Follow our news chanel

Presiden dan anggota legislatif mendatang harus hormati dan penuhi HAM Papua

Foto: Amnesti Internasional Indonesia
Presiden dan anggota legislatif mendatang harus hormati dan penuhi HAM Papua 1 i Papua
Foto Ilustrasi, Amnesti Internasional Indonesia

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Amnesti Internasional merekomendasikan sembilan agenda prioritas pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia yang ditujukan kepada Presiden dan parlemen RI periode 2019 – 2024. Masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua menjadi prioritas poin keenam dalam rekomendasi itu.

Papang Hidayat, peneliti Amnesti Internasional Indonesia menyatakan Papua menjadi salah satu prioritas dalam rekomendasi agenda hak asasi manusia (HAM) bagi Presiden dan parlemen periode 2019 – 2024, karena jumlah kasus pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM di Papua banyak. Selain itu, sejumlah pelanggaran HAM berat di masa lalu juga tidak diselesaikan sesuai aturan hukum yang ada.

Papang mencontohkan sejumlah kasus pelanggaran HAM di mana lalu, seperti kasus Wasior atau Wamena Berdarah. Kini, sejumlah kasus pelanggaran HAM juga terus terjadi di Papua, terutama terkait isu kebebasan berekspresi dan hak menyatakan pendapat dengan secara damai. “Secara kewilayahan, tingkat kekerapan terjadinya pelanggaran HAM di Papua tinggi. Jenis pelanggaran HAM yang terjadi di Papua juga sangat banyak dan berbeda-beda,” kata Papang kepada jurnalis Jubi, Jumat (26/4/2019).

Papang menyatakan Amnesti Internasional secara khusus menyoroti buruknya pemenuhan hak sipil dan politik di Papua, maupun yang dialami orang asli Papua di berbagai provinsi di Indonesia.

Amnesti Internasional terus mencatat bagaimana polisi memakai kekerasan, bertindak berlebihan dan terkadang brutal, dalam menangani penyampaian pendapat isu Papua yang dilakukan secara damai. Amnesti Internasional menyoroti sejumlah kasus penanganan unjukrasa yang dilakukan polisi dengan menembak pengunjukrasa. Jumlah kasus penembakan terhadap demontrasi damai di Papua lebih banyak dibandingkan dengan yang terjadi di daerah lain di Indonesia.

“Pemenuhan kebebasan berekspresi di Papua memburuk. Baru menyiapkan demonstrasi saja, orang sudah ditangkap. Di wilayah lain di Indonesia, tidak ada orang ditangkap karena menyiapkan unjukrasa. Di Papua, kasus penembakan terhadap orang asli Papua yang berunjukrasa secara damai juga berulangkali terjadi. Kasus Paniai berdarah, kasus Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011 adalah kasus sebuah unjukrasa damai ditangani dengan menembak pengunjukrasa,” kata Papang.

Loading...
;

Kasus Paniai terjadi pada 8 Desember 2014, ketika ratusan warga Papua berkumpul di dekat markas militer dan polisi setempat, di kota Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, untuk melakukan protes. Demonstrasi itu merupakan respon warga atas dugaan pemukulan 11 anak Papua oleh personil militer sehari sebelumnya.

Ketika para pengunjuk rasa mulai melemparkan batu dan kayu ke sekitar gedung-gedung tersebut, pasukan keamanan mulai menembaki kerumunan pengunjuk rasa menggunakan peluru tajam, menewaskan empat siswa sekolah. Setidaknya 11 orang lainnya terluka oleh tembakan ataupun bayonet. Para saksi mengatakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa mereka bahkan melihat petugas polisi menembak seorang demonstran dari jarak dekat setelah dia jatuh ke tanah.

Yones Douw, aktivis HAM gereja KINGMI Papua, yang menulis laporan pertama tentang peristiwa Paniai mengatakan proses hukum yang tidak berjalan ini membuat keluarga korban dan pihaknya tidak percaya terhadap proses hukum di Indonesia. ” Tidak ada keadilan bagi orang Papua. Untuk kasus penembakan di depan umum dan terjadi di siang hari sekalipun, tidak ada tindakan proses hukum terhadap pelaku,”ungkapnya.

Douw menyatakan praktik impunitas dalam kasus Paniai itu telah mengabaikan pemulihan rasa keadilan bagi keluarga korban dan orang asli Papua. Praktik impunitas itu juga menegaskan bahwa kasus pelanggaran HAM di Papua hanya akan bisa diproses hukum melalui pengadilan HAM regional atau pengadilan HAM internasional. “(Jika) itu (terjadi), baru kami percaya akan ada keadilan,”ungkapnya.

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top