Follow our news chanel

Previous
Next

Prancis umumkan dampak hasil referendum Kaledonia Baru

Jika mayoritas pemilih memilih status quo, referendum ketiga dapat dilakukan dalam dua tahun. - RNZI/ Walter Zweifel

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nouméa, Jubi – Pemerintah Prancis telah menguraikan dampak bagi Kaledonia Baru jika mayoritas pemilih dalam referendum pada 4 Oktober mendatang memilih untuk merdeka.

Lebih dari 180.000 orang sudah ada namanya di daftar pemilih terbatas untuk berpartisipasi dalam referendum kedua dari tiga referendum yang diperbolehkan oleh Kesepakatan Nouméa.

Dalam sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Komisi Tinggi Prancis di Nouméa, pemerintah negara Prancis menyatakan bahwa jika dalam referendum mendatang suara pro-kemerdekaan menang maka negara Prancis akan mengatur periode transisi dengan batas waktu yang pasti untuk memindahkan kewenangan yang masih ada ditangan mereka terkait dengan keadilan, pertahanan, kepolisian, kebijakan moneter, dan urusan luar negeri, ke negara Kaledonia Baru yang baru. Dikatakan proses itu tidak akan menjadi perpisahan yang ganas karena hubungan historis Prancis dengan Kaledonia Baru dan tanggung jawabnya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada batas waktu yang disepakati bersama, sebuah undang-undang Prancis akan mengakhiri status wilayah itu saat ini, dan Kaledonia Baru akan mengumumkan deklarasi kemerdekaan unilateral.

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa mekanisme pendanaan dari Prancis tidak akan lagi memiliki dasar hukum dengan perpisahan itu, dan oleh karena itu akan proses yang ada saat ini akan obsolet. Dokumen itu menuliskan bahwa ikatan finansial antar-Prancis dan Kaledonia Baru kedepannya akan dilakukan selayaknya bantuan pembangunan biasa.

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa warga negara Kaledonia Baru akan memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara yang baru dibentuk. Setelah itu, tergantung pada keputusan Majelis Nasional dan Senat Prancis untuk mengesahkan undang-undang yang memungkinkan beberapa kelompok dari warga negara Kaledonia Baru yang juga dapat mempertahankan kewarganegaraan Prancis.

Loading...
;

Jika mayoritas pemilih memilih status quo, referendum ketiga dapat dilakukan dalam dua tahun.

Dalam referendum pertama pada November 2018, hampir 57 % pemilih menentang kemerdekaan.

Secara umum, hasil referendum itu selaras dengan hasil pemilu provinsi, dengan Provinsi Selatan menentang kemerdekaan sementara Provinsi Utara dan Provinsi Kepulauan Loyalty yang didominasi oleh orang pribumi Kanak mendukung kemerdekaan.

Pada 1987, lebih dari 98% memilih untuk tetap bertahan dengan Prancis dalam referendum yang diboikot oleh gerakan pro-kemerdekaan FLNKS. (RNZI)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top