Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

PPID tak aktif, Komisi Informasi minta Sekda Papua tegur kepala OPD

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua, Adriani Salman Wally, minta Sekretaris Daerah (Sekda) Papua menegur kepala-kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mengaktifkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dan belum menyediakan informasi dan dokumen publik bagi masyarakat.

“Sekda harus menegur. Jangan PPID hanya dijadikan simbol keterbukaan. Saat ditanya SK-nya ada. Tetapi saat masyarakat minta informasi atau dokumen, sulit dipenuhi,” kata Adriani, saat ditemui Jubi di kantornya, Senin (23/10/2017).

Adriani menjelaskan pembentukan PPID sesuai amanat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang sudah diturunkan dalam peraturan Gubernur Papua No.28/2013 tentang pedoman informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.

“Pergub ini sudah empat tahun disahkan. Seharusnya semua OPD sudah dapat melayani permintaan masyarakat terhadap informasi dan dokumen di lingkungan pemerintah provinsi Papua,”katanya.

Dari hasil monitoring dan evaluasi sepanjang tahun 2017 terhadap kinerja PPID di pemerintah Provinsi Papua, Komisi Informasi Provinsi Papua menemukan hampir semua OPD telah memiliki SK pembentukan PPID, tetapi tidak berjalan.

“Umumnya kami menemukan PPID ada, tetapi dokumen informasi publiknya tidak ada. SOP (Standard perating procedures) tidak ada, OPD belum anggarkan untuk operasional PPID, dan umumnya OPD memiliki website tapi tidak memiliki informasi publik yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Loading...
;

Pelanggaran terhadap pelaksanaan UU.No14/2008 ini, kata Adriani, juga memiliki sanksi pidana dan perdata.

“Dalam undang-undang cukup jelas. Tidak menyediakan informasi ada sanksi. Menghilangkan dokumen informasi, ada sanksi. Membuat informasi tidak benar, ada sanksi. Sehingga semua pimpinan OPD harus betul-betul menggarap PPID,” ujarnya.  

Untuk itu, Adriani minta Sekda menindak kepala-kepala OPD yang bandel dan tidak mau menjalankan amanat undang-undang dan peraturan gubernur Papua.

“Kalau tidak jalankan Pergub, artinya tidak mau menjalankan perintah gubernur. Gubernur harus tersinggung! Lagi pula jika OPD di jajaran Pemprov tidak melaksanakan, bagaimana dengan pemkab dan pemkot,” katanya.

UU No.14 tahun 2008 mewajibkan semua badan publik, baik badan publik negara atau lainnya yang menggunakan dana publik untuk menyediakan informasi dan dokumen publik bagi masyarakat secara terbuka.

Undang-undang ini dibuat untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari badan publik, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam upaya mewujudkan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Sebelumnya, seorang wartawan, Sindung, mengaku kesulitan saat minta dokumen informasi proyek pembuatan jalan di salah satu OPD dan BUMN di Jayapura.

“Ketika ke kantornya, katanya harus tunggu pimpinan. Datang lagi pimpinan tidak ada. Seharusnya kalau kantor itu memiliki PPID, wartawan tidak perlu di ping-pong seperti ini,” katanya akhir pekan lalu. (*)

 

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top