HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Posisi media massa menjelang Pilkada 2020 di Tanah Papua 

Ilustrasi Pilkada - Jubi/Merdeka.com
Posisi media massa menjelang Pilkada 2020 di Tanah Papua  1 i Papua
Ilustrasi Pilkada – Jubi/Merdeka.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Hengky Yeimo

Di Indonesia akan dilaksanakan pemilukada bupati dan gubernur pada September 2020. Biasanya menjelang pilkada bupati, di Papua khususnya, menjadi warna tersendiri dalam perpolitikan di tanah berjuluk “Surga Kecil Yang Jatuh ke Bumi” ini.

Posisi media massa menjelang Pilkada 2020 di Tanah Papua  2 i Papua

Banyak warisan mengenai nilai-nilai baik, tetapi juga buruk yang tercatat dalam sejarah perjalanan pemilukada di Tanah Papua. Sebagai manusia tentunya kita menginginkan agar iklim demokrasi bisa tercipta dan berlangsung dengan baik.

Agar masyarakat tidak memandang bahwa proses pilkada itu bukan ajang perkelahian, konflik antarkampung yang merugikan masyarakat, maka pentingnya media massa (selanjutnya disebut media) hadir, untuk mengingatkan dan mengedukasi bahwa hal-hal apa saja yang menjadi rentan dalam pemilukada.

Sejak dini media mempunyai tanggung jawab penting untuk mengingatkan publik agar pilkada tidak menjadi persoalan dari tahun ke tahun, dan mengakibatkan orang Papua rugi secara materi, energi, bahkan waktu, untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, tapi justru disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.

Penulis menyimak dari rentetan peristiwa yang terjadi hanya menjadi catatan bagi media untuk mengantisipasi agar konflik antara masyarakat tidak terjadi. Sebab pers tidak hanya menokohkan calon kandidat tertentu atau membuat gaduh, tetapi lebih penting dari semua bahwa pers harus menjaga perdamaian.

Apabila pers kemudian membuat kabur dalam masyarakat, maka pers tutur memperburuk citra demokrasi. Atau mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah ada berarti pers hanya menjadi alat dari penguasa. Artinya pers tidak independen dalam memberitakan mengenai kebenaran di masyarakat.

Meski pilkada akan dilangsungkan pada September 2020, aroma pilkada sudah tercium wangi. Media-media lokal di Tanah Papua mulai mengampanyekan kandidat tertentu melalui media massa. Mereka menuliskan profil bakal calon, membantu mensosialisasikan visi-misi, tanpa menuliskan kesalahan-kesalahan pilkada agar tidak terulang.

Oleh sebab itu tulisan ini dimaksudkan agar menjaga perdamaian sebelum dan setelah pilkada itu berlangsung, agar tidak terkesan bahwa pilkada di Papua identik dengan perang suku, kekerasan konflik, dst. Jika rakyat menjadi korban siapa yang untung dan dia siapa pula yang rugi?

Banyak orang mencari panggung politik dengan menggunakan media sebagai sarana paling ampuh untuk menyalurkan ide atau gagasan untuk mencari perhatian publik. Tetapi ketika tidak mendapatkan ruang mereka ini justru akan menjadi sumber konflik baru di tengah masyarakat, karena ide dan gagasan mereka itu untuk mempengaruhi publik dengan harapan bahwa publik memahami tujuan dari kampanye yang tidak tersampaikan.

Makanya penting sekali untuk masyarakat memahami perilaku provokatif yang seharusnya dihindari sebagai orang yang cinta damai.

Pemilik media tentunya memulai strategi tersendiri untuk menyikapi dinamika itu. Tetapi di titik ini pers mestinya berdiri di tengah untuk mengutamakan kebenaran dalam memberitakan kebenaran. Terlepas dari kesepakatan di balik meja redaksi.

Oleh sebab itu saya menuliskan beberapa poin berikut, hanya sekadar mengingatkan agar kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terulang lagi untuk mencegah konflik atau pers tidak mengulangi persoalan klasik yang hampir tiap kali terjadi masa politik.

Pertama, media harus mengedukasi masyarakat dengan menuliskan visi-misi dan rancangan program kerja, agar publik memahami dan menilai siapa pemimpin yang tepat bagi mereka untuk mengawal aspirasi masyarakat;

Kedua, ada beberapa publik figur yang merasa geram akibat suaranya tidak dipublikasikan di media, sehingga mereka cenderung menyalahi media tertentu dengan alasan yang tidak mendasar, kemudian memprovokasi masyarakat;

Ketiga, media harus menghindari settingan kepemilikan media. Tapi juga isu-isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan), untuk menghindari konflik;

Keempat, media juga harus menghindari patronase pada bakal calon atau kandidat tertentu. Media harus memberikan ruang bagi setiap kandidat untuk menjaga keseimbangan dalam mendapatkan informasi;

Kelima, wartawan disuapi oleh pejabat untuk menuliskan berita. Atau menutupi rahasia dari pejabat publik tertentu agar tidak dimuat dalam media massa.

Dalam kondisi demikian harus ada media alternatif untuk mengkritisi hal-hal yang luput dari pemberitaan media massa yang terlanjur dikontrak oleh politisi sebagai media penyeimbang.

Media yang menjadi corong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berbeda dari informasi sebelumnya. Memuat berita berimbang dalam era pilkada juga menjadi penting, agar pers tidak terkesan dibajak oleh politisi tertentu, sehingga masyarakat tidak mendapatkan ruang di media massa.

Wartawan harus bisa menjadi peredam konflik, bukan pemicu konflik, sehingga wartawan harus menjaga harmonisasi antara narasumber yang bertikai, atau beradu argumen lewat media massa.

Media harus berusaha kembali pada rel yang sebenarnya, agar nilai-nilai yang baik bisa tersalurkan dari individu ke individu, kelompok ke kelompok dan generasi ke generasi, demi sebuah perdamaian yang hakiki di bumi Papua. (*)

Penulis adalah Koordinator Komunitas Sastra Papua dan jurnalis Jubi.co.id

Editor: Timo Marten

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top