Follow our news chanel

Previous
Next

Politisi dan iklan politik di PNG

Facebook merupakan platform media sosial yang paling populer PNG. -Facebook

Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh Shane McLeod

Salah satu pengguna media sosial yang paling terkenal di Papua Nugini juga merupakan seorang politisi terkemuka. Menteri Kepolisian PNG, Bryan Kramer, membangun reputasinya sebagai salah satu tokoh publik yang paling dikenal, awalnya sebagai blogger, kemudian sebagai anggota parlemen (MP) blok oposisi yang vokal, dan sekarang sebagai seorang anggota kabinet.

Meski tanggung jawabnya semakin besar, hal itu tidak mengurangi keaktifannya di media sosial. Dia masih terus membagikan pos tentang persoalan-persoalan politik, keputusan pemerintah, dan permainan politik kubu oposisi.

Halaman Facebook-nya, Kramer Report, sejauh ini adalah halaman yang paling banyak di-Sukai (Likes) dibandingkan politisi lain di negara itu (penulis menggunakan CrowdTangle) dengan 126.073 Facebook likes. Di urutan berikutnya, MP Gary Juffa memiliki 55.225 likes, sementara PM James Marape berada di posisi ketiga dengan 44.349.

Ke mana Kramer telah melangkah, politisi lainnya mengikuti.

Semakin banyak Gubernur, Menteri, dan MP yang menggunakan Facebook sebagai media komunikasi langsung dengan pemilih mereka dan bangsa PNG. Beberapa pihak melakukan ini melalui akun pribadi mereka, seperti mantan wakil perdana menteri, Charles Abel, yang berbagi catatan pribadi setelah melakukan kunjungan ke dapilnya di sebuah grup Facebook lokal.

MP lainnya menggunakan halaman Facebook untuk berbagi tentang proyek-proyek di dapil mereka, atau untuk berkomentar mengenai isu-isu terkini.

Loading...
;

Sebagai bagian dari penelitian Lowy Institute tentang penggunaan media sosial di PNG, kita menggunakan alat yang dimiliki Facebook, CrowdTangle, untuk melacak and menganalisis lebih dari 50 halaman Facebook aktif yang terkait dengan MP, dari sekitar 650 halaman yang kita ikuti. Kita sering melihat postingan dari halaman politisi menduduki peringkat tertinggi dalam hal tingkat interaksi pengguna di negara itu setiap minggunya.

Terkadang pos itu mendapat interaksi yang tinggi karena itu adalah bagian dari pembahasan isu politik yang ramai pada saat itu. Kadang-kadang, pos ini mendapat interaksi yang besar karena pihak yang menerbitkan pos itu menggunakan iklan di Facebook untuk meningkatkan popularitas mereka.

Tulisan ini bukan kritik. Konstitusi PNG menjamin adanya kebebasan berpendapat, dan anggota-anggota parlemen sering menjadi pengguna iklan berbayar di media untuk mempromosikan diri mereka, proyek mereka, dan pesan-pesan mereka. Di Facebook, fakta bahwa iklan-iklan berbayar ini tidak disembunyikan – kentara bahwa mereka dipromosikan ketika itu muncul di Kabar Beranda pengguna.

Namun, ada perbedaan antara iklan di surat kabar atau TV, dan pos tentang isu sosial, pemilu, atau politik yang dipromosikan muncul di antara pos lainnya di beranda pribadi pengguna Facebook. Ketika berbicara tentang isu-isu politik, pengguna media sosial berhak atas transparansi.

Setelah terus-menerus dikritik karena penyalahgunaan platformnya dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden AS 2016 dan Brexit, Facebook telah berusaha agar penggunaan iklan di platformnya lebih transparan. Peraturan baru, yang mengatur iklan tentang isu sosial, pemilu, atau politik, telah diperkenalkan secara bertahap, misalnya pihak yang beriklan di beberapa negara telah diwajibkan untuk memverifikasi identitas mereka, dan salinan iklan disimpan dalam arsip Pustaka Iklan Facebook. Australia termasuk satu dari antara lebih dari 30 negara dimana peraturan itu akan segera diberlakukan.

