Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Presiden didesak buka penggunaan dana Covid-19

Papua
Ilustrasi uang anggaran  - pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi –  Kumpulan lembaga yang berkonsentrasi tentang transparansi anggaran mendesak Presiden RI Joko Widodo membuka penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19.  Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparansi Internasional Indonesia (TII), FITRA, dan Indonesia Budget Center (IBC).

“Kami sudah layangkan ke Presiden Jokowi dengan tembusan ke lembaga selama ini yang memang support presiden seperti KSP sudah ada respons untuk mengajak untuk diskusi,” kata Sekjen FITRA,  Akhmad Misbakhul Hasan, Rabu (22/7/2020) kemarin.

Presiden didesak buka penggunaan dana Covid-19 1 i Papua

Baca juga : Kejaksaan Timika segera memeriksa penggunaan dana Covid-19

Polisi NTT bentuk satgas pengawasan dana Covid-19

Kejati Papua Barat Bentuk Tim Awasi Penggunaan Dana Covid-19

Misbkhul mengatakan surat desakan itu sudah diserahkan pada 20 Juli lalu ke Istana melalui Kantor Staf Presiden (KSP). Desakan dilayangkan seputar penganggaran dan penggunaan anggaran selama Covid 19. “Itu semua seharusnya mudah dan konsisten diinformasikan kepada publik,” kata Misbakhul menambahkan.

Loading...
;

Pemberian informasi itu pun harus sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (2) UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apa lagi dari catatan FITRA menunjukkan sistem anggaran penanganan Covid 19 semula berjumlah Rp405,1 triliun naik menjadi Rp677,2 triliun.

“Belakangan naik lagi menjadi Rp695,2 triliun. Ini kan pertama tidak ada penjelasan komprehensif terkait kenaikan kemudian apakah ada evaluasi penyelenggaraan atau implementasi dari anggaran tersebut,” kata Misbakhul menjelaskan.

Hal itu seolah-olah menjadi kewenangan penuh eksekutif tanpa ada evaluasi menyeluruh. Pemerintah pun dinilai cenderung sepihak dalam menaikkan anggaran. Sedangkan Presiden baru marah karena serapan minim. Meski statement presiden serapan 1,5 persen kemudian dibantah Kemenkeu 4,5 persen yang artinya di pemerintah saja misinformasi, apalagi ke publik.

Selama ini FITRA  dan lembaga yang konsentrasi di sektor transparansi anggaran merasa akses informasi terkait besaran alokasi anggaran yang telah diterima institusi pemerintah sangat minim. Termasuk di dalamnya tak ada transparansi nilai belanja yang telah dikeluarkan hingga jenis-jenis belanja yang sudah dilakukan.

“Kami menilai fungsi pengawasan dari pers juga terhambat dengan sikap Pemerintah yang menutup diri,” ujar Misbakhul menjelaskan.

Sementra itu, Kejaksaan Agung mengklaim telah melakukan pendampingan untuk keperluan terkait penanganan Covid-19 hingga mencapai Rp28,4 triliun di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan data tersebut merupakan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan pihaknya hingga 26 Juni 2020 lalu.

“Dilakukan oleh 245 satuan kerja Kejati/Kejari seluruh Indonesia dengan total anggaran yang telah dilakukan pendampingan sebesar Rp28.405.996.567.696,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top