara maupun warga

“Kebanyakan masyarakat Papua, terutama di wilayah ekspansi perusahaan besar, mengalami perlakuan seperti itu. Perlu ada Pengadilan HAM untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi sejak 1961 hingga 2021,” kata Gobay.

Aktivis HAM, Natalius Pigai mengatakan pengerukan kekayaan sumber daya alam di Papua merupakan kejahatan kemanusiaan di Papua. Mantan komisioner Komisi Nasional HAM RI itu menyatakan pembunuhan dan penyiksaan di Papua itu didasari oleh rasa kebencian rasialisme, prasangka rasial, dan “Papua phobia”.

Ia menyatakan diskriminasi rasial atau diskriminasi agama telah menyebabkan banyak negara besar pedah dan tercerai berai. “Dulu, Uni Soviet negara besar dan kuat. Tahun 1991, ada 15 negara yang berbeda suku, ras, dan agama melepaskan diri dari Uni Soviet. Yugoslavia juga sama, [dulu] negara besar, [namun] suku-suku melepaskan diri karena ada perbedaan. Perbedaan suku dan agama membuat India terpecah menjadi India dan Pakistan. [Pakistan dan] Banglades berpisah karena perbedaan,” kata Pigai.

Baca juga: JDP menduga insiden Merauke dilatarbelakangi prasangka rasial

Pigai menegaskan jika negara melestarian cara pandang dan prasangka rasial, membiarkan segregasi dan phobia atas dasar perbedaan suku dan ras, negara itu tidak akan bisa bertahan lama. Pigai menyebut negara seperti Amerika Serikat berupaya keras mengatasi prasangka dan diskriminasi rasial.  “Presiden Amerika Serikat, Joe Biden naik jadi presiden [dengan] tujuh kebijakan yang diucapkannya, [termasuk] menjaga komunitas minoritas, salah satunya komunitas minoritas Pasifik, salah satunya Papua,” kata Pigai.

Akan tetapi, Pigai tidak melihat pemerintah Indonesia berupaya keras mengatasi masalah prasangka dan diskriminasi rasial di Indonesia. Ia justru melihat rasialisme di Indonesia terjadi secara sistemik, dilestarikan, dan dipertahankan oleh aparatus negara. “Saya tidak mengerti masa depan Indonesia,” kata Pigai.

Pendiri Lokataru Haris Azhar mengatakan Indonesia justru mengabaikan tuntutan hak fundamental yang disurakan orang Papua, terutama untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. “Tidak ada upaya untuk pemulihan bagi korban/keluarga korban atas pelanggaran HAM berat, ringan, sedang yang dilakukan negara terhadap orang Papua,” kata Haris. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us