PNG belum menjadi bagian dari kelompok itu, tetapi seharusnya negara ini disertakan.

Meskipun penggunaan media sosial di PNG masih lambat jika dibandingkan dari negara-negara lain di Kepulauan Pasifik, itu adalah faktor yang semakin berpengaruh dalam wacana politik. Politisi-politisi PNG yang menggunakan iklan di Facebook tampaknya tidak rugi.

Satu contoh: Menteri Kepolisian Kramer baru-baru ini menerbitkan komentar politik yang tajam, membantah sejumlah kritikan oposisi terhadap dirinya mengenai tanggapan pandemi virus Corona pemerintah. Dia menerbitkan pos di halaman-nya, Kramer Report – yang sudah pasti akan menjangkau banyak pengguna mengingat lebih dari 130.000 menyukainya halamannya.

Kemudian, halaman itu menggunakan fitur iklan Facebook untuk memopulerkan komentarnya. Lima hari kemudian, pos tersebut telah memperoleh sekitar 13.000 interaksi – jumlah orang yang menyukai, bereaksi, membagikan, atau mengomentari pos tersebut. Tingginya jumlah interaksi itu menjadikan pos tersebut sebagai pos yang paling populer dibandingkan dengan pos dari halaman lainnya,sejauh ini, di PNG minggu itu. Jumlah itu dua kali lipat dari interaksi dari pos dari Perdana Menteri James Marape; dan tiga kali lebih banyak interaksinya dari pos peringkat tertinggi oleh sebuah organisasi media. Itu juga empat kali lebih tinggi dari pos lain menteri Kramer di minggu yang sama.

Kita telah menyaksikan MP lainnya menggunakan iklan Facebook dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Gubernur Provinsi Central Robert Agarobe; MP dari Selatan Moresby Justin Tkatchenko, dan MP dari Lae John Rosso. Pos mereka termasuk promosi untuk proyek-proyek di dapil mereka, profil pribadi, dan kampanye kesehatan masyarakat.

Penggunaan pos yang dipromosikan seperti ini sejauh ini tidak berbahaya, tetapi tidak sulit untuk membayangkan bagaimana alat seperti ini dapat digunakan di tengah sengitnya kampanye politik. Saat politisi-politisi menjadi semakin mahir dalam menggunakan platform Facebook, kemungkinan besar mereka akan menjadi lebih fokus pada bagaimana mereka bisa menggunakannya untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Dan itu belum termasuk pengguna sosial media amoral yang mungkin membuat akun palsu untuk mempromosikan pos atau halaman menggunakan alat yang sama.

Oleh karena itu, tampaknya sudah waktunya bagi platform digital seperti Facebook untuk memperkenalkan aturan transparansi yang lebih ketat di PNG. Pernyataan ‘dibayar oleh’ atau ‘disponsori oleh’ yang lebih detail dan menonjol di iklan-iklan politik akan meningkatkan transparansi bagi pengguna lainnya. Menyimpan iklan di arsip seperti Pustaka Iklan berarti kita dapat melihat siapa yang telah menggunakan iklan tentang isu tertentu. Ini akan memungkinkan masyarakat PNG untuk menilai semua pihak yang terlibat dalam debat di parlemen negara dan di sektor publik.

Selain tindakan yang diambil platform itu, politisi-politisi PNG juga harus mengambil langkah-langkah untuk membarui peraturan tentang iklan politik, menegaskan bahwa deklarasi ‘dibayar oleh’ atau ‘disponsori oleh’ itu sangat penting dalam hal periklanan digital.

Untuk PNG, hal ini sangat mendesak. Negara itu akan menyelenggarakan pemilu pada 2022, dan para kandidat yang ingin mencalonkan diri sudah mulai berpikir tentang bagaimana menaikkan pamor mereka sebelum kampanye mendatang.

Meningkatkan transparansi dalam bagaimana politisi di negara itu menggunakan media digital akan memperkuat rasa percaya terhadap sistem politik di salah satu negara yang demokrasinya paling aktif di dunia.
(The Interpreter)

Shane McLeod bekerja sebagai peneliti untuk program Australia-PNG Network di Lowy Institute.

 

Editor: Kristianto Galuwo

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top